Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Cita Hukum Jurnal Akta TANJUNGPURA LAW JOURNAL DE'RECHTSSTAAT Jurnal Notariil Jurnal Hukum Prasada Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Keadilan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities PENA LAW: International Journal of Law Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Media Hukum Journal of Political And Legal Sovereignty Tasyri' JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ragam Pengabdian Pancasila Law Review Jurnal Sipakatau
Agung Iriantoro
Universitas Pancasila
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Social Sciences Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penetapan Harga Bidang Tanah pada Transaksi Jual Beli Melalui Validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Gugum Gumilar; Agung Iriantoro
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4670

Abstract

Nilai harga jual beli tanah merupakan hasil dari kesepakatan para pihak sendiri (penjual-pembeli) yang diinformasikan kepada PPAT. Tujuan penelitian aspek hukum penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli dan kepastian hukum kewenangan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang aspek hukum penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepastian hukum kewenangan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli tidak terdapat aturan dan kebijakan yang mengatur.
Notarial Authority and Legal Accountability in Sharia Banking Contracts: A Doctrinal Study Agung Iriantoro
Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v41i3.42041

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the role and responsibilities of notaries in drafting Islamic banking agreements. This study uses a doctrinal legal approach. The findings show that notaries have the authority to prepare authentic deeds for Islamic banking contracts. These deeds serve as strong legal evidence in resolving disputes in the context of Islamic banking. The responsibility of notaries in preparing Islamic banking agreements includes three legal aspects. First, under civil law, Article 84 of the Notary Law outlines the civil liability of notaries. Second, under administrative law, Article 85 of the Notary Law provides that if a notary makes an error when drafting a deed, they may be subject to administrative sanctions in accordance with the Notary Law and its implementing regulations. Third, in terms of criminal law, if a notary commits an act that constitutes a criminal offense as defined in the Criminal Code, they may face criminal sanctions accordingly. The study suggests that sharia training and certification for notaries should be made standard, especially for those involved in Islamic finance.
Sinergi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat : Studi Kasus Desa Adat Pampang, Samarinda Iriantoro, Agung; Sujatmiko, Sujatmiko
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.424

Abstract

This study aims to analyze the synergy between customary law and Islamic law in the mechanism for resolving customary land disputes in Pampang Customary Village, North Samarinda. The problem of customary land in this region is not only related to the aspect of ownership, but also touches the social, spiritual, and cultural dimensions of the Dayak Kenyah community. The research approach uses qualitative methods with a combination of normative and empirical approaches, through the analysis of legal documents, interviews with traditional leaders, and observation of customary mediation practices. The results of the study show that dispute resolution in Pampang Village is carried out through a consensus deliberation mechanism led by the Customary Head, with an emphasis on the value of justice, social balance, and community peace. This mechanism has a substantive conformity with  the principle of ṣulḥ (peace) in Islamic law, which emphasizes peaceful, participatory, and equitable resolution of disputes. The research discussion emphasized that the integration between customary law and Islamic law can strengthen social legitimacy, increase legal certainty, and present a more contextual dispute resolution model for customary law communities. These findings have implications for the need for state recognition of customary decisions as part of a pluralistic and equitable national legal system.
Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025 Agus Surono; Sadino; Zaitun Abdullah; Agung Iriantoro; Adnan Hamid; Maslihati Nur Hidayati
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 4 (2025): October, Social Issues and Education Issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala and Collaboration Yayasan Yusda Edu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66052/sejarah.v10i4.52

