Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Feminisasi Kemiskinan: Studi Tentang Pengemis Perempuan pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia Azwar, Welhendri; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 17 No. 2 (2018)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2018.172.165-182

Abstract

Tulisan ini mencoba menjelaskan fenomena keterpinggiran kaum perempuan Minangkabu di Sumatera Barat. Beberapa konsep teoritik feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana konstruksi sistem sosial masyarakat memposisikan perempuan dalam realitas kehidupannya. Lalu, membaca posisi ketertindasan perempuan dalam kemiskinannya atau kemiskinan perempuan dalam ketertindasannya. Pembahasan ini menjadi penting disebabkan fakta menunjukkan betapa banyak kaum perempuan Minang berjuang melawan kemiskinan yang sering terlihat melawan kodratnya. Pada posisi ini, pembahasan ini diharapkan dapat membuka pemahman atas dominasi perempuan dalam kultur Minangkabau, Sumatera Barat. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif­fenomenologis, sebagai usaha ekplorasi dan klarifikasi yang kemudian menjelaskan fenomana pemiskinan kaum perempuan sebagai realitas sosial. Belenggu kemiskinan perempuan dalam studi ini dilatari oleh dua hal yaitu ketidakberdayaannya dalam melawan kultur yang bersifat paternalistik dan hambatannya dalam menemukan akses ekonomi yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih bermartabat.[This article explains the phenomenon of marginalization on Minangkabau women in West Sumatra. The author uses some feminist theoretical concepts to analyze how social construction puts women in their reality of life. Then, to read the position of women oppression in their poverty, or women’s poverty in their oppression. This research is important because the facts show that many Minangkabau women struggle against poverty which often seems to be against their nature. In this position, this research is expected to reveal the understanding of women’s dominance in Minangkabau culture, West Sumatra. This research uses a descriptive-phenomenological approach as an exploration and clarification effort, then explains the phenomenon of women’s impoverishment as a social reality. The poverty shackles of women in this research are based on two things, namely their inadequacy against the paternalistic culture and its obstacles to find better economic access for a more dignified life.]
Resiliensi Anak Asuh di Sekolah : Studi Terhadap Peserta Didik Yang Tinggal Dirumah Asuh “Yayasan Bening Nurani” (YABNI) Padang Wati, Melinda; Azwar, Welhendri; Anidar, Jum; Permatasari, Yuli
Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/atj.v5i2.1140

Abstract

Tinggal di Yayasan Bening Nurani (YABNI) memberikan kecendrungan anak menjadi jenuh, sepi, minder dan tidak memiliki harapan yang baik untuk masa depan karena tidak adanya kehadiran dan keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak. Namun, peserta didik yang tinggal di YABNI mampu resilien dengan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor pembentuk resiliensi peserta didik yang berasal dari rumah asuh YABNI Padang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan subyek penelitian menggunakan purposive sampling yaitu peserta didik yang masih sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang memiliki resiliensi disekolah. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Penelitian menemukan bahwa faktor dominan dari lahirnya resiliensi adalah faktor I AM, yang mengendalikan (drive) faktor yang lain (I HAVE dan I CAN). Artinya kekuatan personal (I AM) mampu menjadikan peserta didik beradaptasi secara positif dalam situasi sulit apapun yang mereka hadapi.
Motif Rasa Aman Peserta Didik Melakukan Perilaku Bullying Di SMP N 1 Painan Mardison, Safri; Permatasari, Yuli
Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/atj.v3i2.534

Abstract

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh target atau seseorang yang dibully, tetapi juga orang-orang yang melihat aksi bullying, dan bahkan para pelaku bullying itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan peserta didik melakukan bully di sekolah, sehingga menyebabkan angka bullying di sekolah cukup tinggi. Hasil penelitian di lapangan menunjukan fakta bahwa: pertama, perilaku bullying yang terjadi di sekolah sangat banyak, namun perilaku bullying di sekolah tidak menjadi fokus kajian para majelis guru dalam membentuk karakter siswa, sikap seperti ini yang menyebabkan angka bullying semakin tinggi di lingkungan sekolah. Kedua, keseluruhan pelaku bullying pernah menjadi korban dari bullying, sehingga korban berubah menjadi seorang pelaku bullying. Ketiga, tujuan korban menjadi pelaku bullying adalah untuk melindungi diri dari situasi yang tidak menguntungkan bagi pelaku, sehingga perilaku tersebut dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman peserta didik. Selain itu pelaku juga melakukan bully karena untuk membalaskan dendamnya, hal ini karena pelaku pernah menjadi korban. Balas dendam tersebut berupa peniruan dari perilaku yang diterima.
Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Siagian, Al Mukhollis; Permatasari, Yuli
POPULIKA Vol 10, No 1 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i1.380

Abstract

Salah satu masalah penting dari demokrasi daerah adalah politik kekerabatan. 124 calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah 2020 di Indonesia terpapar politik kekerabatan. Demokrasi sebagai sistem yang memposisikan rakyat pemegang kedaulatan telah kehilangan ruhnya. Ditemukan sepuluh faktor dominan penyebab terjadinya insecurisme politik rakyat; rendahnya kesadaran politik rakyat, minimnya edukasi politik kepada rakyat, partisipasi politik rakyat bersifat passif, pragmatisme partai politik pada kandidasi calon kepala daerah, ketidakpercayaan rakyat terhadap calon kepala daerah, lemahnya sosialisasi KPU terhadap rakyat tentang pentingnya penggunaan suara dalam menentukan kondisi daerah,  pemutakhiran data pemilih, tingginya modus transaksi calon kepala daerah kepada rakyat, formalitas ketentuan calon kepala daerah, dan kran politik kekerabatan dibuka secara leluasa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian sepuluh faktor tersebut membentuk insecurisme politik rakyat Indonesia. Rakyat memposisikan dirinya tidak berdaya dan beranggapan tidak memiliki pengaruh dalam demokrasi sehingga melakukan pembiaran atas maraknya politik kekerabatan.
Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Siagian, Al Mukhollis; Permatasari, Yuli
POPULIKA Vol. 10 No. 1 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i1.380

Abstract

Salah satu masalah penting dari demokrasi daerah adalah politik kekerabatan. 124 calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah 2020 di Indonesia terpapar politik kekerabatan. Demokrasi sebagai sistem yang memposisikan rakyat pemegang kedaulatan telah kehilangan ruhnya. Ditemukan sepuluh faktor dominan penyebab terjadinya insecurisme politik rakyat; rendahnya kesadaran politik rakyat, minimnya edukasi politik kepada rakyat, partisipasi politik rakyat bersifat passif, pragmatisme partai politik pada kandidasi calon kepala daerah, ketidakpercayaan rakyat terhadap calon kepala daerah, lemahnya sosialisasi KPU terhadap rakyat tentang pentingnya penggunaan suara dalam menentukan kondisi daerah,  pemutakhiran data pemilih, tingginya modus transaksi calon kepala daerah kepada rakyat, formalitas ketentuan calon kepala daerah, dan kran politik kekerabatan dibuka secara leluasa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian sepuluh faktor tersebut membentuk insecurisme politik rakyat Indonesia. Rakyat memposisikan dirinya tidak berdaya dan beranggapan tidak memiliki pengaruh dalam demokrasi sehingga melakukan pembiaran atas maraknya politik kekerabatan.
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), BEBAN KERJA, KOMPETENSI, KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS KOTA TANJUNGPINANG Permatasari, Yuli; Ratnasari, Sri Langgeng; Rahayu, Heffi Christya
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5725

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Penerapan Good Corporate governance (GCG), Beban Kerja, Kompetensi, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Kota Tanjungpinang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Puskesmas kota Tanjungpinang sebanyak 429 orang dengan sampel 207 reaponden. Untuk teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Analisis data menggunakan regresi berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan alat uji SPSS versi 25. Hasil penelitian adalah Persentase pengaruh keseluruhan variabel berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat diketahui sebesar 83,3% yang artinya dapat diketahui bahwa variabel independen mempengaruhi Kinerja pegawai pada Puskesmas Kota Tanjungpinang sebesar 83,3%.
Nagari Minangkabau: Studi terhadap Kelembagaan Masyarakat Adat di Sumatera Barat, Indonesia Azwar, Welhendri; Yunus, Yulizal; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli
Jurnal Bina Praja Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.10.2018.231-239

