Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.315
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) Syntax Idea JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan International Journal of Business, Law, and Education Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik Mauriduna : Journal of Islamic studies Jurnal Riset Ekonomi Syariah Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Sharia Oikonomia Law Journal Juni-Jurnal Pelita Nusa West Science Social and Humanities Studies El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam West Science Islamic Studies Journal of International Multidisciplinary Research Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies Ecobankers : Journal of Economy and Banking Jurnal Istimā, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Solihin, Dadin
Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital Nurnaningsih, Rita; Solihin, Dadin
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i4.197

Abstract

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.
Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital Rita Nurnaningsih; Dadin Solihin
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v2i4.197

Abstract

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.
Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Amung Ma’mur; Dadin Solihin
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.352 KB) | DOI: 10.30999/mjn.v11i2.1928

Abstract

Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Rita Nurnaningsih; Dadin Solihin
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28

Abstract

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisannya mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan jurnal ini, untuk menelaah tentang badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission atau disebut OSS. Yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota.
IMPLIKASI RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR ROKOK Erly Sherlita; Dadin Solihin; Marwan Fauzi
Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 3, No 2 (2022): KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jim.v3i2.23273

Abstract

This study was conducted to test the effect of Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), and Earning per Share (EPS) on stock prices in cigarette sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2021 period. This research was motivated by several increases in ROA, ROE, and EPS, but was not followed by rising stock prices, as well as research gaps. This research method is in the form of a quantitative method. The research population is cigarette sub-sector manufacturing companies listed on the IDX for the 2015-2021 period totaling 31 company financial statements. This study used the Ordinary Least Square (OLS) analysis method. As a result, ROA, ROE, and EPS simultaneously have a positive and significant effect on the stock price, while partially ROA, and ROE, also do not affect the stock price. In contrast to EPS, it has a positive and significant effect on stock prices. This condition became a novelty for the author to put forward, even though advertisements for the dangers of cigarettes were published in almost every media.
The Influence of Consumer Knowledge on Decisions to Become Murābahah Financing Customers at K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung Dadin Solihin; Agung Wildan Azizi; Senki Nurachmadi; Saepul Ma’mun
Mauriduna: Journal of Islamic Studies Vol 4 No 1 (2023): Mauriduna: Journal of Islamic Studies, May 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/mauriduna.v4i1.720

Abstract

Penelitian ini focus pada pengetahuan konsumen sejauhna implikasinya terhadap ragam keputusan nasabah terhadap pembiayaan murābahah di K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi Pustaka dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian berbasis data yang dikumpulkan secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari objek yang diteliti. Penentuan ini dirancang untuk menentukan besarnya implikasi variabel X independen (pengetahuan konsumen) dan variabel Y dependen (keputusan nasabah). Hasil penelitian, menunjukan bahwa kecenderungan rata-rata skor total pengetahuan konsumen sebesar 78,43% kategori dan kecenderungan memutuskan menjadi nasabah pembiayaan murābahah yaitu 70,25%, keduanya kategori kuat dari skor ideal, berarti skor total pengetahuan konsumen termasuk dalam kategori kuat atau baik dipandang dari kriteria ideal. This research focuses on consumer knowledge as far as the implications for various customer decisions on murābahah financing at K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung. Data collection techniques use questionnaires and literature studies with quantitative descriptive methods, which is a form of data-based research that is systematically collected on facts and the nature of the object being studied. This determination is designed to determine the magnitude of the implications of independent X variables (consumer knowledge) and dependent Y variables (customer decisions). The results showed that the average trend of total consumer knowledge score of 78.43% category and the tendency to decide to become a murābahah financing customer is 70.25%, both Strong categories of ideal scores, meaning that the total score of consumer knowledge falls into the category of strong or well viewed from ideal criteria.
BENTUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Solihin, Dadin; Suarsa, Abin

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.977 KB) | DOI: 10.31955/mea.v3i1.94

