Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Laia, Fariaman
Syntax Idea Vol 3 No 4 (2021): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v3i4.1156

The purpose of this research is what is there to know and about the protection of the Law for Witnesses of Criminal Crimes. In this study using a type of normative legal research with the collection and inventory of legal data as well as, the analysis is qualitative. From which research the author, it can be about knowing the law around witnesses in criminal acts in the midst of physical protection, among others: supervision and escort, body security equipment, services and moreover, the cost of changing lives during the protection period, the cost of transportation changes and places during protection, protection in safe houses, realah and new identities, and legal protection, among others : information on the outcome of a case or court decision related to the report of who gave as much as half with internal regulations and laws and regulations, and laws and regulations. Goods and legal protection efforts in the case of regional and external criminal cases, criminal by means of legal means mainly, both criminal law materill, criminal lawmil or regional law where criminal criminal system for purposes and non-criminal or efforts outside the law more criminal minutes on the nature, antidote, outside let alone occur. The main point of this effort is the conducive factors that cause crime.

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Fariaman Laia
Syntax Idea Vol 3 No 4 (2021): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v3i4.1156

The purpose of this research is what is there to know and about the protection of the Law for Witnesses of Criminal Crimes. In this study using a type of normative legal research with the collection and inventory of legal data as well as, the analysis is qualitative. From which research the author, it can be about knowing the law around witnesses in criminal acts in the midst of physical protection, among others: supervision and escort, body security equipment, services and moreover, the cost of changing lives during the protection period, the cost of transportation changes and places during protection, protection in safe houses, realah and new identities, and legal protection, among others : information on the outcome of a case or court decision related to the report of who gave as much as half with internal regulations and laws and regulations, and laws and regulations. Goods and legal protection efforts in the case of regional and external criminal cases, criminal by means of legal means mainly, both criminal law materill, criminal lawmil or regional law where criminal criminal system for purposes and non-criminal or efforts outside the law more criminal minutes on the nature, antidote, outside let alone occur. The main point of this effort is the conducive factors that cause crime.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN DARI KEKERASAN DI DESA TETEGAWA’AI KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN Fariaman Laia
Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.812 KB)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak diberbagai macam tempat khususnya di desa Tetegawa’ai cukup sering terjadi. Berbagai pihak kalangan mengatakan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan budaya merupakan penyebab utama terjadinya situasi tersebut. Ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini dapat diduga muncul karena minimnya pengetahuan atau sosialisasi mengenai perlindungan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dan supaya menghindari hal-hal buruk yang terjadi dimasa yang akan datang karena Negara telah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa dalam peraturan ini tentang perlindungan Perempuan dan Anak memiliki hak yang sama yang harus dilindungi bersama.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TELUKDALAM Fariaman laia; Yonathan Sebastian Laowo; Aca Surya Zai
Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.388 KB)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan kegiatan yang sangat perlu sekali dalam menghindari yang namanya pencemaran lingkungan hidup, sebagai Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya.Namun, pada kenyataannya masih terbengkalai sehingga terjadi banjir akibat dari pembuangan sampah sembarangan, maka untuk menghindari hal-hal tersebut, sangat perlu sekali untuk melakukan sosialisasi peraturan ini untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan supaya juga lingkungan masyarakat terhindar dari banjir dan penyakit akibat tumputkan sampah sembarangan.Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tugas dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena lingkungan yang baik dan sehat serta berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonsia.Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks menuntut produk peraturan perundang-undangan yang lebih memadai untuk menjawab kompleksitasnya.Hukum lingkungan baik dari substansi materi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pada aparat penegak hukum serta masyarakat semua memiliki andil dalam pembentukan lingkungan hidup yang ideal.

Kajian Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Hukum Hasaziduhu Möhö; Fariaman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Dalam upaya pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup manusia yang cenderung beragam dan kompetitif, pola interaksi akomodatif sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban setiap orang. Jaminan dan kepastian hukum menjadi instrumen fundamental demi pencapaian dan terciptanya kenyaman dan keteraturan hidup bersama. Persoalannya adalah bagaimana kajian terhadap sebuah kontrak ditinjau dari perspektif filsafat hukum? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan analitis (analitical approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi kontrak dalam perspektif filsafat hukum, terletak pada terbangunnya pemahaman dasar setiap orang (masing-masing pihak) untuk tunduk dan taat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan lahirnya (munculnya) itikat baik dan/atau ketulusan yang memandang bahwa kontrak adalah suatu asas norma yang fundamental. Jika tidak demikian, maka keadaan ini dapat (sering) membuka peluang bagi penguasa dan/atau pemilik modal untuk berlaku ingkar dari suatu kontak guna mengeruk keuntungan dan merugikan pihak yang lemah.

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia Fariaman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Perlindungan Saksi ini dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi peradilan pidana di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum ini juga Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi. b. Kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan Fariaman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Tindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap yaitu unsur perbuatannya menjanjinkan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam menerapkan peraturan peraundang-undangan kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya.

Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Fariaman Laia; Yonathan Sebastian Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan tentang siapa yang bersalah, oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahui tentang perkara percobaan pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Pengumpulan bahan data mengunakan pengumpulan data secara primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah bahwa pelaku mencoba melakukan kejahatan pidana serta niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri. Penulis juga berharap kepada pemerintah yang berwenang unutk lebih hati-hati dalam melakukan proses penyidikan, penututan dan pengadilan, dalam memutuskan suatu persoalan kejahatan, untuk memperhatikan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI DATA KRIMINOLOGI Fariaman laia; Yonathan Sebastian Laowo; Dikir Dakhi
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 5 No 3 (2022): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) November 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v5i3.4856

eiring dengan perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin mengingkat akibat dari pergaulan bebas yang terlalu cepat terjerumus oleh hal-hal duniawi yang sekarang ini, dalam beberapa tahun ini yang sering viral diberbagai medsos pelecehan seksual, pemerkosaan anak dibawah umur, dan persetubuhan yang dilalukan oleh anak dengan anak, anak dengan orang dewasa. Yang perlu diketahui sebanarnya bahwa anak ini merupakan generasi penurus bangsa, yang harus dilingdungi oleh siapapun. Maka jika terjadi suatu insiden (kejahatan) di waktu-waktu tertentu hukum harus lebih dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena ini dapat membahayakan generasi dan trauma terhadap generasi berikutnya. Maka judul penelitian ini tentang “analisis pemindanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari kriminologi”, untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap kejahatan tersebut, dan bagaimana cara penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunan pendekatan (1) pendekatan peraturan perundang- undangan (statih approach), (2) pendekatan kasus (case approach). (3) pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga (4) pendekatan analitik (analitycal approach) dengan data yang dingunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau yang isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian seperti gaya hidup, pengamalam norma-norma agama, control dari masyarakat dan putusan hakim, sehingga dalam kenyatan kurangnya pemahaman dan keteladanan terhadap masyarakat dan pemerintahan terlebih-lebih aparak penegek hukum. Sementara upaya penanggulangan kejahan yang dilakukan pemerintah seperti, upaya pre-emtif, preventif dan represif

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Fariaman Laia
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna memberikan efek jera kepada pelaku, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan analisis dengan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah sesungguhnya pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH yang dijeratkan kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Yang artinya pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif. Tetapi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, hakim hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search