Articles
<![CDATA[Optimalisasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polda NTB) ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.60
<![CDATA[Fokus permasalahan dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polda NTB dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika?. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data Primer dalam penelitian ini adalah data lapangan di Polda NTB, dan data sekunder dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan wawancara. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ditresnarkoba Polda NTB, penyidik Subdit Ditresnarkoba Polda NTB, Bagian Hukum, Bhabinkamtibmas dan Bagian Perencanaan. Sampel penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini bahwa sampel memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik untuk menjawab permasalahan penelitian.]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Terara, Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.61
<![CDATA[Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. BNN menyatakan pula bahwa kondisi Covid-19 justru dimanfaaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Jaringan pengedar narkoba mencari celah kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi Covid-19. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu,Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Saepudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.73
<![CDATA[Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Penelitan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu mencakup pertanggungjawaban kode etik dan pertanggungjawaban pidana. Dengan melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP, pembagiannya adalah pelanggaran disiplin dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP No.2/2003 dan Perkap No.2/2016, sedangkan tindak pidana berdasarkan PP No.3/2003. PP No.3/2003 menentukan bahwa pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sehingga, Dalam pertanggungjawaban profesinya, selain melalui mekanisme peradilan umum anggota Polri juga melalui mekanisme Sidang KEPP. Putusan pada peradilan umum, tidak menggugurkan tanggungjawab anggota Polri pada sidang KEPP. Maka, sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi kode etik.]]>
<![CDATA[Analisis Aplikasi “ASN Memayu” Di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>;
<![CDATA[Hidayat, Muh Ryan Rahmatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jiapd.v15i2.3809
<![CDATA[In the era of accelerating information, the Personnel Management Information System is very necessary to process employee administration from small to large scope in the context of the government environment. With increasing developments and needs resulting in many changes and regulations in the administrative process which is expected to be more efficient, effective and accurate in decision making in ASN management. The aim of this research is to analyze the ASN Memayu application within the Yogyakarta Special Region Provincial Government, and the supporting factors for implementing the digitization of the Yogyakarta Special Region Government's personnel information system. This research method is descriptive qualitative with a literature study approach. Data collection uses documentary data collection in the form of mass media news, journals and other documents according to the theme. Data analysts are used to reduce data, present data and draw conclusions. The research results explain that the application of information technology in managing personnel data in the Yogyakarta Special Region Provincial Government, especially through the ASN Memayu application, has experienced significant progress. The changes reflect a determination to improve efficiency, security and data accuracy. The development of the Memayu ASN application by the DIY Provincial Civil Service Agency is a strategic step in welcoming the era of digitalization, which is realized through rebranding of the civil service system and the use of digital technology. The progressive actions taken by BKD DIY form a strong basis for increasing effectiveness, efficiency and accountability in human resource management. The adoption of information technology in personnel management is not only a necessity, but also a real manifestation of commitment to achieving good governance and optimal public services through the comprehensive use of information technology.]]>
<![CDATA[Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.441
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata desa dusun lungkak desa ketapang raya kabupaten lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU: (Studi di Polresta Mataram) ]]>
<![CDATA[dara tri nurhikmayati]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU: (Studi di Polresta Mataram) ]]>
<![CDATA[dara tri nurhikmayati]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.]]>
<![CDATA[Effectiveness of Online Single Submission (OSS) Implementation For Limited Company Legal Entities Registration By Notaries ]]>
<![CDATA[Yalala, Nuranu]]>;
<![CDATA[Hanim, Lathifah]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study was made with the aim of knowing the Effectiveness of the Implementation of Online Single Submission (OSS) for Registration of Legal Entities of Limited Liability Companies (PT) by a notary in Wonosobo Regency based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The approach method in this research is sociological juridical with descriptive research specifications. The data needed in this research includes primary and secondary data taken by observation, interviews with informants who understand, understand, and are in direct contact with the research object. The collected data is then analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that the limited liability company deed is made by a notary like other authentic deeds such as the provisions in Act No. 2 of 2914 regarding amendments to Act No. 30 of 2004 concerning the position of a notary and Article 1686 of the Civil Code with the requirements stipulated in Act No. 40 of 2207 concerning limited liability companies. In Wonosobo Regency, the online single submission system is considered ineffective because there are still confusions for legal subjects in running the system in full. Furthermore, the OSS system is considered to still tend to be weak. There are certain times when the OSS system page cannot be accessed, cannot enter the Log-In page, and a system error occurs during the issuance process of the Business Identification Number (NIB), so the user must repeat data input from the beginning again, because there is no automatic backup feature when the connection with the server is lost.]]>
<![CDATA[Provision of Family Maintenance From The Income of Fighting Cocks: The Perspective of Saddu Az-Zari'ah ]]>
<![CDATA[Siregar, Linda Sari Bulan]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>;
<![CDATA[Sulastri, Widia]]>;
<![CDATA[Khairi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Samsurizal, Samsurizal]]>;
<![CDATA[Hertasmaldi, Hertasmaldi]]>
<![CDATA[ Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies Vol. 2 No. 1 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to analyze the law of providing family support from income from raising fighting cocks from Saddu Az-Zari'ah's perspective. This research uses a qualitative method with a descriptive approach and an empirical juridical legal approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the research can be concluded that the law regarding family support from income from raising fighting cocks in Saddu Az-Zari'ah's view is considered haram. Because, includes bad actions that lead people to immoral acts, as stated in the provisions of Saddu Az-Zari'ah to determine the legal means (means) that prohibit it. If the result of an action brings benefit as taught by the Shari'a, then this method is permissible, and conversely, if the result of an action is detrimental, even though the aim is for good (supporting the family) then it is considered haram.]]>
