Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal Delik Adpertisi

PERAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU Arfah, Arfah; Payung, Otniel
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this research is how the practice of pawning rice fields indefinitely in the new Maros sub-district, Maros Regency, namely debtors who pawn their rice fields to creditors who will provide money loans. Then the rice fields change hands to the creditor or debtor. As long as it is in the hands of the creditor, the right to cultivate, plant and harvest the rice fields is in the hands of the creditor and there is no time limit for the repayment of the loan. This can certainly harm one of the parties, usually the party who feels the most disadvantaged is the pawnbroker (Debtor), because the rice fields that are used as collateral are fully utilized by the pawnbroker. This type of research is field research carried out in Maros Baru District, Maros Regency. To obtain valid data, the compiler used several data collection methods, namely interviews and documentation. There are two sources of data in this study, namely primary data sources as a result of interviews with sub-district officials, pawnbrokers and pawnbrokers, while secondary data is in the form of documents, books, records and so on. The analysis of the collected data uses a descriptive method of analysis using a qualitative approach. Based on the results of the research, it was concluded that in the practice of pawning rice fields carried out by the people of Maros Baru sub-district, Maros regency, there are two first, the intention is indeed to help and the second is only to take advantage of what the debtor is exclaiming.
KECELAKAAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI KABUPATEN MAMUJU UTARA Arfah, Arfah
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga keja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi tejadinya kecelakaan kerja, kecelakaan keja adalah kecelakaan yang terjadi dengan hubungan keja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan keja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan  dari rumah menuju tempat keja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan keja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaanya. Perlindungan terhadap kecelakaan keja merupakan tanggung jawab pengusaha atau perusahaan. Maka dari itu untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan  oleh resiko kematian ataupun kecacatan maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara dan bagaimanakah perlindungan hukum terahadap pekeja bila  tejadi  kecelakaan keja di PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif yang di ambit data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder dengan cara mengkaji literature, perundang-undangan dan bahan hukum lainya yang relevan dengan materi pembahasan.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab tejadinya kecelakaan kerja di perusahaan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara, Sebagian besar atau hampir mencapai 80% disebabkan oleh kelalalaian pekeja pada saat melakukan pekejaannya (human eror) sisanya disebabkan oleh faktor seperti lingkungan, dan kondisi alam lainnya. Adapun perlindungan hukum terhadap pekeja bila terjadi kecelakaan keja di PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara, dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakejaan yang merupakan perlindungan bagi tenaga keja dalam bentuk memberikan santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang di alami pekeja pada waktu kerja. Karena sesuai Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional PT. Unggul Widya Teknologi Lestari telah mendaftarkan seluruh Karywan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan karyawannya serta melakukan peningkatan terhadap fasilitas guna meningkatkan kesejaterahan pekeja, dan lebih meningkatkan pelatihan kerja untuk mengurangi tejadinya kecelakaan keija yang di sebabkan oleh kesalahan pekerja.
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA TANAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PANEN PADI Arfah, Arfah; Payung, Otniel
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically, a lease agreement is a common agreement, where each party involved in the agreement (hak fasakh), because the lease is a reciprocal agreement (exchange). The existence of a lease agreement certainly has legal consequences between the tenant and the landowner which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled. If done properly and legally justified, it is called a performance. If a problem arises in an agreement/agreement, it is called a breach of contract. This study aims to determine the resolution of land lease defaults with a harvest payment system in Mattirotasi Village, Maros Baru District. This type of research is field research. While the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was carried out using interview techniques and documentation. The data findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking. The results of this study indicate that the resolution of land lease defaults with a harvest payment system in Mattirotasi Village, Maros Baru District was carried out by means of peace through deliberation or by means of family that directly involved both parties only. Peace is a principle in Islam. Settlement of default through peace will be able to create a better sense of mutual understanding between the disputing parties because they themselves decide.