Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada Praktik Sewa-Menyewa Fasilitas Lapangan Futsal Muhammad Daffa Naufaldi; Udin Saripudin; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.931 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.873

Abstract

Abstract. One form of cooperation contained in the muamalah concept is the concept of ijarah, ijarah is a lease transaction for an item and wages for a service within a certain time through rental payments or service payments. The ijarah contract can be said to be valid if the pillars and conditions of the ijarah contract are fulfilled. Disen Futsal Cisaat is a futsal field rental place to be used as a safe and comfortable means of playing futsal and supported by other facilities. In practice, researchers found problems in the field rental process where the Cisaat Futsal Disen administrator still allowed unscrupulous consumers who were late or did not arrive on time according to the hours ordered, which would be a separate problem, namely the domino effect of time delays on the schedule. -next schedule and to different consumers. This research method uses descriptive qualitative research, which is able to describe everything related to the application of the ijarah contract on the rental of futsal field facilities at the Cisaat Futsal Disen. The writer also conducted observations and interviews. The results of this study are that there are several things that are considered not in accordance with the pillars of the ijarah contract and the DSN-MUI Fatwa..No. 112/DSN-MUI/IX/2017. regarding the Ijarah contract. Especially in terms of terms and conditions, which explain the procedure for using the leased goods and the time period that must be agreed upon by both parties, namely by mu'jir and musta'jir. among consumers Abstrak. Salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dalam konsep muamalah adalah konsep ijarah, ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa. Akad ijarah dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Disen Futsal Cisaat merupakan tempat penyewaan lapangan futsal untuk digunakan sebagai sarana bermain futsal yang aman dan nyaman serta didukung fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam praktiknya, Peneliti menemukan permasalahan dalam proses persewaan lapangan yang dimana pengurus Disen Futsal Cisaat yang masih membiarkan oknum konsumen yang mengalami keterlambatan atau tidak datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah dipesan, yang dimana ini akan menjadi masalah tersendiri yaitu efek domino kemunduran waktu terhadap jadwal-jadwal berikutnya dan kepada para konsumen yang berbeda-beda pula. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif, yaitu mampu mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan akad ijarah pada sewa menyewa fasilitas lapangan futsal di Disen Futsal Cisaat. Penuis juga melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa ada beberapa hal yang dinilai tidak sesuai dengan rukun akad ijarah dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. tentang Akad Ijarah. Khususnya dalam hal ketentuan dan waktu, yang menjelaskan tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu bahwasanya harus disepakati oleh kedua pihak yakni oleh mu’jir dan musta’jir, yang seharusnya pihak Disen Futsal Cisaat dapat memperhatikan dan menyikapi permasalahan tersebut dengan baik agar menghindari kesalahpahaman diantara para konsumen
Tinjauan Fkih Muamalah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan Atin Frihatiningrum; Redi Hadiyanto; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.696 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2795

Abstract

Abstract. Booking refers to an order, or an order with a process, method, ordering, which can be said to be a buying and selling process. This study aims to describe the practice of ordering tombs according to fiqh muamalah and Perda No. 3 regarding funerals in 2007. According to Hanafiah scholars, buying and selling is an exchange of property (objects) with property based on a special (allowed) method. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results obtained are: the practice in this cemetery, the people who have booked the grave land pay 1-3 million at the beginning of the order before the body is buried in the cemetery. Then when viewed from the fiqh of muamalah according to the terms and pillars are fulfilled, but in the Book of Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik it is concluded that it is not permissible to place an order because it has sold land that is not privately owned and seizes land rights to other people's graves for the future. And if viewed from the regional regulation number 3 of 2007 article 37 has stipulated that it is not allowed or not allowed to place an order for graves for people who have not died, but funerals are intended only for corpses and human skeletons or those who have died. Abstrak. Booking mengacu pada pesanan, atau pesanan dengan proses, cara, memesan, yang dapat dikatakan sebagai proses jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemesanan makam menurut fiqh muamalah dan Perda No 3 tentang pemakaman tahun 2007. Menurut ulama Hanafiah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah : praktik di pemakaman ini masyarakat yang telah membooking lahan makam membayar 1-3 juta di awal pemesanan sebelum jenazah disemayamkan di pemakaman. Kemudian jika dilihat dari fikih muamalah menurut syarat dan rukunnya terpenuhi namun dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik disimpulkan tidak dibolehkannya melakukan pemesanan karena telah menjual tanah yang bukan milik pribadi dan merebut hak lahan makam orang lain untuk dikemudian hari. Dan jika ditinjau dari perda nomor 3 tahun 2007 pasal 37 telah menetapkan bahwa tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pemesanan makam bagi orang yang belum meninggal dunia, tapi pemakaman diperuntukan hanya untuk jenazah dan kerangka manusia atau yang sudah meninggal dunia.
Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah Miftah Rizky Nur Alfiani; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.864 KB) | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1198

