Garuda - Garba Rujukan Digital

Memorizing the Quran: Exploring Academic Hardiness, Self-Efficacy, and Perceived Social Support in Islamic Schools Yundianto, Devie; Khatami, Muhammad; Fathony, Ahmad; Rangkuti, Anna Armeini; Syahputra, Wahyu
International Journal of Islamic Educational Psychology Vol 4, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijiep.v4i2.19812

Religion-based schools with a curriculum focused on Quran memorization face challenges in integrating general education with religious education, emphasizing reasoning and memorization. Students must possess academic hardiness to actively participate in learning and develop self-efficacy in memorizing the Quran. Additionally, students require social support to reinforce the impact of academic hardiness on self-efficacy. This research explores the educational and psychological factors that can enhance students' ability to memorize the Quran. The study involved 113 participants, and data were collected using convenience sampling for ease of access. The data were analyzed using moderation analysis with SPSS version 22 and the add-on Macro Process by Hayes. The findings indicated that academic hardiness influences self-efficacy in Quran memorization, with social support playing a moderating role. Specifically, the results revealed that only parental support moderated the influence of academic hardiness on self-efficacy (t (113) = 2.88, p0.01). This research is a valuable reference for family studies, highlighting parents' significant role in their children's academic development. This study's novelty is identifying psychological factors contributing to children's memorization of the Quran.

Examining the psychometric properties of the Prosocial Behavior Scale Using Indonesian Pesantren (Islamic Boarding Education System) Sample Syahputra, Wahyu; Widhiastuti, Ika; Baydhowi, Baydhowi; Falah, Saiful; Yundianto, Devie; Ali, Moondore Madalina
JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia) Vol 13, No 2 (2024): JP3I
Publisher : Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jp3i.v13i2.39054

In the context of behavior, prosocial behavior is needed to maintain individual relationships with others. This behavior has existed among Islamic college students known as Santri. Santri, as an adolescent, has the concept of establishing relationships through prosocial behavior. Therefore, a measuring instrument is needed to determine Santri’s prosocial behavior. The Prosociality Scale is one of the popular instruments in measuring prosocial behavior, and it is essential to adapt and validate the instrument with the characteristics of the Indonesian sample, especially Santri. This study presents evidence of validity and reliability using the Rating Scale Rasch Measurement Model. With a sample of 742, 424 (57.1%) were female and 318 (42.9%) were male. This instrument has met the criteria of good psychometrics according to the Rasch model regarding reliability (0.82 - 0.99) and validity and fulfills the need for measurement invariance.

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2427

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen digital dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh transformasi fundamental dalam pola transaksi dan interaksi konsumen seiring meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan layanan digital. Meskipun transaksi elektronik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, perlindungan hukum yang ada masih dianggap lemah dalam menghadapi risiko seperti penipuan, kebocoran data pribadi, dan praktik tidak transparan dari pelaku usaha. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Proses analisis dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi relevan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen di era digital. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan diperluas agar dapat menjawab tantangan kompleksitas transaksi digital. Upaya hukum yang diperlukan mencakup peningkatan regulasi yang adaptif serta mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi risiko penipuan dalam transaksi digital.

HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2428

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dapat melindungi hak dari para para pegawai-pegawai dan juga para nasabah-nasabah bank Syariah, sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi dalam lingkungan bank Syariah ini, dan Ketika masyarakat sudah merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi ini diharapkan setidaknya bank Syariah ini bisa menjadi bank yang digunakan oleh seluruh masyarakat terutama dan terkhususnya bagi masyarakat yang menganut agama Islam karena di dalam prosedural bank Syariah tidak menggunakan riba di dalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta Teknik pengumpulan datanya ialah dengan Teknik literatur kepustakaan. Analisis data melibatkan pengumpulan data secara metode informasi yang dikumpulkan dari literasi berbagai buku, dan jurnal yang memiliki sumber-sumber yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukakn, maka dasar hukum yang digunakan ialah Undang-undang nomor 21 tahun 2008, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Klasifikasi Kanker Kulit Berbasis CNN dengan Metode Hybrid Preprocessing Dartiko, Fedryanto; Pradana, Refki Jorgi; Sari, Renti Epana; Syahputra, Wahyu; Oktoeberza, Widhia KZ
Medika Teknika : Jurnal Teknik Elektromedik Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mt.v5i2.22675

