Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : The World of Public Administration Journal

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK natika, luki
The World of Public Administration Journal Volume 6 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v6i1.2040

Abstract

Abstrak Era digital membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat kini terbiasa dengan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Hal ini mendorong transformasi pelayanan publik menuju model yang lebih prima, efisien, dan efektif. Tulisan ini mengkaji transformasi pelayanan publik di era digital dengan menguraikan latar belakang pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan. Transformasi pelayanan publik di era digital ditandai dengan digitalisasi layanan, penerapan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Transformasi ini membawa manfaat seperti meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat banyak manfaat, transformasi pelayanan publik di era digital juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan digital, keamanan data, sumber daya manusia, dan perubahan budaya. Pemerintah perlu terus mendorong transformasi pelayanan publik dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan transformasi yang efektif, pelayanan publik di Indonesia dapat menjadi lebih prima, efisien, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Kata kunci: Transformasi, Pelayanan Publik, Era Digital   Abstract The digital era has brought fundamental changes to various aspects of life, including governance and public services. People are now accustomed to services that are fast, easily accessible, and technology-based. This drives the transformation of public services towards a more excellent, efficient, and effective model. This article examines the transformation of public services in the digital era by describing the background of thought, framework of thought, research methods, discussion, and conclusions. The transformation of public services in the digital era is marked by the digitalization of services, the application of technology, and increased public participation. This transformation brings benefits such as increasing accessibility, efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. Despite the many benefits, the transformation of public services in the digital era also faces several challenges, such as the digital divide, data security, human resources, and cultural change. The government needs to continue to promote the transformation of public services by overcoming the various challenges that exist. With effective transformation, public services in Indonesia can become more excellent, efficient, and effective, so that they can increase public satisfaction and realize a prosperous Indonesia. Keywords: Tranformation, Public Services, Digital Era
Efektivitas Penerapan Aplikasi Mobile Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Sulistia, Tania; Setiarani, R. Aulia Bunga; Rofi, Abdul; Nisa, Rani Attakun; Natika, Luki
The World of Public Administration Journal Volume 6 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/azvhsj21

Abstract

This study evaluates the implementation of the Digital Population Identity (IKD) mobile application as an effort to improve the quality of public services at the Population and Civil Registry Office (Disdukcapil) of Subang Regency. With rapid technological advancements, public service digitalization has become a priority for increasing efficiency and accessibility in population administration. The IKD application was introduced to facilitate public access to Disdukcapil services, reduce waiting times, and streamline administrative processes. This study adopts Steers’ theoretical approach, examining effectiveness through the analysis of organizational characteristics, external environment, workforce, and management policies and practices. Using a qualitative research method through interviews and field observations, the study identifies several challenges in the implementation of IKD, including limited public understanding of technology and the technical readiness of Disdukcapil to address technical obstacles. The findings are expected to contribute to the development of optimal technology adaptation and communication strategies to enhance the acceptance and effectiveness of the IKD application, supporting a more responsive and inclusive transformation of digital-based public services.
Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Dinarwati, Sri; Natika, Luki
The World of Public Administration Journal Volume 6 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/whz4fs53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis online pada DPMPTSP Kabupaten Subang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan cukup efektif, namun sosialisasi kepada masyarakat masih kurang merata. Dalam hal sumber daya, keterbatasan anggaran dan teknologi menghambat optimalisasi pelayanan, meskipun sumber daya manusia berusaha memberikan pelayanan terbaik. Disposisi para pelaksana kebijakan sudah sesuai prosedur, namun peningkatan kinerja tetap diperlukan untuk efisiensi yang lebih baik. Struktur birokrasi juga telah sesuai dengan standar operasional, meski demikian, masih terdapat kendala terkait pembagian tanggung jawab. Kesimpulannya, implementasi kebijakan IMB berbasis online di Kabupaten Subang masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi.  
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital : Studi Kasus di Kabupaten Subang Natika, Luki
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2357

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui pengembangan portal Subang Smart Digital dan website Subang.go.id. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk inovasi digital yang diterapkan, mengevaluasi kualitas layanan, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan di Kabupaten Subang berdampak positif terhadap efisiensi pelayanan dan aksesibilitas masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemutakhiran data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diperlukan penguatan tata kelola digital, pelatihan SDM, dan peningkatan koordinasi antarlembaga agar inovasi dapat berkelanjutan. Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Digitalisasi,    Abstract The development of information technology requires local governments to provide fast, transparent, and efficient public services. Subang Regency is one of the regions that has implemented digital-based public service innovation through the development of the Subang Smart Digital portal and the Subang.go.id website. This study aims to describe the form of digital innovation implemented, evaluate the quality of service, and identify challenges in its implementation. The study uses a descriptive qualitative method through literature studies, interviews, and documentation. The results show that the digitalization of services in Subang Regency has a positive impact on service efficiency and public accessibility, although there are still obstacles in the form of limited human resources, lack of digital literacy in the community, and suboptimal data updating by Regional Apparatus Organizations (OPD). Strengthening digital governance, HR training, and increasing coordination between institutions are needed so that innovation can be sustainable. Keywords: Innovation, Public service, digitalization,
Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang Nugraha, Sofyan; Natika, Luki; Aulia, Silvi; Rosidi, Didi; Pathony, Tony
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2359

Abstract

Abstrak Desa Wisata Pasanggrahan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, namun masih terjadi kurangnya kurangnya komunikasi Pokdarwis dengan Pemerintah Desa yang kemudian menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi pentahelix yang dilakukan oleh Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pebisnis, Media dalam pengembangan desa wisata di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:550) yang terdiri dari dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang belum optimal. Hal ini terlihat dari dimensi yang ketiga adalah desain kelembagaan yang mengacu pada indikator partisipasi, forum terbatas, dan transparansi. Selanjutnya pada dimensi keempat proses kolaborasi yang mengacu pada indikator dialog atap muka, membangun kepercayaan, dan berbagi pemahaman. Olch karena itu, hasil dari penelitian ini dapat di jadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Kata kunci: Kolaborasi Pentahelix, Desa Wisata     Abstract Pasanggrahan Tourism Village has been running for approximately 5 years, but there is still a lack of communication between Pokdarwis and the Village Government which then becomes the background of this research. This research aims to describe the pentahelix collaboration carried out by the Government, Academics, Community, Businessmen, Media in the development of tourist villages in Pasanggrahan Village, Kasomalang Sub-district, Subang Regency. This research uses the collaborative governance model according to Ansell and Gash (2007: 550) which consists of the dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. This research uses a qualitative method. Data collection was done by observation, interview, and documentation. The data used in this research are primary data and secondary data. The results of this study indicate that pentahelix collaboration in the development of tourist villages in Pasanggrahan Village, Kasomalang Subdistrict, Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the third dimension, institutional design, which refers to indicators of participation, limited forums, and transparency. Furthermore, in the fourth dimension, the collaboration process refers to indicators of face-to-face dialog, building trust, and sharing understanding. Therefore, the results of this study can be used as references and recommendations to support the smooth running of Pentahelix Collaboration in the Development of Pasanggrahan Tourism Village, Kasomalang District, Subang Regency. Keywords: Pentahelix Collaboration, Tourism Village