Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG yogi sugiarto; idham idham; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1731

Koperasi Tri Satya Dharma sebagai sarana simpan pinjam guna membantu perekonomian kecil dan menengah. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannyaa perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Saran yang dapat diberikan seharusnya dalam perjanjian kredit pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Karena supaya nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang. Diharapkan pihak KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat memberi pelatihan kepada nasabah agar tidak terjadi lagi kejadian serupa (wanpresasi).

WEWENANG KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERKENAAN DENGAN KEPAILITAN Titie Syahnas Natalia; Tian Terina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama oleh karenanya mereka mempunyai hak yang sama pula atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka masing-masing. Namun dalam hukum kepailitan, mengenal pengeculian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (salah satunya hak tanggungan). Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan, Namun hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana wewenang kreditor separatis dalam eksekusi hak tanggungan berkenaan dengan kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kreditor separatis mempunyai kewenangan eksklusif dalam kepailitan adalah untuk kepastian hukum atas jaminan pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitor, karena jika tidak ada kepastian hukum dananya akan kembali maka tidak akan ada lembaga (individu maupun badan hukum) yang mau meminjamkan dananya kepada debitor. Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa parate eksekusidan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorialSertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan.Kata Kunci: wewenang, kreditor, kepailitan

Upaya Kebijakan Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Tindakan Prank di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Tian Terina; Muhamad Rusjana; Dery Hendryan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2563

The aim of the prank is to make the person, in this case the victim, feel pranked, thereby creating a sense of satisfaction in the prank maker. There are various types of pranks, including pranks that use a crime theme, such as kidnapping, pointing a sharp weapon, or acting as a thug who pretends to threaten the victim of his prank. However, not all pranks end in jokes or antics, excessive pranking can cause losses and also victims. These prank actions include actions that create pros and cons, whether these actions can fall into the category of criminal acts that require criminal sanctions or are just guidance.

Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan Inanda, Haikal Saka; Terina, Tian
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3176

Immigration officers at Soekarno-Hatta Airport, in handling foreigners refused to enter Indonesian territory, carry out the process of returning them at the first opportunity to their country of origin in accordance with statutory regulations. However, for foreigners who continue their flight using non-allied airlines and then are rejected by the destination country after transfer within Indonesian territory, handling is not regulated by the Immigration Law or other laws and regulations. The problem is what is the juridical review of handling foreigners who are refused entry from the destination country who are returned to Soekarno-Hatta airport and what is the legal construction for handling foreigners who are refused entry from the destination country. This research uses normative-empirical legal research with deductive-qualitative data analysis. The data collection technique used was observation and interviews. The results of this research are that there are no legal regulations, either Law Number 6 of 2011 concerning Immigration or its derivatives regarding the handling of foreigners who are refused entry from the destination country. Then, in Annex 9 of 2017 Chapter 5 does not explain the handling of foreigners who are refused entry from the destination country but only explains that foreigners who are refused entry in a country are returned to their last place of departure or a country that is willing to accept them.

Reducing Stunting in South Lampung Regency through Preventing Early Marriage: A Critical Analysis Sari, Ratna Kumala; Prasetya, A. Riva; Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy; Terina, Tian; Novalia, Novalia; Mirnasari, Tiar; Pahlevi, Reza
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i2.9945

South Lampung Regency is recognized as one of the 100 priority districts/cities for addressing child stunting, as designated by the Poverty Reduction Acceleration Team. Efforts to prevent and reduce stunting vary across regions, with the South Lampung Regional Government implementing its own strategies. However, the stunting rate in South Lampung Regency has not shown a significant decline to date. This study aims to analyze policies aimed at reducing stunting rates in South Lampung Regency, with a particular focus on the prevention of early marriage. The research is situated within the framework of public legal policy, specifically addressing the reduction of stunting through measures to prevent early marriage in the region. To this end, a policy-oriented approach was adopted. Findings reveal that early marriage is a contributing factor to growth and developmental disorders in children, manifesting as stunting indicated by height or length measurements below standard norms. The correlation between stunting prevalence and the number of marriage dispensations granted in South Lampung Regency underscores this relationship. The South Lampung Regional Government’s efforts to combat stunting are encapsulated in the South Lampung Regent Regulation Number 15 of 2023, which focuses on accelerating stunting reduction. This policy highlights the critical need to address early marriage as a key strategy in mitigating stunting and ensuring healthier developmental outcomes for children in the region.

