Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.833
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan Ensiklopedia Social Review Jurnal Puan Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)
Padrisan Jamba, Padrisan
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam) Riyanto, Agus; Jamba, Padrisan
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.24 KB)

Abstract

Indonesian Constitution contained in the 1945 Constitution mandates that the Earth, Water, and Natural Wealth contained in it controlled the state and used for the greatest prosperity of the people. In the field, the mandate has not gone properly. For example in the city of Batam, agrarian conflicts, especially on land and land in Kampung Tua / Nelayan become one of the main problems. This study aim to analyze the role of the state in the settlement of agrarian conflicts (Case Study of Kampung Tua/Fisherman on Right of Management of Badan Pengusahaan Batam). The method used in this paper is the empirical juridical approach method. This legal research uses data from literature and interviews the community. The result show that various state institutions have sought with various meetings and activities to resolve agrarian conflicts, but up to now have not been able to solve the problem completely. Keywords: Agrarian Conflict, Kampung Tua/Nelayan, Right of Management.   Konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di lapangan, amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya di Kota Batam, konflik agraria khususnya atas tanah dan lahan di Kampung Tua/Nelayan menjadi salah satu permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan pustaka dan wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi negara telah berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Kata kunci: Konflik Agraria, Kampung Tua/Nelayan, Hak Pengelolaan.
ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI INDONESIA jamba, padrisan
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu penggetahun dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini, dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali telah merubahparadigma dan pola pikir dari masalah publik menjadi masalah perdata, dimana sebelum UU Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan hak cipta merupakan delik biasa, akan tetapi setelah terjadinya perubahan ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan delik aduan.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN KEPOLISIAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Tampubolon, Samuel; Jamba, Padrisan
Ensiklopedia Sosial Review Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No 2 Juni 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v2i2.487

Abstract

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga berarti anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam kasus pidana anak yang berurusan dengan hukum ada penyelesaian non-litigasi atau apa yang sering disebut sebagai diversi. Menurut Pasal 1 angka (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja, diversi adalah diversi penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Diversi juga diatur dalam Diversi dan Manajemen Anak. Dan dalam tahap investigasi, polisi harus mencoba Sistem Peradilan Pidana Remaja. Metode yang digunakan pengacara adalah penelitian normatif yang merujuk pada Hukum yang berkaitan dengan Junvenile Justice dan Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki versi keadilan restoratif dari proses diversi
Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang) Laia, Delfani; Jamba, Padrisan
Ensiklopedia Sosial Review Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No 3 Oktober 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v2i3.515

Abstract

In the case of extortion ever happened in the city of Batam. The extortion is in the process of Accepting New Students at SMPN 10 Batam City. The indications of PPDB fraud have actually become suspicion in the community, but in law enforcement in the case of extortion is quite complicated because it is designed systematically in such a way that it will be difficult later in the proof process. Obtained evidence in the form of Money, Proof of Acceptance of New Students, and SK. This investigation is in accordance with KUHAP Article 1 Paragraph (19), the investigation which took place at SMPN 10 Batam City was said to be caught red-handed, the suspect was found at that time. The obstacles of the police in this illegal levy are: Lack of information from the public about the crime of illegal levies and is covered up in carrying out illegal levies at schools, thus hampering the police. Efforts that can be made by the police are to appeal to each agency regarding legal sanctions when committing illegal levies and carrying out patterns of prosecution or punishment against illegal levies based on the legal provisions in the prevailing laws and regulations.
JCK UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA Svinarky, Irene; Jamba, padrisan
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8171

Abstract

Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan denganhukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan.Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ketahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut denganRestorative Justice (RJ), baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. RJ inidisepakati untuk dilaksanakan, agar membantu masyarakat yang tersangkutmasalah pidana dapat menyelesaiakan masalahnya tanpa harus menempuh prosespanjang, tetapi yang perlu diingat tidak semua perkara pidana yang dapatdiberikan rj. Oleh sebab itu, dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka rj untukperkara tertentu dapat membantu JPU dalam menghentikan penuntutan terhadapterdakwa. Tujuannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya yangdilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan rj terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh masyarakat bermasalah. Penelitian ini dilakukan di KejaksaanKota Batam; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam upaya kejaksaanmemberikan rj adalah: Kejaksaan memberikan rj kepada masyarakat denganbeberapa perkara saja yang sesuai dengan Perja Nomor 15/2020, karena tidaksemua perkara yang dapat diberikan rj, namun pemberian rj ini juga menelaahbeberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan aturankejaksaan yang berlaku.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan dan Pengukuran Kapal Berdasarkan Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan Kota Batam Jamba, Padrisan
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v12i1.8898

Abstract

Cara pengukuran kapal standar menggunakan metode pengukuran kapal sesuai dengan International Convention on Tonnage Measurement of Ship, Landasan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Standar. Jo. No. 141 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Keputusan Menteri Kelautan dan Standar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Standar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal. Penetian ini mengunakan metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum tertentu. Kesimpulan dalam penelitian Pengaturan hukum Pengukuran Kapal Dalam Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Batam, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Identifikasi dan Pengukuran Kapal Standar serta unutk meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas pendaftaran dan pemeriksa fisik dan dokumen kapal standar tentang prosedur Identifikasi dan Pengukuran Kapal Standar. Kendala apa yang dihadapi Pengukuran Kapal Dalam Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Batam. Tidak dilakukannya pengecekan kekuatan konstruksi lambung dilakukan dengan menggunakan alat Ultrasonic Wall Thickness Gauge yang mana alat tersebut bisa memberikan hasil berupa tebal pelat dari konstruksi lambung. Jurnal ini diharapakan memberikan manfaat bagi para perusahaan pembuatan kapal digalangan kapal agar sesuai dengan standar pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan.
Pemahaman Wirausaha Bagi Remaja dan Ibu-Ibu Majlis Taklim Al-Muslimah Kelurahan Tembesi Kota Batam Ibrahim, Ukas; Jamba, Padrisan; Husda, Anggun Permata
PUAN INDONESIA Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Puan Indonesia vol 6 no 1 Juli 2024
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v6i1.245

