Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Napal Manjur sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Desa Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara) Rizqi, Muhammad Dimas; Talia, Yefi; Mardoni, Anton; Sudarmiyati; Murahman, Mardi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i1.5200

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Wisata Napal Manjur di Desa Terusan, Kabupaten Musi Rawas Utara. Wisata ini memiliki potensi alam yang menarik, seperti kebun jeruk yang rimbun dan air yang sejuk, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan meliputi penyediaan sarana prasarana seperti perbaikan jalan, pembangunan spot foto, toilet, tempat berjualan, lahan parkir, serta promosi melalui media sosial dan undangan kepada dinas terkait. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Terusan.
Strategi Penanganan Illegal Loging Dengan Penguatan Jalur Koordinatif Lintas Sektoral (Studi Wilayah-XIII Lakitan Bukit Cogong Kabupaten Musi Rawas) Murahman, Mardi; Rizqi, Muhammad Dimas
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.194-204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi penanganan illegal logging dengan penguatan jalur koordinatif lintas sectoral. Dengan memperhatikan kaidah konsep strategi dan jalur koordinatif lintas sectoral diharapkan dapat meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya illegal logging di wilayah XIII Lakitan Bukti Cogong Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kebijakan yang tepat dan baik akan menghasilkan penanganan illegal logging dengan indikator ketepatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 2) strategi penanganan illegal logging melalui penguatan jalur koordinatif lintas sectoral dengan dukungan internal dan dukungan masyarakat, 3) komunikasi sebagai strategi penanganan illegal logging dengan indikator masukan informasi dan keputusan yang responsif. Oleh karena itu, strategi penanganan illegal logging melalui jalur koordinatif lintas sectoral harus diterapkan dan diharapkan dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang ada.
The Influence of the Mayor of Lubuklinggau's Personal Branding on Community Satisfaction Rizqi, Muhammad Dimas; Tiansah, Agus; Lestari, Umi Fitriana; Murahman, Mardi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1326-1340

Abstract

The aim of this study is to see how personal branding or Prana Putra Sohe through Instagram @Prana_Putra_Sohe as town major of Lubuklinggau increasing local people satisfaction. This is quantitative study through questionnaire, observation and documentation. Population of this study is taken from the 51.300 followers of town major Instagram of Lubuklinggau namely @Prana_Putra_Sohe in march of 2023. The sample is taken by using random sampling and Taro Yamane formula such of 100 samples. Analyzing data of this study validity, realibility, simple linear regression, T test and determinant cooficient test (R2). The data is analyzed by using SPSS program version 26. The result of cooficient determination is 0,564 as percentage of 56,4 percent by means the variable of society satisfaction is affected by Personal Branding with 56,4 percent. T test result namely T count 11,268 is bigher than T table with 9,237 and significance value of 0,000 by means H1 is accepted and H0 is rejected. The result of T test proses the hypothesis namely “There’s a significance effect between Personal Branding toward local people satisfaction in Instagram of town major of Lubuklinggau which is proven true”.
The Role of Regional Heads in Corruption Crime in Klaten Regency Rizqi, Muhammad Dimas; Nurmandi, Achmad; Rahmawati, Dian Eka
Jurnal Cita Hukum Vol. 8 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i2.14854

Abstract

AbstractThe administrators of the state should be obliged to carry out their duties with a sense of responsibility and do not commit disgraceful acts, without strings attached either for personal, family, crony or group interests and do not expect compensation in any form that is contrary to the provisions of the legislation in force. However, Sri Hartini as the state organizer as the Regent of Klaten did it against the law. For this reason, the purpose of this research is how is the role of Sri Hartini as the Regent of Klaten Related to Corruption in Klaten Regency. This research uses descriptive qualitative research methods and data analysis techniques using the Nvivo 12 Plus software and secondary data sources from the Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG. And the result is that Sri Hartini's role as a state organizer as Klaten Regent has a very dominant role in committing criminal acts of corruption, gratuity, bribery, and abuse of authority with the new SOTK changes in the Klaten District Government Environment. This can be proven by the percentage generated from the analysis using Nvivo 12 Plus, namely Gratification with a percentage of 35.27%, Network with a percentage of 45.95%, Bribery with a percentage of 38.08%, and Abuse of authority with a percentage of 37.82%.Keywords: Regents, Corruption, Gratification, Bribery, Abuse of Authority AbstrakPenyelenggara negara seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak megharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Bupati Klaten sebagai penyelenggara negara melakukan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana peran Bupati Klaten terkait tindak Pidana Korupsi di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualititatif dan teknik analisis data menggunakan Software Nvivo 12 Plus serta sumber data sekunder dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG. Hasil penelitian menyatakan bahwa Bupati Klaten sebagai penyelenggara negara memiliki peran yang sangat dominan dalam melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, dan menyalahgunaan wewenang dengan adanya perubahan SOTK yang baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya presentase yang dihasilkan dari analisis menggunakan Nvivo 12 Plus, yakni Gratifikasi dengan presentase 35.27%, Jejaring dengan presentase 45.95%, Suap dengan presentase 38.08%, dan Penyalahgunaan wewenang dengan presentase 37.82%.Kata Kunci: Bupati, Korupsi, Gratifikasi, Suap, Penyalahgunaan Wewenang. АннотацияГосударственные служащие должны выполнять свои обязанности ответственно и не совершать противоправных актов, без скрытых мотив в личных, семейных, дружеских или групповых интересах и не ожидать какой-либо компенсации, противоречащей постановлениям положений действующих законов. Однако регент Klaten как государственный служащий нарушил этот закон. По этой причине целью данного исследования является определение роли Регента Klaten по отношению к коррупции в его районе. В этом исследовании используются описательные качественные методы исследования и методы анализа данных с использованием программного обеспечения NVivo 12 Plus, а также вторичные источники данных из Постановления Верховного Суда № 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG. Результаты исследования показали, что Регент Klaten как государственный служащий играл очень доминирующую роль в совершении коррупционного преступления, денежного предоставления, взяточничества и злоупотребления властью с новыми изменениями SOTK в Правительстве Регентства Klaten. Это может быть доказано процентом, полученным в результате анализа с использованием Nvivo 12 Plus, а именно: денежное предоставление - 35,27%, использование личных связей и знакомств - 45,95%, взяточничество - 38,08% и злоупотребление властью - 37,82%.Ключевые слова: Регент, коррупция, денежное предоставление, взятка, злоупотребление властью.
E-Government Interoperability in Promoting E-Governance: A Study of the Super Mantab Application in Musi Rawas Regency Erowati, Dewi; Farhan, Eva Kurnia; Astuti, Puji; Rizqi, Muhammad Dimas
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 17, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jsp.v17i1.461

