Articles
<![CDATA[Implementation Of Bankruptcy Law In Settlement Of Umkm Non-Performing Loans ]]>
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v10i2.25323
<![CDATA[This article examines the implementation of bankruptcy law in resolving bad debts experienced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. MSMEs as an important sector of the economy often face financial difficulties that cause the inability to fulfill debt obligations. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis of laws and regulations and related legal literature. The results of the study indicate that although bankruptcy law can be an instrument of rescue through debt restructuring or PKPU, its use by MSMEs is still very minimal. The main factors causing this are limited understanding of the law, high processing costs, and the absence of specific regulations for MSME bankruptcy. This article recommends the need for bankruptcy law reform to be more adaptive to the characteristics of MSMEs with a simple, inexpensive and equitable approach.]]>
<![CDATA[Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik ]]>
<![CDATA[Waruwu, Khamozaro]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6368
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap seseorang yang memiliki hak cipta terhadap sebuah karya merupakan suatu hal yang perlu dijelaskan secara terperinci. Hak Atas Kekayaan Intelektual disebut sebagai Hak Kebendaan, dan hasil karya ini dapat berupa benda immaterial benda tidak berwujud yang bersumber pada hasil kerja otak serta hasil kerja rasio menalar yang melahirkan hak kekayaan intelektual. Dalam UUHC khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (E-book) adalah salah satu karya adaptasi yang mendapatkan perlindungan. Meskipun UUHC memberikan jaminan atau proteksi yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja masih terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan pelaku penyimpangan hak cipta dapat diadili secara sah. Sebagai gambaran pelanggaran yang sering terjadi terhadap buku digital atau e-Book khususnya dengan mencuri dan menjualnya. Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam menyelesaikan soal-soal di bidang HKI terlebih terhadap sengketa pembajakan buku elektronik (ebook) yang sedang marak terjadi pada saat ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan Tipe penelitian yuridis normatif dengan dua penggunaan tipe pendekatan yakni tipe pendekatan Penelitian Undang-undang (statute approach) serta tipe pendekatan Penelitian kasus (case approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni berupa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI) ]]>
<![CDATA[Nugraha, Aga Rudiansyah]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>;
<![CDATA[Limbong, Ferry Susanto]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (869.215 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1380
<![CDATA[The purpose of this study is an attempt to analyze the legal protection of industrial design rights over lawsuits for cancellation of industrial design registrations. The research method used is using normative legal research methods with literature study data collection techniques, the analysis of this research is decision analysis. The result of this research is that the legal protection for the rights of industrial designers who have registered for the lawsuit for the cancellation of the registration of industrial designs is that the legal protection against the lawsuit for cancellation can be given through the registration mechanism. Protection can be obtained if an industrial design has been registered. This makes it easier to prove and protect even though the principle is from the emergence of industrial design matters. An industrial design right certificate can be issued at the Director General of Intellectual Property Rights which has an important role as proof of ownership for industrial design rights so that it does not have an element of novelty. The conclusion of this study is the legal considerations of the Supreme Court judges on the lawsuit for the cancellation of industrial design rights which have been registered in the Supreme Court's decision no. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 has fulfilled a sense of justice because it does not have a juridical basis and provides legal protection to registered industrial design rights as well as legal certainty if the plaintiff who files a lawsuit for the cancellation of the registered industrial design right cannot prove that the industrial design rights are in accordance with the applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai) ]]>
<![CDATA[Kencana, Galuh Nawang]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.828 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11340
<![CDATA[Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan restoraitive justice terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan, untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua ]]>
<![CDATA[Astuti, Reni]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.2 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11461
<![CDATA[Penganiayaan terhadap anak semakin tahun senakin meningkat,banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan dan Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP yaitu penganiayaaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355. Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan slah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian ]]>
<![CDATA[Putri, Dwi]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.924 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11462
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) berjalan seiring dengan peradaban manusia, demikian juga bahaya (hazards) yang ditimbulkan. Industrialisasi, telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus operandi yang begitu kompleks dapat menjadi ancaman penyebab terjadinya bencana (disaster), kecelakaan (accident), dan berbagai penyakit (gemeenschap) akibat kurang/tidak dikelola (manage) dengan baik. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bersadarkan penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja Memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dimana pertimbangan yuridis tersebut berdasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang terungkap. Pertanggungjawaban hukum pidanaa pimpinan proyek terhadap kecelakan kerja adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari sescorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai- nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Kecelakaan Kerja, kurang nya komunikasi yang baik antara pimpinan proyek dengan bahawan nya terkait kcelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (culpa).]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Emilia, Liza]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1698
