Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUQTASID Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies Journal of Islamic Law AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Khatulistiwa Law Review Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Journal of Shariah Economic Law
Rasiam, Rasiam
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
RASIONALISASI PENGHARAMAN BUNGA BANK Rasiam, Rasiam
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, No 1 (2014): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/muqtasid.v5i1.145-161

Abstract

Kemauan untuk mengembangkan ekonomi syari?ah bukan semata­matahanya dilatar bekangi oleh semangat keberagamaan belaka akan tetapiterdapat pengungkapan fakta akan kebenaran teori dan praktik dari hasilevolusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi. Perspektifkeadilan menjadi alasan utama sehingga muncul ghiroh untuk meng arti­kulasikan di dunia nyata. Faktanya ekonomi syari?ah telah berkembang dibeberapa Negara bahkan di Negara yang sebelumnya telah melahirkan danmenerapkan konsep ekonomi konvensional dengan sistem kapitalistik.Seiring dengan perkembangan tersebut, ekonomi syari?ah mulai bermunculandi perguruan­perguruan tinggi. Dalam kontek riil, sistem ekonomi syari?ahsudah dipratikkan di dunia perbankan. Untuk di Indonesia landasan dasardilaksanaknnya praktik perbankan syariah adalah lahirnya UU No. 7 Tahun1992 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun2008 yang lalu lahir kembali UU No. 21 tentang Perbankan Syariah. LahirnyaUU ini memberi daya tambah akan fungsi perbankan syariah, disampingsebagai lembaga untuk menghimpun dan menyalurkan dana, juga terdapatfungsi sosial yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnyauntuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat, dan menerima wakafuang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir).
RASIONALISASI PENGHARAMAN BUNGA BANK Rasiam, Rasiam
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, No 1 (2014): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/muqtasid.v5i1.145-161

Abstract

Kemauan untuk mengembangkan ekonomi syari’ah bukan semata­matahanya dilatar bekangi oleh semangat keberagamaan belaka akan tetapiterdapat pengungkapan fakta akan kebenaran teori dan praktik dari hasilevolusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi. Perspektifkeadilan menjadi alasan utama sehingga muncul ghiroh untuk meng arti­kulasikan di dunia nyata. Faktanya ekonomi syari’ah telah berkembang dibeberapa Negara bahkan di Negara yang sebelumnya telah melahirkan danmenerapkan konsep ekonomi konvensional dengan sistem kapitalistik.Seiring dengan perkembangan tersebut, ekonomi syari’ah mulai bermunculandi perguruan­perguruan tinggi. Dalam kontek riil, sistem ekonomi syari’ahsudah dipratikkan di dunia perbankan. Untuk di Indonesia landasan dasardilaksanaknnya praktik perbankan syariah adalah lahirnya UU No. 7 Tahun1992 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun2008 yang lalu lahir kembali UU No. 21 tentang Perbankan Syariah. LahirnyaUU ini memberi daya tambah akan fungsi perbankan syariah, disampingsebagai lembaga untuk menghimpun dan menyalurkan dana, juga terdapatfungsi sosial yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnyauntuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat, dan menerima wakafuang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir).
Quotation/Parenthesis Qur’an Verse Before Beginning Deed In The Structure Of Notary Deed In Sharia Financial Institutions’ Contract Usman, Sandi Aji; Rasiam, Rasiam
AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/al-arbah.v1i1.4168

Abstract

Purpose - This research aims to reveal and describe the issue of Islamic financial institutions' contract structure, the practice of the Qur'an quotation/parenthesis in the notary deed structure in Sharia financial institutions ' contract.Method - The method used in this research is normative juridical, with the processing and analysis of data in a qualitative descriptive way, this research data is sourced from secondary data and supported by interviews from sources as supporting data Secondary. The approach is to study with the regulatory approach of legislation.Result - In Islamic Sharia or fatwa is not regulated about the structure of the deed on the deed authentic or under the hands, but which is governed only the principles or basic rules only. Structure of authentic deed made by notary official, especially the deed in financial institution that includes quotation of Qur'an verses using Indonesian language before deed title does not violate the provisions of UUJN.Implication - The absence of the form of the standard structure of sharia agreement both for sharia transactions and in particular sharia financial institutions should be the financial Services Authority in collaboration with the organization of Indonesian Notary Association (INI) who is already experts to Making authentic deed in the form of raw in accordance with UUNJ.Originality - The focus of this research is to reveal and describe the issue of Islamic financial institutions ' contract structure. 
Integration of New Media and Prophetic Communication Enhanced for Zakah, Infāq, Ṣadaqah, and Waqf Fundraising: A Case Study of Baitulmaal Munzalan Indonesia Rasiam, Rasiam; Umiyati, Umiyati; Habibullah, Habibullah; Syahrir, Dimas Kenn; Said, Muhammad
Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v4i1.1167

