Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Solusi Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Justici Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Afriani, Kinaria
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Merita, Eni; Afriani, Kinaria
Solusi Vol 20 No 1 (2022): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v20i1.531

Abstract

Incidents of domestic violence often occur, but not many people seem to talk about it. The house that should be a place of refuge, often becomes a dangerous place for wives and children. There are various factors behind it, among others, because our society still does not consider the issue of domestic violence as a social problem, but rather an individual issue, which should not be intervened by outside parties. that according to the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, Article 16 paragraph (1) states that within twenty four hours from the time of knowing or receiving a report of domestic violence, the police must immediately provide temporary protection to the victim, while Article 16 paragraph (2) states that the temporary protection as referred to in paragraph (1) is given no later than seven days after the victim is received or handled.paling lama tujuh hari sejak korban doterima atau ditangani.
Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia Triputra, Yuli Asmara; Merita, Enni; Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.668

Abstract

Abstrak Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi keadilan restorative dalam penanganan perkara anak dengan kewajiban penerapan diversi pada semua tingkat pemeriksaan dalam system peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah upaya melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Anak, Diversi, Restoratif Justice Abstract The special criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of children and society in which the principles of justice are embodied. Restorative justice is a method that is philosophically designed to be a resolution to an ongoing conflict by improving conditions or losses arising from the conflict. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including the perpetrator, the victim, the perpetrator's family or the victim. , and other related parties. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System adopts restorative justice in handling child cases with the obligation to implement diversion at all levels of examination in the criminal justice system, starting from investigation, prosecution and examination at trial. Diversion is based on the discretion of enforcement officers The law is an effort to protect children from actions that are contrary to the best interests of the child.
SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia Utoyo, Marsudi; Afriani, Kinaria; Rusmini, Rusmini; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.298

Abstract

Abstrak Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana. Bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian “Sengaja dan Tidak Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Kata Kunci : Kesalahan, kesengajaan, kealpaan Abstract Criminal action is an act for which the perpetrator is subject to criminal penalties. This perpetrator can be said to be the "subject" of a criminal act. Whereas criminal liability is defined as the continuation of an objective reproach that is in the criminal act and subjectively meets the requirements to be convicted of that act. What is meant by error is error is the basis for accountability. Mistakes are the mental state of the maker and the inner connection between the maker and the deeds. Regarding the mental state of a person who does an action, it is commonly referred to as the ability to be responsible, while the mental relationship between the maker and the action is deliberate, negligent, and excuses for forgiveness. Thus, in order to determine an error, a legal subject must fulfill several elements, among others: The ability to be responsible to the perpetrator, the act is in the form of intent (dolus) or negligence (culpa); There is no excuse for erasing mistakes or the absence of excuses for forgiveness. The definition of "Intentional and Unintentional" in Indonesian criminal law is intentional, it means "willing" and "knowing" (willens en wetens). The point is that someone who commits an act deliberately, must will (willens) what he does and must also know (wetens) what he is doing and its consequences.
Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Afriani, Kinaria; Merita, Enni; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.838

Abstract

Abstract Corruption techniques and strategies are very diverse, which is a hot topic of discussion is the criminal act of corruption regarding gratification in the form of sexual services, which appears in the term sexual gratification. This research method is a normative juridical approach. Sexual service to recipients is a criminal act of corruption regarding gratuities as meant in Law Number 20 of 2001 concerning amendments to laws. Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the elucidation of Article 12B paragraph (1) UUPTPK. This is in accordance with the original intent of the UUPTPK itself, even though the crime of sexual gratification is not explained explicitly in the UUPTPK. There is a need for stricter sanctions against the crime of sexual gratification because it also tarnishes the nation with immoral acts, meaning that there is also a need for social sanctions which are also formulated in Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Corruption Crime
PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 3 (2023): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i3.109

Abstract

Abstrak Kewaritsan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarits, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warits dan berapa bagian masing-masing. Poligami diartikan suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Yang menjadi problematika di dalam perkawinan poligami adalah mengenai pembagian waris. Di mana ketika suami meninggal dan meninggalkan harta, yang mana dalam harta tersebut juga terdapat hak istri yang harus dibagikan secara adil. Hukum kewaritsan Islam pada dasarnya tidak mengakui atau tidak mengenal konsep harta bersama itu sendiri, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baik dalam al-Qur’an ataupun hadis. Sedangkan dalam hukum positif belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam itu sendiri. Kata Kunci : Warisan, Perkawinan, Poligami Abstract Islamic inheritance is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of heirs, determining who has the right to become heirs and how much each person will share. Polygamy is defined as a marriage in which a man has more than one wife. What is problematic in polygamous marriages is the distribution of inheritance. Where when the husband dies and leaves property, the wife's rights also include the wife's rights which must be distributed fairly. Islamic inheritance law basically does not recognize or recognize the concept of joint property itself, this is because there are no provisions in either the Qur'an or hadith. Meanwhile, positive law has not implemented the provisions contained in Islamic law itself. Keywords: Inheritance, Marriage, Polygamy
PEMBANGUNAN HUKUM DAGANG MENUJU INDONESIA EMAS Candra, Andi; Afriani, Kinaria; Ansori, Ansori; Absi, Warmiyana Zairi; Jauhari, Jauhari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i1.118

