Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Research Horizon Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law
Juang, Nurhadi Ahmad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Certainty Regarding the Rules for Qualifying Unlawful Acts and Defaults in the Framework of Civil Law Reform in Indonesia Juang, Nurhadi Ahmad; Kaban, Maria; Sembiring, Rosnidar
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.593

Abstract

Various phenomena have emerged at the level of the practice of resolving Unlawful Acts and Defaults cases through litigation in court which have also attracted attention for research. Most studies discuss the merging and separation of Unlawful Acts and Defaults lawsuits in court. However, research that tries to criticize and offer a new concept of the rules on Unlawful Acts and Defaults in order to realize legal reform that provides certainty has not been widely carried out. This study will discuss how the concept of Unlawful Acts and Defaults in positive law in Indonesia, how to qualify it, and what are the weaknesses of the current rules. The study adopts normative legal research, also known as doctrinal legal research, supplemented by interviews with Judges from the Medan District Court and Advocates, using interview guidelines as a data collection tool. The results of the study indicate that the concept of rules in qualifying Unlawful Acts and Defaults in Indonesia is currently considered unable to realize legal certainty. Therefore, it is necessary to update the Civil Law regarding the rules for qualifying Unlawful Acts and Defaults in Indonesia which can create legal certainty.
Edukasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi bagi Kelompok UMKM di Kecamatan Medan Selayang Chairi, Zulfi; Hasibuan, Puspa Melati; Apriliyana, Idha; Barus, Utary Maharani; Mulhadi, Mulhadi; Juang, Nurhadi Ahmad; Haridhi, Zilmi
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 16, No 4 (2025): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v16i4.26295

Abstract

Pertumbuhan masif pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya tren positif pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di kalangan pelaku UMKM memungkinkan untuk terjadinya sengketa, baik sesama pelaku UMKM, produsen, konsumen, maupun lembaga keuangan. Amanat UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa di kalangan pelaku UMKM didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, yaitu mediasi sebagai resolusi permasalahan. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan tentang penyelesaian sengketa UMKM melalui mediasi kepada pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pemahaman mediasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi masih terdengar asing di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Medan Selayang. Oleh karena itu, edukasi penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu ditingkatkan sebagai solusi dari sengketa di kalangan pelaku UMKM.
Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt Juang, Nurhadi Ahmad; Sembiring, Rosnidar; Barus, Utary Maharany
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11435

Abstract

Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedehana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum. Salah satu perkara yang diadili dengan proses gugatan sederhana adalah wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana, kesesuaian putusan dengan hukum acara gugatan sederhana, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Didukung dengan alat dan teknik pengumpul data berupa wawancara informan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan guna memperkuat data penelitian. Penelitian ini berkesimpulan tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur salam Pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana yang didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana dan putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat selaku owner arisan wajib untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang arisan online.
Analysis of Complete Systematic Land Certification (PTSL) to Increase the Economic Value of Community Land Lubis, Muhammad Yamin; Rambe, Ivana Novrinda; Herlinda, Erna; Juang, Nurhadi Ahmad; Falahiyati, Nurhimmi
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 5 No. 01 (2026): Vol. 05 No. 01 (2026) February Edition 2026
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the persistently high number of unregistered land parcels and the low level of legal certainty regarding community land ownership, which has resulted in limited access to economic opportunities and capital. The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) implemented by the government aims to accelerate asset legalization through the mass issuance of land title certificates. However, the effectiveness of PTSL in increasing the economic value of community land still requires empirical and juridical examination. This study aims to analyze the implementation of PTSL, identify the obstacles encountered, and assess the impact of land certification on enhancing the economic value of community land. The research method employed is normative legal research with a socio-juridical approach. Secondary data were obtained from statutory regulations, academic literature, and policy documents related to PTSL and land law. The analysis was conducted qualitatively to evaluate the relationship between legal certainty of land rights and the increase in economic value. The findings indicate that PTSL provides legal certainty and protection of land rights, increases land market value, and expands community access to financial institutions through credit schemes using land certificates as collateral. Certification also enhances investor confidence and strengthens the bargaining position of landowners. Nevertheless, administrative constraints, limited public understanding, and the suboptimal utilization of certificates as instruments of economic empowerment remain challenges. Therefore, PTSL significantly contributes to increasing the economic value of land, although strengthening community assistance and legal literacy is still necessary.
Co-Authors Apriliyana, Idha Haridhi, Zilmi Herlinda, Erna Kaban, Maria Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad Puspa Melati Hasibuan Rambe, Ivana Novrinda Rosnidar Sembiring Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus