Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mutasi Pns Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan R.W, Syamsuar; Manurung, Mangaraja
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Edisi September 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v24i1.9957

The implementation of mutations is a policy regulated by the government to improve public services and government administration functions. Transfers between agencies in Asahan Regency are carried out by rotating employees and fulfilling needs according to competency, educational background and performance assessment. It is hoped that civil servant transfers will have a better impact on regional administration. The research method used in this thesis analysis is an empirical legal research method with the primary material being interview studies and observations through direct observation and receiving information from respondents. The results of research conducted by the author in analyzing the implementation of Civil Servant transfers between agencies in Asahan Regency, show that the role of civil servant transfers between agencies in the Asahan Regency Government aims to optimize the performance of agencies in Asahan Regency, including technical staff, teachers and health workers. That the existence of an inter-agency transfer system can meet the needs and shortcomings of civil servants in Asahan Regency in accordance with the performance, educational background and competencies possessed by Civil Servants. The obstacles faced in the Civil Servant mutation process are in accordance with the author's direct observation that Civil Servants who wish to apply for a mutation do not understand the procedures and requirements for submitting a mutation, apart from that, civil servants who are in the 2018 formation cannot apply. transfer because they have to follow the provisions in Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants. Keywords: Mutations, civil servants, between agencies, Asahan Regency

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR) TANJUNGBALAI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGBALAI Pratiwi, Irda; Aqmarin, Ifni; Syahrunsyah, Syahrunsyah; Manurung, Mangaraja; Perdana, Indra
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3865

Abstrak Tanah memiliki kepentingan yang sangat besar untuk kepentingan semua individu, yang mencakup individu pribadi dengan hak milik dan entitas publik. Kedua entitas ini diakui sebagai subjek hukum, dengan tanah sebagai objek hak hukum mereka. Fokus kajian ini membahas mengenai tentang proses penyelesaian sengketa tanah Gedung Olahraga (GOR) Tanjungbalai di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Selain itu, bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan atas perkara sengketa tanah di lingkungan pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Penelitian ini mengandalkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku hukum dan sumber-sumber tersier seperti buku-buku non-hukum. Untuk mencapai resolusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat, perlu untuk terlibat dalam metode penyelesaian sengketa non-litigasi. Hal ini berlaku untuk semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Tujuan mediasi atau penyelesaian sengketa non-litigasi adalah untuk memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun, pada akhirnya para pihak sendirilah yang membuat keputusan akhir. Proses settlement dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pembayaran biaya kompensasi. Dalam kasus ini, pemohon menuntut ganti rugi sebesar 17M, sedangkan tergugat meminta 6M. Anehnya, Pemko Tanjungbalai tiba-tiba menarik diri dan menolak membayar ganti rugi yang telah disepakati, padahal ada laporan bahwa anggaran sebesar 9,6M sudah tersedia. “Dalam memutus perkara ini, hakim harus mempertimbangkan dan mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum, dan kepraktisan. Tujuannya untuk mengeluarkan keputusan yang ideal, dan tidak membebani salah satu pihak dan dapat diterima dengan baik. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pertanahan, Pengadilan NegeriAbstrack Land is of immense importance to the benefit of all individuals, including private individuals with property rights and public entities. Both of these entities are recognized as legal subjects, with land as the object of their legal rights. The focus of this study is on the Tanjungbalai Sports Building (GOR) land dispute resolution process at the Tanjungbalai District Court. In addition, it aims to explore the factors that are considered by the panel of judges in making decisions on land dispute cases within the court environment. This study uses empirical legal research methods and conducts case studies at the Tanjungbalai District Court. This research relies on legal materials such as laws and regulations, supplemented by secondary sources such as law books and tertiary sources such as non-law books. In order to achieve a resolution that is beneficial to both parties involved, it is necessary to engage in non-litigation dispute resolution methods. This applies to all cases submitted to the District Court. The purpose of mediation or non-litigation dispute resolution is to enable the parties to reach a mutually beneficial agreement with the help of a neutral third party. However, in the end it is the parties themselves who make the final decision. The settlement process is carried out through two mechanisms, namely the payment of compensation fees. In this case, the plaintiff demanded compensation of 17M, while the defendant asked for 6M. Surprisingly, the Pemko Tanjungbalai suddenly withdrew and refused to pay the agreed compensation, even though there were reports that a budget of 9.6 billion was already available. "In deciding this case, the judge must consider and prioritize the principles of justice, legal certainty and practicality. The goal is to issue an ideal decision, which does not burden either party and is well received. Keywords : Dispute Resolution, Land, District Court

