Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI DESA BELANTI SIAM: PENGALAMAN KKN DI TENGAH KETERBATASAN SUMBER DAYA Assyifa, Assyifa; Ningsih, Surtiya; Lukman, Muhammad; Dewi, Ratih Puspita; Alfia, Siti; Rahmat, Sonia Arif; Muria , Muria; Syabrina, Muhammad
Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2024): Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari artikel ini ialah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Belanti Siam, Kalimantan Tengah. Mahasiswa dari IAIN Palangka Raya melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa ini. Desa Belanti Siam adalah daerah transmigrasi yang sedang berkembang, namun menghadapi banyak tantangan di bidang pendidikan. Antara lain, akses ke fasilitas pendidikan terbatas, jumlah guru kurang, dan sumber daya pendidikan masih minim. Dalam program KKN tersebut, mahasiswa menerapkan strategi-strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa ini. Mereka mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, seperti permainan edukatif dan kegiatan mewarnai. Mereka juga mengadakan sosialisasi tentang etika dan pergaulan yang sehat untuk siswa SMP dan SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKN ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan. Namun, penelitian juga menemukan bahwa masih dibutuhkan perbaikan infrastruktur pendidikan, penambahan jumlah guru, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran agar pengembangan pendidikan di desa ini bisa lebih optimal dalam jangka panjang. Kesimpulannya, meskipun program KKN sudah memberikan hasil yang baik, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan juga penting untuk memajukan pendidikan di daerah terpencil seperti Desa Belanti Siam.
PENDAMPINGAN DALAM DIVERSIFIKASI UBI JALAR UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA Kartika, Rika; Hartoko, Gatot; Ni’mah, Ratu Sifa; Assyifa, Assyifa; Safitri, Esti
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i2.1050

Abstract

This community service activity aims to provide assistance to women in the verification of sweet potatoes to improve the family economy by create new business opportunities because there is still a lack of innovation from the use of natural products by the community. There are several methods carried out in this activity, namely counseling, mentoring, and field surveys for the sale of finished products. This community service activity is important because it can provide insight to the community about diversifying natural products, can create business opportunities, and can benefit from sales, so as to improve economic welfare. In the trial sales stage, the results of diversifying purple sweet potatoes into melted sweet potato balls obtained 100% sales results according to the target
Akibat Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Poligami di Instansi Pemerintah Assyifa, Assyifa
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.329

Abstract

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai perkawinan poligami tentang syarat dan tata caranya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak melarang Apatur Sipil Negara untuk berpoligami asalkan memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami. Hasil penelitiannya adalah Poligami tidak dilarang bagi Aparatur Sipil Negara akan tetapi seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasannya, dan untuk mendapatkan ijin tersebut harus melalui tahapan-tahapan prosedur yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya adalah apabila seorang Apartur Sipil Negara yang melakukan poligami tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka berakibat mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.