Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Asliani, Asliani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Asliani, Asliani; Syuhada Lubis, Mhd Teguh
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 2 (2021): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v3i2.8288

Abstract

Perhatian khusu yang di berikan oleh kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan yang dapat dilakukan agar kedepannya dengan pengoptimalan Organisasi tersebut dapat meminimalisir peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga
LEGAL PROTECTION OF WIVES VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE PERSPECTIVE OF MAQOSYD SYARIAH Asliani, Asliani; Nurhilmiyah, Nurhilmiyah
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection of wives and children in the household is very important both physically and psychologically. This domestic violence often occurs even the most dominant trigger for the collapse of household mahligai is violence experienced by wives and even children including victims. The most important issue to be discussed in this study is how the forms of legal protection for wives and children victims of psychological violence in the perspective of maqasid al-sharia. The method used in this research is with a normative juridical approach, namely by conducting research based on books of jurisprudence, legal / reference materials by examining theories and concepts of statutory materials related to this research. To process and analyze data obtained from library materials, descriptive-analytical analysis techniques are used. This analysis technique gives an idea of the logical flow of data analysis. As a result of the study revealed that the forms of protection for wives' and children victims of psychological violence in the household are protection of the provision of mental birth, protection of the fulfillment of their rights in the form of good treatment and the right to obtain useful knowledge. In addition, protection against physical, psychic, and sexual violence. In the view of maqasid al-Shari'ah, the form of protection for the wife is categorized as the maintenance of reason, soul and offspring as a manifestation of al-maqasid al-Shari'ah at the level of dharuriya.
PENELANTARAN ORANG SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 Asliani, Asliani
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan hanya kekerasan secara fisik saja akan tetapi juga berkaitan dengan kekerasan psikis (kejiwaan), yaitu berupa tekanan bathin yang dilakukan    oleh salah satu pasangan kepada yang lainnya. Salah satu bentuk kekerasan psikis (kejiwaan) itu adalah seperti penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Kalau kekerasan   secara fisik seperti penganiayaan  mudah untuk dikenali dan dapat secara transparan dibuktikan. Akan tetapi kalau penelantaran rumah tangga dapat juga dibuktikan dengan cara yaitu suami sebagai kepala keluarga membiarkan kehidupan istri dan anak-anaknya terancam sehingga masa depannya menjadi tidak pasti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kategori hukum untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai penelantaran dalam lingkup rumah tangga, serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku penelantaran terhadap orang dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang kategori penelantaran dalam lingkup keluarga yaitu mengabaikan dan menelantarkan pihak lain yang merupakan tanggungjawabnya  dalam keluarga. Pertanggungjawaban penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 49 huruf (a) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum Riza, Faisal; Ramlan, Ramlan; Armaini, Sri; Rahmi, Atikah; Syahbana, Tengku Erwin; Nasution, Khairil Azmi; Harisman, Harisman; Asliani, Asliani; Erlindawaty, Erlindawaty; Zambak, Muhammad Fitra; Hardiyanto, Sigit
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 2 (2024): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v6i2.21029

Abstract

Program pengabdian masyarakat desa binaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum di lakukan di Balai Desa Jaring Halus Kecamatan secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini melibatkan masyarakat nelayan dan pelaku usaha sebagai peserta dan para dosen Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Teknik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pemateri. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif dan pendampingan konsultasi masyarakat terkait persoalan hukum, teknik dan sosial. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persoalan hukum usaha perikanan, pendaftaran merek, label halal, isbad nikah dan bidang teknologi perikanan. Masyarakat terdampingi dengan adanya kegiatan pengabdian ini.
Legal Analysis of Laundering in Article 137 Letter a of Law Number 35 of 2009 on Narcotics (Case Study Supreme Court Decision No. 994 PK / Pid.Sus / 2024) Asliani, Asliani
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 4 No. 1 (2025): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v4i1.115

