Garuda - Garba Rujukan Digital

Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital Nurnaningsih, Rita; Solihin, Dadin
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i4.197

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.

Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital Rita Nurnaningsih; Dadin Solihin
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v2i4.197

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.

Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Amung Ma’mur; Dadin Solihin
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Rita Nurnaningsih; Dadin Solihin
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisannya mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan jurnal ini, untuk menelaah tentang badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission atau disebut OSS. Yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota.

Manajemen Mutu di Koperasi Wanita Bunga Tanjung Saepul Ma’mun; Kusmara Setiadi; Dadin Solihin; Uep Herlan Sudrajat
Jurnal Etnik: Ekonomi-Teknik Vol 1 No 12 (2022): ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik
Publisher : Rifa'Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/etnik.v1i12.137

Cooperative quality management has the task of raising, collecting, coordinating, and developing its potential so that it becomes a power to improve the standard of living of its members. The problems studied are regarding the management system of the Tanjung Flower Women's Cooperative that is run, the implementation of management, and the impact of management on improving performance. The purpose describes analyzing the management of the Tanjung Flower Women's Cooperative. This research is descriptive qualitative with data mining techniques carried out with an observation approach, interviews, and reference studies based on data analysis, display, and verification. The results showed that the management system of the Putri Bunga Tanjung Women's Cooperative was not optimal, the indications from implementing policies were still situational, performance management still had weaknesses regarding job descriptions, documentation of activities that had not been systematic based on SOM, and SOP, as well as securing documents. The implementation dimension has not been run by the management function, especially as stated in the vision, mission, and objectives. Organizing, generally, has gone well according to AD-ART. But management control and evaluation have not been carried out optimally. The indicators can be seen from the performance of working capital management, management functions, and management involvement with stakeholders.

IMPLIKASI RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR ROKOK Erly Sherlita; Dadin Solihin; Marwan Fauzi
Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 3, No 2 (2022): KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jim.v3i2.23273

This study was conducted to test the effect of Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), and Earning per Share (EPS) on stock prices in cigarette sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2021 period. This research was motivated by several increases in ROA, ROE, and EPS, but was not followed by rising stock prices, as well as research gaps. This research method is in the form of a quantitative method. The research population is cigarette sub-sector manufacturing companies listed on the IDX for the 2015-2021 period totaling 31 company financial statements. This study used the Ordinary Least Square (OLS) analysis method. As a result, ROA, ROE, and EPS simultaneously have a positive and significant effect on the stock price, while partially ROA, and ROE, also do not affect the stock price. In contrast to EPS, it has a positive and significant effect on stock prices. This condition became a novelty for the author to put forward, even though advertisements for the dangers of cigarettes were published in almost every media.

The Influence of Consumer Knowledge on Decisions to Become Murābahah Financing Customers at K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung Dadin Solihin; Agung Wildan Azizi; Senki Nurachmadi; Saepul Ma’mun
Mauriduna: Journal of Islamic Studies Vol 4 No 1 (2023): Mauriduna: Journal of Islamic Studies, May 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/mauriduna.v4i1.720

Penelitian ini focus pada pengetahuan konsumen sejauhna implikasinya terhadap ragam keputusan nasabah terhadap pembiayaan murābahah di K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi Pustaka dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian berbasis data yang dikumpulkan secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari objek yang diteliti. Penentuan ini dirancang untuk menentukan besarnya implikasi variabel X independen (pengetahuan konsumen) dan variabel Y dependen (keputusan nasabah). Hasil penelitian, menunjukan bahwa kecenderungan rata-rata skor total pengetahuan konsumen sebesar 78,43% kategori dan kecenderungan memutuskan menjadi nasabah pembiayaan murābahah yaitu 70,25%, keduanya kategori kuat dari skor ideal, berarti skor total pengetahuan konsumen termasuk dalam kategori kuat atau baik dipandang dari kriteria ideal. This research focuses on consumer knowledge as far as the implications for various customer decisions on murābahah financing at K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung. Data collection techniques use questionnaires and literature studies with quantitative descriptive methods, which is a form of data-based research that is systematically collected on facts and the nature of the object being studied. This determination is designed to determine the magnitude of the implications of independent X variables (consumer knowledge) and dependent Y variables (customer decisions). The results showed that the average trend of total consumer knowledge score of 78.43% category and the tendency to decide to become a murābahah financing customer is 70.25%, both Strong categories of ideal scores, meaning that the total score of consumer knowledge falls into the category of strong or well viewed from ideal criteria.