Abstract

Abstract. The cheap redemption practice issued by merchants at Alfamart used two contracts at the same time, many opinions state that the Alfamart's program was legal or illegal, so this case needed action to explain its legal validity. The purpose of this study was to find out and explore the legal practice of merchant-cheap redemption promos at Alfamart by using the theory of mutaqabilah contracts in multi-contracts. To answer the problems of this research, the method used was qualitative with a normative analytical descriptive approach. The conclusion from the results of research related to the phenomenon of the practice of cheap redemption promos based on substance stated that the practice of cheap redemption promos by Alfamart merchants in the perspective of al-uqud al-mutaqabilah was permissible on the grounds of عَن تَرَاضٍ (mutually willing or pleased), as well as perfection in the fulfillment of the contract. However, if we look at the phenomenon of the practice of the cheap redeem promo, it could be seen that there was a multi-contract implementation at one time, so this caused the practice to be prohibited, this statement agreed with the hadith of the prophet which explained that two contracts at one time fell into the same category. prohibited. As for the researcher's hope, the impact of this research could be a reference for further researchers, for deeply understanding phenomenon of the cheap redeem concept so that there was no misunderstanding in defining the practice of cheap redeem the promo. Abstrak. Praktik tebus murah yang dikeluarkan merchant di Alfamart ini menggunakan dua akad dalam satu waktu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa program alfamart ini sah atau tidak sah sehingga perlu ada tindakan untuk menjelaskan keabsahan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami terkait hukum praktik promo tebus murah merchat di Alfamart dengan menggunakan teori akad mutaqabillah dalam multi akad. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian terkait fenomena praktik promo tebus murah berdasarkan substansi menyatakan bahwa praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart dalam persprektif al-uqud al-mutaqabilah adalah diperbolehkan dengan alasan atas dasar عَن تَرَاض (saling rela atau ridha), juga adanya kesempurnaan dalam pemenuhan akad. Namun jika diperhatikan dari fenomena praktik promo tebus murah yang terjadi, terlihat adanya pelaksanaan multi akad dalam satu waktu, sehingga inilah yang mengakibatkan bahwa praaktik tersebut menjadi tidak boleh, hal ini sesuai dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa dua akad dalam satu waktu masuk dalam kategori yang di haramkan. Adapun harapan peneliti, dampak penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih memahami fenomena konsep tebus murah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan praktik promo tebus murah.
Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan Jual Beli Beras Mochammad Nizar Syamsi Djauhari; Redi Hadiyanto; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5826

Abstract

Abstract. Muamalah is an activity that regulates the problems of fellow human beings. One form of muamalah is buying and selling. Sale and purchase is an agreement to exchange goods or objects that have value voluntarily (pleasure) between the two agreed parties. The criteria for the validity of buying and selling can be achieved by taking into account the terms and pillars of buying and selling. So that in buying and selling activities, you should tell the truth, don't lie, tell the truth, and be fair in buying and selling. Fair is meant in this sale and purchase, namely that no party is harmed, both the seller and the buyer. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of muamalah fiqh on the rounding of rice trading scales. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the rounding of the scales carried out by the rice traders in Cimindi girlfriend is not in accordance with the concept of selling belu according to Imam Syafii and Imam Hanafi because it is included in an illegal sale and purchase because basically the sale and purchase must be voluntary between the two parties. , both the merchant and the seller. Abstrak. Muamalah ialah sesuatu aktivitas yang mengatur masalah sesama manusia. Salah satu bentuk bermuamalah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela (keridhaan) diantara kedua belah pihak yang disepakati. Kriteria sah atau tidaknya jual beli dapat dicapai dengan memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga dalam kegiatan jual beli seharusnya berkata jujur, tidak berdusta, berkata sebenarnya, dan berlaku adil dalam jual beli. Adil yang dimaksudkan dalam jual beli ini yakni tidak ada pihak yan dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan jual beli beras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan pedagang beras di pacar cimindi tidak sesuai dengan konsep jual belu menurut imam syafii dan imam hanafi karena termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah karena pada dasarnya jual beli itu harus sukarela antara kedua belah pihak, baik pihak pedagang dan penjual.
Tinjauan Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN No:112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Lapak di Pasar Banjaran Kabupaten Bandung Muhammad Iqbal Fauzan; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7041