Abstract

Pengelolaan kawasan hutan Indonesia menghadapi tantangan kompleks meliputi tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik agraria berkelanjutan, dan lemahnya koordinasi antarinstitusi. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan merespons krisis ini dengan membentuk Satgas PKH lintas sektor untuk mengkonsolidasikan kewenangan penegakan hukum dan pemulihan aset kawasan hutan secara terkoordinasi dan responsif. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin mengintegrasikan yuridis normatif. Focus Group Discussion, dan studi lapangan. Analisis menggabungkan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan dengan cross-case comparison untuk mengidentifikasi pola implementasi dan tantangan struktural yang kompleks. Capaian administratif Satgas PKH menunjukkan penguasaan kembali 3,3 juta hektare kawasan hutan hingga September 2025, jauh melampaui target awal. Namun, di balik capaian ini terdapat permasalahan fundamental: ketidakvalidan data spasial, tumpang tindih wilayah adat antara 17,6 hingga 24,4 juta hektare, asimetri perlakuan terhadap pelaku usaha, dan minimnya partisipasi masyarakat. Konflik sosial-ekologis meningkat dengan resistensi masyarakat terhadap penertiban represif. Best practice alternatif seperti PPTPKH/TORA dan perhutanan sosial menunjukkan model pengelolaan berbasis partisipasi dapat mengintegrasikan keadilan sosial dengan kelestarian ekologis, mencakup 3,04 juta dan 4,1 juta hektare dengan melibatkan ribuan keluarga. Reformasi mendesak diperlukan mencakup transformasi kelembagaan Satgas, penguatan sistem data terintegrasi, penerapan Free Prior and Informed Consent, harmonisasi regulasi, dan implementasi keadilan restoratif. Hanya dengan mengintegrasikan keadilan distributif, prosedural, dan restoratif sebagai fondasi, disertai partisipasi masyarakat dan transparansi, Perpres No. 5 Tahun 2025 dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang sesungguhnya adil dan berkelanjutan.
Strategi Penguatan Kebijakan Restorative justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia: Strategi Penguatan Kelembagaan BPN Agung Iriantoro; Agus Surono; Zaitun Abdullah; Rahmat
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 4 (2025): October, Social Issues and Education Issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala and Collaboration Yayasan Yusda Edu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66052/sejarah.v10i4.54

Abstract

Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menghadapi kompleksitas multi-dimensi yang berasal dari ketidakjelasan batas lahan, tumpang tindih hak kepemilikan, dan konflik antara masyarakat adat dengan negara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 21 Tahun 2020 memperkenalkan mekanisme mediasi berbasis prinsip restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang fokus pada pemulihan hubungan sosial dan musyawarah mufakat sesuai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kebijakan dan analisis kelembagaan untuk menganalisis implementasi Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dalam konteks penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPN, mediator, dan pihak terkait; observasi langsung proses mediasi; serta studi dokumen regulasi dan laporan implementasi. Temuan utama mengungkap bahwa meskipun keberhasilan mediasi dapat mencapai 28,5% hingga 55-65% di wilayah dengan integrasi musyawarah adat, implementasi optimal masih terhambat oleh gap struktural kelembagaan, heterogenitas kapasitas mediator dengan hanya 45% bersertifikat, lemahnya kekuatan hukum hasil mediasi yang memungkinkan pembatalan 25% kesepakatan, koordinasi lintas lembaga yang masih informal, dan pemanfaatan teknologi yang terbatas. Penguatan kebijakan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan restrukturisasi kelembagaan dengan pembentukan unit mediasi khusus, pengembangan standar kompetensi berlapis, penguatan regulasi dengan kekuatan eksekutorial, formalisasi koordinasi lintas lembaga termasuk pengakuan legal musyawarah adat, dan optimalisasi teknologi JUSTISIA. Implikasi sosial hukum menunjukkan bahwa restorative justice berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kepercayaan institusi, terutama dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
Structural Inequality of Land Ownership in Indonesia: A Justice-Based Legal Perspective Agung Iriantoro; Junimart Girsang; Suwarno Suwarno
Jurnal Hukum Vol 42, No 1 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i1.47808

Abstract

Structural inequality in land ownership remains a pressing issue in Indonesia, where control over vast land areas is concentrated among corporations and elites, while many communities continue to face limited access to agrarian resources. This condition contributes to poverty, social vulnerability, and recurring agrarian conflicts across regions. This research aims to analyze the phenomenon of structural inequality in land ownership through a justice-based perspective, examining its root causes and assessing the effectiveness of existing agrarian policies. Using a normative juridical method with statute and conceptual approaches, the study reviews legal frameworks, policy documents, and academic literature to provide a comprehensive evaluation. The findings indicate that overlapping regulations, weak recognition of customary rights, pro-investment legal reforms, and limited public participation have hindered equitable land governance. Agrarian Reform policies have also fallen short, particularly in achieving meaningful redistribution, strengthening community rights, and providing adequate conflict resolution mechanisms. The study concludes that reducing structural inequality requires strengthening justice-oriented legal norms, improving coherence among agrarian regulations, enhancing recognition of local and customary rights, and ensuring more inclusive participation in policy implementation.
Legal Consequences of a Morally Defective (Fasiq) Instrumental Witness on the Execution of Sharia Financing Collateral: A Comparative Approach Nurluna Siti Syarah; Agung Iriantoro; Ricca Anggraeni
SIGn Jurnal Hukum Vol 8 No 1: April - September 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v8i1.672

