Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.62

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Khazanah Hukum Jurist-Diction Indonesian Journal of Law and Economics Review INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) UNISKA LAW REVIEW Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Dinamika Hukum Dan Masyarakat Equalegum International Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law and Legal Reform

Emi Puasa Handayani

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska), Kediri

Author-ID : 1506968

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Emi Puasa Handayani
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Along with the development of technology with the invention of the internet, the speed information cannot be blocked. Black list that occurredin the print era no longer applied when the era of information technology. The problem is, when it appears journalists from citizens namely the ordinary citizens who write news or facts in blogs or personal website, then it is exposed to public whether there is any protection for the journalist. These are problems that were examined in the article titled Legal Protection Against Journalists Citizen-Based Information Technology. The results of this study can be concluded that now everyone can write and submit his writings to the audience with ease. Currently in Indonesia citizen journalism grown fairly well. This is evidenced by the number of blogs that exist in Indonesia and made by the people of Indonesia. The existence of the blog has signaled that citizen journalism is a phenomenon that is in demand and will continue to grow in the community. The nature of citizen journalism that allows all internet users can enter information that he had through the Internet, can cause a state of some kind of 'abuse of power' by the accessor. The absence of clear boundaries about what should and should not be put on the internet has made sites and blogs contain information that should not be. Therefore it needs to be a rule in the special form of legislation on the protection of citizen journalists. Keywords : Legal Protection, Citizen J

Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga Emi Puasa Handayani
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Jurnalisme Warga (Citizen Jurnalisme) adalah kegiatan warga biasa yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik, seperti membuat berita dan memuat dalam media baik media cetak, media elektronik seperti radio atau TV, serta media online seperti blogspot, wordpres, facebok, twiter dan lainnya. Kasus yang muncul kemudian adalah, warga yang menjalankan tugas jurnalistik tersebut, belum mendapatkan perlindungan hukum, sehingga ketika mengupload berita, jurnalis warga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum yang kedepan nanti diharapkan akan segera dibuat oleh pemerintah aturan hukum yang melindungi jurnalis warga.

Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tri Santoso; Emi Puasa Handayani
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Diperlukan kajian perbandingan (studi komparasi) antara KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindak pidana perdagangan manusia menurut kedua perspektif hukum tersebut, sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana komparasi hokum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk menganalisa komparasi hukum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis atau tipologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian legal research dengan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan.

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Yunita, Eva; Handayani, Emi Puasa; Hariyana, Trinas Dewi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2785

Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim di dalam putusan terhadap terdakwa tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hakim dalam pertimbangan dan putusannya di dalam belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhu Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menganalisa putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha yang dikenai sanksi bagi yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi adsminitratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kata Kunci : Pelaku Usaha, Pertimbangan Hakim, Standar Nasional Indonesia

Co-Authors Al-Anshori, Huzaimah Amelia Okta Ariani Anandi, Normalita Rauffadilla Ariï¬n, Zainal Artantojati, Sigit Bambang Sutrisno Bayhaqi, Naufal Ghani Binti Kholifatur Rosyidah Diana Kharisma Disna Dwi Kusuma Dova Akhbar Rahwi Gunandri Endro Purwandi Ferbriana, Maria Fernando, Zico Junius Gautam Kumar Jha Ghiffania, Giza Fatimatus Hasyim, Mochammad Wachid Huzaimah Al-Anshori Iskandar Zulkarnain KARINA PRAMESWARI Manfaluthi, Agus Mochammad Wachid Hasyim Muhammad Ayman al-Akiti Noval Ghani Baihaki Nur Chasanah Nur Chasanah Ramaida, Rizka Amalia Reymon Baja Nababan5 Rinni Puspitasari Saivol Firdaus Saivol Virdaus Sholahuddin Al-Fatih Tri Santoso Trinas Dewi Hariyana Virdaus, Saivol Virdaus, Saivol Widodo Hariawan Yunita, Eva Zainal Arifin Zainal Arifin Zainal Arifin Zainal Arifin Zainal Ariﬁn

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : DIVERSI : Jurnal Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : DIVERSI : Jurnal Hukum