Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran jurnal hukum das sollen Jurnal Karya Abdi JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Jamri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 7 HURUF ‘N’ PERATURAN BAWASLU NOMOR 19 TAHUN 2017 Jamri; Muhsin; Rustam
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2632

Abstract

Abstrak Ketentuan norma Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Mengenai Ketentuan Persyaratan Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Surat Suara, pada Pasal 7 poin huruf ‘n’ yang menyebutkan ” Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih” ada perbedaan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) “syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Povinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, pada poin huruf ‘j’ yang menyebutkan “Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon”. Perbedaan norma kedua pasal tersebut antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat (1) poin huruf ’j’ status “mengundurkan diri sebagai calon…” sedangkan di Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 7, poin huruf ‘n’ “mengundurkan diri apabila sudah terpilih...”
Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Kotawaringin Barat jamri; syamsuri, syamsuri; Eddy, Lion
Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 16 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Center of Language and Cultural Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30957/cendekia.v16i2.847

Abstract

This study discusses the role of the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat Regency in efforts to preserve Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The cultural heritage discussed in this study is the Kyai Gede Mosque, Astana Al-Nursari, and the Prince Mangkubumi Palace. This study aims to describe and analyze the roles and efforts of the Education and Culture Office of Kotawaringin Barat Regency and the factors that influence the preservation of Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. Informants in this study as many as 8 people including researchers. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The researcher's technique uses qualitative data, namely all materials, information, and facts that cannot be measured and calculated systematically because their form is verbal information (sentences and data). With this technique, the researcher only collects data, information, facts facts, statements in the form of sentences and data from problems that researchers consider important and support in terms of data collection from the relevant agencies at the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat Regency. The results of this study indicate that the role of the Office of Education and Culture in managing Cultural Heritage acts as a regulator is to prepare directions to balance the implementation of cultural heritage preservation through regulations, as a dynamist is to mobilize community participation both individuals and institutions related to the preservation of cultural heritage, and the facilitator is the government is engaged in the field of assistance through training, education and skills improvement as well as in the field of funding and capital.
PENGUATAN PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Wandi; Muchlis Adnan, Indra; Jamri; Habib, Rois; Rasyid Ridha, Muh.
KARYA ABDI Vol 4 No 1 (2023): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v4i1.2439

Abstract

Peran partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang harus ada dalam Penyelenggaraan Demokrasi terutama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada dasarnya pengawasan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, masyarakat perlu menjadi aktor guna mensukseskan jalannya Pemilihan Umum. Sehingga, apa yang menjadi hasil akhir Pemilihan merupakan cerminan dari kehendak rakyat. Kurangnya Kesadaran Hukum dan kepedulian masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini berdampak pada adanya beberapa dugaan pelanggaran–pelanggaran dalam tahapan Pemilihan yang diselengarakan dalam setiap tingkat tidak dapat ditegakkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan keterbatasan data dan informasi sebagai alat bukti dalam penegakan hukum Pemilu.
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syarifudin; Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3780

Abstract

Dalam rangka implentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu program yanag di beri nama Desa Maju Inhil Jaya. Program Desa Maju inhil Jaya adalah suatu program dimana desa diberi otonomi yang luas dalam pelaksanan pembangunan desa dengan prinsip-prinsip desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabel dan transfaran,efektif dan efisien, dan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 7 Tahun 2021 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi seperti jalan memang menjadi faktor penghambat dalam percepatan pembangunan dihampir setiap desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan kondisi jalan yang rusak, mustahil warga di desa bisa dengan leluasa menjalankan perekonomiannya. Dalam penjelesan diatas tentunya program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses pembangunan yang terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanganan Satwa Liar dalam Persfektif Otonomi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Jamri; Muhsin; Wandi
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jipm.v5i3.1306

Abstract

Conflicts between local communities and wildlife in Indragiri Hilir Regency have become increasingly frequent, primarily due to habitat encroachment and the expansion of human activities into forested and swamp areas. Unfortunately, there is currently no regional legal product that specifically regulates the mechanisms for handling such conflicts. As a result, local agencies—such as the Fire and Rescue Department—face operational limitations due to a lack of authority and legal basis. This study aims to analyze the authority of regional governments in addressing human-wildlife conflicts based on the principles of regional autonomy and to examine the urgency of establishing a Regional Regulation (Perda) as a legitimate and operational legal framework. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, the research reveals a normative gap that weakens legal protection for the community and hinders the effectiveness of local institutions. Therefore, the formulation of a Regional Regulation that outlines prevention, mitigation, and coordination mechanisms for managing wildlife conflicts is urgently needed to ensure public safety and strengthen the role of local governments in environmental protection.
Co-Authors Eddy, Lion Habib, Rois Muchlis Adnan, Indra Muh. Rasyid Ridha Muhsin Rustam Syamsuri Syariffuddin Syariffuddin wandi