Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 Irama, Yoga; Zamzami, Mukhammad
KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Vol 11 No 1 (2021): Februari
Publisher : Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36781/kaca.v11i1.3244

Abstract

Artikel ini adalah respon kekhawatiran kepada masyarakat, di mana dewasa ini banyak bermunculan gerakan-gerakan radikal yang terus melakukan propaganda dan teror. Lazim diketahui bahwa kesalahan dalam pemahaman keagamaan akan berdampak pada sikap dan tindakan yang ekstrem. Jika hal itu dibiarkan, maka tentu akan bisa menyebabkan keretakan sosial nantinya. Fenomena tersebut menjadi suatu problematik yang layak dianalisis agar tidak menimbulkan kegaduhan antar umat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah telaah tentang bagaimana upaya dan instrumen formula yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa formula moderasi beragama Kemenag adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI melalui beberapa lini, dalam upaya menguatkan pemahaman beragama yang moderat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, di antaranya penguatan moderasi beragama melalui program bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian penguatan moderasi beragama melalui pelatihan kaderisasi instruktur moderasi beragama bagi mubalig muda, mahasiswa, dosen, dan tokoh-tokoh agama lainnya.
Peran dan Tantangan Teologi Islam di Era Post Truth Irama, Yoga; Hidayat, Elfada Adella
Journal of Islamic Thought and Philosophy Vol. 1 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jitp.2022.1.2.170-187

Abstract

Artikel ini membahas tentang teologi Islam di era post truth yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk seluruh pengguna media sosial dalam menangkal virus hoaks, yang mengandung unsur provokasi, dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Melalui metodologi kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan, penulis merumuskan masalah-masalah yang meliputi: (1) Bagaimana fenomena post truth yang muncul di media sosial?, (2) Bagaimana cara menemukan kebenaran yang ada di dalam era post truth melalui sikap-sikap yang tercermin dari Islam moderat?; hasil yang ditemukan dari penelitian ini menerangkan bahwa post truth muncul di media sosial ditandai dengan fenomena hoax, yang pada dasarnya adalah fenomena pudarnya orientasi kebenaran yang bersifat hakiki dan diganti dengan kebenaran yang bersifat semu atau tidak berdasarkan fakta. Akan tetapi setiap pengguna media sosial dapat menemukan kebenaran dengan mengedepankan sikap tasa>muh, tawa>zun, dan lebih menggunakan nalar kritis untuk menyikapi suatu informasi yang diterima.
MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADIS Irama, Yoga; AW., Liliek Channa
Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman Vol 5, No 1 (2021): Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman
Publisher : Institut PTIQ Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36671/mumtaz.v5i01.144

Abstract

Fenomena pengarusutamaan moderasi beragama yang terjadi di masyarakat menimbulkan berbagai respons dari berbagai media, tokoh-tokoh agama dan peneliti. Beragam pemaknaan seputar moderasi beragama oleh masing-masing kelompok. Berbagai kalangan mengaku bahwa golongannya adalah representasi dari kelompok moderat. Kurang jelasnya definisi serta ciri-ciri moderat membuat fenomena mengaku moderat itu terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan terhadap berbagai hadis tentang makna moderasi, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama yang sesungguhnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan moral yang terkandung dalam moderasi beragama merupakan upaya dalam menjaga keberagaman, persatuan dan kedamaian seluruh agama di Indonesia. Dengan demikian, harapan besar untuk dapat mengikis risiko perpecahan dan kerusakan akibat pemahaman yang salah, salah satunya adalah pola agama yang konservatif, ekstrem atau radikal; yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Epistemological Transformation of ʿUrf in the DSN-MUI Fatwa on E-Commerce: A Maqāṣid al-Sharīʿah Based Analysis Sanuri; Mubarok, Nafi'; Musafa’ah, Suqiyah; Irama, Yoga
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i2.13145

Abstract

The rapid growth of digital platforms in global commerce has reshaped conventional transactional norms, including among Indonesian Muslims, raising normative debates on the legitimacy of e-commerce within Islamic jurisprudence. While prior studies have addressed e-commerce in Islamic legal discourse, few have examined the transformation of ʿurf (customary practice) as a legitimate legal source in the digital age. This study introduces the DigitalʿUrf Alignment Model (DUAM), an integrative legal-epistemological framework that systematizes the adaptation of classical ʿurf to digital contexts through maqāṣid al-sharīʿah based validation. Employing a qualitative-normative approach, the research analyzes Fatwa No. 146/2021, issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), classical and contemporary fiqh sources, and emerging digital transaction models. It integrates concepts from uṣūl al-fiqh, maqāṣid al-sharī‘ah, and socio-philosophical reasoning to reconceptualize ʿurf as a dynamic category of legal interpretation. The findings affirm that digital ʿurf, structured through DUAM, enables its institutionalization as a normative legal source for fatwa and provides a scalable method for integrating classical jurisprudence with digital finance regulations.