Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL PANAH KEADILAN
Moho, Hasaziduhu
Universitas Nias Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN Moho, Hasaziduhu
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i59.349

Abstract

Kajian Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Hukum Hasaziduhu Möhö; Fariaman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.154 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i1.442

Abstract

Dalam upaya pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup manusia yang cenderung beragam dan kompetitif, pola interaksi akomodatif sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban setiap orang. Jaminan dan kepastian hukum menjadi instrumen fundamental demi pencapaian dan terciptanya kenyaman dan keteraturan hidup bersama. Persoalannya adalah bagaimana kajian terhadap sebuah kontrak ditinjau dari perspektif filsafat hukum? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan analitis (analitical approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi kontrak dalam perspektif filsafat hukum, terletak pada terbangunnya pemahaman dasar setiap orang (masing-masing pihak) untuk tunduk dan taat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan lahirnya (munculnya) itikat baik dan/atau ketulusan yang memandang bahwa kontrak adalah suatu asas norma yang fundamental. Jika tidak demikian, maka keadaan ini dapat (sering) membuka peluang bagi penguasa dan/atau pemilik modal untuk berlaku ingkar dari suatu kontak guna mengeruk keuntungan dan merugikan pihak yang lemah.
Hakikat Upah Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Hasaziduhu Möhö
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.42 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.457

Abstract

Hakikat upah telah menjadi bagian penting (krusial) dalam kehidupan manusia (pekerja) oleh karena bersentuhan langsung dengan hakikat kemanusiaan yang berasaskan keadilan dan persamaan di depan hukum. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, dan berbagai aturan ketenagakerjaan yang ada diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dasar hidup manusia yang cenderung beragam, berkembang dan kompetitif, sesuai dengna perkembangan itu sendiri. Persoalannya adalah apakah upah dalam hubungan ketenagakerjaan telah sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan masyarakat ? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan analitis (analitical approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi kemampuan tenaga kerja/buruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap aturan hukum ketenagakerjaan. Jika tidak demikian, pekerja/buruh akan tetap berada pada posisi yang lemah dan akhirnya penghidupan, pekerjaan dan upah yang layak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UUD 1945, tidak akan pernah tercapai.
PANCASILA SEBAGAI STAAT FUNDAMENTAL NORM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL Hasaziduhu Möhö; Arianus Haref; Eka Periaman Zai
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 5 No 3 (2022): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) November 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memahami Pancasila sebagai staatfundamentalnorm dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, tidak terlepas pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang dijadikan sebagai pedoman tata hidup, tata kenegaraan dan tata pemerintahan di Indonesia, sekigus sebagai ideologi terbuka, menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegaa terutama dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional? Untuk memberi jawab terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan analitis (analitical approach) dan beberapa pandangan para ahli yang dipandang relevan. Berdasarkan hasilpenelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang dijadikan sebagai instrumen dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengubah Pancasila sebagai dasar negara, berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Moho; Antonius Ndruru; Yonathan Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.978

Abstract

Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama ketika bersentuhan langsung dengan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini Peran dan tanggung jawab bank yang sangat strategis senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank). Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil. Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Möhö; Antonius Ndruru; Yonathan Laowö
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5456

Abstract

Discourse on rights and obligations remains relevant for discussion, especially when it comes directly to the need for guarantees and/or protection of interests. Various efforts were made through the formulation of boundaries between the rights and obligations of each person, what must be done and what should not be done, so that in the end a balance between rights and obligations can be created in harmony. The use and exercise of rights must be in a reasonable measure and in measurable actions and not conflict with the interests (rights) of other people. In this case the very strategic role and responsibility of the bank always pays attention to the comfort factor and security guarantees of the funds deposited by the community (the bank). As a deposit fund, the community must be given adequate and easy access services to store, retrieve, utilize and use the funds that have been deposited. Therefore, information and promotion about the existence of a bank must be able to give and increase the level of public trust, especially the community as depositors on a small scale. The type of research used in this paper is normative legal research, which seeks to examine legal principles or norms, legal systematics, levels of legal synchronization, comparative law and legal history. Whereas for the sake of and to maintain the trust of bank customers and the existence of legal protection for depositors, banks must always be guided by the application of the precautionary principle in carrying out their business and activities; Emphasizing the Maximum Credit Limit without exception. There is sufficient transparency of information that is easily understood or understood by the general public; The Government's role is still very much needed in efforts to provide guarantees to depositors, especially when the bank concerned has its business license revoked and/or is liquidated; It is necessary to emphasize the imposition of sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and large-scale depositors. There needs to be a rule of law that specifically favors depositors on a small scale; Sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and depositors on a large scale, need to be tougher.
PROSES KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT DI ÖRI MANIAMÖLÖ KABUPATAN NIAS SELATAN Hasaziduhu Möhö; Dikir Dakhhi; Yonathan Sebastian Laowo
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejatinya tanah adalah sesuatu yang telah melekat pada hakikat diri setiap orang, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai yang telah lahir (apabila oleh karena kepentingan hukumnya menghendakinya sebagai yang telah lahir). Bagi masyarakat tanah dimaknai sebagai kepentingan kesatuan wilayah, lambang kekuasaan, harga diri (prestise) juragan tanah, basis pertumbuhan ekonomi, landasan pengembangan budaya dan agama maupun untuk kepentingan yang lain (seperti jaminan utang pada bank dan lain-lain). Persoalannya kemudian terletak pada sifat tanah yang cenderung memiliki areal (ukuran) yang tetap (tidak bertambah) bahkan bila perlu berkurang oleh karena abrasi, longsor dan lain sebagainya ditambah dengan daya dukung (sumber daya) yang terbatas, dan karena itu justru menghdirkan berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai. Untuk memberi jawab terhadap persoalan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empris) dan jenis penelitan hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memberi penjelasan atas fakta-fakta yang terungkap dalam penelian untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai proses kepemilikan hak atas tanah adat di Öri Maniamölö Kabupaten Nias Selatan
TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG TIDAK MENDAPAT IZIN ISTRI Dakhi, Dikir; Moho, Hasaziduhu; Laowo, Yonathan Sebastian
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i1.3126

Abstract

Poligami adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu . Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yakni “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif, sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku namun dakwaan ini tidak sepenuhnya tepat karena terdapat tindak pidana yang lain yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini yaitu Pasal 284 ayat (1e) huruf a. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dan terbukti secarah sah dalam persidangan berdasarkan penjabaran dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat namun tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dimana tujuan pemidanaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri.
Co-Authors Antonius Ndruru Arianus Haref Dikir Dakhhi Dikir Dakhi Fariaman Laia Yonathan Sebastian Laowo ZAI, EKA PERIAMAN