Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital Nurnaningsih, Rita; Solihin, Dadin
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i4.197

Abstract

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.
Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital Rita Nurnaningsih; Dadin Solihin
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v2i4.197

Abstract

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.
Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Rita Nurnaningsih; Dadin Solihin
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28

Abstract

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisannya mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan jurnal ini, untuk menelaah tentang badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission atau disebut OSS. Yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota.
Regulatory Frameworks and Governance in Islamic Banking: A Bibliometric Review of Compliance Standards Loso Judijanto; Dadin Solihin; Pardin Lasaksi; Diah Fauziah; Rita Nurnaningsih
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 05 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i05.874

Abstract

Over the past few decades, the global discourse on environmental sustainability and climate change has catalyzed a profound transformation in economic paradigms, giving rise to the concept of the green economy. This paradigm emphasizes the integration of environmental considerations into economic activities to foster sustainable development and mitigate environmental degradation. In the context of Islamic banking, which operates under the principles of Sharia, there is a growing recognition of the importance of aligning financial practices with ethical and social values, including environmental stewardship. This bibliometric review explores the regulatory frameworks and governance structures in Islamic banking with a focus on compliance standards related to environmental sustainability. Through a systematic analysis of scholarly literature, this study aims to shed light on current trends, key areas of focus, and potential areas for improvement in ensuring environmental sustainability within Islamic banking operations.
The Effect of Using Waqf for Infrastructure and Education on Achieving Sustainable Development Goals in West Java Loso Judijanto; Rita Nurnaningsih; Rival Pahrijal
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 05 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i05.936

Abstract

This qualitative study investigates the utilization of Waqf for infrastructure and education in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in West Java, Indonesia. Through in-depth interviews with ten stakeholders, including government officials, Waqf administrators, community leaders, educators, and representatives from non-profit organizations, the study explores perceptions, challenges, opportunities, and impacts associated with Waqf-based initiatives. The findings reveal positive perceptions of Waqf as a resource for development, alongside challenges such as regulatory barriers, governance issues, and coordination gaps. Opportunities for leveraging Waqf include public-private partnerships, technology-enabled solutions, innovative financing mechanisms, community engagement, and policy reforms. Despite challenges, Waqf initiatives have contributed to infrastructure development, education provision, poverty alleviation, community empowerment, and environmental sustainability in West Java. The study underscores the need for regulatory reforms, enhanced governance structures, collaboration among stakeholders, technological innovations, and alignment with local development priorities to maximize the impact of Waqf on sustainable development goals.
Pelatihan Pembukuan dan Pencatatan Secara Akutansi Kepada UMKM Bagus Hari Sugiharto; Nurnaningsih, Rita; Surya, Rahadiyan
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 02 (2024): SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mendapat sambutan positif di era digitalisasi, namun pandemi Covid-19 membawa tantangan baru bagi sektor ini, terutama di desa Jawa Tengah. Meskipun demikian, UMKM seperti Rumah Tempe menunjukkan potensi dalam industri kreatif, terutama dalam penerapan teknologi untuk pembukuan. Pelatihan oleh Tim Pengabdi membantu pemilik UMKM memahami pentingnya pencatatan keuangan yang terorganisir. Penggunaan aplikasi, mempermudah pembukuan yang sederhana dan akurat. Diharapkan langkah-langkah ini akan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi yang ada, serta memberikan landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM ke depannya. Upaya kolaboratif antara pemilik UMKM dan pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdi diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
The Effectiveness of Risk Based Audit in Financial Institutions Nurnaningsih, Rita; Siahay, Adolf Z.D.; Safari, M. Dedy Eko Trisyono; Sofana, Ana Ima; Jauhari, Burhanuddin
Journal Markcount Finance Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/jmf.v2i2.1478

