Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Manajemen Komunikasi Indonesia Berdaya Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Journal of Social Science Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris)
Aranggraeni, Renda
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOBA YANG MELIBATKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Machbuby, Achmad Eric; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.858

Abstract

The high number of narcotics crimes involving minors has created a dilemma between law enforcement and child protection. The problem addressed in this study is how diversion is applied in the settlement of child drug cases and the challenges faced in its implementation. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results show that although the RJ approach has been accommodated in the juvenile justice system in Indonesia through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its implementation in drug cases still faces many obstacles. These obstacles include a lack of understanding of RJ principles among law enforcement officials, resistance from the community, and the absence of clear technical guidelines on the application of RJ to narcotics cases. In addition, the repressive nature of narcotics laws poses a normative obstacle to harmonizing the approaches of criminal punishment and restorative justice. This study recommends the synchronization of regulations and the improvement of legal resources so that the implementation of RJ for children involved in drug cases can be carried out optimally
Managing empathic political communication: Digital identity of Indonesian women legislators on Instagram Syam Maella, Nur'annafi Farni; Setia Wardhani, Widya Desary; Pramudiana, Ika Devi; Aranggraeni, Renda; Sjuchro, Dian Wardiana
Manajemen Komunikasi Vol 10, No 2 (2026): Accredited by Republic Indonesia Ministry of Research, Technology, and Higher E
Publisher : Faculty of Communication Sciences Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmk.v10i2.69969

Abstract

Background: In the ever changing world of digital politics, women in politics often have to cope with the double challenge of preserving their institutional authority while also meeting gendered expectations of being relevant. Empathy is frequently seen as an inherent personality trait; nonetheless, its use as a strategic tool in digital political strategy remains inadequately explored, particularly within the framework of the Indonesian legislature. Purpose: This study aims to investigate how empathic political communication is strategically managed and configured as a form of symbolic capital by female members of the Indonesian House of Representatives on social media. Methods: Employing qualitative multimodal content analysis, this study examines the textual, visual, and interactional elements of posts published between July and October 2025. Results: The findings show the empathy functions not only as an emotional expression but also as a strategic communication resource. This in configured through four main patterns: building moral legitimacy, gender-based political branding, crisis responsive communication, and grassroot relation engagement. These patterns produce political identities such as moral advocates, caring mothers leaders, institutional guardians, and grassroots allies. Thus, empathy operates as a symbolic political capital used to strengthen legitimacy, maintain public trust, and negotiate gender expectations in digital politics. Conclusion: The study concludes that empathetic social media communication is a political strategy deliberately cultivated by female legislators to navigate authority, legitimacy, and gender-specific public expectations, rather than being merely spontaneous emotional expressions. In the Indonesian legislature, empathy is an important symbolic instrument for building a genuine digital political identity while maintaining in touch with the people. Implications: This research contributes to the literature by conceptualizing empathy as a communication management resource rather than a purely emotional trait.
Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1172/Pid.Sus/2024/Pn.Sby) Mustofa, Achmad Al Arifil; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil serta ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada ketepatan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Analisis ini menjadi penting mengingat tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak, merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia dan masa depan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam putusan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis secara tepat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 296 KUHP. Ratio decidendi hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik perdagangan orang terhadap anak, pertimbangan perlindungan terhadap korban, serta aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun demikian, dari perspektif akademik, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal undang-undang, sehingga masih terbuka ruang evaluasi dalam aspek pemidanaan guna memperkuat efek jera dan optimalisasi perlindungan anak sebagai korban.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku dan Kewenangan Kepolisian dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pasca, Aprillia Wihelda; Prawesthi, Wahyu; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kewenangan kepolisian dalam memberikan pertanggungjawaban hukum tersebut kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas mencakup dua aspek utama, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Dalam aspek pidana, pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam aspek perdata, pelaku atau pemilik kendaraan wajib memberikan ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 234 dan Pasal 236. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban baik secara fisik, finansial, maupun psikologis. Selain itu, kewenangan kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban hukum tersebut. Kepolisian berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, serta penyidikan guna menentukan penyebab kecelakaan dan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyidikan ini juga menjadi dasar bagi korban untuk memperoleh santunan dan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterlambatan administrasi dan kurang optimalnya pemenuhan hak korban, sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas  
Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ferdyansyah, Muhammad Rico; Prawesthi, Wahyu; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan kewenangan serta batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa, dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaannya yang melampaui kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa telah diatur secara komprehensif dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, hingga KUHAP. Kerangka hukum ini mengadopsi prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan continuum of force. Kedua, sistem pertanggungjawaban hukum bersifat multidimensi, mencakup pertanggungjawaban pidana (KUHP), perdata (KUHPerdata), administratif (UU No. 30 Tahun 2014), disiplin (Kode Etik Polri), dan HAM (Komnas HAM). Ketiga, ditemukan kesenjangan signifikan antara norma (law in books) dan implementasi di lapangan (law in action), yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum acara pidana di tingkat garda terdepan, penyalahgunaan diskresi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: Pertama, Polri perlu merevolusi sistem pelatihan hukum dan prosedur bagi anggota Satuan Samapta secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat akuntabilitas melalui adopsi teknologi (seperti body-worn camera) dan reformasi sistem pengawasan internal yang transparan. Ketiga, membangun kemitraan pengawasan dengan lembaga eksternal dan masyarakat sipil. Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan imparsial terhadap setiap pelanggaran prosedur penggunaan kekuatan.
Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri Pengamanan Masyarakat Mojokerto Amarullah, Alfansyuri; Subekti, Subekti; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7399

