Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam Arena Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal HAM Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Hukum Magnum Opus Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan
Rizal, Moch. Choirul
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pemidanaan terhadap Perbedaan Pemahaman: Analisis Hak Asasi Manusia atas Perkara Penodaan Agama di Indonesia Rizal, Moch. Choirul; Aji, Michelle Salma Khotom; Firmansyah, Muhamad Atji; Purwanti, Unsa Elen
Jurnal HAM Vol 16, No 2 (2025): August Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2025.16.135-150

Abstract

The right to have different interpretations of mainstream religious teachings in Indonesia can lead to criminal penalties. In practice, judges often rely on expert testimony to gain confidence that “those who are different” have committed the crime of blasphemy. The research method employed in this article is the Human Rights (HAM) research method, which emphasizes the study of court decisions related to criminal acts of blasphemy in Indonesia, particularly regarding the spread of beliefs that differ from the mainstream as blasphemy. The court decisions are analyzed using a human rights approach, especially the right to freedom of religion or belief (FoRB). As a result, 3 (three) of the 11 (eleven) court decisions reviewed still ignore the principle of impartiality in testing differences in interpretations of mainstream religious teachings. Judges do not open up space for dialogue to explore expert testimony from the defendant's perspective. This criminal justice practice, in turn, will undermine FoRB as a meaningful concept. In the future, differences in interpretation of mainstream religious teachings will not be a matter of criminalization, but rather of dialogue. Even if criminalization is necessary, what is prohibited is the crime of broadcasting religious hatred, the judicial process for which is carried out independently and impartially.
KEBIJAKAN KRIMINALISASI KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA / CRIMINALIZATION POLICIES ON CONSUMING ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA RIZAL, MOCH. CHOIRUL
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.151-174

Abstract

Selain masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi yang ada saat ini masih belum mampu menjawab permasalahan pokok, yakni dampak negatif dari pengonsumsian minuman beralkohol. Dalam hal ini, tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila belum terwujud dengan baik. Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Di tingkat undang-undang, yakni KUHP, kebijakan kriminalisasi terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol diharuskan merugikan kepentingan hukum orang lain atau umum, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536 KUHP. Di tingkat yang lain, yakni peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, beberapa telah secara tegas memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada masa yang akan datang. Berdasar pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, perlu diadakan pembaruan hukum terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Adanya pembaruan kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah menjamin hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Semua itu merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.Besides still scattered in several laws and regulations, the existing criminalization policy is still not able to answer the main issue, namely the negative impact of consuming alcoholic beverages. In this case, the national development objectives based on Pancasila have not been properly achieved. This conceptual study focuses on 2 (two) key issues. First, the scattered criminalization policies on consuming alcohol in Indonesia. At the law’s level, the Criminal Code, the criminalization policies of legal subjects consuming alcoholic beverages is required to impair the legal or other public interest, as provided in Article 300, Article 492 paragraph (1) and Article 536. At another level, namely the regional regulations, both at the provincial and district/city levels, some have explicitly contained the criminalization policy of consuming alcoholic beverages without considering whether the act is harming others or not. Second, the policy of criminalization to consume alcoholic beverages in Indonesia in the future. Based on philosophical, juridical, and sociological considerations, it is necessary to reform law related to criminalization policy of consuming alcoholic beverages in Indonesia. In the future, with the renewal of the criminalization policy of consuming alcoholic beverages in Indonesia, the state has guaranteed a well-born and inner life, a place to live, and a good and healthy environment which is a human need that becomes a human right that must be respected and fulfilled by the state or government in the context of protecting the lives of all people.
Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia Rizal, Moch. Choirul
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5046.977 KB) | DOI: 10.15642/aj.2018.4.1.147-171

Abstract

Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia. Kedua, kebijakan hukum tentang bantuan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Kini, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta aturan pelaksanaannya. Kebijakan hukum tersebut dipandang lebih konkrit dan menjamin aspek pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa. Pada perkembangannya kemudian, kebijakan hukum tentang bantuan hukum dapat dimaksimalkan untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu tidak hanya sebatas pendampingan atau penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi), tetapi juga dapat diberikan secara nonlitigasi. Ambil contoh, misalnya, dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah dapat melakukan penelitian hukum sebagai bagian dari kegiatan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Hasil penelitian hukum tersebut, paling tidak, memuat monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Berawal dari hasil penelitian hukum tersebut, selain masyarakat tidak mampu mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi hukum, pemegang dan pemutus kebijakan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi pembaruan kebijakan hukum untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri Dermawan, Rizki; Rizal, Moch Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.2.165-191

Abstract

Praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.
Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor Rizal, Moch. Choirul
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.201 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.2.299-322

Abstract

This article discusses about a criminal sanction of the standard clauses in a motor vehicle parking ticket for parking service manager according to article 18 paragraph (1) jo. article 62 paragraph (1) of Law No. 8 year 1999 about consumer’s protection. Standard clause is an agreement where the procedure of making it is unilateral. A standard clause listed on the ticket motorists has violated the provision of article 18 paragraph (1) letter a, namely “the businesses doers, in offering goods and/or services that are held for trading, are prohibited from making or including a standard clauses in each document and/or agreement if they had declare the transfer of responsibility of entrepreneurs”. The inclusion of a standard clause as mentioned in the above provisions can be categorized as a criminal offense. The criminal penalty of such act is imprisonment of a maximum 5 (five) years or a criminal sanction of a maximum Rp. 2,000,000,000.00 (two billions rupiah) as stipulated in article 62 paragraph (1) UUPK. In Islam, these are included a criminal act and they have not stipulated in the text yet. So that, it becomes the authority of ulil 'amri to determine the punishment.
Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia regarding Criminal Procedure Law in Criminal Law Enforcement in the City of Kediri Nurhayati, Siti; Rizal, Moch. Choirul; Dermawan, Rizki
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i1.9698

Abstract

Several decisions of the MK formulated new arrangements regarding criminal procedural law in Indonesia. However, the legislature has yet to follow up. Therefore, this study focuses on describing and providing prescriptions regarding MK decisions which were followed up by criminal law enforcement officers in Kediri City along with the embodiment of the principle of legal certainty. Legal research (which is certainly normative) uses statutes, case and conceptual approaches. This research was conducted in the City of Kediri by collecting primary, secondary, and non-legal legal materials using library research, interviews, and focus group discussion techniques. Analysis in research is prescriptive to find the truth of coherence. As a result, first, the decisions of the MK that changed several articles in the criminal procedural law in Indonesia have been followed up by criminal law enforcement officials in the City of Kediri through the centralized policies of each institution. Second, several policies following up on the MK decision have guaranteed the realization of the principle of legal certainty, except for the issuance of a circular letter from the MA which confirms that a request for review is only 1 (one) time. However, these follow-up actions are not actually within the authority of each institution and are still partial in nature, giving rise to relatively one-sided interpretations and disparities in the handling of criminal cases.
Co-Authors Aji, Michelle Salma Khotom Alfan M, M Ijaz DERMAWAN, RIZKI Dika Andy Prasetya Farid, M. Lutfi Rizal Firmansyah, Muhamad Atji Inderaswari, Siska Fajri M. Lutfi Rizal Farid M. Lutfi Rizal Farid Mayaningsih, Afifah Mochammad Agus Rachmatulloh Mochammad Agus Rachmatulloh Muhammad Fajar Sidiq Widodo Na'mah, Ulin Purwanti, Unsa Elen Putri, Kharisma Firda Candra Rizki Dermawan Siti Nurhayati