Abstract

The disparity in the position of the instrumental witness in the creation of Sharia financing deeds originates from the collision between the formal rationality of positive law and the ontological values of Islamic law. Notarial practice tends to be oriented towards fulfilling administrative requirements without burdening the witness with material liability, whereas Islamic law absolutely demands the ‘adalah (highest moral integrity) qualification. This research aims to examine the dogmatic comparison of the instrumental witness position in both legal regimes and analyze its implications on the validity of the contract and the executory force of the Mortgage Right collateral. This research is a normative juridical study that utilizes the statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results indicate that the use of a witness with defective moral integrity (fasiq) degrades the evidentiary power of the deed into a private deed under positive law and renders the contract status fasid (attributively defective making it voidable) under Islamic law. The dogmatic consequences of this double defect in the principal agreement are fatal for the accessory instrument. The Mortgage Right guarantee certificate automatically loses its theological legitimacy foundation, thus becoming paralyzed in executing parate executie (direct execution clause) at the Religious Court. In conclusion, disregard for witness integrity undermines the entire legal protection framework for the creditor. Therefore, integrating the fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) into notarial technical guidelines is necessary to prevent administrative malpractice and safeguard the validity of Sharia economic transactions.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Authentic Deeds Based on False or Manipulative Information (Study of Decision No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Zahra, Ravelina; Iriantoro, Agung; Apriani, Luh Rina
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu atau manipulatif, dengan studi pada Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dari data yang disampaikan oleh para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang telah bertindak sesuai prosedur. Akan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran aktif notaris dalam proses pembuatan akta. Dan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya
The Annulment of a General Meeting of Shareholders (GMS) Deed on Procedural Grounds: Who Protects the Board of Directors and Board of Commissioners? Dailapasa, Dinada Rindu Asmara; Iriantoro, Agung; Apriani, Luh Rina
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.452

Abstract

The dismissal of directors and commissioners through a procedurally defective General Meeting of Shareholders (GMS) generates legal uncertainty and creates opportunities for the abuse of authority within limited liability companies. This study aims to examine the legal consequences arising from the annulment of GMS minutes that are procedurally flawed and to analyze the effectiveness of legal protection afforded to corporate organs. The research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach and a case study of Decision Number 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. The findings indicate that a procedurally defective GMS deed is deemed null and void and, therefore, lacks binding legal force, resulting in the restoration of the positions of the directors and commissioners. In conclusion, legal protection has been relatively effective through civil and corporate law mechanisms; however, enhanced oversight and stricter procedural compliance remain necessary.
NOTARIAL DEEDS RELATED TO DEFAULTS, FRAUD AND EMBEZZLEMENT Agung Iriantoro
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.7.2.2022.84-88

Abstract

The aim of this study is to find out the crime of fraud (Article 378 of the Criminal Code) and the criminal act of embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) can be charged to one of the parties in the agreement made by the notarial deed is considered to have committed default. This study uses normative juridical methods, which means that this study focuses on favourable laws such as Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the Civil Code, the Criminal Code, and other laws and regulations. Based on analysis, the results of this study revealed that if one of the parties in the agreement made by his notarial deed is considered to have committed a default, it cannot be charged with the crime of fraud (Article 378 of the Criminal Code) and the criminal act of embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) based on Article 11 of Law No. 12 of 2005 concerning ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Some judges' decisions with loose verdicts (slag van all rechttsvervolging), i.e., the act charged is proven, but the act of default does not constitute a criminal offence.
Co-Authors Adnan Hamid Adnan Hamid Adnan Hamid Agus Surono Agus Surono Agus Surono Agus Surono Andi Wahyu Wibisana Azhar, Mochammad Farras Banu Sopian Hardiansyah Chandra, Heru Dailapasa, Dinada Rindu Asmara Darodjat, Tubagus Achmad Dewi Kirei Novianty Gugum Gumilar Gugum Gumilar Hardiansyah, Banu Sopian HENDRA GUNAWAN B11211055 Hendriadi, Martin Triadmaja I Wayan Kartika Jaya Utama Junimart Girsang Komandoko, Kukuh Kusumowardono, Adityo Luh Rina Apriani Machdi, Machdi Maslihati Nur Hidayati Maslihati Nur Hidayati Muhammad Olik Abdul Holik Musimin, Suyono Nadhifa Dliya Sambodo Nahira Malik Nur Hidayati, Maslihati Nurluna Siti Syarah Rahmat Rahmat Rahmat Rahmat Rahmat Rd Mila Gartina GN Ricca Anggraeni Sabila Tohari, Annisa Sadino Sadino Sadino SHAFIRA, Chica Nur Sujatmiko Sujatmiko SULISTYONO, JOKO Suwarno Suwarno Teepapal, Tanawat White, Alan Robert YUNIDA, Arlia Zahra Shafira Zahra, Ravelina Zaitun Abdullah Zaitun Abdullah