Abstract

Recent developments in Islamic philanthropic practices have shifted from traditional to modern ways through the use of information technology. This article seeks to analyze how prophetic communication is integrated by Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) in its use of new media to enhance Zakah, Infāq, Ṣadaqah, and Waqf (Ziswaf) fundraising. This research uses a qualitative method by conducting field work through primary and secondary data collection. Primary data were collected through observation and interviews with members of the executive board and managers of this institution, while secondary data were obtained by exploring its website and social media. We found that the BMI has been using a number of new media, both online media and social media, to build the trust of the Muslim community in charity. Millennials are recruited as agents to carry out all of the BMI’s carefully planned programs. Through its social media, the BMI uses prophetic communication by involving several well-known ustadz (preachers) on social media as ambassadors for Ziswaf fundraising. We argue that the transformation of new media that communicate religious messages and are supported by the millennial movement has become an ecosystem for collecting, managing and distributing Ziswaf funds in its latest practice.
PRAKTIK MENUMPANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Ariyani, Yati; Rasiam, Rasiam; Fadhil, Moh.
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.169

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang masih terjadi di desa Sungai Ambangah yang didasari atas kebiasaan masyarakat zaman dahulu yaitu praktik menumpang lahan pertanian padi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahan dari cara praktik menumpang lahan pertanian padi tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik menumpang lahan pertanian padi yang sebenarnya terjadi di desa Sungai Ambangah tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yang diperoleh dari pihak yang melakukan akad lahan tumpangan dan kajiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung kepada para pihak yang berakad. Data dikelompokkan menjadi data primer yakni beberapa petani di desa Sungai Ambangah dan KHES yang mengatur kerja sama bagi hasil dan data sekunder yakni buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menumpang lahan pertanian yang dilakukan sah secara hukum walau sudah dianggap sebagai adat dan kebiasaan. Praktik muamalah ini termasuk dalam muzara’ah yang terdapat dalam KHES. Dalam penelitian ini diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat konflik internal antar masyarakat dalam praktik menumpang ini.
MUDARABAH DALAM STUDI KOMPARASI MENURUT POJK NOMOR 53/POJK.04/2015 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Lestari, Fitri Yessy; Sulaiman, Rusdi; Rasiam, Rasiam
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.195

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan membandingkan pengaturan tentang Mudarabah dengan menyajikan persamaan dan perbedaan yang didasarkan pada sumber utama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2008. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normative untuk menarik norma-norma hukum dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008. Adapun teknik analisa data yang digunakan ialah menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, menarik azaz-azaz hukumnya, dan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta melakukan pemeriksaan keabsahan data pada sumber sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa POJK Nomor 53/POJK.04/2015 mengatur secara umum Mudarabah tentang subjek Mudarabah, objek Mudarabah, bagi hasil, dan ketentuan lain, sedangkan KHES Tahun 2008 mengatur secara khusus Mudarabah tentang subjek Mudarabah, objek Mudarabah, bagi hasil, dan ketentuan lain. Adapun persamaan dan perbedaan Mudharabah dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yaitu persamaan Mudarabah ialah subjek Mudarabah memiliki hak dan kewajiban, objek Mudarabah berupa modal, bagi hasil berupa pembagian keuntungan, dan ketentuan lain yang meliputi biaya operasional dalam kerjasama Mudarabah, jangka waktu berakhirnya Mudarabah, dan penyelesaian perselisihan, sedangkan perbedaan dalam Mudarabah terdiri atas subyek Mudarabah yang terdapat pada ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan shahib al-mal dan mudharib, objek Mudarabah yang terdapat pada perbedaan perspektif dalam penyerahan modal untuk mudharib, selanjutnya bagi hasil dalam Mudarabah tentang kepastian shahib al-mal dalam mendapatkan keuntungan, sedangkan ketentuan lain terdapat pada pihak yang menyediakan biaya operasional. Kata Kunci: Mudarabah, POJK, dan KHES
ORIENTASI BENTUK KHIYAR PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK PASCA BERTRANSAKSI E-COMMERCE Qanuni, Umi; Rasiam, Rasiam; Rahmat, Rahmat
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.353

