Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Indonesian Journal of Education and Community Services
Asyhadie, Zaeni
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan hukum badan perlindungan pekerja migran indonesia(BP2MI)mataram terhadap pekerja migran indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri Hidayat, Fathul; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5317

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat BP2MI Mataram dalam memberikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dan skunder,data primer di peroleh dari para responden dan data skunder di peroleh dari buku-buku,peraturan perUndang- Undangan yang terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian, UPT BP2MI Mataram berperan sebagai lembaga yang melakukan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami tindak kekerasan. Kendala UPT BP2MI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI yaitu faktor hukum yakni ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan,Pasal-pasal didalam UU PPMI mengenai pembinaan dan pengawasan memiliki potensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan, belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia UU PPMI meiliki indikasi multi tafsir kewenangan, yakni keweanagan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian tata kelola perlindungan pekerja migran, dan faktor non hukum yakni karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perbedaan budaya dan bahasa, keterbatasan akses ke tempat kerja PMI, kurangnya koordinasi antar instansi Negara tujuan penempatan, serta intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Implementasi Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu Juli Rizkia, Andi Annisa; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i3.6344

Abstract

This research has the purpose to find out the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement, and find out the factor that affects the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement in PT. Cahaya Mustika Mutiara. This research is empirical legal research. The result of this study showed that the employer should provide health care services include health improvement, prevention healing, and health recovery. The factors affect the employer's legal responsibility against health care for the workers namely, legislation factors, cultural factors, and facilities factors.
Efektivitas Pengadilan Hubungan Industrial Mataram Dalam Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati; Irfan, Mohammad
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apakah yang mepengaruhi tingkat keffektifan penyelesaianya. Penelitian dilakukan secara normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelaahan konsep-konsep dasar, doktrin-doktrin, asas-asas norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa dari 15 kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam 3 (dua) tahun terkahir 13 kasus dapat diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Mataram secara effektif. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keefektifan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut selain oleh faktor hukum, penegak hukumnya, juga faktor mental dan kualitas dari para pihak yang terkait sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pendayagunaan ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kusuma, Rahmawati; Asyhadie, Zaeni; Wahyuddin, Wahyuddin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan ChatGPT sebagai artificial intelligence dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini diantaranya bagaimana pendayagunaan ChatGPT dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrian dan bagaimana cara kerja ChatGPT dalam memberikan Keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris yang mengkaji dair sumber buku dan literatur lainyya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi publikasi ilmiah. Hasil yang didapat dari penelitian ini Adalah pendayagunaan ChatGPT dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan manfaat signifikan dalam efisiensi, kualitas dokumen, dan pengayaan strategi penyelesaian sengketa. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, mematuhi peraturan, serta selalu diverifikasi oleh tenaga ahli atau pihak berwenang. ChatGPT bukan pengganti peran mediator atau pengadilan, tetapi sebagai assistant tool yang dapat memperkuat proses penyelesaian. Dari beberapa faktor yang telah dijabarkan tersebut, maka ChatGPT harus digunakan secara bijak dengan tetap mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan serta dampak yang akan timbul kedepannya. Namun tidak dapat dipungkiri ChatGPT tetap bermanfaat dan dapat digunakan sebagai alat bantu (supporting tool) tapi bukan dijadikan alat utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, hasil dari ChatGPT harus selalu diverifikasi dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan analisis dari pihak yang berwenang.
Dinamika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Luar Pengadilan di Desa Kekait Kabupaten Lombok Barat Irfan, Mohammad; Asyhadie, Zaeni; Rahman, Arif; Adryani, Shinta
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 1 No. 2 (2021): Edisi Juli-Desember 2021
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan implementasi dari Perma No. 1 Tahun 2016 mengamanatkan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi atau non adjudikatif), antara lain model penyelesaian sengketa yang diterapkan lebih cenderung para mediator menggunakan Negosiasi dan Mediasi, Dalam persoalan hukum yang mengemuka di Kecamatan Gunung sari sebelum semua persoalan dibawa ke pengadilan menurut masyarakat forum suluh hukum, alangkah lebih bagusnya semua persoalan hukum diselesaikan dengan pendekatan adat, terutama persoalan hukum waris dan hukum pertanahan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami proses penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan di desa Kekait yang dilakukan oleh masyarakat. Metode kajian dengan melakukan pendekatan hukum empiris, Hasil kajian suluh hukum menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang model atau bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang diketahui oleh masyarakat, setelah bedah pengetahuan dan pemahaman yang cukup intens, pikiran peserta suluh hukum mulai terbuka untuk menerima proses penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan, dan diperlukan langkah taktis lebih lanjut untuk memberikan pelatihan lebih lanjut terutama bagi Kepala desa dan aparaturnya sebagai corong pemuka masyarakat.
Co-Authors Adha, Lalu Adi Adryani, Shinta Akbar, Ardjuna Min Arif Rahman Dilaga, Zaenal Arifin Hidayat, Fathul Juli Rizkia, Andi Annisa Kusuma, Rahmawati Kusuma, Rahwawati Lalu Hadi Adha Mohammad Irfan Wahyuddin Wahyuddin