Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMILIHAN HARI PERNIKAHAN PADA TRADISI MAPPETTU ADA ADAT BUGIS DESA PUNGGUR PERSPEKTIF 'URF Fajriyah, Nurul; Wagiyem, Wagiyem; Rahmiani, Nur
Al-Usroh Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v4i1.3221

This study aims to examine: 1) The philosophy of wedding day selection in the Mappettu Ada Bugis tradition of Punggur Village; 2) The practice of wedding day selection in this tradition; and 3) The 'Urf review of wedding day selection in this tradition. Employing a qualitative research method with a sociological approach, this research is a field study. Primary data were obtained through interviews with Bugis tribal leaders, Bugis community members, and religious leaders, while secondary data were sourced from relevant literature. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and verification, with data validity ensured through member checks and triangulation. The research results indicate that: 1) Wedding day selection in the Mappettu Ada tradition is usually done during the engagement period involving the family; 2) Village leaders in Punggur have various versions in determining the wedding day, either using hereditary books or the symbol of 'twelve stars'; 3) In the 'Urf review, this tradition can be classified as a valid 'urf if viewed as a form of effort, but it can become an invalid 'urf if linked to beliefs about safety or fate that contradict Islamic law.

PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) Azizah, Hergi Novfitrianingsih; Ma'u, Dahlia Haliah; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i1.2720

The focus of this research is to find out how BRILink Agents set BRILink transaction rates in Mempawah Hulu District and the implementation of setting transaction rates by BRILink Agents according to Sharia Economic Law. Researchers use qualitative methods that are qualitative perspectives, with the type of research type of field research, normative-empirical research approach. This research was conducted at the BRILink Agent of Mempawah Hulu District, Karangan Village, Landak Regency. The data sources of this research are BRI, BRILink agents and BRILink customers. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results showed that: 1) Determination of service rates on BRILink agents has been determined by Bank BRI, but there are differences in tariff implementation among BRILink agents due to operational cost factors that affect administrative costs; 2) From the perspective of Sharia Economic Law, the determination of service rates between Bank BRI and BRILink Agents is considered valid because it is in accordance with the mudharabah principle which emphasizes the fair distribution of profits and losses. Tariff setting between banks and agents uses a mudharabah contract with a profit ratio of 50:50. The agreement between BRILink customers and BRILink agents is also considered valid by using the ijarah method in accordance with the concept of its pillars and conditions. The determination of additional transaction rates by BRILink agents is caused by operational costs that affect administrative costs, and these costs are included in the costs informed to customers.

Ti-ZEL in Action: A Mix-Method Study Redefining English-Speaking Abilities for Academic Staff Rahmiani, Nur; Mawaddah, Syarifah; Nadiah, Faqihatun; Nordin, Zaimuariffudin Shukri
Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra Vol 9, No 1 (2025): ERALINGUA
Publisher : Makassar State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/eralingua.v9i1.70423

Abstract. This study highlights the effectiveness of the Time Zone in English Language (Ti-ZEL) program in improving speaking abilities among academic staff at one of the public universities in Pontianak, Indonesia. This was a mixed-method study that included some participants with provoked tests and treatments. Other forms of observation and interviews were conducted to evaluate the overall obstacles and success factors of the Ti-ZEL program. The program significantly improved speaking abilities with measurable progress (p < 0.001). The findings underscore the importance of providing opportunities and supportive environments for English practice within habituation programs. Success factors included respondents' basic English skills, an engaging and practical approach, and consistent commitment. Challenges included technical and non-technical barriers, limited proficiency, internal factors (job exhaustion, mental strain), and external distractions (workload, other activities). This cultivated approach greatly governs the level of skill improvement in speaking English. This strongly concludes the necessity of enhancing the English language skill among the academic staff of the university using the Ti-ZEL habituation model. Implementing this approach to the academic staff was new and at first unfamiliar but it proved to be successful.Keywords: Ti-ZEL, English habituation program, speaking abilities, academic staff

KREDIT PAYLATER PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF BAI’ BIT-TAQSITH Lubis, Sopian; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.360

Penelitian ini fokus kepada kredit PayLater Traveloka yang mana aturan penetapan bunga terbilang cukup rendah yaitu sekitar 2.14% hingga 5% perbulan. Peneliti mengkaji praktik kredit PayLater ini secara hukum Islam dengan menggunakan perspektif bai’ bittaqsith. Perspektif ini diartikan sebagai seseorang menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu serta lebih mahal daripada pembayaran kontan tanpa menghilangkan syarat dan rukun menurut syara’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi kredit PayLater dengan menggunakan aplikasi Traveloka pada electronic commerce kemudian menjelaskan analisis bai’ bittaqsith mengenai praktik kredit PayLater. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif difungsikan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktik fitur PayLater dengan menggunakan aplikasi Traveloka. Hasil dari penelitian menunjukan dua kesimpulan 1) Dibolehkannya praktik ini karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam perspektif bai’ bit-taqsith dan dibolehkan mayoritas ulama. 2) Ada beberapa ulama yang menolak dan melarang praktik kredit karena mengandung riba berbentuk biaya tambahan dalam hal ini PayLater Traveloka juga memiliki biaya tambahan. Peneliti merekomendasikan upaya meminimalisir kesenjangan informasi yang mengakibatkan salah tafsir dalam fungsi fitur kredit PayLater. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan informasi yang lebih rinci mengingat potensi kredit online yang begitu besar di tengah masyarakat mayoritas muslim di era digital saat ini. Kata Kunci: Bai’ Bit-Taqsith, E-Commerce, Kredit, PayLater, Traveloka

