Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUQTASID Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies Journal of Islamic Law AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Khatulistiwa Law Review Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Journal of Shariah Economic Law
Rasiam, Rasiam
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
SYIRKAH PADA NELAYAN DI DESA SUNGAI NYIRIH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA NO:114/DSN-MUI/IX/2017 Nadiya, Nadiya; Rasiam, Rasiam; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.885

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik syirkah pada nelayan di Desa Sungai Nyirih dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktiknya serta tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akadnya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris yang dibuat secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan internet. Teknik analisis data yaitu melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member-check. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik syirkah pada nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau terdiri dari kesepakatan secara lisan. Pembagian hasil sudah disepakati semua pihak tidak menggunakan persentase dan hanya menggunakan bagian yang dibagi 6 karena memakai alat pancing. Hasil bagian kapal sendiri sudah meliputi biaya perawatan kapal. Dari beberapa hasil wawancara dan observasi, praktik syirkah yang dilakukan nelayan termasuk syirkah abdan dan dalam tinjauan KHES pada Pasal 154 yaitu semua pihak yang terikat wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Dalam KHES pada pasal 156 juga meliputi akad kerja sama pekerjaan dimana pembagian keuntungan boleh berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para nelayan melakukan akad telah dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak dan kesepakatan dinyatakan secara lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan shighat akad dalam fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang syirkah.
PRAKTIK RAHN PADA MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Rafi'ah, Rafi'ah; Rasiam, Rasiam; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.1022

Abstract

This research was motivated by an interesting phenomenon that occurred in the West Kalimantan region, especially in the Remis Strait Village area, Teluk Pakedai District, Kubu Raya Regency, namely the existence of a pawn where it contains sharia values. The practice in question is the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). The purpose of this study is to analyze the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This research method is qualitative with a sociological-empirical approach. The primary data sources themselves are rahin (a pawnee) and murtahin (a pawnee). Meanwhile, secondary data was obtained from various sources including books and journals. The argument of this research is that the practice of pawning that occurs refers more to the habits and traditions that apply in the community. Based on the data obtained, it can be concluded that the practice of pawning that occurs between the people of the Remis Strait only aims to help each other with the principle of kinship and mutual trust. This pawn in harmony and terms has complied with the provisions of the KHES.
PERSEPSI SISWA KELAS XI SMAIT AL-FITYAN TAHUN AJARAN 2020-2021 TERHADAP UU NO 1 TAHUN 1974 DAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS UMUR PERNIKAHAN Alhakim, Rastra Taufiq; Rasiam, Rasiam; Ardiansyah, Ardiansyah
Al-Usroh Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.598

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Persepsi siswa terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Sumber yang digunakan adalah menggunakan populasi dan sampel yaitu siswa kelas XI di SMAIT Al-Fityan dengan jumlah responden dalam penelitian sebanyak 56 siswa. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penyebaran angket dan alat yang digunakan penelitian menggunakan kuisioner. Adapun Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu sebelum digunakan, untuk uji validitas dengan menggunakan sebanyak 20 responden dengan taraf signifikan dua arah 5% sehingga didapatkan standar penilaian sebesar 0,444 dan untuk uji validitasnya dengan standar penilaian sebesar 0,6. Adapun analisis yang digunakan dalam data menggunakan statistik deskriptif yaitu data berupa angka-angka dianalisis menggunakan rumus kemudian hasil dari analisis tersebut di deskripsikan dan diuraikan kedalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan: Untuk persepsi Siswa Terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang batas umur pernikahan menunjukkan bahwa untuk kategori Sangat Positif menunjukkan 59 %, kategori Positif 39 %, Kategori kurang Positif 2 %, dan kategori tidak positif 0 %. Adapun untuk persepsi Siswa Terhadap UU No 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan menunjukkan bahwa untuk kategori Sangat Positif menunjukkan 62,5 % kategori Positif 35,5 %, Kategori kurang Positif 2 %, dan kategori tidak positif 0 %. Maka dengan Persepsi Siswa Kelas XI SMAIT Al-Fityan Tahun Ajaran 2020-2021 Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan menunjukkan sebagian besar adalah sangat positif.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF MASJID DARUL FALAH BERDASARKAN PP NO. 42 TAHUN 2006: Studi Kasus Problematika Administrasi Nazhir dan Kevakuman Institusional Rahma, Nisrina Noor; Rasiam, Rasiam
Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v6i1.5088

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis-empiris implementasi wakaf produktif di Masjid Darul Falah, Pontianak, dengan fokus pada kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006. Studi kasus ini menyoroti diskrepansi signifikan antara inisiatif produktif di tingkat akar rumput dengan kelemahan fundamental dalam administrasi hukum dan pembinaan kelembagaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nazhir masjid, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat, dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta observasi langsung terhadap aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir Masjid Darul Falah telah berhasil mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui penyewaan properti, yang menunjukkan pemahaman inovatif terhadap potensi ekonomi wakaf. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh problematika yuridis yang serius: (1) Status nazhir yang belum pernah diperbarui sejak tahun 1991, bertentangan dengan ketentuan masa bakti lima tahun dalam PP No. 42 Tahun 2006, sehingga berimplikasi pada keabsahan hukum pengelolaan aset. (2) Kevakuman kepengurusan BWI tingkat Kota Pontianak telah menciptakan kekosongan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, menyebabkan nazhir tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Disimpulkan bahwa praktik wakaf produktif di Masjid Darul Falah merepresentasikan sebuah paradoks: inovatif secara ekonomi, namun rapuh secara yuridis. Tanpa adanya pembenahan administrasi nazhir dan revitalisasi peran BWI sebagai pembina, keberlanjutan dan keamanan hukum aset wakaf produktif ini di masa depan sangat rentan terhadap sengketa.
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi) Rasiam, Rasiam
Khatulistiwa Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.803 KB) | DOI: 10.24260/khatulistiwa.v4i1.231