Analysis of Elements of Abuse of Authority in Corruption Crimes by the Head of the PUPR Office (Study of Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk) Ani; Puspita Meisy Astrini; Ravelina Oktavia; Tian Terina
PALAR (Pakuan Law review) Vol. 12 No. 1 (2026): Volume 12, Number 1 January-March 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i1.62

This study aims to analyze the application of the element of abuse of authority in criminal acts of corruption based on Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, with a focus on Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk against the Defendant Ir. Jalaludin MP as Head of the Public Works and Public Housing Agency of West Pesisir Regency. The issues examined include the application of the element of abuse of authority in Article 3 of the Anti-Corruption Law, the fulfillment of this element in the Defendant's actions, and the basis for the judge's consideration in handing down the verdict in relation to the principle of substantive justice. This study uses a normative juridical method with a case approach and a statute approach, analyzing secondary data in the form of court decisions, laws and regulations, and legal literature through qualitative analysis techniques. The results of the study show that the Panel of Judges proved that the Defendant abused his authority as a Budget User by approving the disbursement of project funds that did not comply with the contract specifications, resulting in state losses of IDR 1,887,218,440.32. The judges' considerations used a formalistic approach by proving all elements of Article 3 cumulatively, but did not sufficiently explore the dimension of abuse of authority from the perspective of state administrative law. This verdict confirms that public office creates legal obligations which, if violated for personal gain, constitute an abuse of authority that is detrimental to state finances. Keywords: Abuse of Authority, Corruption Offenses, State Financial Losses

PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN Terina, Tian; Renaldy, Rendy
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606

Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta tindakan kalangan Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

TINJAUAN KRIMANOLOGI KORUPSI PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Mangunsidi Mangunsidi; Tian Terina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kwsyda61

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak hal yang dirasa perlu diperbaiki agar tercipta sebuah kestabilan nasional yang lebih baik. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang salah satu wujud nyatanya adalah partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan dan menimbulkan dampak negatif bagi negara, seperti menurunnya kepercayaan investor, meningkatnya ketimpangan sosial, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Metode peneletian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu data dan Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor penyebab tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan karena Lemahnya sistem pengawasan internal di Dinas PUPR, serta budaya administratif yang permisif terhadap penyimpangan teknis, seperti pada dokumen putusan terdapat kegagalan pengawasan teknis serta interaksi sosial di lingkungan kerja yang sudah terbiasa dengan praktik penyimpangan dalam proyek pengadaan dan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 10/K/Pid.Sus/2025 memperhatikan hal yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa terbukti tidak menikmati hasil korupsi pengadaan barang dan jasa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 12/Pid.SUS-TPK/2024/TJk dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT TJK yang semula terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun diperbaiki dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Kata Kunci: korupsi, kriminologi, penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa.

TINJAUAN KRIMANOLOGI KORUPSI PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Mangunsidi Mangunsidi; Tian Terina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kwsyda61

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak hal yang dirasa perlu diperbaiki agar tercipta sebuah kestabilan nasional yang lebih baik. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang salah satu wujud nyatanya adalah partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan dan menimbulkan dampak negatif bagi negara, seperti menurunnya kepercayaan investor, meningkatnya ketimpangan sosial, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Metode peneletian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu data dan Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor penyebab tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan karena Lemahnya sistem pengawasan internal di Dinas PUPR, serta budaya administratif yang permisif terhadap penyimpangan teknis, seperti pada dokumen putusan terdapat kegagalan pengawasan teknis serta interaksi sosial di lingkungan kerja yang sudah terbiasa dengan praktik penyimpangan dalam proyek pengadaan dan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 10/K/Pid.Sus/2025 memperhatikan hal yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa terbukti tidak menikmati hasil korupsi pengadaan barang dan jasa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 12/Pid.SUS-TPK/2024/TJk dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT TJK yang semula terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun diperbaiki dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Kata Kunci: korupsi, kriminologi, penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search