Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Solusi Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Justici Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Afriani, Kinaria
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia Utoyo, Marsudi; Afriani, Kinaria; Rusmini, Rusmini; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.298

Abstract

Abstrak Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana. Bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian “Sengaja dan Tidak Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Kata Kunci : Kesalahan, kesengajaan, kealpaan Abstract Criminal action is an act for which the perpetrator is subject to criminal penalties. This perpetrator can be said to be the "subject" of a criminal act. Whereas criminal liability is defined as the continuation of an objective reproach that is in the criminal act and subjectively meets the requirements to be convicted of that act. What is meant by error is error is the basis for accountability. Mistakes are the mental state of the maker and the inner connection between the maker and the deeds. Regarding the mental state of a person who does an action, it is commonly referred to as the ability to be responsible, while the mental relationship between the maker and the action is deliberate, negligent, and excuses for forgiveness. Thus, in order to determine an error, a legal subject must fulfill several elements, among others: The ability to be responsible to the perpetrator, the act is in the form of intent (dolus) or negligence (culpa); There is no excuse for erasing mistakes or the absence of excuses for forgiveness. The definition of "Intentional and Unintentional" in Indonesian criminal law is intentional, it means "willing" and "knowing" (willens en wetens). The point is that someone who commits an act deliberately, must will (willens) what he does and must also know (wetens) what he is doing and its consequences.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW Afriani, Kinaria; Kesuma, Derry Angling; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.441

Abstract

Abstrak Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi. Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Politik Hukum , Omnibus Law Abstract Omnibus Law, the Government's efforts to improve economic development in Indonesia and improve the welfare of all Indonesian people in its formulation and implementation must be balanced in the level of effectiveness and accountability by taking into account juridical, political, sociological and economic aspects.
Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia Triputra, Yuli Asmara; Merita, Enni; Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.668

Abstract

Abstrak Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi keadilan restorative dalam penanganan perkara anak dengan kewajiban penerapan diversi pada semua tingkat pemeriksaan dalam system peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah upaya melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Anak, Diversi, Restoratif Justice Abstract The special criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of children and society in which the principles of justice are embodied. Restorative justice is a method that is philosophically designed to be a resolution to an ongoing conflict by improving conditions or losses arising from the conflict. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including the perpetrator, the victim, the perpetrator's family or the victim. , and other related parties. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System adopts restorative justice in handling child cases with the obligation to implement diversion at all levels of examination in the criminal justice system, starting from investigation, prosecution and examination at trial. Diversion is based on the discretion of enforcement officers The law is an effort to protect children from actions that are contrary to the best interests of the child.
Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Afriani, Kinaria; Merita, Enni; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.838

Abstract

Abstract Corruption techniques and strategies are very diverse, which is a hot topic of discussion is the criminal act of corruption regarding gratification in the form of sexual services, which appears in the term sexual gratification. This research method is a normative juridical approach. Sexual service to recipients is a criminal act of corruption regarding gratuities as meant in Law Number 20 of 2001 concerning amendments to laws. Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the elucidation of Article 12B paragraph (1) UUPTPK. This is in accordance with the original intent of the UUPTPK itself, even though the crime of sexual gratification is not explained explicitly in the UUPTPK. There is a need for stricter sanctions against the crime of sexual gratification because it also tarnishes the nation with immoral acts, meaning that there is also a need for social sanctions which are also formulated in Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Corruption Crime
Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan di Indonesia Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i1.986

Abstract

The enforcement of Human Rights in the investigation process in Indonesia is a crucial aspect in ensuring that the basic rights of individuals, especially suspects, remain protected during the criminal investigation stage. This article discusses the implementation of Human Rights principles reflected in the Indonesian legal framework, such as Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2009. Although these regulations provide a foundation for the protection of Human Rights, the challenges of implementation on the ground remain significant. The obstacles faced by investigators in applying the principles of Human Rights include a lack of in-depth understanding among law enforcement officials, weak supervision, and limited facilities and infrastructure in various regions. The culture of violence, external pressure, and limited access to legal counsel also serve as hindrances. The importance of strengthening the capacity and awareness of law enforcement officers through training, enhanced supervision, and better coordination to ensure more effective protection of Human Rights in the investigation process.
Pandangan Hukum Ekonomi Islam Dalam Etika Bisnis Terhadap Kehidupan Manusia Candra, Andi; Arista, Windi; Absi, Warmiyana Zairi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 4 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i4.1162

