Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Research Horizon AL-SULTHANIYAH Sriwijaya Journal of Private Law
Kaban, Maria
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan Sinaga, Fierda; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.257

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.
Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Fendi, Fendi; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.273

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai. Dampak positif pernikahan di bawah umur melibatkan aspek agama, menghindari zina dan fitnah. Namun, dampak negatifnya melibatkan kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, dan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik.
Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Claudia, Margaretha Yeremia; Siregar, Mahmul; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.281

Abstract

Penelitian ini membahas masalah sengketa wanprestasi dalam kegiatan usaha perbankan yang seringkali menghadapi tantangan dalam pembiayaan kredit, baik pada perbankan syariah maupun konvensional. Sengketa ini dapat merugikan baik nasabah maupun bank jika tidak diselesaikan dengan baik. Fokus penelitian adalah perbandingan ketentuan penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dan komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan terkait penerapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi, perbankan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004, sementara perbankan konvensional mengikuti ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan penerapan ganti rugi. Bank konvensional mengikuti ketentuan perundang-undangan dan kebijakan internal, sementara bank syariah juga tunduk pada Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perbankan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam masing-masing jenis perbankan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan PN No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau) Br Samura, Margaretha Selia; Kaban, Maria; Barus, Utary Maharany
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i2.9434

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr) Indri Romauli Marbun, Luya; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2104

Abstract

Sale and purchase agreements are one form of agreement that often occurs in society. An agreement will be valid if it has fulfilled the conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The sale and purchase binding deed is a preliminary agreement that binds the parties to the sale and purchase and has the right and obligation to fulfill the performance as agreed upon in the sale and purchase agreement. The research method used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The source of legal material used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research technique used is library research with a case approach to this research. The results of this study indicate that defaults caused by heirs who are reluctant to pay land and building tax and seller's tax from the late seller / heir in the deed of binding of sale and purchase even though the buyer has carried out his performance so as to obtain legal protection, he filed a lawsuit with the court in accordance with preventive legal protection.
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS (STUDI PADA BANK MANDIRI KCP MEDAN WAHIDIN) Siallagan, Praja Yudha Balista; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3982

Abstract

Abstract  : One form of credit provided to civil servants (PNS) is the Fixed Income Credit Group (KRETAP). The Civil Servant Certificate (SK PNS) can be used as collateral for bank loans, as it is considered an acceptable form of security by several banks. However, the process of granting credit loan facilities can encounter obstacles, one of which is the borrower's default in paying installments. Therefore, this thesis is entitled "Efforts to Resolve Default on Credit Loans Secured by Civil Servant Certificates (Study at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin)." The research questions in this thesis are: How is the regulation of credit loans with SK PNS collateral at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, what forms of default are committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral, and what efforts are made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral. The research method used in writing this thesis is the normative juridical research method, which refers to legal norms conducted through library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, and this research is descriptive in nature. Data collection techniques include library research and interviews with Bank Mandiri KCP Wahidin officials. The results obtained from this legal research show that the regulations of Bank Mandiri KCP Medan Wahidin in granting credit loans to civil servants (PNS) with Civil Servant Certificates (SK PNS) as collateral have a structured and meticulous process. The process begins with the collection of required documents, such as a copy of the SK PNS, identity card, salary slip, and other documents according to the bank's policy. The forms of default committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral include the borrower being transferred or reassigned during the credit repayment process, resulting in the borrower failing to meet obligations; the borrower being honorably or dishonorably discharged during the credit repayment process; and the borrower passing away during the credit repayment process. The efforts made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral involve fair and mutually beneficial negotiations, offering options for rescheduling, restructuring, or credit restructuring for borrowers facing payment difficulties. Keywords : Credit, SK PNS, Default.
Legal Certainty Regarding the Rules for Qualifying Unlawful Acts and Defaults in the Framework of Civil Law Reform in Indonesia Juang, Nurhadi Ahmad; Kaban, Maria; Sembiring, Rosnidar
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.1019-1028

