Garuda - Garba Rujukan Digital

The Governance of State Confiscated Goods & State Loot in the Storage House of State Confiscated Goods Class I Yogyakarta Tuharea, Dyah Ayu Aprilia; Yuska, Syahrial
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.39741

The protection of property rights in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution article 28H paragraph 4. Confiscated goods and state loot confiscated or taken over by the authorities in the investigation process must be stored in the State Confiscated Goods Storage House (RUPBASAN). However, the governance of confiscated goods and loot at the Class I RUPBASAN Yogyakarta faces various problems that require more attention. Problem Formulation from this study What are the problems in the management of confiscated goods and loot in the Class I RUPBASAN Yogyakarta and how the role of the RUPBASAN is in line with the current goals of the Correctional Service. The purpose of this study is to find out and analyze the problems in the governance of confiscated goods and loot in the Class I RUPBASAN Yogyakarta as well as to provide recommendations for improvement and analyze how the role of the RUPBASAN position is in line with the current Correctional Objectives. Methods This research uses a qualitative approach with a descriptive research design of analysis. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results of this study show that several main problems were found in the governance of confiscated goods and confiscated goods in the Class I RUPBASAN Yogyakarta, including limited infrastructure, lack of human resources, and overlapping regulations. The role and position of the RUPBASAN in the Indonesian correctional system shows that although the RUPBASAN is not explicitly regulated in the Indonesian Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, the presence of the RUPBASAN still has an important role in supporting the enforcement of human rights and must still be maintained at the Directorate General of Corrections. Recommendations for improvement include increased warehouse capacity, staff training, and clearer and more detailed policy revisions.

Manajemen Konflik dalam Mencegah Gangguan Kemanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Priambodo, Ahmad Budi; Yuska, Syahrial
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.12360

Lembaga pemasyarakatan memiliki dinamika sosial kompleks yang memicu konflik antarpenghuni akibat over kapasitas, tekanan lingkungan, perbedaan karakter, dan keterbatasan fasilitas. Kondisi ini menimbulkan friksi yang dapat mengganggu keamanan dan menghambat proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik dalam lapas dan membantu manajemen merancang strategi efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan lapas, petugas keamanan, dan narapidana. Temuan menunjukkan faktor pemicu konflik meliputi perbedaan kepribadian, persaingan sumber daya, dan perlakuan tidak adil. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam mengelola konflik dengan menerapkan gaya manajemen kolaborasi, kompromi, dan mediasi untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan antarnarapidana serta petugas. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi manajemen konflik yang tepat berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman dan mendukung pembinaan. Penelitian merekomendasikan pelatihan tambahan bagi petugas dan penguatan program rehabilitasi untuk mencegah konflik dan mendukung pemulihan narapidana.

Dampak Penempatan Kamar Hunian Terhadap Perilaku Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung Setiawan, M. Hendi; Yuska, Syahrial
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.12448

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penempatan kamar hunian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung. Penempatan narapidana menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, sehat, dan kondusif bagi proses pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori konflik dari Bart Klem, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari petugas pemasyarakatan dan narapidana dari berbagai blok hunian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan kamar hunian yang tidak memperhatikan faktor psikososial, klasifikasi risiko, dan latar belakang narapidana dapat menimbulkan konflik, tekanan emosional, hingga penguatan jaringan kriminal di dalam Lapas. Sebaliknya, penempatan yang tepat dapat mendorong interaksi sosial yang sehat dan mendukung proses rehabilitasi. Oleh karena itu, penempatan kamar hunian harus dilakukan secara strategis dan terintegrasi dengan asesmen psikososial, serta didukung dengan infrastruktur memadai dan program pembinaan yang menyeluruh.

Manajemen Konflik dalam Mencegah Gangguan Kemanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Priambodo, Ahmad Budi; Yuska, Syahrial
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.12360

Lembaga pemasyarakatan memiliki dinamika sosial kompleks yang memicu konflik antarpenghuni akibat over kapasitas, tekanan lingkungan, perbedaan karakter, dan keterbatasan fasilitas. Kondisi ini menimbulkan friksi yang dapat mengganggu keamanan dan menghambat proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik dalam lapas dan membantu manajemen merancang strategi efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan lapas, petugas keamanan, dan narapidana. Temuan menunjukkan faktor pemicu konflik meliputi perbedaan kepribadian, persaingan sumber daya, dan perlakuan tidak adil. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam mengelola konflik dengan menerapkan gaya manajemen kolaborasi, kompromi, dan mediasi untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan antarnarapidana serta petugas. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi manajemen konflik yang tepat berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman dan mendukung pembinaan. Penelitian merekomendasikan pelatihan tambahan bagi petugas dan penguatan program rehabilitasi untuk mencegah konflik dan mendukung pemulihan narapidana.

Dampak Penempatan Kamar Hunian Terhadap Perilaku Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung Setiawan, M. Hendi; Yuska, Syahrial
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.12448

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penempatan kamar hunian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung. Penempatan narapidana menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, sehat, dan kondusif bagi proses pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori konflik dari Bart Klem, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari petugas pemasyarakatan dan narapidana dari berbagai blok hunian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan kamar hunian yang tidak memperhatikan faktor psikososial, klasifikasi risiko, dan latar belakang narapidana dapat menimbulkan konflik, tekanan emosional, hingga penguatan jaringan kriminal di dalam Lapas. Sebaliknya, penempatan yang tepat dapat mendorong interaksi sosial yang sehat dan mendukung proses rehabilitasi. Oleh karena itu, penempatan kamar hunian harus dilakukan secara strategis dan terintegrasi dengan asesmen psikososial, serta didukung dengan infrastruktur memadai dan program pembinaan yang menyeluruh.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search