Abstract

Abstract. Leasing at the Banjaran traditional market is a rental that should be questioned because it is accompanied by activities that are prohibited by Islamic law by renting out the stall again without the permission of the stall owner. The problem of this research is how to practice leasing in the Banjaran traditional market, how to review muamalah fiqh on renting stalls in the Banjaran traditional market using ijarah contract theory and how to review the Fatwa of the MUI National Sharia Council No. 112/DSN -MUI/2017. The purpose of this study is to find out the practice of renting stalls in the Banjaran market, reviewing the rental of stalls in the Banjaran market with muamalah fiqh, and reviewing the rental of stalls from the National Sharia Council Fatwa No. 112/DSN-MUI/2017. By obtaining data from the field and using data collection, namely interviews. The results of the study showed that there were lapak tenants who did not meet the requirements for the ijarah agreement because the lapak tenants leased back their lapak without the permission of the lapak owner. Abstrak. Sewa menyewa di pasar Banjaran merupakan sewa menyewa yang patut di pertanyakan karena di barengi oleh kegiatan yang dilarang oleh syariat islam dengan melakukan menyewakan lapaknya lagi tanpa seizin pemilik lapak. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana praktik sewa menyewa di pasar Banjaran, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sewa lapak di pasar Banjaran dengan menggunakan teori akad ijarah, serta bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 112/DSN -MUI/2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sewa lapak di pasar Banjaran, meninjau sewa lapak di pasar Banjaran dengan fikih muamalah, dan meninjau sewa lapak dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 112/DSN-MUI/2017. Dengan memperoleh data dari lapangan dan menggunakan pengumpulan data yaitu wawancara, hasil penelitian bahwa terdapat para penyewa lapak yang tidak memenuhi syarat akad ijarah dikarenakan para penyewa lapak menyewakan kembali lapaknya tanpa seizin pemilik lapak.
Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol Ahmad Faisal Akbar; Redi Hadiyanto; Panji Adam
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7061

Abstract

Abstract. All buying and selling practices, whether from food, drink or medicine, are bound by the provisions of whether or not it is permissible. Moreover, we as Muslims are supposed to carry out everything in accordance with Islamic religious norms. Allah SWT has regulated all matters relating to buying and selling, especially with drugs which according to researchers are very fundamental, because it is something that enters our bodies and almost every day most people consume drugs. The discussion in this study amounted to two core points, the first is to find out whether or not the status of consuming alcohol-containing drugs is permissible, and the second is to determine the legal status of buying and selling drugs that contain alcohol. The main theory used in this study comes from the Al-Qur'an, hadith, MUI fatwa, the views of the priests of 4 schools of thought. In this research, the type of research used is library research and field research with a qualitative approach. The use of this approach is adapted to the main objective of the research, which is to describe and analyze the buying and selling of drugs containing alcohol. It can be concluded that the sale and purchase of drugs containing alcohol is permissible or permissible, from several reasons that the researchers took, the first as in the MUI Fatwa No. 40 of 2018 which says consuming drugs containing alcohol is permissible, then there is no sale and purchase conditions that can cancel the sale and purchase contract for drugs containing alcohol, the latter as in the fiqh rule which states that the goods used are halal, meaning that the sale and purchase is also halal, unless there are other things that can forbid it. Abstrak. Segala praktik jual beli baik dari makanan, minuman ataupun obat-obatan itu terikat pada ketentuan boleh atau tidak boleh nya. Terlebih kita selaku umat Muslim yang sudah seharusnya menjalankan segala sesuatu itu harus sesuai dengan norma-norma Agama Islam. Allah Swt telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, terlebih dengan obat-obatan yang menurut peneliti sangat fundamental, dikarenakan itu sesuatu yang masuk kedalam tubuh kita dan hampir setiap hari kebanyakan manusia mengkonsumsi obat-obatan. Pembahasan pada penelitian ini berjumlah dua point inti yang pertama untuk mengetahui status boleh atau tidaknya mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol, dan yang kedua untuk mengetahui status hukum jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Teori utama yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, pandangan imam 4 mazhab. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Dapat di simpulkan bahwa jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol itu hukumnya mubah atau boleh, dari beberapa alasan yang peneliti ambil, yang pertama sebagaimana dalam Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 yang mengatakan mengkonsusmsi obat-obatan yang mengandung alkohol adalah boleh, kemudian tidak ada syarat jual beli yang bisa membatalkan akad jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol, yang terakhir sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa barang yang digunakan halal berarti dalam hal jual belinya pun halal, kecuali ada hal-hal lain yang bisa mengharamkannya.
Analisis Praktik Tabungan E-Mas dan Gadai Emas Bank S Menurut Pemikiran Imam Syafi’i Fajar Alvial Hasyim; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.829 KB) | DOI: 10.29313/jrps.v1i2.1576

