Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Journal of Judicial Review Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Tian Terina
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG yogi sugiarto; idham idham; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1731

Abstract

Koperasi Tri Satya Dharma sebagai sarana simpan pinjam guna membantu perekonomian kecil dan menengah. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannyaa perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Saran yang dapat diberikan seharusnya dalam perjanjian kredit pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Karena supaya nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang. Diharapkan pihak KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat memberi pelatihan kepada nasabah agar tidak terjadi lagi kejadian serupa (wanpresasi).
WEWENANG KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERKENAAN DENGAN KEPAILITAN Titie Syahnas Natalia; Tian Terina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.752 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i1.65

Abstract

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama oleh karenanya mereka mempunyai hak yang sama pula atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka masing-masing. Namun dalam hukum kepailitan, mengenal pengeculian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (salah satunya hak tanggungan). Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan, Namun hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana wewenang kreditor separatis dalam eksekusi hak tanggungan berkenaan dengan kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kreditor separatis mempunyai kewenangan eksklusif dalam kepailitan adalah untuk kepastian hukum atas jaminan pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitor, karena jika tidak ada kepastian hukum dananya akan kembali maka tidak akan ada lembaga (individu maupun badan hukum) yang mau meminjamkan dananya kepada debitor. Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa parate eksekusidan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorialSertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan.Kata Kunci: wewenang, kreditor, kepailitan
Upaya Kebijakan Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Tindakan Prank di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Tian Terina; Muhamad Rusjana; Dery Hendryan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2563

Abstract

The aim of the prank is to make the person, in this case the victim, feel pranked, thereby creating a sense of satisfaction in the prank maker. There are various types of pranks, including pranks that use a crime theme, such as kidnapping, pointing a sharp weapon, or acting as a thug who pretends to threaten the victim of his prank. However, not all pranks end in jokes or antics, excessive pranking can cause losses and also victims. These prank actions include actions that create pros and cons, whether these actions can fall into the category of criminal acts that require criminal sanctions or are just guidance.
Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan Inanda, Haikal Saka; Terina, Tian
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3176

Abstract

Immigration officers at Soekarno-Hatta Airport, in handling foreigners refused to enter Indonesian territory, carry out the process of returning them at the first opportunity to their country of origin in accordance with statutory regulations. However, for foreigners who continue their flight using non-allied airlines and then are rejected by the destination country after transfer within Indonesian territory, handling is not regulated by the Immigration Law or other laws and regulations. The problem is what is the juridical review of handling foreigners who are refused entry from the destination country who are returned to Soekarno-Hatta airport and what is the legal construction for handling foreigners who are refused entry from the destination country. This research uses normative-empirical legal research with deductive-qualitative data analysis. The data collection technique used was observation and interviews. The results of this research are that there are no legal regulations, either Law Number 6 of 2011 concerning Immigration or its derivatives regarding the handling of foreigners who are refused entry from the destination country. Then, in Annex 9 of 2017 Chapter 5 does not explain the handling of foreigners who are refused entry from the destination country but only explains that foreigners who are refused entry in a country are returned to their last place of departure or a country that is willing to accept them.
Reducing Stunting in South Lampung Regency through Preventing Early Marriage: A Critical Analysis Sari, Ratna Kumala; Prasetya, A. Riva; Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy; Terina, Tian; Novalia, Novalia; Mirnasari, Tiar; Pahlevi, Reza
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i2.9945

Abstract

South Lampung Regency is recognized as one of the 100 priority districts/cities for addressing child stunting, as designated by the Poverty Reduction Acceleration Team. Efforts to prevent and reduce stunting vary across regions, with the South Lampung Regional Government implementing its own strategies. However, the stunting rate in South Lampung Regency has not shown a significant decline to date. This study aims to analyze policies aimed at reducing stunting rates in South Lampung Regency, with a particular focus on the prevention of early marriage. The research is situated within the framework of public legal policy, specifically addressing the reduction of stunting through measures to prevent early marriage in the region. To this end, a policy-oriented approach was adopted. Findings reveal that early marriage is a contributing factor to growth and developmental disorders in children, manifesting as stunting indicated by height or length measurements below standard norms. The correlation between stunting prevalence and the number of marriage dispensations granted in South Lampung Regency underscores this relationship. The South Lampung Regional Government’s efforts to combat stunting are encapsulated in the South Lampung Regent Regulation Number 15 of 2023, which focuses on accelerating stunting reduction. This policy highlights the critical need to address early marriage as a key strategy in mitigating stunting and ensuring healthier developmental outcomes for children in the region.
Co-Authors Andi Setiawan Anjaya, Muhammad Patra Beny Widjoyo Billy Agustio Debby Wulandari Almega Dery Hendryan Dwi Puti Melati Dwi Putri Melati Edi Gunawan Idham Idham Inanda, Haikal Saka Ino Susanti Kamal Fahmi Kurnia Ledy Famulia Melati, Dwi Puti Mirnasari, Tiar Muhamad Rusjana Muhammad Patra Anjaya Natalia, Titie Syahnas Novalia Novalia Prasetya, A. Riva Qadhi Muttaqien Sengaji Ratna Kumala Sari, Ratna Kumala Rendy Renaldy Reza Pahlepi Ria Delta Sengaji, Qadhi Muttaqien Sri Zanariyah Titie Syahnas Natalia Widjoyo, Beny yogi sugiarto