Abstract

Financing with Islamic banks or Islamic Financial Institutions (LKS) for business partners, is one of the financing supports for goods, services, and business, including home ownership, production machinery, assets, or other productive inventories. This study analyzes the concept of the implementation of mushārakah mutanāqishah (MMQ) financing and the (term) mode of mushārakah mutanāqishah financing in LKS. The purpose of the study, essentially looking for scientific relevance of the three problems that are the object of study, both from the implementative dimension, as well as normative. Mushārakah mutanāqishah is a hybrid contract between the mushārakah and ijārah contracts. This term is also implementatively less popular. The study was conducted in a descriptive qualitative manner on MMQ financing products in LKS, then analyzed in a normative juridical manner based on DSN-MUI Fatwa and applicable regulations in Indonesia. Data is sourced from various literature, regulations, interviews, and other data relevant with the research material. Reviewing concept of the implementing mushārakah mutanāqishah financing in LKS, this has only been applied in a number of products, such as applied for home ownership financing (PPR iB products), indent home ownership financing (PPR-Indent iB products), used for business cooperation in goods physical (inventory), such as for financing machinery, manufacturing equipment, vehicles, as well as other physical objects that are productive and profit oriented, but also developed for the financing of commercial business activities carried out various forms of business in accordance with the sharia principles including principles of buying and selling, profit sharing and leasing. Whereas regarding term of mushārakah mutanāqishah financing, stakeholders can use one the eight forms of mushārakah mutanāqishah financing as needed by taking into account dimensions shirkah capital (portion) of the bank, customer capital, profit sharing method, return method bank portion funds, gradual promise transfer of portions, term of financing period, and type allocation of financing.
Regulatory Frameworks and Governance in Islamic Banking: A Bibliometric Review of Compliance Standards Loso Judijanto; Dadin Solihin; Pardin Lasaksi; Diah Fauziah; Rita Nurnaningsih
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 05 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i05.874

Abstract

Over the past few decades, the global discourse on environmental sustainability and climate change has catalyzed a profound transformation in economic paradigms, giving rise to the concept of the green economy. This paradigm emphasizes the integration of environmental considerations into economic activities to foster sustainable development and mitigate environmental degradation. In the context of Islamic banking, which operates under the principles of Sharia, there is a growing recognition of the importance of aligning financial practices with ethical and social values, including environmental stewardship. This bibliometric review explores the regulatory frameworks and governance structures in Islamic banking with a focus on compliance standards related to environmental sustainability. Through a systematic analysis of scholarly literature, this study aims to shed light on current trends, key areas of focus, and potential areas for improvement in ensuring environmental sustainability within Islamic banking operations.
MENAKAR PENGARUH PERSONAL SELLING TERHADAP EVALUASI ALTERNATIF KONSUMEN DALAM PEMBELIAN RUMAH SECARA SYARIAH (Riset Di Perumahan Firdaus Garden Paku Haji Kabupaten Bandung Barat) Ma’mun, Saepul; Solihin, Dadin; Nur Damayanti, Santi
Jurnal Pelita Nusa Vol 1 No 1 (2021): Juni-Jurnal Pelita Nusa
Publisher : Pelita Nusa Jurnal, published by the Institute for Research and Community Service (LP2M) of the Pelita Nusa Islamic Religious College West Bandung (STAI PENUS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61612/jpn.v1i1.4

Abstract

Evaluation alternative of the consumer is an activity of selecting two or more product choices with the same type, which requires consumers to consider a product to be purchased before making a decision. Evaluating all product alternatives, consumers will use the information from personal selling. This  study aims to determine and analyze the magnitude of the influence of personal selling on the evaluation alternatives of the consumer in buying a house using KPR Syariah at PT. Arkon Multikarya Perdana (Firdaus Garden Pakuhaji in West Bandung Regency). This research is motivated by the problemof the decline in home sales due to weak personal selling strategies carried out by the company due to the presence of covid-19 so that it works with the Work From Home (WFH) system and limits face-to-face sales interactions. The research method used is a combination method or mixed methods with sequential explanatory models. The results of the final conditions of quantitative, the personal selling value are 84.7% and the alternative evaluation value is 84.3% of the ideal condition and qualitatively personal selling and alternative evaluation at PT. Arkon Muktikarya Perdana is good. The results of the research the effect of personal selling on the evaluation alternatives of consumer, with quantitative data the correlation value in the regression results of the number R = 0.599 means that the correlation between variables X and Y is 0.599. R Square is 0.359 or 35.9%, meaning that the percentage contribution of X's influence on Y is 35.9%, while the remaining 64.1% is influenced by other variables outside of this model. The results of the hypothesis t-test, the comparison is t count (6.396) ≥ t table (1.663) and the results of the F test show that F count (5.069) ≥ F table 2.326. This shows that Ha is accepted and Ho is rejected or it can be said that X has a contribution to Y. While the results of qualitative data, personal selling has a role as a bridge for consumers to get clear and detailed information to help consumers evaluate a product with the factors: a) approach; b) presentation; c) overcoming objections; d) close the sale. These factors correlate with the factors that influence the alternative evaluation variable of consumers with the indicators are a) quality of marketing; b) price; c) location; d) promotion. The cumulative results of quantitative data on personal selling variables obtained r count 0.6708 ≥ r table 0.213 and alternative consumer evaluation variables obtained r count 0.6572 ≥ r table 0.213, this shows that the correlation X to Y is included in the strong category. So it can be said that the greater the role of personal selling, the greater will be the evaluation of alternatives made by consumers in buying home products on a Sharia KPR basis. In addition, other variables influence the evaluation alternatives of consumer that are not examined in this study such as consumer finance, trust in property developers, specifications of materials used, house design and facilities provided. So the results of this study can be concluded that there are qualitative data that broadens and deepens quantitative data. Keywords: Personal Selling, Evaluation Alternatives of Consumer.
TAFSIR NORMATIF TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH Solihin, Dadin
Jurnal Pelita Nusa Vol 1 No 1 (2021): Juni-Jurnal Pelita Nusa
Publisher : Pelita Nusa Jurnal, published by the Institute for Research and Community Service (LP2M) of the Pelita Nusa Islamic Religious College West Bandung (STAI PENUS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61612/jpn.v1i1.5