The Implementation of Financial Accounting Standards (PSAK) 109, Accounting Information Systems, Internal Control, and Employee Performance on the Quality of Financial Reports at BAZNAS Garut District Ujang Burhanudin; Diana Farid; Dadin Solihin
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 8 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i8.4248

The problem raised in this study, namely regarding the quality of the financial statements of BAZNAS Garut Regency during the five years from 2016 to 2021, related to it has not fully met qualitative characteristics, such as relevant, reliable, easy to understand, and compatible. This causes the assessment of reasonable opinions without exception to be inconsistent, which the authors consider to be an important new aspect of research. This study aims to analyze the influence of the implementation of PSAK 109 (X1), accounting information system (X2), internal control (X3), and employee performance (X4) on the quality of financial statements (Y), both partially and simultaneously. The results of the study show that each variable, namely the implementation of PSAK 109 (X1), accounting information system (X2), internal control (X3), and employee performance (X4), partially has a significant influence on the quality of financial statements. Simultaneously, these variables had a significant influence of 93.9% on the quality of financial statements, while 6.1% were influenced by other factors that were not tested in this study.

BENTUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Solihin, Dadin; Suarsa, Abin

Publisher :

Financing with Islamic banks or Islamic Financial Institutions (LKS) for business partners, is one of the financing supports for goods, services, and business, including home ownership, production machinery, assets, or other productive inventories. This study analyzes the concept of the implementation of mushārakah mutanāqishah (MMQ) financing and the (term) mode of mushārakah mutanāqishah financing in LKS. The purpose of the study, essentially looking for scientific relevance of the three problems that are the object of study, both from the implementative dimension, as well as normative. Mushārakah mutanāqishah is a hybrid contract between the mushārakah and ijārah contracts. This term is also implementatively less popular. The study was conducted in a descriptive qualitative manner on MMQ financing products in LKS, then analyzed in a normative juridical manner based on DSN-MUI Fatwa and applicable regulations in Indonesia. Data is sourced from various literature, regulations, interviews, and other data relevant with the research material. Reviewing concept of the implementing mushārakah mutanāqishah financing in LKS, this has only been applied in a number of products, such as applied for home ownership financing (PPR iB products), indent home ownership financing (PPR-Indent iB products), used for business cooperation in goods physical (inventory), such as for financing machinery, manufacturing equipment, vehicles, as well as other physical objects that are productive and profit oriented, but also developed for the financing of commercial business activities carried out various forms of business in accordance with the sharia principles including principles of buying and selling, profit sharing and leasing. Whereas regarding term of mushārakah mutanāqishah financing, stakeholders can use one the eight forms of mushārakah mutanāqishah financing as needed by taking into account dimensions shirkah capital (portion) of the bank, customer capital, profit sharing method, return method bank portion funds, gradual promise transfer of portions, term of financing period, and type allocation of financing.

Regulatory Frameworks and Governance in Islamic Banking: A Bibliometric Review of Compliance Standards Loso Judijanto; Dadin Solihin; Pardin Lasaksi; Diah Fauziah; Rita Nurnaningsih
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 05 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i05.874

Over the past few decades, the global discourse on environmental sustainability and climate change has catalyzed a profound transformation in economic paradigms, giving rise to the concept of the green economy. This paradigm emphasizes the integration of environmental considerations into economic activities to foster sustainable development and mitigate environmental degradation. In the context of Islamic banking, which operates under the principles of Sharia, there is a growing recognition of the importance of aligning financial practices with ethical and social values, including environmental stewardship. This bibliometric review explores the regulatory frameworks and governance structures in Islamic banking with a focus on compliance standards related to environmental sustainability. Through a systematic analysis of scholarly literature, this study aims to shed light on current trends, key areas of focus, and potential areas for improvement in ensuring environmental sustainability within Islamic banking operations.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search