Abstract

This study aims to find answers to the main problem, namely how to practice E-commerce on Shariah Economic Law students and the orientation of their khiyar forms after e-commerce transactions. This research is a type of legal research, while the data collection technique uses primary data from observations, interviews, and transaction document reports. Then, secondary data used by researchers are books, results of previous studies, articles, and journals. The data analysis technique is the stage of data reduction and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the 15 students who interviewed researchers, 4 of whom had received goods that were not according to the order. Regarding the orientation of khiyar on Shariah Economic Law students at IAIN Pontianak after e-commerce transactions, it is a khiyar disgrace (khiyar aib). Khiyar disgrace is included in the type of khiyar naqisah (reduced value of goods offering). Keywords: E-commerce, Khiyar Disgrace, Law Student
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH Wakiah, Wakiah; Rasiam, Rasiam; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah. Kata Kunci: BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum
SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Meilandri, Bella Deva; Rasiam, Rasiam; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.767

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company through the study of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Researchers used qualitative methods with field research and juridical-empirical approaches. Sourced from primary data in the form of observations, interviews, and primary book materials, namely (KHES). In contrast, secondary data are articles, journals, and websites on the internet. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. From the collected data, researchers check the validity through a series of time triangulation and member-check. Then, it is analyzed through data reduction, data presentation, verification, and concluding. The results showed that the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, was carried out at the end of each month depending on the number of consumers who used the services of the Faqih Family Travel Company based on the agreement agreed upon by all parties. There are two types of contracts in this profit-sharing practice: the first syirkah 'inan is a contract between the company owner and the fleet owner because they both issue capital even though the amount is not the same. Based on the ijarah contract, a discrepancy with KHES occurred because it is unlike the first agreement with the drivers. Therefore, researchers recommend revising the agreement with parties to find a solution regarding the distribution of results which is not follow the first agreement. Keywords: Profit Sharing, Ijarah, Syirkah Al-'Inan
JUAL BELI DENGAN SISTEM “CIDUK” DI PASAR FLAMBOYAN PONTIANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM Syarifah, Syarifah; Rasiam, Rasiam; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.843

Abstract

The purposes of this study are to find out how the "scooping" system is used in trading practices in the Pontianak Flamboyan market and to find out the "scooping" system in buying and selling practices in the Pontianak Flamboyan market in a review of Islamic Law. Researchers use the type of field research with descriptive methods and Islamic law approaches. Data collection methods are interviews with sellers and buyers, field observations, and documentation in the Pontianak Flamboyan market. The results of this study indicate that: 1) The "scooping" system in buying and selling at the Flamboyan Pontianak market is a practice of buying and selling using a tool to scoop. Thus, the buyer cannot choose the goods and does not know their brimful quality. The buyer only sees the goods' quality from the top layer without knowing their quality. What is interesting is that there is an element of trust and willingness from both parties. 2) Buying and selling with the "scooping" system at the Flamboyan Pontianak market has fulfilled the Islamic pillars of buying-selling. The ambiguity of the object in buying and selling with the system does not contain an element of fraud because at the time of the transaction or when the seller takes the merchandise, the buyer sees it directly, even though the quality of the goods is only seen on the surface. The "scooping" system in the Pontianak Flamboyan market is included in 'urf sahih, which is something good that becomes a habit of society but does not justify what is forbidden and not vice versa. Keywords: "Scooping" System, Buying and Selling, Khiyar, 'Urf, Islamic Law
Co-Authors Alhakim, Rastra Taufiq Anwari, Khoirul ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ariyani, Yati Fadhil, Moh. Ida Ayu Putu Sri Widnyani Lestari, Fitri Yessy Lestari, Isna Ayu Meilandri, Bella Deva MUHAMMAD SAID Nadiya Nadiya, Nadiya Qanuni, Umi Rafi'ah, Rafi'ah Rahma, Nisrina Noor Rahmat Rahmat Rahmiani, Nur Rusdi Sulaiman Suhardiman Suhardiman Syahrir, Dimas Kenn Syarifah Syarifah, Syarifah Ulya, Nanda Himmatul Umiyati Umiyati, Umiyati Usman, Sandi Aji Wakiah, Wakiah