Abstract

Current technological developments help society and a country in doing daily activities, these activities can be engaged in economic, social and political. Wrong one act that uses the development of technology in the form of crimes involving financial system for example divert some money obtained from the proceeds of crime generally referred to as money laundering or money laundering ang done with trying to hide money through the bank to look like money earned from legitimate activity and avoid suspicion that the money is illegal. As for the a problem in this study is how criminal liability perpetrators money laundering from narcotics. Legal research methods used in this study is the type of normative juridical research that reveals rules - normative and Basic Rules - the principle of law which is the policy in formulating action criminal and analyze library materials, one of which is the Supreme Court decision number 994 PK / Pid.Sus/2024. Based on the results of research on the Supreme Court Decision No. 994 PK/Pid.Sus / 2024 can be concluded that that the judge decided the case based on elements - elements of Juridical consideration of judges based on Law- Law No. 35 of 2009 on narcotics and witness statements and tools evidence is a legal legal conclusion on the facts revealed in the trial. For that Panel of judges to be more wise in sentencing the perpetrators of criminal acts Money laundering derived from narcotics acts by imposing penalties that can provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime.
Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo Chairis, Farhan; Asliani, Asliani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2441

Abstract

The total number of remaining animals at Medan Zoo is 115-116 from the initial total of 250 animals there. Medan Zoo still gets income from Medan Zoo entrance tickets and so far Medan Zoo still has donors who help financially at Medan Zoo, but Medan Zoo's finances are often not sufficient because Finances must also be divided to provide wages to employees and the need for animal feed there is also high. Regulations regarding these animals are regulated in Minister of Environment and Forestry Regulation Number 20 of 2018 concerning Protected Types of Plants and Animals, namely animals whose existence is rare and therefore protected by various regulations. Killing wild animals is an act that violates the provisions contained in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems. Where in article 21 paragraph (2) (a) it is stated that it is prohibited to kill protected animals. In the results of an interview with Mr. Ahmad, the management team at Medan Zoo. The current obstacle at Medan Zoo is that there is no veterinarian who carries out health observations on the animals. at the Medan Zoo. The condition of Medan Zoo itself is categorized as quiet with 50 visitors on weekdays and 100-200 visitors on holidays. Currently, Medan Zoo receives assistance from donors and legally Medan Zoo enforces animal protection according to applicable laws. The Medan Zoo management hopes that Medan residents will be busy visiting Medan Zoo again and introducing Medan Zoo to local residents. Medan Zoo itself has been repeatedly threatened with closure, but so far Medan Zoo is still able to operate. Medan Zoo managers always think hard about keeping the animals from fasting.
Criminal Penalties For Corruption In Decision No. 46/Pid.Sus-Tpk/2022 / Pn In The Perspective Of Islamic Law Asliani, Asliani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4260

Abstract

The purpose of this research is to find out how the view Islam against corruption and the application of fines according to Islamic Criminal Law. Research methods used in this study are normative juridical research and can concluded: Corruption in Islam is acts of transgression. Islamic Law aims to create for the benefit of mankind with what is referred to as maqashidussy Shariah. Context perspective of Islamic teachings more broadly, the practice of corruption is actions contrary to the principle justice, accountability, and responsibility answer. Corruption and all its consequences the negative causes various distortions to the life of the country and people who can be categorized into in acts of corruption on Earth which is the Curse of Allah swt and  Regulation Of Islamic Criminal Law putting corruption in the category jarimah takzir, takzir is a sanction the law applied to a person who has a finger or thumb criminal offense violations relating to human rights God and Man, and these violations are not strictly defined form of sanction in the Quran and Hadith because it is not determined explicitly then to be a competent judge or local authorities. Legal sanctions takzir can be a fine which is one type of alternative punishment should be promoted as the most civilized form of punishment Islam was introduced fourteen centuries ago.
Co-Authors Armaini, Sri Chairis, Farhan Erlindawaty, Erlindawaty Faisal Riza, Faisal Harisman Harisman, Harisman Muhammad Fitra Zambak Nasution, Khairil Azmi Nurhilmiyah, Nurhilmiyah Rahmi, Atikah Ramlan, H. Sigit Hardiyanto Syahbana, Tengku Erwin Syuhada Lubis, Mhd Teguh