Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Di Provinsi Maluku Utara Latahan, Latahan; Heston Runtunuwu*, Prince Charles; Amin, Chairullah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25012

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi biaya teknis, sistem teknis dan strategi perbaikan yang perlu dilakukan untuk daerah inefisien di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Variabel yang digunakan meliputi variabel pengeluaran APBD menurut fungsi kesehatan sebagai input, variabel jumlah puskesmas, posyandu, tenaga medis puskesmas, dan rumah sakit pemerintah sebagai intermediate output, serta angka harapan hidup, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi ( IMR), dan variabel Morbidity Rate sebagai luaran. Metode penelitian menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variable Return to Scale (VRS) dan berorientasi input. Hasil yang diperoleh rata-rata biaya efisiensi teknis selama tahun 2016-2020 hanya 10%, sedangkan untuk efisiensi teknis sistem mencapai 60% yang sudah efisien sehingga terdapat indikasi pemborosan dalam alokasi belanja kesehatan dan strategi perbaikan berdasarkan potensi. diperlukan perbaikan bagi daerah. Yang masih belum efisien sehingga proporsi input dan output dapat diefisienkan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah tersebut.
Social assistance performance on local economic development: evidence from island regions in East Indonesia Amin, Chairullah; Zamzam, Irfan; Reviane, Indraswati Tri Abdi; Duko, Firdaus; Hasnin, Muhammad; Muhammad, Nurdin I; Hartarto, Romi Bhakti; Anwar, Cep Jandi
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol 25, No 1: April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jesp.v25i1.20988

Abstract

During economic uncertainty following the COVID-19 pandemic, social assistance is vital for alleviating the economic burden on the poor and vulnerable to poverty, particularly those residing in island-based areas. The research aims to measure the performance of social assistance programs in the regional economy of the North Maluku Archipelago Province. The study employs Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA) to measure efficiency values, with input variables including social aid, unemployment, and inflation, while the output variable is poverty. The results reveal that social assistance is ineffective in reducing poverty. Several obstacles, including the minimal budget allocation, inaccuracies in identifying assistance recipients, and insufficient time for aid distribution are identified as primary causes of the inefficiency of social aid programs. Updating poverty data into one unified and integrated dataset is essential for the efficiency distribution of social assistance. Accurate targeting and timely distribution are the keys to the effectiveness of social assistance programs in reducing poverty.
Peran Pemerintah Desa dalam Perekonomian Masyarakat Melalui BUMDES di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Amin, Chairullah; Yetty, Yetty; Kotib, Muhammad; Deni , Didi
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 8 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i8.848

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Efektivitas Tenaga Kerja BUMDes Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Untuk Mengetahui Efektivitas Pendapatan Perkapita Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Untuk Mengetahui Efektivitas Peranan Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah sampel objek penelitian adalah 11 Desa dan peneliti hanya menemukan 5 Desa BUMDes yang aktif di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Alat uji yang di gunakan adalah metode analisis DEA (Data Envelopment Analysis) untuk mengetahui Efisiensi dengan menggunakan program Windeap Software. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh melalui Kantor Desa, Tenaga Kerja BUMDes, dan beberapa sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Tenaga Kerja di Desa Ratem dan Desa Gamlenge tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. 2) Pendapatan Perkapita Desa di 5 Desa efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. 3) Alokasi Anggaran Kegiatan di Desa Ratem dan Desa Gamlenge tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Dynamics of Population Happiness Level Between Archipelagic and Non-Archipelago Provinces In Indonesia Ahmad, Abdul Chalid; Amin, Chairullah; Suprihartiningsih, Erna; Abae, Irawan
Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2025): Februari - April
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57178/paradoks.v8i2.1300

Abstract

Welfare has a fundamental dimension related to the level of happiness. Therefore, from the perspective of development success, welfare indicators should be able to describe the condition of better happiness of the population between regions in a country. Recently, the measure of the population's happiness level has become an indicator of welfare with a broader dimension. One of them is through the happiness index. This study aims to analyze the differences in the dynamics of the population's happiness level between island and non-island provinces in Indonesia, during 2014-2021. This dynamic is thought to be influenced by the poverty level, quality of human development, unemployment rate, and income distribution between community groups. The analysis method used is panel data from 34 provinces, including eight island provinces and 26 non-island provinces. After passing the model specification and classical assumption tests, the estimation model applies a fixed effect model with the Panel Estimation General Least Squares (EGLS) method. The results of the model estimation found that the unemployment rate did not have a significant effect on the happiness index. Meanwhile, the poverty rate, human development index, and Gini Ratio had a positive and significant effect. It was also found that there were differences in the dynamics of happiness levels between island and non-island provinces, as a result of changes in the independent variables in the model.
Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah dalam Peningkatan PAD dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Suparno, Astuti; Amin, Chairullah; Ahmad, Abdul Chalid
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15759