Kulit dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan jika mendapatkan paparan lingkungan luar yang terlalu intens, salah satunya adalah kanker kulit. Untuk itu, deteksi dini sangat diperlukan agar pasien sesegera mungkin mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk klasifikasi kanker kulit benign (jinak) dan malignant (ganas). Pemanfaatan AI dapat digunakan dalam klasifikasi karena dapat meningkatkan nilai akurasi. Metode convolutional neural network (CNN) dilibatkan dalam penelitian ini. Metode CNN dapat mengklasifikasi dengan cepat dan memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi tanpa harus mengekstraksi fitur terlebih dahulu. Kontribusi dalam penelitian ini yakni menggunkan metode hybrid preprocessing yang terdiri dari CLAHE, morphological closing dan median filter pada preprocessing data untuk menghilangkan noise yang biasanya terdapat pada epidermis kulit berupa rambut-rambut halus. Metode CNN selanjutnya memproses masukan citra dari hasil preprocessing, lalu mengklasifikasikan citra kanker kulit menjadi kategori benign dan malignant. Setelah tahap pengujian sistem berhasil memperoleh hasil yang cukup memuaskan, dengan nilai accuracy sebesar 78,19% dan loss 0.5324. Kinerja sistem dengan metode yang diusulkan mencapai akurasi yang baik dan cukup mampu diimplementasikan untuk membantu para profesional medis dalam membuat mendiagnosis kanker kulit.

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sibolga Syahputra, Wahyu; Rakim, Aditya Achmad
Journal of Sharia Accounting and Tax Vol. 2 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/jsat.v2i1.266

Penelitian ini ditulis untuk menggambarkan bagaimana manajemen operasi diterapkan dalam proses pemeriksaan pajak, menentukan efektivitas pemeriksaan pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak, dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak serta strategi yang sesuai dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Sibolga telah mengoptimalkan manajemen operasi selama proses pemeriksaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini dimulai dengan usulan pemeriksaan yang diajukan oleh Account Representative (AR) dalam bentuk Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), Penerbitan Instruksi Pemeriksaan Nomor Pengasawan Pemeriksaan (NP2), Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Proses Pemeriksaan dengan melakukan pengujian dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan tersebut antara lain wajib pajak yang tidak koorperatif dan Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan bayar saat proses pemeriksaan, serta jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang kurang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tergolong efektif dari segi penyelesaian pemeriksaan namun tidak efektif dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan.

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2427

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen digital dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh transformasi fundamental dalam pola transaksi dan interaksi konsumen seiring meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan layanan digital. Meskipun transaksi elektronik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, perlindungan hukum yang ada masih dianggap lemah dalam menghadapi risiko seperti penipuan, kebocoran data pribadi, dan praktik tidak transparan dari pelaku usaha. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Proses analisis dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi relevan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen di era digital. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan diperluas agar dapat menjawab tantangan kompleksitas transaksi digital. Upaya hukum yang diperlukan mencakup peningkatan regulasi yang adaptif serta mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi risiko penipuan dalam transaksi digital.

HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2428

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dapat melindungi hak dari para para pegawai-pegawai dan juga para nasabah-nasabah bank Syariah, sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi dalam lingkungan bank Syariah ini, dan Ketika masyarakat sudah merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi ini diharapkan setidaknya bank Syariah ini bisa menjadi bank yang digunakan oleh seluruh masyarakat terutama dan terkhususnya bagi masyarakat yang menganut agama Islam karena di dalam prosedural bank Syariah tidak menggunakan riba di dalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta Teknik pengumpulan datanya ialah dengan Teknik literatur kepustakaan. Analisis data melibatkan pengumpulan data secara metode informasi yang dikumpulkan dari literasi berbagai buku, dan jurnal yang memiliki sumber-sumber yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukakn, maka dasar hukum yang digunakan ialah Undang-undang nomor 21 tahun 2008, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search