Abstract

For centuries, conventional financial institutions such as banks and cooperatives have played an important role in the economy. However, advances in technology and digitalization have significantly changed the world's financial landscape. Financial Technology (Fintech) has emerged as a disruptive force offering innovative financial solutions, such as automated investment management, peer-to-peer lending, and digital payments. This research aims to discover and analyze the impact of Fintech on conventional financial management. Specifically, this research aims to assess the impact of Fintech on the efficiency and effectiveness of conventional financial services, assess changes in user behavior in managing their finances due to the convenience offered by Fintech, and discover the challenges and opportunities faced by financial institutions. Mixed methods is an approach that combines quantitative and qualitative approaches in this research. Quantitative data is collected through surveys of financial services users to measure their opinions about Fintech services and their impact on personal financial management. The results of this research show that Fintech has changed conventional financial management. From a user perspective, Fintech has increased the ease and efficiency of accessing and managing financial services, and many users say they are more likely to use Fintech apps and platforms for everyday transactions, managing savings and investments. From the side of conventional financial institutions, this research found that Fintech has increased the amount of money they invest. This study found that Fintech is changing conventional financial management in terms of service efficiency and user behavior. While Fintechs offer more convenience and efficiency, they also force traditional financial institutions to adapt and innovate with new technologies.
COMPREHENSIVE STUDY OF GREEN SUKUK FUNCTION IN CREATING GOLDEN INDONESIA 2045 Sarkowi, Sarkowi; Laksono, Muflih Adi; Asbullah, M.; Hartika, Ika; Nurnaningsih, Rita
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.16298

Abstract

ABSTRACT This study is a qualitative study with a descriptive approach. The data used in the article used is secondary data that researchers obtain from various credible sources. The sources that researchers mean are sources that are commonly used in every study, namely scientific articles, scientific magazines, books, and various other sources. The data is obtained through the stages of data collection, data reduction, data selection, and drawing conclusions. The rsult in this article show that Green Sukuk and Indonesia Emas have the same straight line to support each other to achieve existing goals. From the four points presented in the previous paragraph, there is a point of superior civilized human resources. One of the characteristics of superior civilization is that people invest more often with sukuk instruments than spending on unproductive consumption. Thus, it can be concluded that Green Sukuk can contribute to creating Indonesia Emas 2045. Keywords: Green Sukuk, Golden Indonesia, 2045
Bibliometric Analysis of Halal Industry Research in the Global Market Judijanto, Loso; Solihin, Dadin; Nurnaningsih, Rita; Yusniar, Yusniar; Gastriani, Ovi Prina
West Science Islamic Studies Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Islamic Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsiss.v3i01.1617

Abstract

The halal industry has become a vital component of the global market, driving significant interest among researchers and practitioners. This study conducts a bibliometric analysis of halal industry research using data from the Scopus database and VOSviewer software. Key findings reveal the centrality of themes such as halal certification, logistics, and supply chain management, highlighting their importance in operational and consumer trust frameworks. The analysis identifies Malaysia and Indonesia as leading contributors to halal research, with strong international collaborations. Emerging trends, including blockchain, sustainability, and halal tourism, signify the evolving focus of the halal industry toward technological integration and ethical practices. The study also highlights knowledge gaps, such as the underrepresentation of non-food sectors and limited exploration of regional dynamics outside Southeast Asia. By addressing these gaps, this study provides a foundation for advancing halal industry research and fostering global collaboration.
The Effectiveness of the Financial Accounting System in Assessing Regional Economic Health Nurnaningsih, Rita
Nomico Vol. 2 No. 5 (2025): Nomico - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/fey4jb20

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of regional financial accounting systems in assessing and supporting the economic health of local governments. Using a quantitative approach with survey data collected from selected regional finance departments, the research investigates the relationship between accounting system effectiveness and key fiscal indicators, including local revenue performance, expenditure efficiency, and fiscal dependency. The findings reveal that regions with well-functioning, integrated accounting systems tend to demonstrate stronger fiscal performance and better financial planning. Additionally, the study highlights the strategic role of accounting information in supporting evidence-based policymaking and improving transparency and accountability. However, disparities in implementation, especially between urban and rural regions, remain a significant challenge due to gaps in technology infrastructure and human resources. The study concludes by emphasizing the need for institutional reform, leadership engagement, and capacity building to enhance the overall utility of financial accounting systems as a tool for sustainable regional development.