Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Tantangan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan melalui Strategi Adaptasi dan Inovasi di Era Distrupsi Putra, Rengga Kusuma; Ikawati, Linda; Idris, Maulana Fahmi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 2 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i2.7126

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan, dengan fokus pada strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa adaptasi terhadap teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi penegakan hukum tetapi juga memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih inklusif. Transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan melalui strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi meliputi perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kejahatan cyber crime, privasi dan keamanan data serta teknologi ai untuk menjawab itu semua hukum harus melakukan perubahan di berbagai sektor seperti perubahan terhadap regulasi undang-undang meningkatkan sumber daya penegak hukum dan melakukan riset di bidang hukum.
Impacts of Court Ruling on Digital Democracy and Free Expression Ikawati, Linda; Mardani, Retno Eko; Saraya, Sitta; Putra, Rengga Kusuma
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 9 ISSUE 2 APRIL 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v9i2.6079

Abstract

This study aims, first, to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 115/PUU-XXII/2024, which annulled the phrase "riots" in Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Second, it seeks to examine the implications of this annulment for the scope of freedom of expression and the potential regulation of hate speech or incitement in Indonesia's digital sphere. It further explores how this Constitutional Court decision may influence the dynamics of digital democracy, particularly in the context of public criticism and online participation in Indonesia. This study employs a qualitative research method, with the primary legal material being Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024 on the Judicial Review of Provisions in Law Number 1 of 2024. The findings reveal that the Constitutional Court's removal of the phrase "riots" has the potential to broaden the space for digital freedom of expression, but it also presents new challenges in maintaining public order. Therefore, a deeper understanding of the boundaries of freedom of expression in the digital age is required, along with the development of effective legal and non-legal mechanisms to balance expressive freedom and social order.
Tantangan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan melalui Strategi Adaptasi dan Inovasi di Era Distrupsi Putra, Rengga Kusuma; Ikawati, Linda; Idris, Maulana Fahmi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 2 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i2.7126

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan, dengan fokus pada strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa adaptasi terhadap teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi penegakan hukum tetapi juga memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih inklusif. Transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan melalui strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi meliputi perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kejahatan cyber crime, privasi dan keamanan data serta teknologi ai untuk menjawab itu semua hukum harus melakukan perubahan di berbagai sektor seperti perubahan terhadap regulasi undang-undang meningkatkan sumber daya penegak hukum dan melakukan riset di bidang hukum.
Analisis Mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ikawati, Linda
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.678

Abstract

Abstract The criminal justice system is a crucial component of maintaining order and justice in society. It plays a vital role in upholding the law, punishing offenders, and providing a sense of justice to victims. One of the primary instruments within the criminal justice system is punishment. In the context of punishment, life imprisonment stands as one of the most severe penalties that can be imposed by a court. This punishment is reserved for perpetrators of extremely serious crimes deemed worthy of a lifetime behind bars without the possibility of parole. This raises a fundamental question: what is the primary purpose of utilizing life imprisonment within the criminal justice system? This inquiry delves into the four pillars of sentencing: reformation, restraint, retribution, and deterrence. This study employs a normative juridical approach, relying on the analysis of secondary data. Secondary data encompasses information gathered through literature review, drawing upon sources such as laws, legal theories, jurisprudence, and previous research in the form of journals, theses, dissertations, and essays. The extracted data is then analyzed using a qualitative approach and presented in descriptive language. The research reveals that the provisions regarding life imprisonment in the new Criminal Code (Law No. 1/2023) and the old Criminal Code (WvS) exhibit no significant differences in terms of the penal provisions themselves. However, a notable distinction lies in the new Criminal Code's introduction of requirements for convicts to qualify for life imprisonment. Furthermore, the new Criminal Code outlines clearer sentencing objectives compared to the old Criminal Code. Keywords: life imprisonment, Criminal Code. Abstrak Sistem peradilan pidana merupakan komponen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menghukum pelanggar, dan memberikan rasa keadilan bagi para korban. Salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana adalah hukuman. Dalam konteks pemidanaan, hukuman penjara seumur hidup merupakan salah satu hukuman terberat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan yang sangat serius yang dianggap layak untuk dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa tujuan utama dari penggunaan hukuman penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana? Penelitian ini menyelidiki empat pilar pemidanaan: reformasi, pengekangan, pembalasan, dan pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan analisis data sekunder. Data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber-sumber seperti undang-undang, teori-teori hukum, yurisprudensi, dan penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi, dan esai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pidana penjara seumur hidup dalam KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP yang lama (WvS) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal ketentuan pidana itu sendiri. Namun, perbedaan yang menonjol terletak pada pengenalan persyaratan bagi narapidana untuk memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam KUHP yang baru. Selain itu, KUHP yang baru juga menjabarkan tujuan pemidanaan yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP yang lama. Kata kunci: Penjara seumur hidup, KUHP.
Paradigmatic Conflict of Law on Narcotics and Legislative Synchronization with the New Indonesia Criminal Code Ikawati, Linda; Putra, Rengga Kusuma; Nugraha, Satriya; Saraya, Sitta; Mardani, Retno Eko
Kertha Patrika Vol. 47 No. 3 (2025): Reinterpreted Civil, Administrative, and Criminal Law into Indonesia Legal Dev
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2025.v47.i03.p03

