Garuda - Garba Rujukan Digital

State Responsibility to Provide a Free Legal Aid Access for the Poor and the Obstacles in the Implementation Kesuma, Derry Angling
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 3 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (September, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Access for the Poor to receive legal aid include in the area of criminallaw, Civil and Administrative-State, both litigation and nonlitigation.Legal Aid Litigation includes (1) Criminal cases, includinginvestigations, and trials in court I, appellate court, appellate hearings,and review; (2) Civil cases, including peace efforts or court decisions I,appellate court judgments, appellate court decisions, and review; and;(3) State administrative cases, including preliminary hearings and courtdecisions I, appellate court judgments, appellate court decisions, andreview. Obstacles and Constraints In the realization of Free LegalAssistance for People Not being able to factor their own lawenforcement officers is that the investigator who did not give the rightof suspects to legal assistance free of charge as mentioned in Article 56of the Criminal Procedure Code. Apparatus enforcer law ignoreobligations for pointed advisor law on free more caused becausein rules law we no juridical consequences that includes sanctions forinvestigators if not to say the rights of the suspect when theinvestigation or at all level examination. There are also constraints inproviding access to free legal aid for poor people, namely: a) lack ofsufficient budget for legal aid freely, b) In the constrained legal aiddisbursement by the certificate cannot afford, c) the defendant balks tobe accompanied legal advisors, d) There is still a court that has not hada POSBAKUM so that the Court finds it difficult to order a legal counselwho is willing to assist the defendant; e) Honors received by a relativelysmall legal counsel, f) A legal counsel appointed to assist a defendantwho is not able to be reluctant or often does not attend the hearingand does not appoint a replacement; g) If a defendant is unable toprepare a certificate of incapacity, because the defendant or theapplicant is in custody and they are not even domiciled or non-residentwithin the jurisdiction. This will result in the difficulty of disbursing thelegal aid funds

State Responsibility to Provide a Free Legal Aid Access for the Poor and the Obstacles in the Implementation Kesuma, Derry Angling
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 3 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (September, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20710

Access for the Poor to receive legal aid include in the area of criminallaw, Civil and Administrative-State, both litigation and nonlitigation.Legal Aid Litigation includes (1) Criminal cases, includinginvestigations, and trials in court I, appellate court, appellate hearings,and review; (2) Civil cases, including peace efforts or court decisions I,appellate court judgments, appellate court decisions, and review; and;(3) State administrative cases, including preliminary hearings and courtdecisions I, appellate court judgments, appellate court decisions, andreview. Obstacles and Constraints In the realization of Free LegalAssistance for People Not being able to factor their own lawenforcement officers is that the investigator who did not give the rightof suspects to legal assistance free of charge as mentioned in Article 56of the Criminal Procedure Code. Apparatus enforcer law ignoreobligations for pointed advisor law on free more caused becausein rules law we no juridical consequences that includes sanctions forinvestigators if not to say the rights of the suspect when theinvestigation or at all level examination. There are also constraints inproviding access to free legal aid for poor people, namely: a) lack ofsufficient budget for legal aid freely, b) In the constrained legal aiddisbursement by the certificate cannot afford, c) the defendant balks tobe accompanied legal advisors, d) There is still a court that has not hada POSBAKUM so that the Court finds it difficult to order a legal counselwho is willing to assist the defendant; e) Honors received by a relativelysmall legal counsel, f) A legal counsel appointed to assist a defendantwho is not able to be reluctant or often does not attend the hearingand does not appoint a replacement; g) If a defendant is unable toprepare a certificate of incapacity, because the defendant or theapplicant is in custody and they are not even domiciled or non-residentwithin the jurisdiction. This will result in the difficulty of disbursing thelegal aid funds

Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak Kesuma, Derry Angling; Riviyusnita, Rianda; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.633

Abstrak Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga produk yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik. Dan yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama ialah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (for the best interest of the child). Karenanya anggapan bahwa pengadilan agama senantiasa mempermudah bahkan melegalkan pernikahan dini merupakan anggapan yang sangat keliru. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak. Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Antisipasi, Standarisasi Abstract The determination of the marriage dispensation issued by the religious court is based on the best interests of the child. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.religious courts always make it easier and even legalize early marriage is a very wrong assumption. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.One of the fundamental aspects of the reflection of religious court decisions that prioritize efforts to prevent child marriage is to narrow the scope for filing child marriage cases, examine cases more carefully by increasing the burden of proof, and the commitment of the parties to respond to the negative consequences caused in child marriage.

