Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.798
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Law, Development and Justice Review Law Research Review Quarterly Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Sosial dan Sains Media Hukum Indonesia (MHI) J-CEKI
Ilmih, Andi Aina
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia Ilmih, Andi Aina
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.975 KB) | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20931

Abstract

Perkembangan yang pesat dari teknologi dan informasi membuat batasbatasantar negara semakin kabur. Terbukanya pasar bebas antar negarasebagai akibat adanya era globalisasi, membuka peluang besar bagisetiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruhbelahan dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Akses antar negarayang semakin luas juga menyebabkan peningkatan mobilitas barang danmanusia dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain.Dengan terbukanya pintu masuk dan akses dalam lingkup batas negaraini memungkinkan setiap individu dengan mudah berpindah dari satutempat ke tempat lain. Fenomena ini menyebabkan lahirnya berbagaiusaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara melalui penetapanperaturan maupun kebijakan di bidang keimigrasian dalam mencegahpenyelundupan orang (people smuggling) dan imigran gelap (illegalmigration) di Indonesia.
Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Jaringan Perdagangan Manusia Ilmih, Andi Aina; Arabel, Yunita Sekar Ety
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12730445

Abstract

Human trafficking involving transnational criminal organizations is a serious problem that requires global attention. This research investigates the modus operandi, strategies, and impact of transnational criminal organizations' involvement in human trafficking, as well as the effectiveness of law enforcement and victim protection efforts. Research methods use qualitative and quantitative approaches, including case studies, interviews, document analysis, and surveys. The results highlight the complexity of this phenomenon, the importance of cross-national cooperation, and the detrimental impact on victims. In conclusion, joint efforts from governments, law enforcement agencies, NGOs and civil society are needed to overcome these challenges. Solidarity between nations is key in fighting transnational criminal organizations, underscoring the need for a collective response to protect human rights and ensure global peace.
Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara Ilmih, Andi Aina; Yanti, Luvita Yuli
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12732114

Abstract

Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, meskipun negara ini telah mengadopsi dan mengatur rencana aksi nasional dan membentuk satuan tugas untuk menghentikan kejahatan ini. Fenomena perdagangan manusia telah menjadi fakta sosial seiring dengan krisis ekonomi dan bencana alam. Rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakpedulian dan perilaku harmonis dalam keluarga menjadi beberapa faktor yang memicu terjadinya perdagangan manusia. Karena perdagangan manusia melibatkan jaringan kriminal internasional, partisipasi sistematis semua kelompok kepentingan danpenguatan jaringan tersebut penting untuk pencegahan dan penghapusannya. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang, khususnya restitusi, diatur dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2007 dan 26 Tahun 2000. mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia. Menurut Undang Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati yang dilindungi dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia. 
Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Auliaillah, Dhini; Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12744633

Abstract

Every sovereign state has characteristics that identify it as an independent entity. Among them are the existence of residents or citizens, jurisdiction covering sea, land and air, as well as government structures regulated by their respective national laws. The constitution is the juridical, philosophical and sociological basis for organizing the lives and welfare of its citizens. Citizens of a country are not only subject to positive law or their own national law, but also to international law voluntarily, although it is not absolutely binding. Various conventions under the auspices of international organizations such as the UN have been agreed to comply with universal rules, such as conventions that protect workers or migrant workers who operate across jurisdictions between countries. In the context of protecting transnational migrant workers, it is important to understand legal arrangements from both national and international perspectives. In Indonesia, legal arrangements for migrant workers are regulated in various laws such as the Immigration Law, Employment Law, Smuggling Law, as well as various articles in the Criminal Code.
Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis Perjanjian Ekstradisi dan Sengketa Selat Singapura Pangesti, Meylita Ratri Endah; Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12730307

Abstract

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura pertama kali dimulai pada tahun 1966 setelah Singapura memperoleh kemerdekaan dari Federasi Malaysia. Hubungan keduanya berkembang sangat baik, positif dan konstruktif. Salah satu upaya tersebut adalah memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Singapura, mitra ekonomi dan strategis utama Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Pasal Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007, Ekstradisi adalah suatu proses dimana seorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian dipindahkan ke negara asal tersangka untuk diadili sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sudah ada sejak tahun 1974, Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi ditandatangani pada Selasa, 25 Januari, di Bintan, Kepulauan Riau. Sedangkan Sengketa Perbatasan Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura menyangkut penentuan batas maritim di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Sengketa tersebut menyangkut klaim kedaulatan atas pulau-pulau karang di sekitar selat tersebut, serta pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Pada tahun 2014, Indonesia dan Singapura sepakat untuk menyelesaikan sengketa batas laut Selat Singapura melalui proses perundingan damai.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perdagangan Orang Dalam Kasus Lintas Negara H, Harti; Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crimes such as human trafficking, drug trafficking, money laundering and terrorism pose serious threats to the security and well-being of the international community. Organized transnational crime not only poses a threat to global security, but is also a highly profitable business for the perpetrators. Transnational crime, including human trafficking and human smuggling, remains a serious threat faced by almost all countries. Criminal groups involved in human trafficking often operate in hidden black markets, difficult to identify and stop. Human trafficking knows no boundaries of gender, age, status, ethnicity or nationality. Victims can come from various backgrounds and socio-economic conditions. Factors such as poverty or an unsafe living environment can increase a person's risk of becoming a target for human trafficking. Human traffickers, or what are often referred to as traffickers, use various methods and strategies to recruit victims. As globalization continues to grow stronger, the global community must face various complex issues that develop from ideology to practical impacts that occur in various regions of the country. One of the significant impacts of globalization is the emergence of various types of disturbing transnational crimes.
Kajian Yuridis Kejahatan Lintas Negara Berkaitan Dengan Perlindungan Data Pribadi Yunani, Farhan A; Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12736637

