Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ADDENDUM KONTRAK PEMBORONGAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terkait dengan pentingnya jasa konstruksi maka para pihak yang terlibat dalam bisnis konstruksi yaitu pihak jasa pemborongan harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum bilamana hendak membuat suatu kontrak pemborongan. Kontrak pemborongan yang melibatkan pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam kontrak. Begitupula apabila para pihak ingin amandemen/addendum kontrak pemborongan senantiasa tidak lepas dari hakikat kontrak yang diatur dalam peraturan perundangundangan Indonesia.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN KABUPATEN KARANGASEM Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Tenganan Pagringsingan, grow and develop with the impression of the original as the village of Bali Aga, the village that has a pattern of life and governance communities based on the regulation of Traditional Adat Village who inherited their ancestors, including the system of marriage that has a style endogamy, As stated in awig awig " and the goods that the person has put aside his village or his female relatives or helping / giving a chance, is totally forbidden, and should be fined by the village. The impact of modernization does not make significant changes on the lives of villagers Tenganan associated with marriage endogamy, there are recorded only 15 cases from the past until now.
PROGRAM PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DI DESA MENGANI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Ariati, Putu Eka Pasmidi; Widnyana, I Ketut; Anom, I Gusti Ngurah; Ekayanti, Ni Wayan
Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS Vol 9 No 2 (2018): Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS
Publisher : Forum Layanan IPTEKS Bagi Masyarakat (FLipMAS) Wilayah Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengani Village, Kintamani Subdistrict, Bangli Regency, is a partner village of the Faculty of Agriculture, Mahasaraswati University, Denpasar. The distance to the subdistrict capital is 17 km, and to the capital of Bangli Regency is 37 km, while the distance to the provincial capital is around 50 km. The land area of ​​Mengani village is 437 hectares, of which 25 hectares are paddy fields, and the rest are plantations and yards. The Mengani village farmers have been planting well-adapted rice on the highlands, namely the Red Pilian variety which is rice with a red grain. But there is a belief that has been believed for generations that rice cultivation does not need to be fertilized either organic fertilizer or chemical fertilizers or pesticides. As a result, production per land area is very low at around 2-3 tons per hectare. Seeing such conditions, it is necessary to make efforts to increase the productivity of “Pilian Merah” rice organically through the making of organic rice demonstration plots by applying a good cultivation system that is good soil cultivation, planting young seedlings, planting only 2 seedlings, minimal water, fertilizing with organic fertilizer local, and the use of vegetable pesticides for the control of rice pests and diseases. The method of implementing science and technology is carried out through socialization, training, assistance, demonstration of organic rice plots. The results of the activity showed that there was an increase in farmers' knowledge about organic farming, from the initial 50% of farmers who did not understand to 100% understanding of organic farming, understanding of the dangers of synthetic chemical fertilizers to soil and environment from 70% of farmers who did not understand 100% understanding , understanding of the dangers of synthetic chemical pesticides to useful insects and the environment from the beginning 70% of farmers did not understand increased to100% understanding. Besides that, there was an increase in the skills of farmers in making organic fertilizers, which was originally 30% unskilled to 80% skilled, the skills of farmers in making organic pesticides originally 100% unskilled increased to 50% quite skilled. The conclusion that can be drawn from the implementation of science and technology is that the activities carried out related to the understanding and skills of farmers in supporting organic farming have succeeded in increasing farmers' understanding and skills so that sustainability in the field will run well.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2012 TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI DESA PEMPATAN KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Bakti Saraswati (JBS) : Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.81 KB)

Abstract

Mining is considered the most destructive compared to other natural resource exploitation activities, especially mining on sand excavation, since mining work is nothing more than an excavation activity to extract mining objects. Natural resource management including land use for sand mining shall refer to Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, together with all other implementing regulations, such as Bali Province Regional Regulation No. 16 of 2009 on Spatial Planning of Bali Province 2009-2029, and Regional Regulation of Karangasem Regency No. 13 of 2012 on Management of Rock Mining Business. Regional Regulation of Karangasem Regency Number 17 Year 2012 About Spatial Planning of Regency of Karangasem Year 2012-2032. Article 71 letter (a) point 1 of the Regional Regulation of Karangasem Regency states "it is prohibited to carry out activities of non-metallic minerals and rocks in areas with an altitude of more than 500 meters above sea level. But in the level of implementation of the local regulation has not been effective.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anom, I Gusti Ngurah; Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai mahluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu.Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.
PERAN PAIKETAN KRAMA ISTRI ( PAKIS ) DALAM POLA KEPEMIMPINAN DESA ADAT BERBASIS GENDER DI DESA ADAT KESIMAN Eka Widiani, Gusti Ayu; Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan perempuan adalah bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang. Kesetaraan gender seringkali menjadi suatu pembicaraan di masyarakat dimana kaum laki-laki lebih unggul untuk menjadi seorang pemimpin. Di Bali adat istiadatnya masih menganut sistem patriarki atau garis keturunan laki-laki dimana sistem ini masih sangat kental di masyarakat. Pola kepemimpinan di desa adat di Bali memiliki sistem purusa dalam kepemimpinan di Bali masih eksis/populer digunakan terus-menerus hingga sekarang. Salah satu intansi di Bali yaitu Paiketan Krama Istri (Pakis) memberikan sebuah wadah/tempat bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang ada. Dilihat dari perkembangan era, saat ini kepemimpinan belum sama rata dimana kaum laki-laki lebih banyak mengambil posisis sebagai pemimpin dibandingkan kaum perempuan, kebanyakan perempuan berparartisipasi mendapingi kaum laki-laki. Penelitian ini menggunkan metode penelitian Hukum Empiris dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan menggunakan teori hukum.
MAKNA JAMINAN TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LPD DESA ADAT KEPAON Dewi, Putu Widhia Laksmi; Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LPD is a financial institution owned by indigenous villages that runs a savings and loan business. Credit, of course, needs a guarantee. One of the collaterals used in granting credit is land. The use of land as collateral must be tied to APHT. In LPD Kepaon, not all loans guaranteed by land certificates are tied to APHT. The purpose of this study is to determine the function of guarantees in providing credit by LPD Desa Adat Kepaon and to determine the position of land guarantees in credit agreements without APHT at LPD Desa Adat Kepaon. The research method used by the author is empirical legal research. The results of this study show that the function The guarantee in providing credit by LPD Desa Adat Kepaon is to guarantee the repayment of debtors if the debtor defaults, with the guarantee will reduce the risk of loss for LPD, related to the position of land as collateral in a credit agreement without APHT by LPD Desa Adat Kepaon is that the object of guarantee for the land cannot be registered as an object of guarantee of dependent rights, by not being registered, the right of liability for the land never existed so that the land used as collateral in the provision of credit by the LPD of Kepaon Traditional Village was only positioned as ordinary material security which if in the future a default occurred would result in the LPD of Kepaon Traditional Village not having the right to carry out direct execution of the guarantee.
IMPLEMENTASI REGULASI PEMBATASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ANALISIS KARAKTER REMAJA DI KOTA DENPASAR Anom, I Gusti Ngurah; Vijayantera, I Wayan Agus; Hengki, I Gusti Bagus; Putra, I Kadek Aditya Anggara; Suartini, Ni Made
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8039

