Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Limbago: Journal of Constitutional Law
Ansorullah
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan Beda Agama : Analis Sema Nomor 2 Tahun 2023 Sukri, Mukhaimin; Priskap, Ridham; Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33494

Abstract

Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang kontroversial dalam hukum keluarga diIndonesia. Keberadaannya menghadirkan tantangan yang kompleks terkait denganperlindungan hak konstitusional warga negara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia(MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2023 (SEMA 2/2023) yang menyoroti penyelesaian perselisihan perkawinan beda agama.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi SEMA 2/2023 terhadap perlindunganhak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Metodepenelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dengan pendekatan normatif. Hasilanalisis menunjukkan bahwa SEMA 2/2023 memberikan panduan bagi hakim dalammenangani kasus perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek-aspek hakkonstitusional warga negara. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk evaluasi lebihlanjut terhadap implementasi SEMA 2/2023 dalam memastikan perlindungan hakkonstitusional warga negara secara efektif dalam konteks perkawinan beda agama. Studi inidiharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlindunganhak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi tantangan danpotensi perbaikan dalam praktik hukum
Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Adrun Nafiz, M; Syamsir; Ansorullah; Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.33047

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membawa perubahan baru pada struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan dewan pengawas ini menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum dan masyarakat, dimana terdapat pro dan kontra terhadap kewenangan yang diberikan kepada dewan pengawas ini. Dewan Pengawas dibentuk tidak hanya untuk mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga untuk mencampuri urusan prosedural tugas KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia agar kewenangannya dianggap lebih unggul dan dianggap mampu. untuk melemahkan Lembaga KPK. Padahal, sebelumnya di lembaga ini juga terdapat pengawasan internal KPK yang dilakukan oleh direktorat pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta komite etik yang berhak mengadili pimpinan KPK jika melakukan pelanggaran. kode etik. Sehingga ada yang menganggap keberadaan dewan pengawas ini perlu dibentuk, namun kewenangannya hanya memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK, yang mungkin selama ini belum dijalankan secara efektif oleh pengawas internal KPK. Kata kunci: Dewan Pengawas, Pembentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 Ilham Mulia Siregar; Ansorullah; Amin, Muhammad; Eriton, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34669

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi (Studi Kasus Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2016 ) Untuk mengetahui menganalisis kendala peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi (Studi Kasus Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2016). Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana Peran Disnakertrans Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi dan Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Disnakertrans Provinsi Jambi Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa : Peran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam pengawsan masalah upah minimum sudah sesuai dengan dalam pergub nomor 56 tahun 2016, ini dibuktikan pada data Disnakertrans Provinsi Jambi hanya terdapat 28 kasus dari 1845 yang terdiri dari perusahaan.Yang berarti hanya 2% yang melakukan pelanggaran pengupahan, Kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans Provinsi Jambi Kurangnya Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, dan diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah agar pemenuhan upah Minimum Provinsi di Provinsi Jambi terlaksana.
Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional Ramadani, Desta Angga; Ansorullah; Davega, Adeb; Ajria desta, Anne
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34860

Abstract

T Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan langkah esensial dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pembatasan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan adanya regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam proses pemerintahan. Pembatasan masa jabatan tidak hanya mencegah terjadinya monopoli kekuasaan, tetapi juga memfasilitasi terwujudnya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi implementasi pembatasan masa jabatan kepala desa, dengan fokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang ada dan dampaknya terhadap praktik demokrasi di tingkat desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Pembatasan ini juga menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Kata Kunci : Pembatasan, Masa Jabatan, Desa, Demokrasi
Peran Camat Dalam Membina Penyelenggara Pemerintah Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Lestari, Novita; Ansorullah; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.21715

Abstract

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam hal ini dilihat dari pembangunan pasar rakyat sebagai bentuk pembangunan kawasan pedesaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal sehingga pembangunan pasar rakyat di kecamatan ini menjadi terbengkalai. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum dilakukan dengan baik, karena camat Air Hangat Timur kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga tidak ada upaya penyelesaian terhadap pasar rakyat yang telah dibangun tersebut.  
Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ulan, Sri; Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.44994

Abstract

Sebuah sistem hukum yang berjenjang dan saling bersinergi satu sama lain, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan adanya SEMA yang menganulir atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang dan apa implikasi dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakuan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, serta berbagai literatur hukum terkait untuk memahami kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi doktrin hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang relevan dengan kedudukan SEMA, serta bagaimana penerapannya di lapangan oleh badan peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih mengikat daripada SEMA. Implikasi dari penerbitan SEMA yang berpotensi menganulir ketentuan Undang-Undang adalah adanya potensi ketidakpastian hukum dan penurunan kredibilitas sistem peradilan, karena masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat merasa kebingungannya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA seharusnya hanya berfungsi sebagai pedoman atau klarifikasi teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang dan bukan sebagai instrumen yang dapat mengubah atau membatalkan ketentuan yang lebih tinggi.  
Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemahaman tentang Metode Omnibus Law Hartati; Ansorullah; Firmansyah Putra; Dinda Syufradian Putra; Dimas Subekti
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): April 2025
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/jpm.v5i4.2233

Abstract

The purpose of the Community Service Programme (PPM) is to find the concept of strengthening and regulating the function of Local Regulation Formation in the DPRD. The method used was in the form of lectures or presentations, demonstrations, and questions and answers. This method is used to deliver material in the form of legislation theory, apply the material, and provide opportunities for participants who still do not understand the material. The urgency of this PPM is by looking at the fact that legal products in the regions are not achieved according to the legislative target. Several new laws and regulations passed in several regions after the enactment of the Job Creation Law have been submitted for judicial review at the Constitutional Court. These are some of the problems with the Local Regulation Formation function. The weakness of the DPRD in carrying out the function of forming local regulations stems from the low level of initiative of DPRD members in the making of local regulations (legislative initation) and in the discussion of proposals for the formation of local regulations on the proposal of the DPRD (law making process). Optimal implementation of the legislative function of the DPRD must be supported by functional DPRD organs and a reliable supporting system as well as a blue print for strengthening the legislative function. The expected results are as follows: 1) repositioning the Council as a law centre. 2) strengthening the supporting system of the DPRD, 3) making a blue print for the legislative function of the DPRD.
Co-Authors Adrun Nafiz, M Ajria desta, Anne Davega, Adeb Dimas Subekti Firmansyah Putra HARTATI Ilham Mulia Siregar Iswandi Muhammad Amin Muhammad Eriton Novita Lestari, Novita Priskap, Ridham Putra, Dinda Syufradian Ramadani, Desta Angga Sukri, Mukhaimin Syamsir ulan, Sri