Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Abdimas Dewantara Prosiding University Research Colloquium Soedirman Law Review Jatijajar Law Review
Arifah, Kuni Nasihatun
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Prosiding University Research Colloquium

 1 
A Critical Study of Gender Mainstreaming in Regional Development through Gender Responsive Planning and Budgeting Policy (PPRG) Arifah, Kuni Nasihatun; Rahmad, Noor
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender mainstreaming in Indonesia is still experiencing problems even though there arejuridical rules that regulate it, regional autonomy policies that are considered capable ofanswering the problem of gender equality have not been able to answer them eventhough they have been mandated in various laws and regulations. This research willexamine gender mainstreaming in regional development through gender responsivebudgeting planning policies. The research method uses normative legal research methodswith secondary data sources in the form of legal materials. The results of the study showthat the juridical basis for implementing gender mainstreaming policies in the regionsthrough PPRG already exists in both international and national legal instruments.Furthermore, the problem of PPRG policy is the inability to understand the concept ofgender mainstreaming by regional development actors, besides that genderdisaggregated data is not available and is still a problem in gender mainstreaming bothat national and regional levels. In addition, the existing budget is only interpreted as abudget based on gender justice alone but has not fully addressed the problems of gendermainstreaming. Under these conditions, legal reconstruction, supervision and monitoringmechanisms are needed.
Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Rahmad, Noor; Arifah, Kuni Nasihatun; Setiyawan, Deni; Ramli, Muhammad; Daud, Brian Septiadi
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.
PROPORSIONALITAS PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI BISNIS DAN HUKUM EKONOMI SOSIAL (KAJIAN PEMIKIRAN SUNARYATI HARTONO) Arifah, Kuni Nasihatun; Kartini, Ika Ariani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 19th University Research Colloquium 2024: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Sunaryati dalam proporsionalitas pembangunan Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan history. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Sunaryati membagi hukum ekonomi menjadi dua dimensi yakni hukum ekonomi pembangunan yang berbicara pada tataran keseluruhan aspek kebijakan pembangunan hukum ekonomi nasional, sedangkan hukum ekonomi sosial adalah berbica pada tataran hasil yang dinikmati dari pembangunan untuk kesejahteraan sosial rakyat. Pada konteks terkini, kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen kebijakan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional belum mampu terimplementasi dengan baik yang mengindikasikan bahwa hukum ekonomi sosial belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan, Indeks Pembanguan Manusia (IPM) yang rendah dan juga akses hak terhadap hal fundamental seperti pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan serta perlindungan sosial yang belum merata
Co-Authors Daud, Brian Septiadi Diana Novita Hadi, Ismet Kartini, Ika Ariani Muhammad Ramli Prasada, Imade Yoga Rahmad, Noor Rizqi, Aditya Maulana Saridewi, Larasati Puspita Setiyawan, Deni Sunarso, Hendro