Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Produksi Tanaman Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Riau Law Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Wicaksono, Agung Tri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wicaksono, Agung Tri; Nur, Achmad Arby; Mar’ah, Sayidatul; Huroiroh, Ernawati
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.217

Abstract

Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional wicaksono, agung tri; Badrotin Jabbar, Achmad Arbi’ Nur; Fatwa, AH Fajruddin
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8241

Abstract

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan yang tidak berada dibawah persatuan bangsa-bangsa (PBB) dan bersifat independen yang memiliki yurisdiksi dalam mengadili mengadili seseorang/negara yang diduga melakukan tindakan pidana HAM berat seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap manusia. Namun dalam realitanya, ICC terkesan abai terhadap tindakan genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan dalih bahwa Israel tidak mengakui statuta roma dan bukan termasuk anggota ICC, maka israel tidak dapat dikenakan sanksi apapun dari ICC. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelusuri mengapa ICC terkesan abai terhadap tindakan Israel yang seharusnya menjadi yurisdiksinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan statuta roma sebagai bahan hukum primer. Hasil temuan penelitian ini adalah Israel seharusnya tetap bisa dikenai sanksi oleh ICC berdasarkan pasal 12 ayat 2 statuta roma yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICC juga berlaku terhadap negara non ICC yang melakukan tindakan kejahatannya di wilayah negara yang mengakui statuta roma, dalam hal ini Palestina telah meratifikasi statuta roma pada 1 April 2015. Implikasi penelitian ini adalah bahwa Israel dapat diadili oleh ICC walaupun mereka tidak meratifikasi statuta roma.
Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wicaksono, Agung Tri; Nur, Achmad Arby; Mar’ah, Sayidatul; Huroiroh, Ernawati
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.217

Abstract

Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Criminal Law Reformulation Through Omnibus Law as a Solution to Sectoral Cyber Protection: Reformulasi Hukum Pidana Melalui Omnibus Law Sebagai Solusi Perlindungan Siber Yang Bersifat Sektoral Wicaksono, Agung Tri; Yasin, Ikhsan Fatah
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.2.237-261

Abstract

Kejahatan siber di Indonesia telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, hal ini menimbulkan ancaman serius bagi individu, organisasi, dan keamanan negara. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Oktober 2023 tercatat sebanyak 361 juta anomali lalu lintas siber, dengan 42% di antaranya merupakan aktivitas malware. Beberapa insiden besar yang terjadi, termasuk serangan ransomware yang berhasil meretas Pusat Data Nasional (PDN) serta peretasan 150 juta data penduduk Indonesia oleh hacker dengan nama samaran Bjorka, tragedi ini menunjukkan betapa gentingnya perlindungan data di Indonesia. Akar permasalahan yang mendasar terletak pada fragmentasi regulasi perlindungan siber serta tidak diratifikasinya Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber oleh Indonesia. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan kepastian hukum bagi korban kejahatan siber. Fragmentasi regulasi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakefektifan penegakan hukum dalam menangani ancaman siber yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode Omnibus Law sebagai solusi untuk mempercepat perlindungan siber yang berkepastian hukum di Indonesia, dengan mengharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terfragmentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Omnibus Law dapat menjadi solusi efektif untuk menyatukan peraturan terkait perlindungan siber dalam satu undang-undang komprehensif, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan meningkatkan kepastian hukum. Setelah menyelaraskan regulasi nasional, ratifikasi Konvensi Budapest menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk menangani kejahatan siber lintas negara.
PENGARUH PUPUK NPK DAN PUPUK HIJAU PAITAN (Tithonia diversifolia) PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG (Zea mays L.) var. P-21 Wicaksono, Agung Tri; Sumarni, Titin
Produksi Tanaman Vol. 6 No. 8 (2018)
Publisher : Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jagung adalah salah satu komoditas yang banyak dikembangkan di Indonesia. Tingginya permintaan pada komoditas ini tidak selaras dengan rendahnya tingkat produksi. Intesifikasi pertanian dengan cara pemupukan adalah salah satu cara untuk meningkatkan produksi. Pemupukan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan pupuk anorganik dan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik merupakan upaya untuk menurunkan penggunaan pupuk anorganik, karena penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus dapat menurunkan kualitas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk hijau paitan dan berbagai dosis pupuk anorganik NPK pada pertumbuhan dan hasil jagung. Metode penelitian menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 7 perlakuan yaitu kombinasi pupuk NPK dengan dosis 360 kg ha-1, 270 kg ha-1,180 kg ha-1,dan pupuk hijau paitan dengan dosis 15 ton ha-1, 10 ton ha-1, 5 ton ha-1. Penelitian dilaksanakan di Desa Sidodadi, Lawang  pada bulan Juli – Oktober 2016. Hasil penelitian menunjukkan hasil pipilan kering per hektar perlakuan kombinasi pupuk paitan 10 ton ha-1 dan NPK 270 kg ha-1 tidak berbeda nyata dengan  perlakuan NPK 360 kg ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk paitan sebanyak 10 ton ha-1 mampu mengurangi dosis pupuk NPK sebanyak 25%.
Co-Authors Achmad Fajruddin Fatwa Badrotin Jabbar, Achmad Arbi’ Nur Huroiroh, Ernawati ikhsan fatah yasin Mar’ah, Sayidatul Nur, Achmad Arby Titin Sumarni