Abstract

This study aims to analyze how e-government interoperability contributes to promoting effective e-governance through a case study of the Super Mantab Application implementation in Musi Rawas Regency, Indonesia. Interoperability in this context refers to the capability of various government systems and institutions to exchange, integrate, and utilize data, information, and public services seamlessly. The research employs a qualitative descriptive approach with a single-case study design. Primary data were collected through in-depth interviews with officials from the Department of Communication and Informatics, technical staff, and application users, while secondary data were obtained from policy documents and literature related to the Electronic-Based Government System (SPBE). Data were analyzed using NVivo 12 Plus software through coding, matrix coding query, and project map techniques to identify relationships among actors and key implementation factors. The findings reveal that the level of interoperability among government institutions in Musi Rawas Regency remains at an early stage, with limited data integration and institutional coordination. The most dominant factors influencing implementation success are communication effectiveness and the disposition of policy implementers, whereas bureaucratic structure and resource capacity remain the main challenges. Other obstacles include low public digital literacy, uneven network infrastructure, and regional regulations that are not yet aligned with national SPBE policies. Nevertheless, the Super Mantab Application has contributed to expanding access to digital public services and promoting local MSMEs. The study concludes that the success of interoperability depends not only on technological readiness but also on interagency coordination, leadership commitment, and citizen participation. Therefore, strengthening human resource capacity, promoting adaptive bureaucratic reform, and establishing regional policies that standardize interoperability are essential strategies to accelerate the transformation toward transparent, participatory, and sustainable e-governance.
Pengaruh Program Bedah Rumah Terhadap Kelayakan Hunian di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Azis, Riedho; Juliman, Juliman; Rizqi, Muhammad Dimas
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16471

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh program bedah rumah terhadap kelayakan hunian di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu angket, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan  Muara Beliti  berjumlah 8.375 orang. Sampel penelitian 99 orang yang diambil secara purposive random sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Program Bedah Rumah (X) dan variabel terikat Kelayakan Kehunian (Y). Hasil Penelitian menunjukan T tabel = t (a/2;n-k-1), dimana  k adalah jumlah variabel bebas atau independen Progam Bedah Rumah (X) dan n adalah jumlah responden (99 orang). Maka menghasikan t tabel= (0.05/2 ; 99-1-1) = (0.025; 97). Angka ini menjadi acuan dalam untuk mencari nilai t tabel adalah sebesar 1.985. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 0.259 > 0.05 dan nilai t hitung -1.135 < t tabel 1.985 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Program Bedah Rumah (X) terhadap Kelayakan Hunian (Y). Perhitungan koefisien korelasi diperoleh besarnya nilai R (koordinasi terhadap Kelayakan Hunian) adalah 0,114, yang berarti sangat kuat hubungan antara variabel koordinasi terhadap kelayakan hunian menunjukan hubungan yang baik dan nilai korelasi positif sebesar 11,4%, Hubungan antara variabel Progam Bedah Rumah terhadap Kelayakan Hunian menunjukan hubungan yang baik dan nilai korelasi positif sebesar11,4%.  Abstract: This study aims to determine the effect of the home-improvement program on the feasibility of housing in Muara Beliti District, Musi Rawas Regency. The research method used was quantitative. Data collection methods included questionnaires, observation, and documentation. The population in this study was 8,375 people of Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) in Muara Beliti District. The research sample was 99 people taken by purposive random sampling. In this study, the independent variable was the Home Improvement Program (X) with indicators such as Indonesian Citizens, Low-Income Communities with fixed or irregular income, Families, owning land rights, Not yet owning a house or owning a house but not livable, Never received Housing Stimulant Assistance from the Ministry of Public Housing, people who wished to improve the quality of their homes and prioritize those empowered through the National Program for Community Empowerment (PNPM). The dependent variable involved Residential Feasibility (Y) with indicators such as security, health, comfort, beauty/compatibility/order, flexibility, and environmental criteria. The results showed that the effect of house renovation (X) on the feasibility of housing (Y) had a significant effect, which was 0.259> 0.05. In addition, the relationship between the variables of the Home Improvement Program on Residential Feasibility showed a good relationship and a positive correlation value of 11.4%. With these findings, the house renovation program must continue to positively impact people who do not have uninhabitable homes to become livable.