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 Husnaini, Husnaini; Kesuma, Derry Angling; Djufri, Darmadi; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.259

Abstrak Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum Abstract From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.

Telaah Norma Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Indonesia Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Kesuma, Derry Angling; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.769

Abstrak Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sehubungan dengan ujaran kebencian (hate speech) sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP sebagai Lex Generale, daan juga di bahas dalam Surat Edaran Kapolri sebagai berikut :Di dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP , Pasal 157 KUHP, Juga di Bahas didalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bern omor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pidana ujaran kebencian (hate speech) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarîmah: Yang pertama, jarîmah hudûd, suatu jarîmah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Yang kedua, jarîmah qishâsh atau diat, seperti jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarîmah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, ta’zîr, adalah suatu dalam bentuk jarîmah, yang bentuk atau macam jarîmah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Sanski Pidana, Penegakan Hukum Abstract Criminal provisions for cases that occur on social media in connection with hate speech are quite clearly regulated in the Information and Electronic Transactions Law, and the Criminal Code as Lex Generale, and are also discussed in the Chief of Police's Circular Letter as follows: In Article 45A Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, Article 156 of the Criminal Code, Article 157 of the Criminal Code, also discussed in the Circular Letter issued by the Head of the Indonesian National Police numbered SE/6/X/2015 concerning Handling of Hate Speech. Criminal hate speech according to Islamic criminal law focuses on defamation and humiliation, including in acts of sin. In Islamic criminal law, there are three jarîmah criminal penalties: First, hudûd jarîmah, a jarîmah which has been formed has been determined by syaraad so that the number is limited. Secondly, jarîmah qishâsh or diat, such as jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh or diat, it has been determined that the type and amount of punishment for this jarîmah is only one for each congregation. The third, ta'zîr, is something in the form of jarimah, in which the form or type of jarimah and the penalties and sanctions are determined by the authorities.

Simbiosis Mutualisme Badan Publik Dan Pengendali Data Pribadi Terhadap Perlindungan Hukum Kebocoran Atas Privasi Dan Data Pribadi Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.984

Social life requires personal data. The cybersecurity sector also covers the protection of personal data, which is the responsibility of related agencies such as the Police, BSSN, BIN, and the Ministry of Defence. Criminal responsibility for the data leak should not release anyone who did it, including the administrator of the darknet site that turned into a black market. Under the Personal Data Protection Act, individuals, including those who run a business or purchase online at home, can be considered as controllers of personal data. Thus, these individuals are legally fully responsible for the processing of their personal data. Government is the executive, legislative, judicial, and other bodies related to state operations, called public bodies. A public body may be the controller or processor of personal data, and is required by Articles 20 to 50 of the Personal Data Protection Act. Among other things, they are required to provide proof of the consent of the personal data subject when carrying out the processing of personal data, and to provide other proof that indicates consent to the data subject.

TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONALNYA Triputra, Yuli Asmara; Kesuma, Derry Angling; Oktanisa, Silvana; Meirani, Wasitoh
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.333

Abstrak Guru adalah pendidik profesional yang tugas dan perannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara selaku pemangku kewajiban dalam melindungi warga negara terkhusus guru, dituntut peran aktifnya dalam melindungi guru dari tindakan kriminalisasi akibat melaksanakan tugas profesionalnya. Pada tataran peraturan, pemerintah telah melakukan tindakan aktif berupa pengundangan beberapa peraturan terkait tugas dan peran guru. Namun dalam taraf penegakan hukum, masih sering ditemui guru yang berhadapan dengan hukum akibat laporan dari orang tua murid atas tindakan guru yang mendisiplinkan murid. Mahkamah Agung selaku judex juris, melalui Putusan Nomor : 1554K/ Pid/ 2013 telah memvonis bebas guru di Majalengka yang bernama Aop Saopudin selaku terdakwa karena Mahkamah Agung menganggap apa yang dilakukannya sudah menjadi tugasnya dan bukan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Putusan Mahkamah Agung merupakan wujud tanggungjawab negara melalui lembaga kekuasaan kehakiman memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kata Kunci : Tanggungjawab negara, Perlindungan, Guru. Abstract Teachers are professional educators whose duties and roles have been regulated in the legislation. The state as a stakeholder in protecting citizens, especially teachers, is required to play an active role in protecting teachers from criminalization due to carrying out their professional duties. At the regulatory level, the government has taken active action in the form of the invite of several regulations related to the duties and roles of teachers. However, in law enforcement level, there are still often teachers who face the law due to reports from parents of students for the actions of teachers who discipline students. The Supreme Court as judex juris, through The Verdict Number: 1554K / Pid / 2013 has sentenced a free teacher in Majalengka named Aop Saopudin as a defendant because the Supreme Court considers what he did has become his duty and not a criminal act and the defendant can not be sentenced for his actions because it aims to educate to be a good student and disciplined. The Supreme Court's decision is a manifestation of the state's responsibility through the institution of judicial power to provide protection to teachers in carrying out their professional duties.

MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA YANG TELAH MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM YANG TETAP (INCRAHT) Muhaimin, M. Sigit; Kesuma, Derry Angling; Arista, Windi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.27

Abstract Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as mentioned in attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The destruction of evidence in narcotics cases is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Head of BNN Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Safe Handling of Confiscated Narcotics Items. Keywords: Destruction, Storage, Narcotics

TANGGUNG JAWAB TERHADAPBARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Kesuma, Derry Angling
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.53

Abstrak Berdasarkan penjelasan diatas maka objek materil yang memiliki kekuatan penelitian baik-baik barang yang menjadi sasaran tindak pidana, hasil tindak pidana, alat yang digunakan tindak pidana, maupun barang-barang untuk memberat atau meringankan kesalahan terdakwa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan pengamana, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Fungsi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh Jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan. Kata Kunci : Barang Bukti, Tindak Pidana, Sitaan Abstract Based on the explanation above, the material objects that have research power are goods that are the target of a crime, the proceeds of a crime, the tools used by the crime, as well as goods to aggravate or alleviate the defendant's guilt. Then it is further explained that the management of evidence is the procedure or process for receiving, securing, maintaining, releasing and destroying confiscated objects from a special room or place for storing evidence. The function of the place for storing confiscated objects is a place for objects confiscated by the State for the purposes of the judicial process. In the Rupbasan, objects must be kept for the purposes of evidence in the examination at the level of investigation, prosecution and examination in court, including items declared confiscated based on a judge's decision. The use of confiscated objects for the purposes of investigation, prosecution and examination in court, there must be a request letter from the official who is legally responsible for the confiscated objects. The release of the spoils to implement a court decision that has obtained permanent legal force, is carried out at the request of the prosecutor in writing. The destruction of the spoils is carried out by the Prosecutor, and witnessed by the Head of the Rupbasan.

KATEGORI DAN TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, DALAM UPAYA PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI BARANGSIAPA YANG MENYIMPANGI DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE Kesuma, Derry Angling
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.93

Abstrak Obstruction of Justice sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 5 unsur penting yaitu sebagai berikut : 1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending juducial proceedings); 2. Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (knowledge of pending proceeding); 3. Pelakukan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (acting corrupthy with intent); 4. Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut : 5. Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik Obstruction of Justice jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); 2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (Obtsruction of Justice) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik; 3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum; 3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Proses Hukum, Tahapan Abstract Obstruction of Justice can actually be processed by law if it fulfills 5 important elements, namely as follows: 1. The action causes a delay in the legal process (pending judicial proceedings); 2. The perpetrator knew his actions and was aware of the effects of his actions (knowledge of pending proceedings); 3. The performer commits or attempts a deviant act with the aim of interfering with or interfering with the process or administration of law (acting corruption with intent); 4. In addition, several courts in America have added one more condition regarding acts that obstruct this legal process, namely that the individual: 5. It is proven that he had a motive to commit the act he was accused of, namely trying to obstruct the legal process. The stages of law enforcement carried out by law enforcement officials, in an effort to apply criminal sanctions to anyone who deviates from the Obstruction of Justice offense when viewed from the criminal procedural law and in the Corruption Eradication Commission Law are divided into 4 stages, namely: 1. Investigations Conducted by the State Police (Investigators) or By Investigators from the Corruption Eradication Commission (KPK); 2. Prosecution by the Prosecutor or Public Prosecutor This stage of the prosecution is carried out by the Prosecutor as a public prosecutor in cases of corruption (Obtsruction of Justice) which have been completed by investigators; 3. Examination before a court session by a judge Examination before a court session is carried out after the prosecution stage is completed by the public prosecutor; 3. Implementation of Court Decisions by Prosecutors and Correctional Institutions Under the Supervision of the Chief Justice.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search