Abstract

This research discusses the perspective of Islamic economic law on business ethics in relation to human life. Islamic economic law, which is based on Sharia principles, offers ethical and moral guidelines in conducting business activities. Business ethics in Islam not only aim to achieve material profit but also consider aspects of justice, balance, and sustainability in social life. This research explores how the application of Islamic ethical values in business can create harmony between the interests of individuals, society, and the environment. With a literature-based qualitative approach, this article highlights the importance of integrating Islamic economic principles and modern business practices to support human well-being comprehensively. The results show that the application of Islamic business ethics can be a solution in facing global economic challenges, such as social inequality and moral crises, as well as promoting sustainable development.
Pembangunan Hukum Dagang Menuju Indonesia Emas Candra, Andi; Afriani, Kinaria; Ansori, Ansori; Absi, Warmiyana Zairi; Jauhari, Jauhari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

On the development of the legal system is of course inseparable from the development of other fields, because the development of the legal system is part of the country's development. Legal development must be integrated and coordinated with the development agenda in other fields such as commercial law, which requires a continuous process. Currently, legal developments also need to pay attention to world developments. Here a clear strategy is needed so that legal developments can be harmonized with global developments without abandoning the values of the Indonesian nation. The purpose of this article is to examine the needs for the development of Indonesian commercial law and find a model of trade law reform that we want so that it can meet the needs and support the country's development. The approach taken in this paper is to standardize justice and collect secondary data sources through library research. Qualitative analysis of the collected data. Several provisions of the Criminal Code are outdated, and the related field of law is developing rapidly, which is no longer able to meet the current needs of trade law. Updating Indonesian trade law needs to be carried out immediately to meet developments, the needs of the national community and international demands. There are many modes to choose from for updating Indonesian trade law, including general codification mode, partial codification mode, statutory regulation preparation mode, open codification mode and partial regulation of Indonesian trade law. As trade law develops, it is believed that this will support Indonesia's vision of gold in the future.
Istinbath Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pencatatan Nikah Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic law does not recognize special marriage registration. In Islamic law, marriage registration is not referred to as one of the elements or conditions of marriage. In the days of the Prophet Muhammad SAW, there were no terms for recording marriages. An eligible marriage and a marriage ceremony are considered legitimate. This research uses a library method, which means that this research looks at the theories, concepts, and provisions of Islamic sharia'at related to the problem being studied. The istinbath qiyas method associates marriage recording with verse 282 of Surah al-Baqarah, which states that when a person makes a transaction, they must write it down. It's because with this record, people can avoid problems that may occur in the future if a denial occurs.
Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 3 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i3.1190

Abstract

Islamic inheritance is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of heirs, determining who has the right to become heirs and how much each person will share. Polygamy is defined as a marriage in which a man has more than one wife. What is problematic in polygamous marriages is the distribution of inheritance. Where when the husband dies and leaves property, the wife's rights also include the wife's rights which must be distributed fairly. Islamic inheritance law basically does not recognize or recognize the concept of joint property itself, this is because there are no provisions in either the Qur'an or hadith. Meanwhile, positive law has not implemented the provisions contained in Islamic law itself.
Konsep Hukum Progresif Dalam Pemerintahan Daerah Candra, Andi; Afriani, Kinaria; Jauhari, Jauhari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.1194

Abstract

Hukum progresif adalah hukum yang hidup dan berkembang, yang didukung peran aktif baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan yang tidak hanya mampu mendengarkan suara hati rakyat tetapi juga aparatur pemerintahan yang berani dan menjalankan hukum dan pemerintahan tidak hanya dengan logikanya akan tetapi juga dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya. Dari adanya suatu konsep hukum progresif diharapkan terwujud suatu pemerintahan daerah yang didukung dengan aparatur pemerintahannya yang mampu dan mau mendengarkan suara hati rakyatnya. Dengan penerapan hukum progresif dalam pemerintahan di daerah sebagai suatu gagasan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sehingga tercapai kebahagiaan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan bagi masyarakat.
Co-Authors Absi, Warmiyana Zairi Aldri Frinaldi Amin, Muhammad Nur ansori ansori Arista, Windi Candra, Andi husnaini, husnaini Jauhari Jauhari, Jauhari Kesuma, Derry Angling Marsudi Utoyo Merita, Eni Merita, Enni Rusmini Rusmini Triputra, Yuli Asmara