Abstract

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Salah satu fungsi kepolisian yang berperan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fungsi Samapta, khususnya dalam kegiatan pengamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta POLRI pada kegiatan pengamanan masyarakat di POLRES Kota Mojokerto serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi di lingkungan POLRES Kota Mojokerto. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Samapta dalam perspektif HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Samapta dalam pengamanan masyarakat telah mengacu pada prinsip HAM seperti legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman anggota, dinamika kondisi lapangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana.
The Complexity and Consequences of The Policy Implementation Omnibus Law Creation on Welfare of Contract Workers In Indonesia Borman, M Syahrul; Marwiyah, Siti; Cornelis, Vieta Imelda; Vansya, Muhammad Ahnaf Maulana; Ramdan, Muhammad; Aranggraeni, Renda; Makhtar, Maheran
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.68608

Abstract

The Omnibus Law on Job Creation is a significant piece of regulatory reform introduced by the Indonesian government to boost investment competitiveness and stimulate economic growth by streamlining cross-sector regulations, including labour law. However, the reform has sparked debate about whether workers, particularly contract workers who are vulnerable in the labour market, are adequately protected by the law. This research aims to analyse the complexities surrounding the implementation of the Omnibus Law on Job Creation and its implications for the welfare and legal protection of contract workers in Indonesia. This research employs a qualitative legal approach, using document analysis and network content analysis of industrial relations dispute decisions issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia between 2020 and 2024. NVivo 12 Plus was used to support systematic coding and visualisation. The results indicate that, while regulatory changes under the Omnibus Law increase labour market flexibility, they also create legal uncertainty for contract workers, affecting income stability, employment security and access to labour rights. It is concluded that the policy creates an imbalance between investment-oriented objectives and the constitutional mandate to protect workers' welfare. Therefore, a regulatory review and a more inclusive policy formulation process are necessary to ensure fair and sustainable labour protection.
Co-Authors Aimim-Tham, Sukanya Amarullah, Alfansyuri Aminah Aminah Arkha Rosyaria Badrus Arkisman, Arkisman Bachrul Amiq Borman, M Syahrul Borman, M. Syahrul Cornelis, Vieta Imelda Dian Wardiana Sjuchro Fadilah, Andi Fathir, Muhammad Aqil Fausta, Moza Ferdyansyah, Muhammad Rico Fitria, Yati Hartoyo Hartoyo Ibrahim, Muhammad Habil Alif Ilmi, Moch Bakhrul Linta Alfatih, Hafifah Laila Machbuby, Achmad Eric Makhtar, Maheran Mayanti, Alamanda Nur MOH. TAUFIK Muhammad, Ridwan Maulana Mustofa, Achmad Al Arifil Nasichin, Moh Ningsih, Dwi Wachidiyah Paramitha, Vallencia Nandya Pasca, Aprillia Wihelda Pramudiana, Ika Devi PUDJI ASTUTI Putri, Sri Reski Ramdan, Muhammad Setia Wardhani, Widya Desary Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Subekti Subekti Syam Maella, Nur'annafi Farni Taufik, Moh Ummah, Kholifatul Vansya, Muhammad Ahnaf Maulana Wahyu Prawesthi, Wahyu Wijaya , Alex Sandi