<![CDATA[The era of globalization has made Indonesia a country that is open to the entry of foreign citizens to carry out activities in the fields of industry, tourism and other trade in Indonesia. In connection with this, in order to ensure the maintenance of stability from the influence of foreigners in Indonesia, regulations regarding the rights and obligations of foreigners are regulated in Law Number 9 of 1992 in conjunction with Law No. 37 of 2009 concerning Immigration which has been amended by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. To ensure that the provisions in this law are adhered to, this law also regulates criminal provisions that regulate several acts that qualify as criminal acts in the immigration sector committed by foreigners. Results of research on types of residence permits for foreign nationals in Indonesia based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the jurisdiction of the Class I North Sumatra Immigration Office. Article 1 of Law Number 6 of 2011 states that a permanent residence permit is a permit granted to foreigners. certain to reside and remain in the territory of Indonesia as a resident of Indonesia.]]>
<![CDATA[The Optimization of Legal Protection of Costums Intellectual Property Traditional Cultural Expressions of Malay Customs ]]>
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>;
<![CDATA[Medaline, Onny]]>;
<![CDATA[Sahari, Alpi]]>;
<![CDATA[Koto, Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 10, No 4 (2023): December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v10i4.33435
<![CDATA[This research aims to discuss Costums Intellectual Property in the field of Traditional Cultural Expression of Malay Customs which has promising economic potential in the field of tourism, both domestic tourism and foreign tourism potential. But until now it has not been protected optimally. This can be seen every year when the Malaysian Visit year will be displayed in many brochures promoting their tourist visits, traditional cultural expressions belonging to the indigenous Malay Peoples of Indonesia The purpose of this study is to analyze how many inventories and registrations of Costums Intellectual Property of Traditional Cultural Expressions of Malay Customs have been protected in the Regional Office of North Sumatra. The approach used in this study is a normative and empirical approach, namely through the review of laws and regulations related to the Protection of Costums Intellectual Property (KIK), especially related to Traditional Cultural Expressions of the Malay Indigenous Peoples of North Sumatra and conducting direct interviews with the head of the Intellectual Property Registration division of the North Sumatra KUMHAM Regional Office. The results showed that the level of awareness of indigenous peoples and local governments to protect their Costums Intellectual Property specifically in the field of traditional Malay Customary Cultural Expressions was very low, as seen from the data of the last three years, the inventory and registration of traditional Cultural Expressions of Malay indigenous peoples only amounted to twelve types of traditional culture.]]>
<![CDATA[LEGAL PROBLEMS REGARDING DISPUTES IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN CORRECTIONS INSTITUTIONS ]]>
<![CDATA[Bangun, Revanda]]>;
<![CDATA[Arifin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5491
<![CDATA[Procurement goods and services government is part important in operate wheel state administration , including in the environment institution correctional . However , in In practice , this process often face various problems law that triggers dispute . Research This discuss reason main dispute procurement goods and services in the institution correctional , such as mismatch procedure with applicable regulations , misuse authority , conflict interests , and minimal transparency . In addition , the obstacles in implementation the rules that are set in Presidential Decree No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services participate to worsen situation . The dispute that arose often leading to a long legal process and impacting efficiency organization task socialization . Research This recommend existence improvement supervision , transparency , and implementation sanctions firm For minimize dispute in procurement goods and services in the institution correctional]]>
<![CDATA[Optimization of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement by Police Investigator ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Surya Wahyu Danil Juni Harsya]]>;
<![CDATA[Eddy, Triono]]>;
<![CDATA[Nadirah, Ida]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5492
<![CDATA[This research discusses the implementation of restorative justice by National Police investigators as a solution to solve criminal cases of fraud and embezzlement of online arisan. The rise of online arisan fraud cases causes material and immaterial losses for the community, as well as adding to the burden on the criminal justice system. The restorative justice approach is an alternative settlement that focuses on recovering victims' losses, accountability of perpetrators, and restoring social relationships. This study uses a mixing method method between normative and juridical by analyzing related legal policies and case studies on the settlement of online arisan fraud cases through a restorative approach. The results of the study show that the implementation of restorative justice is effective in resolving cases quickly, reducing the burden on judicial institutions, and providing a sense of justice and satisfaction for victims and perpetrators. However, challenges such as public legal awareness and consistency in policy implementation still need to be considered. In conclusion, restorative justice is an appropriate and humane solution in dealing with cases of fraud and embezzlement of online social gatherings, provided that there is a commitment from law enforcement officials and clear policy support.]]>
