Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Spirit Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS NALAR: Journal Of Law and Sharia LamLaj
Zubaedah, Rahmi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pengecualian dalam Perjanjian Lisensi pada Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dengan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Farras, Muhammad Naufal Nawwaf; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pasar global telah membawa dampak yang signifikan terhadap produk barang dan.atau jasa yang beredar dimasyarakat serta skema sosial masyarakat juga ikut terpengaruh. Dengan adanya era pasar global ini telah meinimulkan banyak polemik, akan tetapi ada salah satu jalur alternatif yang muncul yakni Hak Kekayaan Intelektual dimana Hak Kekayaan Intelektual ini telah menjadi penyeimbang kegiatan perdagangan secara global dan masif ini. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual itu adalah merek, walaupun demikian ternyata pengaturan merek tidak lah sederhana, terdapat beberapa pengecualian-pengecualian yang mestinya diketahui masyarakat luas dan awam salahsatunya terkait tentang pengalihan hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendeketan studi perundang-undangan dimana nantinya penelitian ini akan mencoba mencari tahu isi dari pengecualian yang terdapat diundang-undang relevan. Pada hasil akhir ditemukan beberapa pengecualian yang memberikan batasan dari kebebasan perjanjian lisensi walaupun demikian ternyata ditemukan potensi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.
Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Katana, Evan; Zubaedah, Rahmi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.362

Abstract

Kemajuan teknologi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu terjadinya persatuan antara masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan dalam masyarakat untuk menyimpan harta benda mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeti pada tahun 2024 ada sekitar 20,9 juta orang yang menyimpan harta mereka dalam aset kripto. Dari data yang dikeluarkan Bappeti tersebut terdapat pertanyaan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penulisannya yaitu mengananlisis sah atau tidaknya aset kritp sebagai harta perkawinan. Dalam penelitian kali ini metode normatif digunakan untuk mendalami, mengolah dan menguraikan berlakunya hukum pada suatu penomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, KUHPerdata, dan peraturan mentri perdagangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud berdasarkan KUHPerdata dan peraturan menteri perdagangan dan peraturan bappeti yang mengatur secara khusus aset kripto, sehingga aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aset kripto sah untuk dijadikan harta bersama dalam perkawinan.
Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya Sathya, Putu Karunia Sai; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balinese customary law, which is patrilineal in nature, causes problems for families who are limited in having sons and threatens to break the lineage and break inheritance in the family. Therefore, an alternative marriage was born which is called bilateral gelahang marriage. The differences between the family system used in Balinese customary law and the marriage system in the gelahang, give rise to several problems and solutions to these problems are needed with protection for families who carry out marriages in the gelahang, therefore this journal will discuss this phenomenon.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU PANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR Apriani, Rani; Zubaedah, Rahmi; Astar, Abdul
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.96

Abstract

Persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pan­ gan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsums­ninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis nor­matif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesi­fikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasar­kan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Un­dang-Undang Pangan
KEABSAHAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Katana, Evan; Zubaedah, Rahmi
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.80

Abstract

Kemajuan teknologi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu terjadinya persatuan antara masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan dalam masyarakat untuk menyimpan harta benda mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeti pada tahun 2024 ada sekitar 20,9 juta orang yang menyimpan harta mereka dalam aset kripto. Dari data yang dikeluarkan Bappeti tersebut terdapat pertanyaan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penulisannya yaitu mengananlisis sah atau tidaknya aset kritp sebagai harta perkawinan. Dalam penelitian kali ini metode normatif digunakan untuk mendalami, mengolah dan menguraikan berlakunya hukum pada suatu penomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, KUHPerdata, dan peraturan mentri perdagangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud berdasarkan KUHPerdata dan peraturan menteri perdagangan dan peraturan bappeti yang mengatur secara khusus aset kripto, sehingga aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aset kripto sah untuk dijadikan harta bersama dalam perkawinan.
RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN Roudah, Gheanova Amelia Noor; Zubaedah, Rahmi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8897

Abstract

Anak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, manuskrip, dan UUD 1945 yang relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, karena anak sebagai bagian dari warga negara, amanah dan karunia Tuhan. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga harus mendapat perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.
ANAK YANG TEREKSPLOITASI SEKSUAL DI DUNIA DARING: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM Cornella, Yohanna Septinita Alma; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10500441

