Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan JOURNAL EQUITABLE JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Puan Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)
Ukas, Ukas
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pembinaan Hukum tentang Pemahaman Pancasila Sebagai Ideologi Negara pada Santri Pesanteren Miftahul Huda dan Generasi Muda RT 002 RW 005 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Ukas, Ukas; Jamba, Padrisan; Abbas, Azhar
Prosiding Vol 6 (2024): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila as the ideology of the nation embodies positive values for the life of the beloved Indonesian people, values that align with the law, the 1945 Constitution, and 'Bhineka Tunggal Ika' (Unity in Diversity). In the governance of national life based on Pancasila as an ideology, it emphasizes togetherness and unity in the societal values, combating ideologies that contradict Pancasila. Therefore, it is necessary to socialize Pancasila values as a means of preserving these values. The current rise of radicalism needs vigilance against its influence, especially among the younger generation including those in Islamic boarding schools ('pesantren'), an obligation to instill the entirety of Pancasila values, especially among the youth. In national and state life, togetherness and unity as stated in Pancasila values are absolute principles that must be adhered to by the younger generation as well as responsible citizens across all segments of society. Misguided ideologies such as radicalism should be combated, similar to practices in other countries, whether under Continental European legal systems or other legal frameworks, which always prioritize their positive legal principles in adopting a nation's ideology
Dinamika Ppns Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Limbah B3 Di Kota Batam Rhomadon, Zulfan; Ukas, Ukas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17981

Abstract

Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang menyatukan semua jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan dan segala sesuatu yang bernyawa. Perilaku terhadap lingkungan juga memiliki akibat jangka panjang bagi kehidupan. Perilaku yang baik terhadap lingkungan tentu mendatangkan hasil yang baik di kemudian hari, begitu pula sebaliknya, perilaku yang buruk terhadap lingkungan tentu mendatangkan akibat yang buruk di kemudian hari. Salah satu penyebab yang paling banyak merusak lingkungan adalah limbah, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup khususnya PPNS-LH yang memang menjadi tugas dan kewenangannya untuk memperhatikan lingkungan hidup tentu memberikan pengaruh yang baik terhadap kelestarian lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab banyaknya kasus limbah B3 di Kota Batam; dan untuk mengetahui dinamika PPNS-LH terhadap upaya penanganan lalu lintas B3 di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana penulis akan melakukan wawancara langsung ke lokasi yang relevan yaitu DLH Kota Batam dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat di masa mendatang, baik bagi saya pribadi maupun bagi para pembaca.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Di Kota Batam Dan Implikasinya Bagi Konsumen Wulandari, Yulias Suci; Ukas, Ukas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17991

Abstract

Ekonomi digital merupakan bagian dari perekonomian yang memungkinkan serta mendukung transaksi barang dan jasa melalui perdagangan elektronik di dunia maya. Ini juga dikenal sebagai ekonomi internet atau ekonomi online, karena banyak penyedia layanan digital memanfaatkan jaringan internet untuk memberikan layanan kepada konsumen akhir, termasuk ojek online. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengenali aktivitas jual beli akun online dalam layanan transportasi, terutama Grab, serta mengevaluasi dampak dari aktivitas tersebut terhadap pengguna. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hubungan antara penyedia aplikasi dan pengemudi dalam sistem ekonomi berbagi bersifat kemitraan, namun melarang praktik jual beli akun. Praktik ini berbahaya karena melibatkan penyalahgunaan identitas dan manipulasi data yang melanggar hukum, khususnya Undang-undang ITE. Praktik jual beli akun mengancam keamanan dan hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berisiko dilayani oleh pengemudi yang tidak terverifikasi, sehingga hak atas keamanan dan informasi yang benar dilanggar.
Analisis Yuridis Peran Serta Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Ukas, Ukas; Arman, Zuhdi
Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI) Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Jejak Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 Mei 2024
Publisher : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63462/4sac3b81

Abstract

International Trade Law (HDI) in Indonesia has been formally established since the ratification of Law No. 7 of 1994 concerning Ratification and Participation of Indonesia as one of the participating countries in the GATT-WTO in Marrakech Geneva Morocco 1994. International Trade Law is part of the current knowledge of Legal Science. This development is very rapid considering that the business world in the movement of goods, services and investments (TRIMs) as well as IPR through customs requires a special legal umbrella apart from the relevant National Law, the Civil Code, the Commercial Code and several regulatory products. Other legislation.   In International Trade strives for readers to understand, analyze and construct the basic things in international trade both nationally and internationally.
Analisis  Yuridis  Pelaksanaan Undang -Undang No 7 Tahun 2014 Terhadap Pergerakan Barang di Kota Batam Ukas, Ukas; Jamba, Padrisan
Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI) Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Jejak Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 November 2024
Publisher : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63462/tfmfpy21

Abstract

Law No. 7 of 2014 concerning Trade, is a national development in the field of economic law that is compiled and implemented to realize general welfare through the implementation of economic democracy, with the principle of togetherness, in the perspective of the constitutional foundation. Indonesian national trade must reflect a series of economic activities that are compiled and implemented to realize welfare in social control for all Indonesian people. In the regulation and implementation of the Law in relation to the movement of goods and or services must reflect the progress of economic law development based on accountability, transparency, especially for business actors (traders in their buying and selling transactions and or in carrying out economic and trade activities in the midst of society. Thus, legal certainty, fairness, health, and security are created properly in accordance with the regulations of trade laws and several other related technical regulations.
Co-Authors Abbas, Azhar Afton, Pramudhya Anggara, Ario Hotima, Desi Patul Husna, Lenny Irene Svinarky Lumban Tobing, Remy Fillippine Astrada Muthia Savitri, Muhammad Silmi Nainggolan, Elisabert Maria Novena Nur Fadillah, Nur Nuralisa, Rusaila Nurma Dhona Handayani Padrisan Jamba, Padrisan Pintubipar Saragih , Saut Purba, Juliana Raharusun , Janir Francis Rhomadon, Zulfan selly Selly Silalahi, Mesri Sinaga, Cici Ariani Usn, Usnita Usnita, Usnita Wawan Wawan Wulandari, Yulias Suci Zuhdi Arman