Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pembaharuan Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum NOMOI Law Review DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
Universitas Medan Area
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis

 1 
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal; Nasution, Mirza
Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.244 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v6i1.787

Abstract

Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas diatur oleh UUD 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan didepan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum haru diakomodir hak pilih dan memilihnya oleh negara. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal di Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki persamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal Indonesia yang tersebar di beberapa daerah seperti masyarakat penganut parmalim di Sumatera Utara, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapto Darmo di Jawa Tengah dan Masyarakat penganut Marapu di Sumba dan lainnya. Dalam konteks pelaksanaan hak-hak politik warga negara masih ditemukan ketidakadilan dan diskriminasi diantara masyarakat mayoritas kepada masyarakat minoritas melalui regulasi dan kebijakan terkait pemilihan umum, misalnya masih banyak ditemukan masyarakat yang menganut kepercayaan lokal tidak memiliki KTP Elektronik sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap untuk memilih dalam pemlihan umum. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam pemilihan umum berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan apakah Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, penganut aliran kepercayaan dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum tanpa harus mengadopsi salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pemilihan Umum, Penganut Aliran Kepercayaan.
DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Pinem, Srimin; Zulyadi, Rizkan; Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The debate on eradicating criminal acts of corruption for criminal law reform is legal and theoretical. This article discusses an important aspect of eradicating criminal acts of corruption in criminal law reform, namely how the position of the law applied in criminal law reform is seen in society from a legal theory perspective since the passing of the New Criminal Code in Indonesia. This problem was analyzed theoretically using normative legal research methods and the conclusion was obtained that the dynamics of eradicating corruption in Indonesia since the enactment of the New Criminal Code will experience a slowdown in the law enforcement process. This is because there are several articles that do not have firmness and legal certainty, such as article 603 of the new Criminal Code which reduces the sentence period for corruptors. The New Criminal Code has made corruption offenses the same as general offenses, so that they no longer have special characteristics or fall into the category of special crimes. Therefore, the Government should review the articles related to corruption offenses in the New Criminal Code so that the legal regulations do not experience a setback compared to the Corruption Eradication Law. Apart from that, there must be synchronization of regulations between the New Criminal Code and Law Number 30 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
Co-Authors Agata Jacqueline Paramesvari Andrean, Ryan Aras Firdaus Eka N.A.M Sihombing, Eka N.A.M Eka NAM Sihombing Elfirda Ade Putri Elvi Zahara Lubis Fitri Yanni Dewi Siregar Fitriyani Dewi Siregar Gede Aditya Pratama Hadita, Cynthia James Pasaribu, Muldri Pudamo Jamillah Jamillah, Jamillah Jhon Amri S Pasaribu Lubis, Fachrizaly Lubis, Mhd. Ansori Mirza Nasution Mirza Nasution Mubarak, Ridho Muhammad Ridwan Lubis Nasution, Mirza Nuranasmita, Tengku Pinem, Srimin Qolbi, Mhd. Hidayatul Rianda Dirkareshza Rizkan Zulyadi Sihombing, Eka NAM Silalahi, Tegar Fransiskus Sintha Dewi Silalahi Syafitri, Rismada Anggun Wibowo, Fernanda Windy Sri Wahyuni Zaini Munawir