Abstract

Perkawinan di bawah umur terjadi di Denpasar sebagaimana terlihat dalam statistik kasus permohonan dispensasi kawin hingga saat ini di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai langkah preventif terhadap perkawinan di bawah umur tidak maksimal. Menganalisis permasalahan ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis pola karakter remaja di Kota Denpasar yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil informasi dari para informan ditemukan fakta bahwa dominan remaja melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan sudah terjadi kehamilan. Hal ini tentu disebabkan pola perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang cenderung memandang hamil sebelum melangsungkan perkawinan adalah wajar, dengan didukung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terdiri dari faktor sosial, keluarga, dan pendidikan. Dampak remaja melakukan perkawinan di bawah umur adalah hilangnya hak sebagai anak karena remaja yang telah melakukan perkawinan dipandang sebagai orang yang cakap untuk melakukan segala tindakan hukum. dampak lainnya melihat pada ketidaksiapan remaja untuk hidup berumah tangga dengan mempertimbangkan belum matangnya fisik dan psikis, cenderung rentang rumah tangga yang dibangun berakhir pada perceraian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BAGI NASABAH BANK Wiguna, I Gusti Ngurah Bagus Adinda; Anom, I Gusti Ngurah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study uses a normative legal research method. The main issues discussed focus on the Regulations Concerning Credit Card Misuse for bank customers, credit card misuse often has a significant impact on the victim, a customer experiences loss or theft of a credit card, usually they must immediately report to the bank to block the credit card and prevent further transactions, but the procedure does not always run smoothly, customers are faced with complicated bureaucracy and poor response from the bank. Sometimes customers have to come to the police station to make a report, although in many situations the report does not provide a direct solution to the losses they experience. In Law No. 10 of 1998 concerning amendments to Law No. 07 of 1992 concerning banking, Article 8 of the Law regulates the bank's obligation to provide clear information to customers but is explained in detail. The results of the study on legal protection against credit card misuse for bank customers, explicitly explained that the Banking Law does not directly explain about credit card users but is detailed in the circular letter of Article 28 of the Financial Services Authority Law which regulates credit cards to protect customers and the public by implementing prevention such as providing information and education to the public about the characteristics of the financial services sector, its services and products.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMASARAN PRODUK BAGI PELAKU UMKM DI PASAR TUNJUNG DESA PADANGSAMBIAN KELOD Anom, I Gusti Ngurah; Putra, I Kadek Gustana
Jurnal AKSES Vol 14 No 1 (2022): Jurnal Akses Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/jurnalakses.v14i1.874

Abstract

Virus Covid-19 pertama kali muncul di tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan virus corona sebagai pandemi. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat dunia makin waspada dengan penyebaran virus corona. Pandemi Covid 19 berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, tak terkecuali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid 19 memiliki berbagai masalah seperti penurunan omset penjualan dan permodalan. Oleh karena itu Pelaku UMKM perlu segera menyesuaikan cara bisnisnya dengan menggunakan cara yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran online untuk meningkatkan omset penjualan produk di masa pandemi Covid 19 . Saat ini media sosial sudah sangat mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia, termasuk para Pelaku UMKM yang menggunakan media sosial sebagai sarana pemberi dan berbagi informasi tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen secara online. Tetapi hal ini tidak di dukung dengan kemampuan pelaku UMKM yang cenderung rendah dalam menggunakan teknologi. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai media sosial sebagai sarana penjualan/pemasaran produk yang efektif dan efisien di masa pandemi Covid 19 saat ini. Selain itu juga pemanfaatan sosial media akan memberikan prospek yang baik untuk meningkatkan omset penjualan produk UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid 19.