Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengecualian dalam Perjanjian Lisensi pada Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dengan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Farras, Muhammad Naufal Nawwaf; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan pasar global telah membawa dampak yang signifikan terhadap produk barang dan.atau jasa yang beredar dimasyarakat serta skema sosial masyarakat juga ikut terpengaruh. Dengan adanya era pasar global ini telah meinimulkan banyak polemik, akan tetapi ada salah satu jalur alternatif yang muncul yakni Hak Kekayaan Intelektual dimana Hak Kekayaan Intelektual ini telah menjadi penyeimbang kegiatan perdagangan secara global dan masif ini. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual itu adalah merek, walaupun demikian ternyata pengaturan merek tidak lah sederhana, terdapat beberapa pengecualian-pengecualian yang mestinya diketahui masyarakat luas dan awam salahsatunya terkait tentang pengalihan hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendeketan studi perundang-undangan dimana nantinya penelitian ini akan mencoba mencari tahu isi dari pengecualian yang terdapat diundang-undang relevan. Pada hasil akhir ditemukan beberapa pengecualian yang memberikan batasan dari kebebasan perjanjian lisensi walaupun demikian ternyata ditemukan potensi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Katana, Evan; Zubaedah, Rahmi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.362

Kemajuan teknologi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu terjadinya persatuan antara masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan dalam masyarakat untuk menyimpan harta benda mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeti pada tahun 2024 ada sekitar 20,9 juta orang yang menyimpan harta mereka dalam aset kripto. Dari data yang dikeluarkan Bappeti tersebut terdapat pertanyaan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penulisannya yaitu mengananlisis sah atau tidaknya aset kritp sebagai harta perkawinan. Dalam penelitian kali ini metode normatif digunakan untuk mendalami, mengolah dan menguraikan berlakunya hukum pada suatu penomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, KUHPerdata, dan peraturan mentri perdagangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud berdasarkan KUHPerdata dan peraturan menteri perdagangan dan peraturan bappeti yang mengatur secara khusus aset kripto, sehingga aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aset kripto sah untuk dijadikan harta bersama dalam perkawinan.

Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya Sathya, Putu Karunia Sai; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Balinese customary law, which is patrilineal in nature, causes problems for families who are limited in having sons and threatens to break the lineage and break inheritance in the family. Therefore, an alternative marriage was born which is called bilateral gelahang marriage. The differences between the family system used in Balinese customary law and the marriage system in the gelahang, give rise to several problems and solutions to these problems are needed with protection for families who carry out marriages in the gelahang, therefore this journal will discuss this phenomenon.

The Role of Competition Law in Protecting MSMEs from Predatory Pricing Practices in E-Commerce Platforms Zubaedah, Rahmi; Apriani, Rani; Putra, Pamungkas Satya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6080

The research explores the impact of predatory pricing practices by foreign businesses on e-commerce platforms, which pose significant challenges to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Karawang, Indonesia. Using a normative legal research approach, the study evaluates the adequacy of regulations such as Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Ministry of Trade Regulation Number 50 of 2020 in providing legal protection to MSMEs. The study highlights the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in monitoring and enforcing fair competition laws within the digital marketplace. The findings reveal that imported products sold at significantly low prices undermine local MSMEs’ competitiveness, exacerbating the challenges they face in the digital economy. Although government initiatives such as prioritizing domestic products, implementing stricter regulations, and launching campaigns like the "Proud to be Made in Indonesia" movement aim to support MSMEs, more robust enforcement and consistent implementation are required. This research emphasizes the necessity for comprehensive strategies to safeguard MSMEs' interests amidst the evolving dynamics of digital trade.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU PANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR Apriani, Rani; Zubaedah, Rahmi; Astar, Abdul
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.96

Persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pan gan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan

KEABSAHAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Katana, Evan; Zubaedah, Rahmi
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.80

Kemajuan teknologi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu terjadinya persatuan antara masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan dalam masyarakat untuk menyimpan harta benda mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeti pada tahun 2024 ada sekitar 20,9 juta orang yang menyimpan harta mereka dalam aset kripto. Dari data yang dikeluarkan Bappeti tersebut terdapat pertanyaan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penulisannya yaitu mengananlisis sah atau tidaknya aset kritp sebagai harta perkawinan. Dalam penelitian kali ini metode normatif digunakan untuk mendalami, mengolah dan menguraikan berlakunya hukum pada suatu penomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, KUHPerdata, dan peraturan mentri perdagangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud berdasarkan KUHPerdata dan peraturan menteri perdagangan dan peraturan bappeti yang mengatur secara khusus aset kripto, sehingga aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aset kripto sah untuk dijadikan harta bersama dalam perkawinan.

RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN Roudah, Gheanova Amelia Noor; Zubaedah, Rahmi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8897

Anak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, manuskrip, dan UUD 1945 yang relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, karena anak sebagai bagian dari warga negara, amanah dan karunia Tuhan. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga harus mendapat perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search