Abstract

Abstract. The times have brought us to increasingly modern innovations. So that the Banking industry also develops. Buying and selling that used to be done face-to-face can now be done remotely (online). Even pawning that used to be done face-to-face can now be done online. Bank S which gave birth to electronic gold savings and electronic gold pawn products under the trade name E-Mas. The purpose of this study is to determine the practice of these products free from usury and fraud in the perspective of Imam Syafi'i theory. This study uses a qualitative descriptive approach with a field research approach, structural normative. The primary data sources were obtained from the legal sources of the Qur'an, Hadith, and Imam Shafi'i Theory, while the secondary sources were from books, journals, and articles related to research. The results of this study conclude that the author's hypothesis is wrong regarding the existence of usury and fraud in this gold product and it is proven that this product is free from usury and fraud from the point of view of Imam Syafi'i's theory, namely the existence of consensual and mutual consent. Abstrak. Perkembangan zaman membawa kita kepada inovasi yang semakin modern. Sehingga industri perBankan ikut berkembang. Jual beli yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan dari jarak jauh (online). Bahkan gadai yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan secara online. Bank S yang melahirkan produk elektronik tabungan emas dan elektronik gadai emas dengan nama dagang E-Mas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek produk tersebut bebas dari riba dan kecurangan dalam sudut pandang teori Imam Syafi’i. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, sktuktural normatif. Sumber data primer diperoleh dari sumber hukum Al-Quran, Hadist, dan Teori Imam Syafi’i sedangkan sumber sekunder dari buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan hipotesa penulis salah mengenai adanya riba dan kecurangan pada produk e-mas ini dan terbukti produk ini terbebas dari riba dan kecurangan dari sudut pandang teori Imam syafi’i yaitu adanya unsur suka sama suka dan saling rela.
Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah Miftah Rizky Nur Alfiani; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1198

Abstract

Abstract. The cheap redemption practice issued by merchants at Alfamart used two contracts at the same time, many opinions state that the Alfamart's program was legal or illegal, so this case needed action to explain its legal validity. The purpose of this study was to find out and explore the legal practice of merchant-cheap redemption promos at Alfamart by using the theory of mutaqabilah contracts in multi-contracts. To answer the problems of this research, the method used was qualitative with a normative analytical descriptive approach. The conclusion from the results of research related to the phenomenon of the practice of cheap redemption promos based on substance stated that the practice of cheap redemption promos by Alfamart merchants in the perspective of al-uqud al-mutaqabilah was permissible on the grounds of عَن تَرَاضٍ (mutually willing or pleased), as well as perfection in the fulfillment of the contract. However, if we look at the phenomenon of the practice of the cheap redeem promo, it could be seen that there was a multi-contract implementation at one time, so this caused the practice to be prohibited, this statement agreed with the hadith of the prophet which explained that two contracts at one time fell into the same category. prohibited. As for the researcher's hope, the impact of this research could be a reference for further researchers, for deeply understanding phenomenon of the cheap redeem concept so that there was no misunderstanding in defining the practice of cheap redeem the promo. Abstrak. Praktik tebus murah yang dikeluarkan merchant di Alfamart ini menggunakan dua akad dalam satu waktu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa program alfamart ini sah atau tidak sah sehingga perlu ada tindakan untuk menjelaskan keabsahan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami terkait hukum praktik promo tebus murah merchat di Alfamart dengan menggunakan teori akad mutaqabillah dalam multi akad. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian terkait fenomena praktik promo tebus murah berdasarkan substansi menyatakan bahwa praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart dalam persprektif al-uqud al-mutaqabilah adalah diperbolehkan dengan alasan atas dasar عَن تَرَاض (saling rela atau ridha), juga adanya kesempurnaan dalam pemenuhan akad. Namun jika diperhatikan dari fenomena praktik promo tebus murah yang terjadi, terlihat adanya pelaksanaan multi akad dalam satu waktu, sehingga inilah yang mengakibatkan bahwa praaktik tersebut menjadi tidak boleh, hal ini sesuai dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa dua akad dalam satu waktu masuk dalam kategori yang di haramkan. Adapun harapan peneliti, dampak penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih memahami fenomena konsep tebus murah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan praktik promo tebus murah.
Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai Nurviya Alfitri; Redi Hadiyanto; Liza Dzulhijjah
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2848