Abstract

The material provided in this coaching is divided into 2 groups, namely the legal group and the business group aimed at "Teenagers/Young Generation", and Ms. Majlis Taklim Al-Muslimah, especially Majlis taklim, Rexvin Boulevad Housing, Tembesi Village, Batam City. in the legal group is to provide an introduction and/or understanding regarding the understanding of regulations relating to trade and other businesses, because after all, in the future they will be the next generation of religious, national and state leaders, especially to the younger generation. And mothers as motivators in building home businesses ladder. So that it will be better in the future, from an early age, we will be given an understanding of the legal rules that exist among the people of the nation and state, with the hope that with this kind of education, teenagers and women in the council will better understand and implement them, in their business activities and/or in the business world. Brief education and/or coaching like this can be understood, the training material given to business groups is to provide an introduction and/or understanding as well as inviting teenagers/young generations and mothers of taklim councils, especially for majlis planning in developing their business talents, to understand the importance to live independently in the future, of course, understand how to do good work, be honest and fair, and understand how development goes.
PENERAPAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM BISNIS DIGITAL Jamba, Padrisan; Husna, Lenny; Ukas, Ukas
JURSIMA Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 2025
Publisher : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47024/js.v13i1.994

Abstract

The implementation of electronic contracts in digital business has become one of the significant developments in the era of rapid information technology. Electronic contracts enable more efficient, faster, and flexible business transactions by utilizing electronic media, such as computers and the internet. These contracts offer several advantages, including facilitating cross-border business interactions, reducing reliance on physical documents, and speeding up administrative processes. However, the adoption of electronic contracts also faces various legal challenges that need to be addressed, such as issues related to contract validity, authentication of the parties involved, and the protection of personal data and information security. Additionally, legal ambiguities surrounding electronic contracts in some jurisdictions remain a barrier, given the differences in existing regulations. Therefore, it is essential to develop clear and comprehensive regulations regarding electronic contracts, which can provide adequate legal protection for all parties involved in digital business transactions. The legal framework governing the implementation of electronic contracts should take into account technology, transparency, and the validity of transactions to create a safe and trustworthy digital business environment. This study aims to examine the legal aspects of the implementation of electronic contracts in digital business and the challenges that arise in their implementation.
Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Di SMA N 27 Batam Ukas; Khairina, Etika; Jamba, Padrisan; Zukriadi, Diki; Lebang, Andika Surya
PUAN INDONESIA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Puan Indonesia Vol 6 No 2 Januari 2025
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v6i2.316

Abstract

Violence is a violation of human rights that cannot be tolerated. This is in line with the mandate of the 1945 Constitution that everyone has the right to protection from violence and the right to be free from torture or behavior that degrades human dignity. The public has increasingly highlighted violence in the Academic Environment with the increasing number of victims who dare to reveal these actions. Schools should be a safe place for people in them from the threat of sexual harassment and violence. The phenomenon of criminality must be eradicated immediately, one of which is by trying to prevent sexual harassment and violence, so there needs to be prevention efforts and strict legal sanctions in dealing with cases of sexual harassment and violence. The government has strictly regulated harassment and forms of violence through Permendikbud Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment (PPKSP). One of the efforts to prevent sexual harassment and violence is through socialization through several activities such as webinars and social campaigns that are covered in Community Service activities. This community service aims to provide an overview and raise awareness of the importance of understanding and knowledge among the school community about preventing and handling harassment, violence, and sanctions for these actions.
Analisis Yuridis Sengketa Antara Malaysia dan Indonesia Terkait Klaim Atas Pulau Sipadan dan Ligitan Lesmana, Annafi Tri; Jamba, Padrisan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17741

Abstract

Objective from study This done For know Dispute region between Malaysia and Indonesia related claim on island Sipadan And Ligation is complex issue  in second bilateral relationship country. through method study normative Background behind dispute This started from claim historical And difference interpretation to agreements that have there. In review to agreements that have there, like Territorial Boundary Agreement 1969 and The 1971 Five Nations Declaration, view that agreement the influence claim sovereignty from second country on island Sipadan And Ligation. However, differences interpretation And interpretation to agreement the Still become source conflict between Malaysia and Indonesia related dispute region this. In writing This that writer give conclusion that negotiation Based on Law International : Second country must prioritize negotiation based on law international And its principles. Agreement inherited borders from period colonial English And agreement border other must become footing For look for fair solution And in accordance with law international.
Co-Authors Abbas, Azhar Agnescia, Pera Agus Riyanto Desriwaty, Sari dompak, timbul Gea, Sukadamai Hidayatuddin1, Hidayatuddin Husda, Anggun Permata Husna, Lenny Ibrahim, Ukas Irene Svinarky Khairina, Etika Laia, Delfani Lebang, Andika Surya Lesmana, Annafi Tri Manurung, Sarah Devi Mustholih, Khairil Ndruru, Mei Rahmat Syah Elisabet Panggabean, Enjelina Pratama, Rizky Purba, Ervanny Purwanti, Angel Rajagukguk, Iin Octavia selpi, selpiana br nababan SIANTURI, GABRIEL SHAFTO ARA ANGGITO silalahi, gabe horas Silitonga, Dony Andrianto Sinta Puspita Sari Tampubolon, Samuel Ukas Ukas, Ukas yandika pratama, Yuda Zukriadi, Diki