Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP)
Bima, Muh. Rinaldy
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng Kantao, A. Sudarman; Hambali, Azwad Rachmat; Bima, Muh. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values ​​and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.
Diskresi Yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Khatimah AR, Husnul; Rahman, Abd; Bima, Muh. Rinaldy
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan tentang diskresi yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: (2) mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan diskresi yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dilakukan inventarisasi bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek yang hendak diteliti. Kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-argumentatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan terhadap diskresi diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Diskresi merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara: (2) Bentuk pertanggungjawaban apabila terdapat penyalahgunaan diskresi oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara melalui pertanggungjawaban jabatan/pribadi. The research objective is to analyze the regulation of discretion which is the object of a State Administration dispute based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration: (2) to find out, analyze and evaluate legal liability for abuse of discretion which is the object of a State Administration dispute based on the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses primary and secondary legal material sources. An inventory of legal materials and literature relevant to the object to be studied is carried out. Then it is analyzed and presented descriptively-argumentatively. The research results show that: (1) Regulation of discretion is regulated in the Government Administration Law. Discretion is the authority inherent in the position of an Official/State Administrative Body: (2) Form of accountability if there is abuse of discretion by an Official/State Administrative Body through official/personal accountability.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Ramadhan, Fariza; Bima, Muh. Rinaldy; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar; (2) untuk memahami dan menganalisis faktor yang memengaruhi penegakan hukum dan korban dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar tidak terpenuhi, seperti yang ditunjukkan dari 11 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan hanya ada satu kasus yang dimana korban mengajukan permohonan restitusi namun korban tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Adapun faktor penegak hukum dan korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terpenuhi atau tidaknya restitusi karena pihak penegak hukum tidak memberikan informasi kepada korban atau keluarganya mengenai hak mereka untuk melakukan hal tersebut, sehingga restitusi tidak mungkin dilaksanakan. Korban pun memilih untuk mengajukan permohonan restitusi hanya dikabulkan dan tidak selalu diterima oleh korban. The research objective is to analyze the fulfilment of the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City; (2) to understand and analyze the factors that influence law enforcement and victims in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City. This research uses empirical legal methods. The research results show that the implementation of the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City is not fulfilled, as shown by 11 cases of sexual crimes that were decided in court, there was only one case where the victim submitted a request for restitution but the victim did not receive restitution from the perpetrator. Law enforcement and victim factors significantly influence whether or not restitution is fulfilled because law enforcement does not provide information to victims or their families regarding their rights to do so, so restitution is impossible to carry out. The victim also chooses to submit a request for restitution which is only granted and not always accepted by the victim.
Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Saldi, Muh; Fahmal, A. Muin; Bima, Muh. Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di tingkat desa dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik-praktik korupsi. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, risiko penyempitan kaderisasi dan peningkatan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih tinggi. The research objective is to analyze the effect of extending the village head's term of office on the level of community political participation at the village level in the context of the democratic system in Indonesia. The author uses the Normative Juridical research method. This research found that extending the village head's term of office can open up opportunities for the village head to build a political dynasty, perpetuating power within family circles or certain groups. On the other hand, a longer term of office also can open up opportunities for abuse of power and the development of corrupt practices. With an extended term of office, the risk of narrowing cadres and increasing corruption practices, collusion and nepotism (KKN) becomes higher.
Co-Authors Abbas, Ilham Abd Rahman Fahmal, A. Muin Hambali, Azwad Rachmat Kantao, A. Sudarman Khatimah AR, Husnul Ramadhan, Fariza Saldi, Muh