Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System Saipudin, Lalu; HS., Salim; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1817

Abstract

The development of corporations as main actors in economic activities brings significant impacts, both positive and negative on society and the environment. The phenomenon of corporate crime that harms the state, the public, and the environment drives the urgency of reforming corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. This study conceptually examines corporate criminal liability through a normative juridical and comparative approach, analyzing doctrines of criminal liability such as strict liability and vicarious liability (Article 37 of Indonesia’s new Criminal Code), as well as exploring the development of other liability models like corporate culture, identification theory, and management failure, which are relevant for application in Indonesian Criminal Law. In Indonesia’s new Criminal Code (KUHP), the recognition of corporations as criminal law subjects and their criminal liability is regulated under Articles 45 to 49, although normative problems persist concerning fault boundaries, structural relationships, criteria, and limitations of criminal liability. The study’s findings indicate that corporate punishment demands a legal system that is adaptive, and accountable, and considers organizational structure and internal corporate culture while upholding the principles of justice and proportionality in criminal law. By adopting contemporary theories and strengthening norms in sectoral laws, the corporate criminal liability system is expected to be able to provide deterrent effects and more effective protection for public interests.
PERAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DI KOTA MATARAM (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM) Rifka, Rifka Wardania; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan hambatan tim pengawasan orang asing dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana imigrasi oleh orang asing di wilayah hukum kota Mataram. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiri. Peran tim pora kota Mataram untuk mencegah tindak pidana imigrasi yaitu dengan memberikan saran dan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hambatan-hambatan yang dihadapi tim pora kota Mataram yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dan letak geografis yang luas, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Wahyuni, Sri Ulfa; Parman, H. Lalu; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3218

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM dan apakah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendektan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Fakultas Hukum UNRAM berupa pembentukan satgas, penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dan dikenakan sanksi administratif, pelaku diskor sampai 2 tahun, dan bentuk pemberian seperti kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Terhadap korban pelecehan seksual. Adapun kendala dari pihak Fakultas Hukum UNRAM yaitu banyak korban yang tidak mau bicara, mengalami trauma, segi faktor ekonomoi dan sebagian warga kampus tidak mau pelecehan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus).
Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory Resty Ananda, Yulia; Ufran, Ufran; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan containment theory dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan containment theory yaitu terdapat faktor inner containment dan outer containment. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel) tara, tara1; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL baiq willa berliana putri; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kompartif. Kesimpulan dari penelitian, 1). Perlindungan hukum anak meliputi preventif (pembinaan moral dan penyuluhanhukum), korektif (rehabilitasi dan diversi), dan represif (penindakan hukum)., 2). Rehabilitasi sosial anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA dan Permensos untuk memulihkan fungsi sosial anak dengan pendekatan keadilanrestoratif. Saran: 1). Pembinaan moral harus terintegrasi dalam pendidikan, penyuluhan hukum ditingkatkan, dan pendampingan hukum anak dipastikan.; dan 2). Pengawasan rehabilitasi sosial anak perlu diperkuat dengan lembaga koordinasidan pedoman operasional yang mencakup SOP dan evaluasi berkala.
The Role of KKN Students in the Development of Sustainable Tourism Villages Lisi, Fitra Hataya; Maulia, Winda; Rahmawati, Baiq Ovi; Rahmadiani, Sukma; Fatmawati, Nurul; Nisa, Zia Muazzatun; Safii, Muhammad; Erlangga, Ithnan Baqi Putra; Miftahurrizki, Miftahurrizki; Rizqon, Lalu Khairil; Saipudin, Lalu
Unram Journal of Community Service Vol. 5 No. 2 (2024): June
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v5i2.591

Abstract

Desa Lenek Ramban Biak has transformed into an ecotourism village due to its various tourism potentials, including natural, cultural, and religious attractions. However, both the government and local communities lack awareness of the importance of managing village tourism. Through the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata) conducted by PMD UNRAM, efforts have been made to enhance cleanliness and attract more visitors. Activities include creating photo spots, producing promotional videos, and establishing waste disposal facilities through collective clean-up efforts. The implementation methods involve crafting waste bins from recycled bamboo, conducting clean-up drives at tourist spots, producing promotional videos, and creating photo spots using wood and bamboo. The addition of photo spots aims to make the tourist destination more appealing. The use of bamboo waste bins is intended to raise awareness among the community about waste management and promote a cleaner and healthier environment. Additionally, leveraging technological advancements for promotional video production facilitates wider outreach through social media platforms, thereby increasing awareness among the public. Social media serves as a convenient channel for disseminating information about the tourist destination.
Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Alfanada, Esty; Hidayat , Syamsul; Saipudin, Lalu
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan urgensi Undang-undang TPKS dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah mencegah terjadinya tindakpidana kekerasan seksual, Memperkuat aturan lama tentang kekerasan seksual, Ketidakpastian hukum aturan lama mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan, Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi sebagai bentuk penjeratan pelaku. pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta pertanggungjawaban pidananya.