Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PANAH KEADILAN
Yonathan Sebastian Laowo
Universitas Nias Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TELUKDALAM Fariaman laia; Yonathan Sebastian Laowo; Aca Surya Zai
Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.388 KB)

Abstract

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan kegiatan yang sangat perlu sekali dalam menghindari yang namanya pencemaran lingkungan hidup, sebagai Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya.Namun, pada kenyataannya masih terbengkalai sehingga terjadi banjir akibat dari pembuangan sampah sembarangan, maka untuk menghindari hal-hal tersebut, sangat perlu sekali untuk melakukan sosialisasi peraturan ini untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan supaya juga lingkungan masyarakat terhindar dari banjir dan penyakit akibat tumputkan sampah sembarangan.Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tugas dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena lingkungan yang baik dan sehat serta berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonsia.Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks menuntut produk peraturan perundang-undangan yang lebih memadai untuk menjawab kompleksitasnya.Hukum lingkungan baik dari substansi materi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pada aparat penegak hukum serta masyarakat semua memiliki andil dalam pembentukan lingkungan hidup yang ideal.
Edukasi Pembuatan Bookchapter Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen Di Perguruan Tinggi Murnihati Sarumaha; Kaminudin Telaumbanua; Fatolosa Hulu; Baziduhu Laia; Amaano Fau; Impiani Zagoto; Selfi Yanti Bali; Andrian Novialdi; Indah Permata Sari Lase; Tatema Telaumbanua; Agustinus Duha; Yohanna Theresia Venty Fau; Askarman Laia; Darmawan Harefa; Arianus Harefa; Yonathan Sebastian Laowo; Aluiwaauri Tafonao; Yurmanius Waruwu; Kristiurman Jaya Mendrofa; Jurisman Waruwu
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): KOMMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.454 KB)

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari dosen dalam menulis serta membuat karya dalam bentuk buku. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Nias Raya, sasaran utamanya adalah dosen yang belum pernah atau pernah memiliki karya berbentuk buku, mencoba untuk membuat karya yang di muat dalam bentuk bookcapter. Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode pelatihan yang langsung dilakukan selama satu bulan oleh peserta bersama-sama dalam menghasilan sebuah karya buku chapter. Hasil penulisan bookcapter yang ditulis adalah berbagai metode & pengalaman mengajar dosen di perguruan tinggi yang akan di terbitkan secara nasional oleh penerbit yang memiliki kerja sama dengan penerbit IKAPI.  
Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) Yonathan Sebastian Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.828 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i1.447

Abstract

Tindak pidana pencucian uang secara hukum yang disingkat TPPU atau dalam istilah lain money laundering, bukanlah hal baru dalam dinamika hukum. Namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan tersebut sudah ada sejak tahun 2002 yang diatur dalam UU TPU 2002. Secara umum pengertian pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyembunyikan asal usul kekayaan melalui suatu transaksi dan berpura-pura bahwa kekayaan itu diperoleh yuridis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode dalam melakukan penelitian hukum dengan melakukan penelitian terhadap suatu bahan atau kasus tertentu. Kemudian diuraikan secara sistematis berdasarkan peraturan penelitian. Tindak pidana pencucian uang yang sah adalah menggunakan uang yang banyak sehingga dapat merugikan keuangan negara dan juga dapat berdampak buruk terhadap perekonomian nasional termasuk aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. sehingga perbuatan ini tergolong kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang harus dicegah dan ditanggulangi. Jadi, rezim pencucian uang menggunakan paradigma baru untuk melacak hasil kejahatan, tindak pidana, dan penjahat dengan menggunakan pendekatan follow the money (ikuti uang). Sehingga sangat diperlukan penanganan yang luar biasa terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Fariaman Laia; Yonathan Sebastian Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.674 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.455

Abstract

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan tentang siapa yang bersalah, oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahui tentang perkara percobaan pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Pengumpulan bahan data mengunakan pengumpulan data secara primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah bahwa pelaku mencoba melakukan kejahatan pidana serta niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri. Penulis juga berharap kepada pemerintah yang berwenang unutk lebih hati-hati dalam melakukan proses penyidikan, penututan dan pengadilan, dalam memutuskan suatu persoalan kejahatan, untuk memperhatikan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI DATA KRIMINOLOGI Fariaman laia; Yonathan Sebastian Laowo; Dikir Dakhi
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 5 No 3 (2022): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) November 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v5i3.4856

