Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Paradigma Journal of Administration

Sistem Informasi Manajemen Pada Kinerja Pegawai Di Distrik Sorong Barat Rakmeni, Nelson; Pananrangi, Andi Rasyid; Nurkaidah, Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 1 (2024): Paradigma Journal of Administration, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i1.4603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan system informasi manajemen dan Mengetahui dan menganalisis peningkatan kinerja pegawai di Distrik Sorong Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa System informasi manajemen yang telah di laksanakan oleh Kantor Distrik Sorong barat kurang berjalan baik karena masih terhambat dengan beberapa factor pendukung serta keahlian pengguna atau pegawai masih sangat minim sehingga sangat menghambat pelaksanaan system informasi manajemen demi menunjang kelancaran pelayanan administrasi yang di berikan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan system informasi manajemen terdapat beberapa Upaya-upaya yang di lakukan oleh kantor Distrik Sorong Barat untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi melalui system informasi manajemen yaitu kordinasi yang aktif antara pimpinan dan bawahan, kedisiplinan waktu di tertibkan. This research aims to determine and analyze the implementation of management information systems and determine and analyze employee performance improvements in the West Sorong District. The research method uses qualitative with a qualitative descriptive approach, aimed at revealing events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened. The results of the research show that the management information system that has been implemented by the West Sorong District Office is not working well because it is still hampered by several supporting factors and the expertise of users or employees is still very minimal so it really hinders the implementation of the management information system in order to support the smooth running of administrative services provided to public. In implementing the management information system, there are several efforts made by the West Sorong District office to improve employee performance in administrative services through a management information system, namely active coordination between leaders and subordinates, time discipline.
Fungsi Dan Peran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Sulawesi Selatan Salsabila, Amanda; Bahri, Syamsul; Nurkaidah, Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 1 No. 1 (2023): Paradigma Journal of Administration, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v1i1.2682

Abstract

Peran lembaga organisasi dan pemerintah dalam mengelola olahraga negara telah disampaikan dalam perundang undangan. Hal ini menjadi tugas peran Menteri Kepemudaan dan Olahraga sebagai penanggungjawab keolahragaan memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan nasional mengenai olahraga. Namun saat ini sektor olahraga Indonesia tidak menunjukkan kemajuan, sehingga penulis memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana fungsi pembinaan, peranan, dan faktor apa saja yang memengaruhi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan mengelola bidang Olahraga di Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif selama 3 bulan. Sumber data yang didapatkan baik primer maupun sekunder dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menjalankan peran dan fungsinya  sesuai dengan baik, mem-back up seluruh kegiatan-kegiatan cabang olahraga yang ada, mendorong cabang olahraga agar lebih meningkatkan prestasi. Faktor penghambat kinerja yaitu kurangnya anggaran dana, sarana prasana yang tidak sesuai standar, dan tidak adanya jaminan kesehatan kepada atlet. The role of organizational and government institutions in managing state sports has been conveyed in legislation. This is the duty of the role of the Minister of Youth and Sports as the person in charge of sports has the authority to determine national policies regarding sports. However, currently the Indonesian sports sector is not showing progress, so the author aims to examine how the coaching function, role, and what factors affect the performance of the South Sulawesi Provincial Youth and Sports Office manages the sports field in South Sulawesi. The study used qualitative methods for 3 months. Data sources obtained both primary and secondary by interviews, documentation and observations. The sampling technique uses purposive sampling technique. The results showed that the Youth and Sports Service has carried out its roles and functions in accordance well, backing up all existing sports activities, encouraging sports to further improve achievements. Performance inhibiting factors are lack of budget, non-standard infrastructure and the absence of health insurance for athletes.
Penerapan Kebijakan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kabupaten Enrekang Dita, Dita; Bahri, Syamsul; Nurkaidah, Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan sektor hortikultura di Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Hortikultura, serta mengevaluasi tingkat efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparat pemerintah daerah, petugas UPT, serta perwakilan kelompok tani sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dijalankan sesuai kerangka regulasi, namun belum mencapai tingkat optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi benih, serta mekanisme distribusi benih hortikultura—khususnya bawang merah—yang belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah sasaran. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan benih hortikultura lokal dan meningkatkan akses petani terhadap sumber benih yang lebih baik. Namun, upaya untuk menyediakan benih unggul secara berkelanjutan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan masih membutuhkan penyesuaian agar tujuan pembangunan sektor hortikultura dapat tercapai secara optimal. This study aims to identify the implementation of the horticulture sector policy in Enrekang Regency, based on Enrekang Regent Regulation Number 19 of 2018 concerning the Establishment of the Technical Implementation Unit (UPT) for the Horticultural Seed Center, and to evaluate its effectiveness. The research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The respondents included local government officers, UPT personnel, and farmer group representatives, all of whom were policy beneficiaries. The findings reveal that the policy has been implemented in accordance with regulatory mandates; however, it has not yet reached an optimal level. Several challenges were identified, including limited budget allocation, insufficient supporting facilities and infrastructure for seed production, and uneven distribution mechanisms for horticultural seeds—particularly shallots—which have not fully covered the designated target areas. Despite these constraints, the policy has contributed positively to improving the availability of local horticultural seeds and enhancing farmers' access to higher-quality planting materials. Nonetheless, efforts to sustainably provide superior seeds still require strengthening institutional capacity, improving human resources, and enhancing monitoring and evaluation systems. Therefore, implementing this policy requires further refinement to ensure the successful development of the horticulture sector in Enrekang Regency.