Abstract

On the development of the legal system is of course inseparable from the development of other fields, because the development of the legal system is part of the country's development. Legal development must be integrated and coordinated with the development agenda in other fields such as commercial law, which requires a continuous process. Currently, legal developments also need to pay attention to world developments. Here a clear strategy is needed so that legal developments can be harmonized with global developments without abandoning the values of the Indonesian nation. The purpose of this article is to examine the needs for the development of Indonesian commercial law and find a model of trade law reform that we want so that it can meet the needs and support the country's development. The approach taken in this paper is to standardize justice and collect secondary data sources through library research. Qualitative analysis of the collected data. Several provisions of the Criminal Code are outdated, and the related field of law is developing rapidly, which is no longer able to meet the current needs of trade law. Updating Indonesian trade law needs to be carried out immediately to meet developments, the needs of the national community and international demands. There are many modes to choose from for updating Indonesian trade law, including general codification mode, partial codification mode, statutory regulation preparation mode, open codification mode and partial regulation of Indonesian trade law. As trade law develops, it is believed that this will support Indonesia's vision of gold in the future.
Istinbath Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pencatatan Nikah Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic law does not recognize special marriage registration. In Islamic law, marriage registration is not referred to as one of the elements or conditions of marriage. In the days of the Prophet Muhammad SAW, there were no terms for recording marriages. An eligible marriage and a marriage ceremony are considered legitimate. This research uses a library method, which means that this research looks at the theories, concepts, and provisions of Islamic sharia'at related to the problem being studied. The istinbath qiyas method associates marriage recording with verse 282 of Surah al-Baqarah, which states that when a person makes a transaction, they must write it down. It's because with this record, people can avoid problems that may occur in the future if a denial occurs.
Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan di Indonesia Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i1.986

Abstract

The enforcement of Human Rights in the investigation process in Indonesia is a crucial aspect in ensuring that the basic rights of individuals, especially suspects, remain protected during the criminal investigation stage. This article discusses the implementation of Human Rights principles reflected in the Indonesian legal framework, such as Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2009. Although these regulations provide a foundation for the protection of Human Rights, the challenges of implementation on the ground remain significant. The obstacles faced by investigators in applying the principles of Human Rights include a lack of in-depth understanding among law enforcement officials, weak supervision, and limited facilities and infrastructure in various regions. The culture of violence, external pressure, and limited access to legal counsel also serve as hindrances. The importance of strengthening the capacity and awareness of law enforcement officers through training, enhanced supervision, and better coordination to ensure more effective protection of Human Rights in the investigation process.
Peranan Pendidikan Agama Dalam Menyelesaikan Problem Rumah Tangga Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria; Merita, Enni
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.146

Abstract

The increase in divorce cases indicates the need for more effective interventions to strengthen family bonds. Islamic religious education also has an important role in strengthening family resilience and preventing divorce in society. A deep understanding of Islamic teachings can provide a strong spiritual foundation for married couples in living married life. The morals and ethics taught by Islam provide a solid foundation for harmonious family relationships. This research uses literature study, which means that this research looks at the theories, concepts and provisions of Sharia in the research made by the author. The results of this research show that Islamic religious education is very important in maintaining family resilience and can prevent divorce in solving household problems.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KAMPANYE HITAM ( BLACK CAMPAIGN) PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI Merita, Enni; Afriani, Kinaria
Justici Vol 16 No 2 (2023): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v16i2.704

Abstract

ABSTRACT Black campaigns carried out on social media such as Twitter or Facebook, etc., which contain insults and defamation of a certain pair of presidential and vice-presidential candidates, are prohibited acts as referred to in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem in this paper is how to apply criminal sanctions to black campaigners for Regional Head Elections on Social Media. In the framework of this writing, the authors conducted library research (library research). So that if it is related to the distribution of data in general, then what is used is secondary data. As for the criminal threat for those who fulfill the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, they are subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) .
Co-Authors Absi, Warmiyana Zairi Aldri Frinaldi Amin, Muhammad Nur ansori ansori Arista, Windi Candra, Andi husnaini, husnaini Jauhari Jauhari, Jauhari Kesuma, Derry Angling Marsudi Utoyo Merita, Eni Merita, Enni Rusmini Rusmini Triputra, Yuli Asmara