Abstract

Nagari as government and customary institutions in West Sumatra is torn between the interests of the government system and the importance of maintaining the fundamental values in the community. Various government regulations regarding the village or Nagari generate new questions, the loss of the community’s identity and local wisdom of Nagari as an autonomous and independent society. This study aims to explore and describe the Nagari system of government, as a social system of indigenous peoples of Minangkabau that combine the state government system with the adat system of local customary institutions. The study was conducted with qualitative methods, using in-depth interviews with the community leaders as well as some observations related to the dynamics of its social community in addition to literature study. This study found that Nagari as Minangkabau community social unity has a sacred local wisdom from the community’s comprehensive thinking, and natural conditions. With its history, Nagari grows as an autonomous region where the community manages the social and natural resources potential independently. The Institutional system of Nagari is a combination between the state, custom, and religion, which is combined in the framework of tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin, the government, niniek mamak, and religious scholars. The social system that emerged from the wisdom of “reading” nature, as the strength of the Minangkabau community, made Nagari be one of the regions in Indonesia which are called by the Netherlands as “the Small Republic”.
Sistem Peradilan Adat Nagari di Sumatera Barat Azwar, Welhendri; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli; Akmal, Huriyatul; Ibrar, Syamsul; Melisa, Melisa
Jurnal Bina Praja Vol 11 No 1 (2019)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.11.2019.53-62

Abstract

The state recognizes and respects indigenous and tribal people and their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as contained in Article 18 B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, the fulfillment of cultural identity and the rights of indigenous people have not been maximized. This study aims to find the conceptual model of the Customary Justice system in an effort to protect the existence of the rights of indigenous people to build the strength of civil society in West Sumatra. This research uses research and development methods. Data retrieval is done by survey, observation, interview, and Focus Group Discussion (FGD) methods. This study found that; 1) Minangkabau people have their own local wisdom in resolving customary disputes, even for a broader range of life issues, long before Indonesia was found, 2) Nagari Customary Justice system is a translation of Customary Limbago which is the life philosophy of Minangkabau people, 3) Nagari Customary Judicial institutional structure is a representation of the existence of the tribe in the Nagari, so that its cultural legitimacy becomes strong. And, 4) the Nagari Customary Justice system is an effort to build the sovereignty of civil society, namely an autonomous, independent, egalitarian, and democratic society. It is hoped that the results of this study will be a guideline in establishing the Nagari Customary Justice institution in West Sumatra.
Model Pemerintahan Adat pada Nagari di Sumatera Barat Azwar, Welhendri; Hasanuddin, Hasanuddin; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli; Amri, Mufti Ulil; Yurisman, Yurisman
Jurnal Bina Praja Vol 12 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.12.2020.33-42

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for indigenous communities to form indigenous village governments. Nagaris have an established government system, and yet it is getting blurry and dysfunctional institutionally as rules and regulations concerning village governments change. This study aims to explore and rediscover the nagari government models according to the Minangkabau customs. Data were collected with a mixed-method approach, including survey, observation, interview, and focus group discussion (FGD) methods. This study found that, first, there are two nagari government models in the Minangkabau customs, namely the aristocratic model and the democratic model. Second, the cultural identity of the Minangkabau society is reflected in the concept of banagari, as the traditional system and the government system as an autonomous and independent entity. Third, the nagari government system accommodates two systems that are running simultaneously, namely the state government system and the indigenous government system, in the context of banagari life by using a system that divides the government into three branches, namely an executive, a legislature, and a judiciary.
Development of Information Service Modul to Enhance Meaning of Life: A Study on Minangkabau Adolescents Permatasari, Yuli; Nirwana, Herman; Usman, Hanifah
Journal of Educational, Health and Community Psychology Vol 13 No 2 June 2024
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jehcp.v13i2.28927

Abstract

This study examined the development of informational service materials aimed at enhancing the meaning of life among Minangkabau ethnic students in secondary schools. "Meaning of life" is a psychological concept referring to an individual's sense of purpose, significance, and life satisfaction. The research employed a Research and Development (R&D) approach using the ADDIE model, and data analysis was conducted using the Wilcoxon Signed Rank Test. The results indicate that the developed informational service materials are valid in terms of content and design, practical, and effective in improving the students' meaning of life. These materials were tested on a small group using a limited trial method, which demonstrated an increase in the meaning of life before and after the informational service was provided. The implications of this study suggest that the use of informational services to enhance the meaning of life can be effectively applied to students, as it has a positive psychological impact.