Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Perkara No : 127/Pid.B/2019/Pn Tte) ]]>
<![CDATA[Kaury, Yusup]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2891
<![CDATA[Sah atau tidaknya alat bukti yang digunakan sesuai dengan bahan Analisa yang didapatkan alat bukti surat yang dimaksud dalam dakwaan adalah alat bukti yang tidak sah menurut undang-undang. Rekapan hasil audit internal yang dilakukan oleh salah satu bagian dari perusahan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam teori relatif atau teori tujuan Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya, tujuan dari hukuman yaitu menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat. Dari apa yang dikemukakan dalam teori tentang pemidanaan maka tidak akan terpenuhi tujuan hukum dalam perkara ini. Sebab apa yang perlu ditakut-takuti terhadap terdakwa. Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate ]]>
<![CDATA[Tita, La]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2888
<![CDATA[Illegal levies on Ternate High School 2 occur because of the active role of the Ternate High School 2 schools and the length of the process of disbursing School Operational Assistance (BOS) funds from the central government to regions for unexpected expenditure needs and funds that are not unexpected included in the BOS funds budget. This illegal levies case has been followed up at the investigation stage after a closed case process was carried out by the North Maluku Regional Police Special Criminal Investigation Investigator and from the results of the title it was concluded that the criminal element had been fulfilled by allegedly violating Article 12 letter (e) of the Law Number 20 of 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In addition, illegal levies have become individual behavior and have become a system of providing services to the community, as if these illegal levies have become prevalent. ]]>
<![CDATA[Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate ]]>
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Fathurrahim, Fathurrahim]]>;
<![CDATA[Fadila Ipa, Nur]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13489
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Ternate. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah sedangkan teknis analisis data yaitu menggunkana metode pendekatan Kualitatif deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa Secara keseluruhan LPKA Ternate telah melaksanakan proses pemberian remisi kepada anak pidana dengan baik atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun ada Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi yaitu 1). Sarana prasarana atau fasilitas, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di LPKA yang berpengaruh pada pengiriman berkas persyaratan pemberian remisi kepada anak. 2). Perilaku anak pidana dalam menjalankan proses pembinaan di LPKA Ternate yang mana tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pembinaan sehingga tidak mendapatkan remisi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya ]]>
<![CDATA[Gultom, Ambi]]>;
<![CDATA[Malik, Faissal]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2956
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Perkara No : 127/Pid.B/2019/Pn Tte) ]]>
<![CDATA[Kaury, Yusup]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2891
<![CDATA[Sah atau tidaknya alat bukti yang digunakan sesuai dengan bahan Analisa yang didapatkan alat bukti surat yang dimaksud dalam dakwaan adalah alat bukti yang tidak sah menurut undang-undang. Rekapan hasil audit internal yang dilakukan oleh salah satu bagian dari perusahan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam teori relatif atau teori tujuan Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya, tujuan dari hukuman yaitu menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat. Dari apa yang dikemukakan dalam teori tentang pemidanaan maka tidak akan terpenuhi tujuan hukum dalam perkara ini. Sebab apa yang perlu ditakut-takuti terhadap terdakwa. Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate ]]>
<![CDATA[Tita, La]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2888
<![CDATA[Illegal levies on Ternate High School 2 occur because of the active role of the Ternate High School 2 schools and the length of the process of disbursing School Operational Assistance (BOS) funds from the central government to regions for unexpected expenditure needs and funds that are not unexpected included in the BOS funds budget. This illegal levies case has been followed up at the investigation stage after a closed case process was carried out by the North Maluku Regional Police Special Criminal Investigation Investigator and from the results of the title it was concluded that the criminal element had been fulfilled by allegedly violating Article 12 letter (e) of the Law Number 20 of 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In addition, illegal levies have become individual behavior and have become a system of providing services to the community, as if these illegal levies have become prevalent. ]]>
<![CDATA[Implementasi Tujuan Hukum Keadilan terkait Pemenuhan Hak Saksi Korban terhadap Barang Milik Pribadi pada Kasus Kejahatan Pencurian di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Binarto, Zaenudin Agus]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v2i2.1902
<![CDATA[Human longing for justice is essentially a longing for happiness, so efforts to fulfill various rights as witnesses of victims of theft crimes in Makassar City as a place of research have been conducted since 2017,2018 and 2019, actually show that the handling is carried out by the Police and the Prosecutor's Office especially in the victim's items found in the Police as well as the number of victim's items returned at the Prosecutor's Office, must be an important concern, but in fact, that victims of theft crimes are not like that .. This can be reflected in decisions by judges based on in the data in the last three years above, which convicted the perpetrators with imprisonment but none of the perpetrators were convicted to pay compensation to the victims. If the judge has the courage to make legal breakthroughs by punishing the perpetrator to pay compensation in the amount of the loss suffered by the victim, then, to be able to implement the legal objectives of justice related to the fulfillment of the victim's witness rights to personal property in a theft crime case can be realized]]>
<![CDATA[Penerapan Ketentuan Pidana bagi Penyelenggara Jalan yang Mengakibatkan Terjadi Kecelakaan ]]>
<![CDATA[Kotta, Ridjal Junaidi]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v1i2.1885
<![CDATA[The implementation of criminal provisions for Road operators which resulted in accidents in South Halmahera District is not effective because until now there has been no complaints / reports and demands from the community to the South Halmahera Resort Police related to traffic accidents due to damaged roads. This is because the public does not understand the existing rules (criminal provisions in Article 273 of Law Number 22 Year 2009) due to lack of socialization and legal counseling to the public. Community ignorance of existing rules (criminal provisions in Article 273 of Law Number 22 Year 2009) and the non-proactive role of the police in following up on traffic accidents experienced by the community due to damaged roads and lack of socialization and legal counseling by the government to Public.]]>
<![CDATA[Peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam Pengamanan Kawasan Pertambangan (Studi pada PT. Nusa Halmahera Mineral) ]]>
<![CDATA[Suriadi, Suriadi]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2890
<![CDATA[Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara memiliki peran penting dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Peran tersebut terdiri dari peran preemtif dan peran preventif yang merupakan peran sebagai upaya pencegahan serta peran represif sebagai upaya penindakan dalam hal ini penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pada objek vital di kawasan pertambangan PT. Nusa Halmahera Mineral. Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadapai berbagai kendala dalam melaksanakan pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Tidak berjalan optimalnya peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara disebabkan karena masih kurangnya jumlah personil pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara serta masih terbatasanya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengamanan. Kemudian lemahnya pelaksanaan koordinasi oleh manajemen PT. Nusa Halmahera juga menjadi kendala bagi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan perannya secara optimal untuk pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan ]]>
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Robo, Basto Daeng]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v2i2.1904
<![CDATA[Motorcycle riders in southern Halmahera Regency have not complied and obeyed the provisions of Article 293 paragraph (2) of the LLAJ Law concerning the obligation of motorcycle riders to turn on their lights during the day. This happened because in facing the disobedience of the driver, the South Halmahera Sat Lantas Police had not taken repressive measures such as giving a TOSS statement but the action taken was still limited to preventive action. The preventive measure is to disseminate information about the obligation to turn on lights during the day by motorcyclists. In addition, community ignorance and the low level of community discipline. Then the weak sanctions imposed by law enforcement.]]>