Abstract

The development of sharia law and economy is in line with Indonesia's national development goal of achieving the creation of a just and prosperous society based on economic democracy. Then developed an economic system based on the value of justice, togetherness, equality, and benefits by sharia principles. The politics of national law, placing a strong side on the legislation of Islamic law, both on the institutional aspect, and the substance of its arrangements. This makes it clear that the existence ofMuslims as the majority of Indonesians is given good legal protection by the state, especially in conducting sharia financial transactions. This is seen, substantially the existence of Islamic law, especially the muamalah law has been made part of the national positive law in Indonesia. Legal research methodology with a descriptive method that is a method that describes a data condition as it is, where there is no intervention of the author in the form of reduction or addition of data, but no interpretation, with the method of approach normatively that is the approach of literacy studies accompanied by the study of legislation related to financing agreements in LKS, by using and paying attention to empirical data as a supporting factorthat is presented in a normative juridical manner. Keywords: Politics, Law, Sharia Economy.
Co-Authors , Maryati Abin Suarsa Aditya M.R. Aep Saefuddin Agung Wildan Azizi Akbar, Tubagus Al Hakim, Sofyan Alifa Haryanto, Rana Amung Ma’mur Apriani, Triana Ariyanto Arobiansyah, Novaldi Asri Sundari Astuti, Pujiawati Athoillah, M. Anton Aulia, Retania Badriya Hisniati, Sally Bainon, Masalan Bunyamin, Bubun Burhanudin, Ujang Cahyati, Lisna Darmawati Darmawati Diah Fauziah Diana Farid Dwi Puji L, Novita Dwi Utari, Destriana Dwi Yulianto, Marsel Elmania Rahayu, Elmania Elsa Novita Wardani, Elsa Ema Sulastri Erly Sherlita Farah, Rinah Farid, Diana Fauzia, Dara Fauziah, Diah Gastriani, Ovi Prina Hendri Khuan Herlan Sudrajat, Uep Hidayatul Ummah, Nida I. Tunggara, Imam Idris, Haziq Idzam Fautanu Imaroh Nusaibah, Siti Ummu Irfan Saefuloh Jamaliah, Jurri Judijanto, Loso Kamaludin Yusup , Deni Kamaludin Yusup, Deni Khosyi’ah, Siah Lasaksi, Pardin Lestari, Linda Loso Judijanto Lutfiyatussani Al Rajab, Maula Azkia Mamun, Saepul Marwan Fauzi Maryati Ma’mun, Saepul Meyer Tendean Muhammad Hasanuddin, Muhammad Nema Widiantini Nirmalawati, Syifa Nur Damayanti, Santi Nurnaningsih, Rita Nursafitri, Gita Nurul Huda Nuryakin, Rahmat Aji Oktavia, Herani Pardin Lasaksi Purnama, Irman Rahmadini, Salsa Rahmawati, Ifa Rahmawati, Nuraida Ridwan, Ahmad Hasan Rusman Hadi, Rusman Saepul Ma’mun Saepul Ma’mun Sapitri, Neng Senki Nurachmadi Setiadi Setiadi Setiadi Setiadi, Kusmara Setiawati Setyowardani, Venny Sintia Sari, Anggun Siti Hasanah Sri Astuti, Vina Sumarno, Ardawi Teguh Hariyanto, Teguh Tunggara, Imam Venny Setyowardani Widiantini, Nema Yadi Janwari Yusniar, Yusniar `Agustina Rahayu, Resti