Abstract

Social relations in a networked society change our current relationships. In a networked society where many lives are in the online world, social relations have an impact on children's vulnerability. Children in their relationship with the online world are vulnerable to becoming victims of sexual exploitation. This research explores the sexual exploitation of children in the online world due to low legal awareness. In this study, one case focused on children who were sexually exploited online. Data collection techniques are carried out by taking cases through kompas.id. By analyzing case studies, the research results show that sexual exploitation of children occurs due to a lack of legal awareness in society. The lack of legal knowledge and understanding of parents and schools shows that they do not know and understand the protection of children from the dangers of sexual exploitation in the online world. Due to the lack of knowledge and understanding of community law, the attitude and behavior of the community (schools) does not care for children. This was experienced in the case of E's son who was studying at a vocational school in Papua. Parents and the school community do not know how to protect their children from threats from online relationships. This has an impact on the attitude and behavior of those who do not accept or are aware of the legal protection of their children. The behavior of the school community tends to blame child victims of sexual exploitation in the online world. After all, children are victims. Meanwhile, the real perpetrators are still roaming the online world because they have not been caught and sentenced. This also shows that the state is weak in guaranteeing child protection.
Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi Habib, Farhan Abdurrahman; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11090440

Abstract

Hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domein) yang bersifat publik, bukan sebagai eigenaar yang bersifat privat, harus diperhatikan dalam menganalisis hak pengelolaan negara. Mafia tanah menggunakan berbagai macam teknik yang mencakup pihak berwenang dan penegak hukum. Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP merupakan jenis pertanggungjawaban pidana mafia tanah, bukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Tipikor. Kehadiran mafia tanah menimbulkan berbagai permasalahan dan sengketa pertanahan. Penelitian ini kemudian akan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan mafia tanah diterapkan di Indonesia. Kehadiran mafia tanah menimbulkan berbagai permasalahan dan sengketa pertanahan. Penelitian ini kemudian akan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan mafia tanah diterapkan di Indonesia.
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak Jesica, Jesica; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12661862

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi. Korbannya pun bukan hanya terjadi pada pihak perempuan (istri), melainkan juga terjadi pada anak-anak. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah orang atau kerabat dekat maupun anggota keluarga sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. Dampak yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan bagi korban. Selain melukai secara fisik, kekerasan tersebut juga melukai secara psikis
DINAMIKA HAPUSNYA PERIKATAN JUAL BELI BARANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Vina Yulianti, Hanipah; Zubaedah, Rahmi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.223-230

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana undang-undang hukum perdata menetapkan perikatan jual-beli barang dan menghapusnya. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normative, diperoleh kesimpulan berikut: menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli barang dianggap sudah jadi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai harga barang dan barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.   Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi secara temporer.  Setelah perjanjian jual beli disetujui dengan cara ini, penjual tetap terikat, dan jika jangka waktu percobaan telah berakhir dan setuju, pembeli baru akan terikat.    sejak uang muka diterima untuk pembelian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan jual-beli barang diputuskan sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji, yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat dalam melaksanakan perjanjian, atau melakukan perbuatan yang tidak diizinkan dalam perjanjian. Karena pelanggaran perjanjian, ada konsekuensi seperti ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga; pembatalan perjanjian; dan peralihan resiko, yaitu kewajiban untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disebabkan oleh salah satu pihak
Co-Authors Abidin, Jaenal Affandi, Imanudin Al Ikhsan, Muhammad Iqbal Albanjari, Muhammad Kissan Amara, Nouna Shaina Astar, Abdul Cornella, Yohanna Septinita Alma Dedi Pahroji Ekaputra, Rassya Alvandra Evangeli, Grace Ayu beta Farras, Muhammad Naufal Nawwaf Habib, Farhan Abdurrahman Istifaroh, Nur Parisa Jati Satrio, Alfian Jesica, Jesica Justity Sultan, Arini A. Katana, Evan Kurniati, Grasia Maula, Kholida Atiyatul Priyana, Puti Rani Apriani Roudah, Gheanova Amelia Noor Saripudin, Asep Sathya, Putu Karunia Sai Siagian, Ramot Andrew Christian Sidiq, Ilham Maulana Utomo, Ksatrio Budi Vina Yulianti, Hanipah Yoesoef Sofwan, Alwien