Abstract

Various phenomena have emerged at the level of the practice of resolving Unlawful Acts and Defaults cases through litigation in court which have also attracted attention for research. Most studies discuss the merging and separation of Unlawful Acts and Defaults lawsuits in court. However, research that tries to criticize and offer a new concept of the rules on Unlawful Acts and Defaults in order to realize legal reform that provides certainty has not been widely carried out. This study will discuss how the concept of Unlawful Acts and Defaults in positive law in Indonesia, how to qualify it, and what are the weaknesses of the current rules. The study adopts normative legal research, also known as doctrinal legal research, supplemented by interviews with Judges from the Medan District Court and Advocates, using interview guidelines as a data collection tool. The results of the study indicate that the concept of rules in qualifying Unlawful Acts and Defaults in Indonesia is currently considered unable to realize legal certainty. Therefore, it is necessary to update the Civil Law regarding the rules for qualifying Unlawful Acts and Defaults in Indonesia which can create legal certainty.
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI NO. 23/Pdt.Bth/2021/PN.Tbt Cindy Haryadmo, Veronika; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 7 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i7.3065

Abstract

Adoption is an effort to attract other children, whether related by blood or not, to the family of the person who is adopting the child. Adoption must be carried out according to customs and law. This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The sources of research data are primary data, secondary data, and tertiary data. Then, the data was collected using literature study techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, the data was analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study discuss adoption and the legal status of adopted children. In Batak customs, adoption resembles Staatsblad 1917 No. 129, where adopted children are considered biological children and sever ties with biological parents, while Law No. 35 of 2014 does not sever these blood ties. In Islamic law, adopted children do not inherit directly but can receive inheritance through a will. Batak customs initially prioritized boys, but now girls can also be adopted and inherit property through jurisprudence. Based on Staatsblad 1917 No. 129, adopted children have inheritance rights as part of the adopted family. Decision No. 23/Pdt.Bth/2021/PN.Tbt confirms that adopted children have the right to inheritance without harming biological heirs, as long as the adoption is carried out through the court.
Penanganan Perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pdt/2021 Zahra, Dania; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4258

Abstract

This study discusses the land ownership trial between Defendant I, Defendant II, and Defendant III based on the Decision of the Pematang Siantar District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN PMS. This dispute gives rise to different interpretations of the validity of the Kotapradja Letter which is used as evidence of land ownership. This study uses a normative legal method with a descriptive analytical nature, a normative approach, and secondary data collected through document studies, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the validity of the Kotapradja Letter is weak because after the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA), all land certificates must be re-registered to obtain strong legality. At the first level, the panel of judges granted the plaintiff's lawsuit based on documentary evidence and witness statements. However, at the appeal level, the defendant succeeded in overturning the initial decision with additional evidence. The case brought to the Supreme Court showed that SHM 326 of 1995 belonging to the plaintiff and SHM 0042 of 1984 belonging to Defendant I were in accordance with the measurement results, so that the land controlled by Defendant I was legally valid. This study emphasizes the importance of legal certainty in maintaining land and the need to verify the legality of documents to prevent ownership conflicts.
Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Hak Mewarisi Melalui Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk Pra Ashari, Noval; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1565

Abstract

Abstract Child adoption is a practice that has long been carried out by Indonesian society, generally by married couples who do not yet have children, and is implemented in accordance with customs and laws and regulations. This normative legal research with descriptive analytical nature examines the legal system of child adoption, court validation, and the legal consequences arising using statutory, conceptual, and case approaches with qualitative analysis. The research results show fundamental differences between customary legal systems that sever blood relations between adopted children and biological parents, Islamic law and Law No. 35 of 2014 which do not sever such lineage relations. Child adoption requirements are regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 and Social Affairs Minister Regulation No. 110/HUK/2009, where applications are submitted through social institutions then to the court to obtain a court decree if the specified requirements are met. The legal consequences of child adoption through court decisions show that adoptive parents only replace the role of biological parents in caring for, educating, and nurturing without severing blood relations, so that according to the Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children are not included as heirs of adoptive parents but are entitled to obligatory bequests according to Article 209 paragraph (2), adoptive parents cannot become marriage guardians for adopted daughters and are not entitled to inherit from each other but may obtain obligatory bequests based on Article 209 paragraph (1), while adopted children still have blood relations with their biological parents and are entitled to inherit from each other according to the provisions of Articles 176-193 KHI.
Co-Authors Br Samura, Margaretha Selia Christian Siregar, Ramli Daniel Cindy Haryadmo, Veronika CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Edy Ikhsan Fendi Fendi HASIM PURBA Idha Aprilyana Sembiring Indri Romauli Marbun, Luya Juang, Nurhadi Ahmad MAHMUL SIREGAR Pra Ashari, Noval Rosnidar Sembiring Siallagan, Praja Yudha Balista Sinaga, Fierda Syarifah Lisa Andriati Utary Maharany Barus Zahra, Dania