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH Hani, Umi; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.361

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Peneliti menggunakan sumber data penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis dalam putusan hakim. Fokus penelitian ini meliputi duduk perkara sengketa ekonomi syariah, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk (perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik kepustakaan (library research). Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perkara ini muncul karena tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat; 2) Hakim tidak menggunakan makna wanprestasi dalam membuat putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, baik dari KUHPerdata, KHES, dan Hadis Nabi Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syar’i yaitu dari Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian yaitu alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat serta pengakuan murni yang dilakukan oleh Tergugat; 3) Hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Walaupun hakim pada kasus ini telah memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, peneliti mendukung hakim memanfaatkan sumber hukum formil dan materil termasuk hukum Islam secara komprehensif dalam seluruh kasus hukum. Kata Kunci: Akad, Murabahah bil Wakalah, Wanprestasi, Putusan Hakim

KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA Bela, Ema; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.371

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 2) Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Tentang Surat Edaran Disperindag. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengambilan data langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 bahwa penjualan sembako murah merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan sembako murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi kenaikan harga pada Hari Raya Idul Fitri dan keterpaparan masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19. 2) Menurut MUI kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam Surat Edaran Disperindag kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 itu dihalalkan atau diperbolehkan. 3) Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh MUI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentang Surat Edaran Diserindag berpijak kepada konsep yang normatif dan konsep yang bersifat sosiologis dengan pandangan tekstual dan kontekstual secara berimbang. Kata Kunci: Sembako Murah, Disperindag, Majelis Ulama Indonesia

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH Wakiah, Wakiah; Rasiam, Rasiam; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.386

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah. Kata Kunci: BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum

KESAHIHAN JUAL BELI KULAT DI DESA SUNGAI PINANG MENURUT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MELAWI Paramita, Tanti; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.699

This study aims to find answers to the legal status of buying and selling ‘kulat’ (rubber sap) in Sungai Pinang Village with the addition of particles or water content in it according to the Indonesian Ulema Council (MUI) management of the Melawi Regency. This type of research is empirical law with a qualitative approach and descriptive analysis. At the same time, the data collection techniques used primary data, namely observation, interviews, and forms of documentation. To test the validity of the data, researchers only used triangulation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The practice of adding particles or water content into ‘kulat’ (rubber sap) by the community in Sungai Pinang Village is still being carried out today; 2) The legal status of the sale and purchase of ‘kulat’ (rubber sap) by way of the practice of adding particles such as sawdust and adding water content to toadstool according to the MUI of Melawi Regency, namely halal and haram. However, if the addition of particles such as gravel, sand, and mud into the toadstool, the law is haram; 3) There are other legal opinions besides the Qur'an, Hadith, and Al-'urf which are used by the MUI management to compare and provide legal opinions that are not commonly used by other scholars, namely the legal history argument. This research implies a change in behavior regarding buying and selling activities contrary to Islam. Therefore, the role of the MUI in the Melawi Regency is necessary to enlighten the practice of buying and selling kulat, which is justified in Islam. Keywords: Islamic Law, Kulat (Rubber Sap), Indonesian Ulema Council (MUI)

KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Anshori, Anshori; Syahbudi, Syahbudi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.865

This study aims to determine the experience of small traders in Sungai Malaya Village in practicing buying and selling with prize coupons and the responses of religious leaders regarding the law related to the practice. This study uses a qualitative method with empirical legal research as the object of the practice of prize coupons in Sungai Malaya Village, Sungai Malaya District, Kubu Raya Regency. Sources of data used primary data in the form of interviews with informants while secondary data in the form of books, journals, theses, and related articles discussing the sale and purchase of prize coupons. While the data collection technique is a field technique. According to the results of the researcher's analysis, it can be concluded that: 1) The practice of gift coupons packaged in the form of rectangular coupons in the Sungai Malaya Village community, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency is carried out by withdrawing the available coupons and the seller offering attractive prizes. 2) Religious leaders in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, regarding the prize coupons did not allow this practice because it favored one party, and there was an element of maisir or gambling. 3) Opinions of religious leaders are based on textual concepts (referring to the Qur'an and hadith) and contextual concepts (chance and pure luck).

BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS PERSPEKTIF TOKOH AGAMA TELUK PAKEDAI Arrahmi, Neisya; Bakar, Abu; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.901

This research is motivated by the practice that occurs in Sungai Deras Village, there is anxiety related to the diversity of forms of borrowing and borrowing agricultural land which is indicated by differences in the distribution system and the amount. The purposes of this study are to determine: 1) the practice of sharing agricultural products that occurred in Sungai Deras Village; and 2) Teluk Pakedai religious leaders' views on sharing agricultural products in Sungai Deras Village. This study uses a qualitative method with the type of empirical research. Sources of data used primary data in the form of interviews with farmers, land owners and religious leaders while secondary data was in the form of books, journals, theses, and related articles that discussed agricultural production sharing practices and as reinforcement for data collection. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This data was analyzed by the descriptive analysis method, while the technical analysis of the data used by the researcher was data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Then, the data is checked for validity using time triangulation and member-check. The results of this study indicate that: 1) The practice of sharing agricultural land in Sungai Deras Village, Teluk Pakedai District, is by giving the land to farmers or cultivators with an agreement on sharing the results used in the community in muamalah called mukhabarah, muzara'ah and ijarah. 2) Religious leaders argue that they allow it because the agreement that occurs in the sharing of agricultural products is mutually beneficial for both the land owner and the cultivator. There is no coercion because both parties need each other.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search