Abstract

Abstract. This study aims to understand the practice of buying and selling processed food products that are fried in used oil by pecel lele shop owners, as well as to understand the review of muamalah fiqh and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection against the sale and purchase of processed food products that are fried with used oil. The research method used is qualitative research with a normative-empirical approach, data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research are 1) This buying and selling practice is declared unlawful, because the condition of the oil used in this buying and selling practice uses used oil so that the food sold is unhealthy and triggers disease in the buyer. 2) Muamalah fiqh review of the sale and purchase of processed food products does not meet the requirements for goods that are useful according to syara', because processed food products have gone through a frying process with used oil. Therefore, the benefit received can be reduced in value. 3) Business actors have not fulfilled consumer rights listed in article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the rights that has not been fulfilled, namely the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, due to the repeated use of used oil. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai yang dilakukan pemilik warung pecel lele, serta untuk memahami tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1) Praktik jual beli ini dinyatakan melanggar hukum, karena kondisi minyak yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan minyak bekas pakai sehingga membuat makanan yang dijual tidak sehat, dan memicu penyakit pada pembeli. 2) Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli hasil olahan makanan tidak memenuhi syarat barang yang bermanfaat menurut syara’, karena hasil olahan makanan telah melalui proses penggorengan dengan minyak bekas pakai. Oleh karena itu, kemaslahatan yang diterima dapat berkurang nilainya. 3) Pelaku usaha belum memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang belum dipenuhi, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena penggunaan minyak bekas pakai yang berulang.
Analisis Praktik Tabungan E-Mas dan Gadai Emas Bank S Menurut Pemikiran Imam Syafi’i Fajar Alvial Hasyim; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v1i2.1576

Abstract

Abstract. The times have brought us to increasingly modern innovations. So that the Banking industry also develops. Buying and selling that used to be done face-to-face can now be done remotely (online). Even pawning that used to be done face-to-face can now be done online. Bank S which gave birth to electronic gold savings and electronic gold pawn products under the trade name E-Mas. The purpose of this study is to determine the practice of these products free from usury and fraud in the perspective of Imam Syafi'i theory. This study uses a qualitative descriptive approach with a field research approach, structural normative. The primary data sources were obtained from the legal sources of the Qur'an, Hadith, and Imam Shafi'i Theory, while the secondary sources were from books, journals, and articles related to research. The results of this study conclude that the author's hypothesis is wrong regarding the existence of usury and fraud in this gold product and it is proven that this product is free from usury and fraud from the point of view of Imam Syafi'i's theory, namely the existence of consensual and mutual consent. Abstrak. Perkembangan zaman membawa kita kepada inovasi yang semakin modern. Sehingga industri perBankan ikut berkembang. Jual beli yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan dari jarak jauh (online). Bahkan gadai yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan secara online. Bank S yang melahirkan produk elektronik tabungan emas dan elektronik gadai emas dengan nama dagang E-Mas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek produk tersebut bebas dari riba dan kecurangan dalam sudut pandang teori Imam Syafi’i. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, sktuktural normatif. Sumber data primer diperoleh dari sumber hukum Al-Quran, Hadist, dan Teori Imam Syafi’i sedangkan sumber sekunder dari buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan hipotesa penulis salah mengenai adanya riba dan kecurangan pada produk e-mas ini dan terbukti produk ini terbebas dari riba dan kecurangan dari sudut pandang teori Imam syafi’i yaitu adanya unsur suka sama suka dan saling rela.