Abstract

This study analyzes the paradigmatic dilemma of Indonesia’s narcotics law: the necessity of strict prosecution against transnational syndicates versus the humanitarian crisis of prison overcrowding caused by the incarceration of addicts. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics embodies a philosophical dualism (retribution vs. rehabilitation), yet its implementation is dominated by a punitive orientation. The purpose of this research is to analyze the philosophical tension within Law 35/2009 and project the implications of its legislative synchronization with the restorative principles in the new Criminal Code (Law 1/2023). The method used is normative juridical with a prescriptive character, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The results conclude that the new Criminal Code risks significant failure in resolving the capacity crisis due to restrictions on alternative sanctions for crimes carrying penalties of over five years, which covers the majority of Narcotics cases. The codification attempt also potentially weakens the prosecution of transnational crimes due to the incomplete adoption of special investigation techniques. The primary recommendation is a firm legislative synchronization that separates jurisdiction: the new Criminal Code as lex generalis for minor users, and the Narcotics Law as a strengthened lex specialis to target dealers, supported by the implementation of factual decriminalization based on public health.
Paradigmatic Conflict of Law on Narcotics and Legislative Synchronization with the New Indonesia Criminal Code Ikawati, Linda; Putra, Rengga Kusuma; Nugraha, Satriya; Saraya, Sitta; Mardani, Retno Eko
Kertha Patrika Vol. 47 No. 3 (2025): Reinterpreted Civil, Administrative, and Criminal Law into Indonesia Legal Dev
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2025.v47.i03.p03

Abstract

This study analyzes the paradigmatic dilemma of Indonesia’s narcotics law: the necessity of strict prosecution against transnational syndicates versus the humanitarian crisis of prison overcrowding caused by the incarceration of addicts. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics embodies a philosophical dualism (retribution vs. rehabilitation), yet its implementation is dominated by a punitive orientation. The purpose of this research is to analyze the philosophical tension within Law 35/2009 and project the implications of its legislative synchronization with the restorative principles in the new Criminal Code (Law 1/2023). The method used is normative juridical with a prescriptive character, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The results conclude that the new Criminal Code risks significant failure in resolving the capacity crisis due to restrictions on alternative sanctions for crimes carrying penalties of over five years, which covers the majority of Narcotics cases. The codification attempt also potentially weakens the prosecution of transnational crimes due to the incomplete adoption of special investigation techniques. The primary recommendation is a firm legislative synchronization that separates jurisdiction: the new Criminal Code as lex generalis for minor users, and the Narcotics Law as a strengthened lex specialis to target dealers, supported by the implementation of factual decriminalization based on public health.
VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resor Wonosobo) Syiva, Nuriana Hifzha; Ikawati, Linda
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/damccr42

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang sering menghadapi kendala pembuktian karena minimnya saksi mata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, fungsi, dan kedudukan Visum et Repertum pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Polres Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum berfungsi vital sebagai alat bukti permulaan dan petunjuk arah penyidikan (guiding evidence) untuk mengungkap kebenaran materiil. Pelaksanaan visum di Polres Wonosobo berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan polisi hingga penerbitan surat permintaan ke fasilitas medis. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterlambatan pelaporan dan penolakan korban akibat trauma psikologis, yang berdampak pada degradasi bukti fisik. Disimpulkan bahwa Visum et Repertum memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang sah menurut KUHAP untuk memperkuat keterangan korban dan menjamin kepastian hukum, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan pelaporan dan sinergi antar instansi penegak hukum.