<![CDATA[Abstrak Tulisan ini menganalisis dan mengkritisi pandangan Dr. Drs. Baharudin, M.H. dalam karyanya berjudul “Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis” (dalam buku Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, hlm. 285–304). Fokus utama pembahasan terletak pada dua aspek, yaitu: (1) kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (2) pembentukan Perdes yang demokratis berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat serta asas good governance. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, tulisan ini menemukan bahwa Perdes memiliki kedudukan hukum yang diakui (recognized regulations) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya, pembentukan Perdes sering kali bersifat formalistik dan belum mencerminkan partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan hukum responsif Nonet & Selznick untuk menilai efektivitas Perdes dalam mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebutuhan lokal masyarakat desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa otonomi desa sebagai bentuk self-governing community masih terhambat oleh lemahnya kapasitas hukum aparatur desa, dominasi elit lokal, dan kurangnya mekanisme partisipasi substantif. Oleh karena itu, pembentukan Perdes yang demokratis memerlukan sinergi antara aspek legalitas, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap nilai-nilai lokal. Kata Kunci: Peraturan Desa, Demokrasi Desa, Otonomi Asli, Partisipasi Publik, Hukum Responsif. Abstract This article critically analyzes the work of Dr. Drs. Baharudin, M.H., titled “Analysis of the Legal Position of Village Regulations and the Formation of Democratic Village Regulations” (in Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, pp. 285–304). The discussion focuses on two main aspects: (1) the legal status of Village Regulations (Perdes) within Indonesia’s national legal hierarchy, and (2) the democratic principles governing their formation, emphasizing public participation and good governance. Using a normative juridical approach combined with conceptual and historical methods, this study finds that Perdes holds a recognized legal position under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011. Nevertheless, in practice, the formation of Perdes tends to be formalistic and lacks meaningful community involvement. The analysis employs Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Nonet & Selznick’s responsive law theory to assess whether Perdes effectively embodies democratic values and local needs. The study concludes that village autonomy, as a form of self-governing community, remains constrained by weak legal capacity, local elite domination, and limited substantive participation. Therefore, the creation of democratic Perdes requires an integration of legality, public participation, and local responsiveness. Keywords: Village Regulation, Local Democracy, Indigenous Autonomy, Public Participation, Responsive Law.]]>