Analisis Yuridis Pengaturan Hak Cuti Pekerja Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang Panggaribuan, Windy Anika Putri; Manurung, Mangaraja
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1607

Hak cuti dapat diartikan sebagai hak atas ketidakhadiran sementara atau tertentu dengan disertai keterangan dari pihak yang bersangkutan. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan mengenai pengaturan hak cuti bagi pekerja. Perubahan tersebut dinilai kontroversial karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ruang lebih bagi perusahaan untuk mengatur hak cuti karena banyak aturan yang diatur sebelumnya telah dihapuskan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.Perubahan terhadap hak-hak cuti bagi tenaga kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja adalah dengan dihapusnya ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan. Melalui Pasal 81 Angka 68 Undang-Undang 6 Tahun 2023, negara menjamin bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 81 angka 25 Undang-Undang 6/2023 akan dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, dan/atau denda minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk memastikan bahwa hak cuti dan waktu istirahat pekerja benar-benar terjaga.

Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mutasi Pns Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan R.W, Syamsuar; Manurung, Mangaraja
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Edisi September 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v24i1.9957

The implementation of mutations is a policy regulated by the government to improve public services and government administration functions. Transfers between agencies in Asahan Regency are carried out by rotating employees and fulfilling needs according to competency, educational background and performance assessment. It is hoped that civil servant transfers will have a better impact on regional administration. The research method used in this thesis analysis is an empirical legal research method with the primary material being interview studies and observations through direct observation and receiving information from respondents. The results of research conducted by the author in analyzing the implementation of Civil Servant transfers between agencies in Asahan Regency, show that the role of civil servant transfers between agencies in the Asahan Regency Government aims to optimize the performance of agencies in Asahan Regency, including technical staff, teachers and health workers. That the existence of an inter-agency transfer system can meet the needs and shortcomings of civil servants in Asahan Regency in accordance with the performance, educational background and competencies possessed by Civil Servants. The obstacles faced in the Civil Servant mutation process are in accordance with the author's direct observation that Civil Servants who wish to apply for a mutation do not understand the procedures and requirements for submitting a mutation, apart from that, civil servants who are in the 2018 formation cannot apply. transfer because they have to follow the provisions in Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants. Keywords: Mutations, civil servants, between agencies, Asahan Regency

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 90/Puu-Xxi/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Manurung, Mangaraja; Azmi, Fahri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The KPU is a national election organizer that has a constant and independent character. Letter b Article 13 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections reports that the KPU has the authority to establish KPU regulations at all stages of the election. This is done to ensure that all stages of selection occur. Place within a deadline. In elections where a dual candidate for president and vice president is proposed by a political party or a combination of several political parties participating in the election, there are various provisions that the political party can comply with in the proposal before the election begins. One of the parties or a combination of political parties participating in the election is said to be the age limit for nominating presidential and vice presidential candidates. In this legal research, normative legal research methods are used and the problem approach used is the statutory approach. This legal research uses primary legal materials, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books.The reason for the Petitioner and Under the Law to submit Application No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates is that there is discrimination that the applicant said is related to the age limit. For the applicant, this is due to the myth that is growing among the community that elderly people are always thought to be capable/able to be included as Regent. The legal evaluation of the Constitutional Court judges in their decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates is that the Court's consideration of the Petitioner's issue regarding Article 169 letter (q) of Law No. 7 of 2017 is "...or good experience as regional president at the provincial or district/city level”