Abstract

The Fiscal policy is a government policy that deals with the state revenues and expenditures. In a more understandable term, it means that the Government regulates financial affairs for the survival of the country, especially in the economic sphere. In the fiscal policy, there are two important things to note, i.e. the income and expenditures. The Government should increase revenue so the country can finance all its needs, while at the same time can also apply efficiency. In Islam there is fixed income that has already become a provision such as the zakat, waqf, Jizya, amwal fadhla, nawaib, kafarat, kharaj and ushr each with its designated distribution. From the perspective of the goal, there is no difference between fiscal in general and that in Islam. It is just that in Islam in addition to the regulation of the Government, it is also a religious obligation such as the expenditures for infaq, sadawah and waqf.
Analysis of Financial Performance towards Islamic Cooperatives Using DuPont System and Sharia Conformity and Profitability Techniques in Pontianak City for the 2014-2017 Periods Lestari, Isna Ayu; Anwari, Khoirul; Rasiam, Rasiam
Khatulistiwa Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/khatulistiwa.v10i2.1758

Abstract

Assessing financial performance is needed for companies in order to know the overview of financial condition which reflects work performance in a certain period. Thus, financial performance assessment with DuPont System and Sharia Conformity and Profitability techniques is a technique of assessing financial performance not only from financial performance itself but also the level of sharia compliance towards the sharia cooperative. This research aims to find out: (1) Financial performance of Islamic cooperatives in Pontianak City in the 2014-2017 period based on DuPont System analysis, (2) the performance of sharia compliance of Islamic cooperatives in Pontianak City in the 2014-2017 period using the Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model. The method employed is quantitative with a descriptive approach. Data collection technique used was the documentation technique which is a financial report. The result of this study is different during periods among sharia cooperatives which have good financial performance as well as good sharia compliance and vice versa, some have good financial performance but sharia compliance is not well perform and vice versa.
PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGANNYA (Pendekatan Analisis SWOT) Rasiam, Rasiam
Khatulistiwa Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.819 KB) | DOI: 10.24260/khatulistiwa.v2i1.193

Abstract

The will to develop the economy of Sharia is not solely due to the spirit of religion will but there is disclosure of truth and practice of the result of scientific evolution particularly in the field of economics. The main reason is a justice perspective so as to generate ghiroh to articulate in the real world. In fact, the Sharia-based economy has evolved in some countries, even in countries that had previously proposed and implemented the concept of conventional economy with the capitalistic system. Along with these developments, Sharia economics began to appear in Colleges. In a real context, the Sharia economic system has already been practiced in the banking world. In Indonesia, the trigger was Law No. 7/1992 which was later changed to law No. 10/1998.
Quotation/Parenthesis Qur’an Verse Before Beginning Deed In The Structure Of Notary Deed In Sharia Financial Institutions’ Contract Usman, Sandi Aji; Rasiam, Rasiam
AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/al-arbah.2019.1.1.4168

Abstract

Purpose - This research aims to reveal and describe the issue of Islamic financial institutions' contract structure, the practice of the Qur'an quotation/parenthesis in the notary deed structure in Sharia financial institutions ' contract.Method - The method used in this research is normative juridical, with the processing and analysis of data in a qualitative descriptive way, this research data is sourced from secondary data and supported by interviews from sources as supporting data Secondary. The approach is to study with the regulatory approach of legislation.Result - In Islamic Sharia or fatwa is not regulated about the structure of the deed on the deed authentic or under the hands, but which is governed only the principles or basic rules only. Structure of authentic deed made by notary official, especially the deed in financial institution that includes quotation of Qur'an verses using Indonesian language before deed title does not violate the provisions of UUJN.Implication - The absence of the form of the standard structure of sharia agreement both for sharia transactions and in particular sharia financial institutions should be the financial Services Authority in collaboration with the organization of Indonesian Notary Association (INI) who is already experts to Making authentic deed in the form of raw in accordance with UUNJ.Originality - The focus of this research is to reveal and describe the issue of Islamic financial institutions ' contract structure. 
Co-Authors Alhakim, Rastra Taufiq Anwari, Khoirul ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ariyani, Yati Fadhil, Moh. Ida Ayu Putu Sri Widnyani Lestari, Fitri Yessy Lestari, Isna Ayu Meilandri, Bella Deva MUHAMMAD SAID Nadiya Nadiya, Nadiya Qanuni, Umi Rafi'ah, Rafi'ah Rahma, Nisrina Noor Rahmat Rahmat Rahmiani, Nur Rusdi Sulaiman Suhardiman Suhardiman Syahrir, Dimas Kenn Syarifah Syarifah, Syarifah Ulya, Nanda Himmatul Umiyati Umiyati, Umiyati Usman, Sandi Aji Wakiah, Wakiah