Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jatiswara Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan International Journal of Contemporary Islamic Law and Society Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies Jurnal Konstatering
Taufan, Taufan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polda NTB) Amin, Idi; Hamid, Abdul; Taufan, Taufan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.60

Abstract

Fokus permasalahan dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polda NTB dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika?. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data Primer dalam penelitian ini adalah data lapangan di Polda NTB, dan data sekunder dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan wawancara. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ditresnarkoba Polda NTB, penyidik Subdit Ditresnarkoba Polda NTB, Bagian Hukum, Bhabinkamtibmas dan Bagian Perencanaan. Sampel penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini bahwa sampel memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik untuk menjawab permasalahan penelitian.
Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Terara, Kabupaten Lombok Timur Amin, Idi; Hamid, Abdul; Taufan, Taufan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.61

Abstract

Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. BNN menyatakan pula bahwa kondisi Covid-19 justru dimanfaaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Jaringan pengedar narkoba mencari celah kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi Covid-19. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu,Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.
Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur Amin, Idi; Saepudin, Lalu; Taufan, Taufan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.73

Abstract

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.
Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Taufan, Taufan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Penelitan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu mencakup pertanggungjawaban kode etik dan pertanggungjawaban pidana. Dengan melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP, pembagiannya adalah pelanggaran disiplin dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP No.2/2003 dan Perkap No.2/2016, sedangkan tindak pidana berdasarkan PP No.3/2003. PP No.3/2003 menentukan bahwa pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sehingga, Dalam pertanggungjawaban profesinya, selain melalui mekanisme peradilan umum anggota Polri juga melalui mekanisme Sidang KEPP. Putusan pada peradilan umum, tidak menggugurkan tanggungjawab anggota Polri pada sidang KEPP. Maka, sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi kode etik.
Analisis Aplikasi “ASN Memayu” Di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Taufan, Taufan; Hidayat, Muh Ryan Rahmatul
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i2.3809

Abstract

In the era of accelerating information, the Personnel Management Information System is very necessary to process employee administration from small to large scope in the context of the government environment. With increasing developments and needs resulting in many changes and regulations in the administrative process which is expected to be more efficient, effective and accurate in decision making in ASN management. The aim of this research is to analyze the ASN Memayu application within the Yogyakarta Special Region Provincial Government, and the supporting factors for implementing the digitization of the Yogyakarta Special Region Government's personnel information system. This research method is descriptive qualitative with a literature study approach. Data collection uses documentary data collection in the form of mass media news, journals and other documents according to the theme. Data analysts are used to reduce data, present data and draw conclusions. The research results explain that the application of information technology in managing personnel data in the Yogyakarta Special Region Provincial Government, especially through the ASN Memayu application, has experienced significant progress. The changes reflect a determination to improve efficiency, security and data accuracy. The development of the Memayu ASN application by the DIY Provincial Civil Service Agency is a strategic step in welcoming the era of digitalization, which is realized through rebranding of the civil service system and the use of digital technology. The progressive actions taken by BKD DIY form a strong basis for increasing effectiveness, efficiency and accountability in human resource management. The adoption of information technology in personnel management is not only a necessity, but also a real manifestation of commitment to achieving good governance and optimal public services through the comprehensive use of information technology.
Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa Amin, Idi; Saipudin, Lalu; Taufan, Taufan
JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.441

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata desa dusun lungkak desa ketapang raya kabupaten lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU: (Studi di Polresta Mataram) dara tri nurhikmayati; Amin, Idi; Taufan, Taufan
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya  preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.
Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat Taufan, Taufan; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul’ain; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.282

Abstract

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Negara telah produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi. Dalam ketentuan UULH, terdapat rumusan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga keleembagaan penegakan hukum. Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan. Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging, maka perlu memberikan pendampingan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging. Kegiatan pendampingan tentang Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, mencakup penyuluhan dan pembimbingan di uraikan berdasarkan materi yang meliputi: Pengantar Umum tentang Hutan; Tinjauan tentang Kerusakan Hutan; Bentuk-Bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum di Indonesia, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.
Implementasi Supervisi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Administrasi Taufan, Taufan; Yusrianti, Susi; Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso
Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru Vol 9 No 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51169/ideguru.v9i3.1210

Abstract

This study aims to determine the implementation of managerial supervision by the madrasah head to improve the performance of administrative staff. The type of research used is qualitative with descriptive survey techniques. The data presentation is done using comparative analysis. Data from research conducted at MAS Ihyaaussunnah Lhokseumawe City. The results showed that the implementation of managerial supervision of the madrasah head could improve the performance of administrative staff. One of the successes of implementing managerial supervision is that the madrasah head conducts Islamic-based digitalization supervision. The various innovations made by the madrasah head are also a form of transformation of the managerial supervision implementation system in improving the performance of administrative staff. Implementation is carried out through several stages of managerial supervision carried out having commitment, directive functions, administrative supervision, performance improvement, providing solutions and self-reflection. The performance implications generated through this research are the performance of administrative staff as facilitators of academic services and learning evaluation, facilitators of teacher and staff data collection on emis, facilitators of student data collection on emis and student attendance, facilitators of madrasah facilities and inventory, facilitators of budgeting madrasah needs and reports on the use of BOS funds and facilitators of archives and madrasah files.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU: (Studi di Polresta Mataram) dara tri nurhikmayati; Amin, Idi; Taufan, Taufan
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya  preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.
Co-Authors Abdul Hamid Ardiansyah, Ruli Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Budianto, Muhammad Arief dara tri nurhikmayati Dudy, Aryadi Almau Hertasmaldi, Hertasmaldi Hidayat, Muh Ryan Rahmatul Idi Amin, Idi Khairi, Muhammad Lathifah Hanim Marliu, Farizal Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo Otong Surasman, Otong Rahmania, Nunung Rizki, Agung Saepudin, Lalu Saipudin, Lalu Samsurizal Samsurizal Siregar, Linda Sari Bulan Siti Musyahidah Sulastri, Widia Susi Yusrianti, Susi SYAMSUL HIDAYAT Taufik, Zahratul’ain Tazkia Aulia Yalala, Nuranu