Abstract

Menurut standar akuntansi publik, aset adalah cadangan keuangan yang telah disisihkan atau diperoleh pemerintah berdasarkan proyek-proyek masa lalu yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. dapat dikonversi menjadi uang dengan cara apa pun. Hal ini mencakup cagar alam yang tidak tergantikan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik, dan cagar alam yang dibatasi karena keyakinan agama atau budaya. Menurut standar akuntansi publik, aset adalah cadangan keuangan yang telah disisihkan atau diperoleh pemerintah berdasarkan proyek-proyek masa lalu yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. dapat dikonversi menjadi uang dengan cara apa pun. Hal ini mencakup cagar alam yang tidak tergantikan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik, dan cagar alam yang dibatasi karena keyakinan agama atau budaya..enurut Standar Akuntansi Pemerintah, aset adalah cadangan ekonomi yang telah disisihkan atau diperoleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diantisipasi bahwa manfaat dari ekonomi dan masyarakat akan bertambah baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum, serta dapat dikonversi ke dalam satu atau lain bentuk menjadi mata uang. Ini termasuk cadangan non-fungible yang diperlukan untuk penyediaan layanan kepada masyarakat umum serta dana cadangan yang tunduk pada pembatasan karena keyakinan agama dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah dalam kaitannya dengan PAD Kota Tidore Kepulauan. (2). Menganalisis ambang batas efisiensi/ketidakmampuan untuk setiap SKPD saat menggunakan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data orde kedua sebagai data primer, dan data orde primer sebagai data sekunder. Sumber data diperoleh dari database atau sumber lainnya yang terkait, khususnya, BPS dan Bank Negara Malaysia Dan Aset Kota Tidore Kelantan. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan statistik non-parametrik untuk menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk memperkirakan efisiensi pemanfaatan Aset sehubungan dengan pertumbuhan pendapatan asli di wilayah Tidore Kepulauan. Input dan output data dari Unit Pengambilan Keputusan (DMU) satu organisasi dibandingkan dengan input dan output DMU lain yang berbeda menggunakan metode Analisis Penyelubungan Data (DEA). Output penggunaan Kinerja Pemanfaatan Aset Kota Tidore Kepulauan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat dina dalam lima tahun terakhir dengan skor efisiensi satu. Dinas yang disebutkan di atas yang memiliki kinerja pemanfaatan aset dapat dikatakan efisien tanah pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian, sementara perlaratan dan mesin pada Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, untuk gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, sementara jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian. Mengenai total aset Kota Tidore Kepulauan di SKPD yang dapat digambarkan agak tidak efisien, lihat Dinas Pekerjaan Umum.
Strategi Peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Halmahera Selatan Abusama, Umar A.; Amin, Chairullah; Teapon, Rizal
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15763

Abstract

Sejak diadopsinya Peraturan No. 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Tempat Kerja, kepatuhan terhadap peraturan yang berkelanjutan telah terjadi dengan cara yang sangat konservatif. Selain sektor investasi dan perizinan, semua sektor lainnya terkena dampak buruk oleh undang-undang ini. Banyaknya izin sebelum menjadi beberapa tunggal perizinan memudahkan masyarakat umum untuk melakukan proses perizinan. Hal ini menyoroti pentingnya mematuhi hukum, seperti peraturan pemerintah dan Menteri terkait. Salah satu regulasi yang dikeluarakan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini menghapus aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (BEE) No. 973/1030/SJ, Nomor KEK-1/MK.07/2022; Nomor: 06/SE/M/2022 dan nomor 399/A.1/2022 terkait percepatan pelaksanaan Penerimaan persetujuan bangunan yang diterbitkan pada 5 Februari 2022 dan ditandatangani oleh 4 menteri memberikan keringanan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) yang belum membuat peraturan daerah (purdah) tentang pajak pajangan bangunan, meskipun pemerintah mengatur jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU No. 1 tahun 2022. Pemerintah daerah telah diberi tenggat waktu 5 Januari 2024. Bupati Halmahera Selatan yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Maluku utara telah menerbitkan peraturan daerah no. 1 tahun 2022 dalam hal persetujuan konstruksi. Dan sejak tahun 2022 hingga 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman, KANTOR PUPR dan Dinas DPMPTS telah menyiapkan peralatan turunan dan regulasi mengenai persetujuan konstruksi. danDengan diterbitkannya perda ini maka kabupaten Halmahera selatan tidak lagi menerbitkan dan menagih retribuasi atas Izin mendirikan bangunan (IMB) tetapi melakukan perizinan dan penagihan retribusi Persetujuan Banguan Gedung (PBG).
Analysis of monetary indicators on inflation and the profitability of Islamic banking in Indonesia Runtunuwu, Prince Charles Heston; Amin, Chairullah
Jurnal Mantik Vol. 9 No. 3 (2025): November: Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (Mantik)
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/mantik.v9i3.6680

Abstract

Research on monetary policy and the Islamic banking industry is urgent to ensure financial stability, promote sustainable growth, and address ethical finance demands. It helps policymakers adapt strategies, enhance resilience, and align financial practices with evolving global economic challenges. This study was conducted to determine the effect of the rupiah exchange rate, bi rate and money supply on inflation and profitability of Islamic banking in Indonesia. The population in this study is all Islamic Commercial Bank (BUS) financial report data that has been published by the Financial Services Authority (OJK) in Sharia Banking Statistics (SPS) and all Bank Indonesia (BI) data in Indonesian economic and financeal statistics.  The sample in this study is based on time series data (annual) 2005-2023. The method in this study uses a quantitative approach with a path analysis model. Based on the individual test, the BI rate has a significant effect on inflation while the rupiah exchange rate and money supply do not have a significant effect on inflation.  The rupiah exchange rate, BI rate, money supply and inflation have no significant effect on Islamic banking ROA. Simultaneously the rupiah exchange rate, BI rate and money supply have a significant effect on inflation while the rupiah exchange rate, BI rate, money supply and inflation have no significant effect on Islamic banking ROA. Policymakers should enhance monetary stability to protect Islamic banks from inflationary shocks while promoting risk-sharing contracts to sustain profitability. Regulators could encourage product innovation and resilience frameworks. Future research may explore digital finance integration, cross-country comparisons, and long-term inflation impacts on Islamic banking efficiency in Indonesia’s evolving economy