Abstract

eiring dengan perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin mengingkat akibat dari pergaulan bebas yang terlalu cepat terjerumus oleh hal-hal duniawi yang sekarang ini, dalam beberapa tahun ini yang sering viral diberbagai medsos pelecehan seksual, pemerkosaan anak dibawah umur, dan persetubuhan yang dilalukan oleh anak dengan anak, anak dengan orang dewasa. Yang perlu diketahui sebanarnya bahwa anak ini merupakan generasi penurus bangsa, yang harus dilingdungi oleh siapapun. Maka jika terjadi suatu insiden (kejahatan) di waktu-waktu tertentu hukum harus lebih dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena ini dapat membahayakan generasi dan trauma terhadap generasi berikutnya. Maka judul penelitian ini tentang “analisis pemindanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari kriminologi”, untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap kejahatan tersebut, dan bagaimana cara penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunan pendekatan (1) pendekatan peraturan perundang- undangan (statih approach), (2) pendekatan kasus (case approach). (3) pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga (4) pendekatan analitik (analitycal approach) dengan data yang dingunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau yang isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian seperti gaya hidup, pengamalam norma-norma agama, control dari masyarakat dan putusan hakim, sehingga dalam kenyatan kurangnya pemahaman dan keteladanan terhadap masyarakat dan pemerintahan terlebih-lebih aparak penegek hukum. Sementara upaya penanggulangan kejahan yang dilakukan pemerintah seperti, upaya pre-emtif, preventif dan represif
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Moho; Antonius Ndruru; Yonathan Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.978

Abstract

Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama ketika bersentuhan langsung dengan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini Peran dan tanggung jawab bank yang sangat strategis senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank). Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil. Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Möhö; Antonius Ndruru; Yonathan Laowö
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5456

Abstract

Discourse on rights and obligations remains relevant for discussion, especially when it comes directly to the need for guarantees and/or protection of interests. Various efforts were made through the formulation of boundaries between the rights and obligations of each person, what must be done and what should not be done, so that in the end a balance between rights and obligations can be created in harmony. The use and exercise of rights must be in a reasonable measure and in measurable actions and not conflict with the interests (rights) of other people. In this case the very strategic role and responsibility of the bank always pays attention to the comfort factor and security guarantees of the funds deposited by the community (the bank). As a deposit fund, the community must be given adequate and easy access services to store, retrieve, utilize and use the funds that have been deposited. Therefore, information and promotion about the existence of a bank must be able to give and increase the level of public trust, especially the community as depositors on a small scale. The type of research used in this paper is normative legal research, which seeks to examine legal principles or norms, legal systematics, levels of legal synchronization, comparative law and legal history. Whereas for the sake of and to maintain the trust of bank customers and the existence of legal protection for depositors, banks must always be guided by the application of the precautionary principle in carrying out their business and activities; Emphasizing the Maximum Credit Limit without exception. There is sufficient transparency of information that is easily understood or understood by the general public; The Government's role is still very much needed in efforts to provide guarantees to depositors, especially when the bank concerned has its business license revoked and/or is liquidated; It is necessary to emphasize the imposition of sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and large-scale depositors. There needs to be a rule of law that specifically favors depositors on a small scale; Sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and depositors on a large scale, need to be tougher.
PROSES KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT DI ÖRI MANIAMÖLÖ KABUPATAN NIAS SELATAN Hasaziduhu Möhö; Dikir Dakhhi; Yonathan Sebastian Laowo
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejatinya tanah adalah sesuatu yang telah melekat pada hakikat diri setiap orang, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai yang telah lahir (apabila oleh karena kepentingan hukumnya menghendakinya sebagai yang telah lahir). Bagi masyarakat tanah dimaknai sebagai kepentingan kesatuan wilayah, lambang kekuasaan, harga diri (prestise) juragan tanah, basis pertumbuhan ekonomi, landasan pengembangan budaya dan agama maupun untuk kepentingan yang lain (seperti jaminan utang pada bank dan lain-lain). Persoalannya kemudian terletak pada sifat tanah yang cenderung memiliki areal (ukuran) yang tetap (tidak bertambah) bahkan bila perlu berkurang oleh karena abrasi, longsor dan lain sebagainya ditambah dengan daya dukung (sumber daya) yang terbatas, dan karena itu justru menghdirkan berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai. Untuk memberi jawab terhadap persoalan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empris) dan jenis penelitan hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memberi penjelasan atas fakta-fakta yang terungkap dalam penelian untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai proses kepemilikan hak atas tanah adat di Öri Maniamölö Kabupaten Nias Selatan
ANALISIS HUKUM PEMINDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KEKERASAN Fariaman Laia; Yonathan Sebastian Laowo; Dikir Dakhi
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus mengarah pada hubungan kelamin (seks) seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabula dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendak/niat dari terdakwa. Pertimangan hakim sebagai pemutus keadilan baiknya tidak hanya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hakim mestinya dapat memberikan keadilan hukum apalagi kepada anak dan perempuan.
Co-Authors Aca Surya Zai Amaano Fau Antonius Ndruru Baziduhu Laia Dikir Dakhhi Dikir Dakhi DUHA, AGUSTINUS Fariaman Laia Fau, Yohanna Theresia Venty HAREFA, ARIANUS Harefa, Darmawan Hulu, Fatolosa Jurisman Waruwu Kaminudin Telaumbanua Kristiurman Jaya Mendrofa Laia , Askarman Lase, ndah Permata Sari Moho, Hasaziduhu Murnihati Sarumaha Novialdi, Andrian Selfi Yanti Bali Tafonao, Aluiwaauri Telaumbanua, Tatema Yurmanius Waruwu Zagoto, Impiani