Abstract

The rapid development of the internet, marked by the emergence of search sites and social media such as Google, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, and many more, has brought revolutionary changes in the way we interact, work, and live daily. However, while this technology provides great benefits, there are also negative impacts that need to be considered. With the rapid development of technology, cyberspace has become an arena for various forms of crime known as cybercrime. These crimes, which violate the law and harm society, are a serious threat that must be confronted and eradicated. The rapid development of technology has opened the door to various technological crimes. An unrestricted internet allows access to various sites, which criminals can exploit to violate data security and carry out manipulation. Data confidentiality is key in this digital era. Unlimited use of the internet opens up opportunities for criminals to hack systems and manipulate data. Therefore, maintaining data and report security is very important. To fight the threat of cybercrime, countries need to use effective tools, one of which is Cyber Law.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Orang Lintas Negara Armilia, Ine; Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12736671

Abstract

Human smuggling is a complex and deeply troubling issue that transcends national borders, posing significant challenges to law enforcement and human rights protection worldwide. This article explores the multifaceted aspects of human smuggling, including the factors driving it, law enforcement efforts to combat it, and the protection of human rights for its victims.The discussion begins by examining the factors that fuel human smuggling, such as economic instability, conflict, climate change, and political and social factors. These drivers lead individuals to seek better opportunities outside their home countries, often falling prey to traffickers in the process. Subsequently, the article delves into the legal frameworks at both national and international levels governing human smuggling and the role of law enforcement agencies in prevention and prosecution. Collaboration among nations is highlighted as crucial in addressing this transnational crime effectively. Furthermore, the importance of protecting the human rights of smuggling victims is emphasized. This includes providing comprehensive rehabilitation and reintegration services, ensuring access to legal protection and justice, and the active involvement of civil society organizations in supporting victims. In conclusion, the article underscores the need for coordinated efforts at the global, national, and community levels to combat human smuggling effectively. By addressing its root causes, strengthening law enforcement measures, and prioritizing victim protection, we can work towards creating a safer and more just world for all.
Peran Jalur Diplomasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Internasional: Upaya Meningkatkan Kerjasama Global Agustin, Ayu; Ilmih, Andi Aina
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i5.32199

Abstract

Abstrak ini membahas pentingnya jalur diplomasi ekonomi sebagai instrumen dalam membangun hubungan internasional yang berlandaskan hukum internasional. Melalui kajian normatif dan analitis, penelitian ini menunjukkan bagaimana negara-negara menggunakan jalur ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan hukum mereka dalam skema global. Ditekankan pula implementasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, khususnya dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama investasi lintas negara.
Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka Buana, Resky Septi; Ilmih, Andi Aina
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.37-51

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of international diplomacy, particularly maritime and legal diplomacy, in maintaining maritime security and resolving boundary disputes in the Strait of Malacca between Indonesia and Singapore. The Strait of Malacca is a strategic global trade route vulnerable to threats such as piracy, terrorism, and territorial violations. This study employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, drawing from both national and international regulations. The urgency of this research lies in the need for effective regional collaboration and legal enforcement to maintain stability amid increasingly complex maritime threats. The findings indicate that maritime and legal diplomacy play crucial roles in fostering cross-border cooperation, strengthening maritime monitoring systems such as IMSS and VTIS, and resolving maritime boundaries based on the principles of the 1982 UNCLOS and bilateral agreements. Peaceful dispute resolution through legal diplomacy enhances Indonesia’s position in safeguarding sovereignty and establishing maritime legal order. Thus, international diplomacy proves to be a strategic instrument in achieving sustainable maritime security and regional stability in the Strait of Malacca.
Co-Authors Arabel, Yunita Sekar Ety Armilia, Ine Auliaillah, Dhini Ayu Agustin Buana, Resky Septi Danang Kurniawan, Danang H, Harti Nurcahyani, Dewi Lusy Pangesti, Meylita Ratri Endah Yanti, Luvita Yuli Yunani, Farhan A Zulkarnain, A.