Implementasi Perlindungan Hukum Upah Pekerja/Buruh Kontrak Oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Batu Bara Manurung, Mangaraja; Rohela, Rohela
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1290

Legal protection aims to guarantee workers' rights, particularly for contract workers, regarding fair wages that should be ensured by law, including the latest regulations governing the mechanisms and procedures for employment relationships with contract workers, namely Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 35 of 2021. The issue at hand is that many companies continue to neglect the rights of contract workers, with instances of discrimination occurring in various industrial sectors. Based on the research conducted, this study employs an empirical legal method by collecting primary and secondary data to analyze legal protection for contract workers in Batu Bara Regency. The findings indicate that the Batu Bara Regency Manpower Office has made maximum efforts to provide legal protection and uphold the rights of contract workers through non-litigation mechanisms. Data shows an increase in the minimum wage in North Sumatra, from IDR 2,809,915 (2024) to IDR 2,992,559 (2025), and in Batu Bara Regency from IDR 3,451,671 to IDR 3,676,000. Among 17 companies in Batu Bara Regency, there are 2,031 contract workers, with 63 cases of labor rights disputes and employment termination between 2019 and 2023 that have been resolved through mediation or negotiation. The challenges in the field indicate that, in practice, the protection of wage rights for contract workers in Batu Bara Regency has been implemented by the Manpower Office in accordance with national, provincial, and regency-level policies to ensure a decent livelihood for contract workers through supervision, preventive, and repressive measures. However, the neglect of workers' rights by certain companies remains a critical issue in guaranteeing contract workers' legal protection.

Konsep Upah Pekerja Nelayan di Kabupaten Asahan, Batu Bara, dan Tanjung Balai Manurung, Mangaraja; Rambe, M. Irfan Islami; Saragih, Agrifa Leonardo; Siregar, Pangulu
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss1.art2

The issues surrounding the uncertainty of wage for fishermen present a number of challenges that need to be overcome, including work agreements, wage provision, and social protection. The formulation of the problems in this study are: 1) factors that hinder the implementation of industrial agreements and fair wage systems on the coasts of Asahan Regency, Tanjung Balai City, and Batu Bara Regency; and 2) the concept of rights protection and a fair wage system to improve the welfare of fishermen in the said areas. Based on the mandate of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers ('UU PPNPP'), the local government is obliged to provide assistance and protection for fishermen, which to this date has not received sufficient attention. This study aims to analyse the obstacles in the implementation of fair wages through local government policies and to propose a fair wage concept to improve the welfare of fishermen in the said coastal areas. The method applied is empirical legal research, which involves collecting primary and secondary data through observation, surveys, and interviews. The research findings indicate that the UU PPNPP has regulated the protection and empowerment of fishermen in Indonesia through planning, implementation of protection, and economic empowerment. However, its implementation remains ineffective in all three research locations. The hindrances identified include income instability, limited access to facilities, and lack of adequate legal protection. Despite efforts to provide training and market access, fishery workers still face major challenges, including dependence on middlemen and limited access to modern technology. Therefore, the welfare of fishery workers requires more attention so that the mandate of the law can be implemented optimally.Keywords: Labour Welfare, Fishery Workers, Wages, Economic Protection AbstrakMasalah kepastian pengupahan bagi pekerja nelayan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk perjanjian kerja, pemberian upah, dan perlindungan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) faktor yang menghambat penerapan perjanjian kerja dan sistem pengupahan yang adil di pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara; serta 2) konsep perlindungan hak dan sistem pengupahan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di daerah tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU PPNPP), pemerintah daerah berkewajiban memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja nelayan, yang hingga kini belum memperoleh perhatian yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan upah layak oleh kebijakan pemerintah daerah serta mengusulkan konsep pengupahan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di wilayah pesisir. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, survei, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU PPNPP telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan buruh di Indonesia melalui perencanaan, pelaksanaan perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, implementasinya masih kurang efektif di ketiga lokasi penelitian. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sarana, dan kurangnya pelaksanaan perlindungan hukum yang memadai. Meski terdapat upaya untuk memberikan pelatihan dan akses pasar, buruh nelayan masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada tengkulak dan akses terbatas terhadap teknologi modern. Oleh karena itu, kesejahteraan buruh nelayan memerlukan perhatian lebih agar amanat undang-undang dapat terlaksana dengan optimal.Kata Kunci: Kesejahteraan Buruh, Pekerja Nelayan, Pengupahan, Perlindungan Ekonomi

Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja) Fahriza, Ella; Manurung, Mangaraja
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan melakukan sejumlah hal preventif, sama seperti penyuluhan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja Kabupaten Asahan, layanan jaminan kecelakaan kerja , sosialisasi terhadap pihak BPJS , serta penegakan hukum terhadap peningkatan petugas dan pengelolaan yang lebih baik terhadap manfaat BPJS. kerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan layanan jaminan kecelakaan kerja juga menjadi bagian dari strategi yang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, termasuk keterbatasan pengetahuan mengenai syarat layanan jaminan kecelakaan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai berkendara, serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, disarankan agar Polisi Pamong Praja meningkatkan kerja sama BPJS dan memperluas program edukasi guna menciptakan kesejahteraan bagi petugas.

Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Andri, Julpan; Manurung, Mangaraja
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perselisihan perburuhan bisa dipengaruhi oleh aspek eksternal serta internal. Aspek eksternal, misalnya keadaan sosial, politik, serta ekonomi, bisa pengaruhi kinerja industri serta memunculkan konflik dalam ikatan pasar tenaga kerja. Tetapi ada aspek internal yang berkaitan dengan karakter tiap- tiap pegawai, misalnya ada kasus keluarga yang bisa pengaruhi kinerja pegawai tersebut.. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Oleh Mediator Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara. Bagaimana Hambatan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara. Implementasi mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara dalam penyelesaian perselisihan ikatan industrial menampilkan kalau mediasi ialah metode yang efisien buat menggapai konvensi. Tetapi, hambatan semacam minimnya uraian, terbatasnya sumber energi serta proteksi dari pemangku kepentingan masih jadi tantangan. Sokongan seluruh pihak serta pemahaman hendak khasiat mediasi sangat berarti buat tingkatkan daya guna proses ini. Hambatan untuk mediator buat menuntaskan perselisihan perburuhan lewat mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara merupakan minimnya uraian terhadap proses mediasi, keterbatasan sumber energi serta perilaku defensif pihak- pihak yang berselisih. Tidak hanya itu, campur tangan eksternal serta kasus lingkungan pula memunculkan tantangan. Buat tingkatkan daya guna mediasi, dibutuhkan pelatihan untuk para mediator, sokongan seluruh pihak serta pemahaman yang lebih besar hendak berartinya mediasi selaku pemecahan.

Dampak Positif Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Koperasi Merah Putih Manurung, Mangaraja; Samosir, Bahren; Hutagaol, Frans Handoko; Kemala, Devy
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 15, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v15i2.880

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak positif upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Koperasi Merah Putih terhadap peningkatan kinerja organisasi koperasi dan kesejahteraan anggota. Desain penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan fokus kuantitatif kuasi-eksperimental melalui Propensity Score Matching (PSM) dan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data diperoleh dari 420 responden anggota koperasi di empat kabupaten peserta program. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pelatihan literasi koperasi, insentif partisipatif, dan digitalisasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota (β = 0.63; p < 0.001). Tingkat partisipasi berperan sebagai variabel mediasi yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi (β tidak langsung = 0.41; p < 0.01). Modal sosial dan kapabilitas manajerial terbukti memperkuat efek partisipasi terhadap outcome anggota. Secara keseluruhan, program Koperasi Merah Putih meningkatkan pendapatan anggota rata-rata sebesar 18,6% dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi aktif, bila didukung modal sosial kuat dan tata kelola koperasi yang baik, mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search