Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi Fitri Maghfirah; Shira Thani; Fitria Mardhatillah; Muksalmina; Eko Gani PG
Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember (2022) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/wisanggeni.v2i2.3131

Abstract

Scientific writing, which includes journal articles, has a role that has a positive impact on career development in a profession as well as the development of knowledge. Scientific work is also one of the important things for students, teachers and lecturers, both for obtaining graduation from one level of education and for the benefit of a work portfolio. Even so, there are still many who do not understand the preparation of scientific articles and the publication process. Therefore, the results obtained through this activity are increasing the knowledge of workshop participants consisting of students, general academics, and lecturers within the Malikussaleh University campus environment regarding scientific article writing and the publication process. This dedication is also very important to carry out, considering that there are still many parties who do not understand scientific articles in particular. What's more, with this workshop, of course, it is very helpful to motivate many parties to try to write and seek many ways of solving problems related to issues in society. As is commonly known, that the purpose of knowledge is to provide solutions to every problem that exists in society, and this can be obtained through research which can then be reported through scientific writing.
Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Samtria; Yusrizal; Eko Gani PG
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21182

Abstract

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berarti terdapat dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana atau berperan dalam mewujudkan tindak pidana. Penyertaan terhadap penganiayaan anak, pada prinsipnya melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia serta mengevaluasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang anak berdasarkan konsep penyertaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyertaan didasarkan pada teori fungsional dan teori kausalitas, yang membagi peran pelaku dalam kejahatan. Dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian anak, semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya. Penentuan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) dan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terkait hal ini disarankan bahwa perlu penguatan implementasi UU Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan dengan penyertaaan. Selanjutnya, perlu adanya sanksi yang berat terhadap pelaku yang turut serta melakukan atau membiarkan tindak pidana penganiayaan terhadap anak perlu diperkuat guna memberikan efek jera
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt) Hrp, Ninda Iklimah; Yulia, Yulia; Gani PG, Eko
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23402

Abstract

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian lisan sah dan mengikat para pihak jika sudah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2012/PN.Mrt dan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian lisan pada perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Penelitian ini memberikan saran agar hakim pengadilan lebih objektif dalam menilai suatu perjanjian lisan dikarenakan sulitnya pembuktian, agar tercapainya suatu keadilan bagi para pihak. Serta kepada masyarakat diharapkan dalam melakukan perjanjian lisan membawa setidaknya satu atau dua orang saksi dikarenakan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti saat terjadinya wanprestasi.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai) Anfadi, Farid; Arnita, Arnita; Gani PG, Eko
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23543

Abstract

Penyelundupan narkotika di Tanjungbalai, terutama melalui jalur laut dari Malaysia, menjadi ancaman serius karena letaknya yang strategis di Selat Malaka. Minimnya pengawasan dan kompleksitas wilayah memperbesar risiko. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas modus pelaku masih menjadi hambatan utama. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satresnarkoba dan Polairud Polres Tanjungbalai berperan penting dalam memutus rantai penyelundupan narkotika melalui jalur laut, dengan dukungan patroli, operasi penindakan, dan sinergi dengan BNNK berbasis intelijen. Penegakan hukum dihadapkan pada kendala teknis dan sosial, seperti keterbatasan armada, personel, alat deteksi, serta kompleksitas modus pelaku dan minimnya partisipasi masyarakat. Aparat telah menjalankan strategi seperti patroli gabungan, penangkapan intelijen, pelatihan, serta edukasi masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan jaringan narkotika.
Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara Gani PG, Eko; Thani, Shira; Muksalmina, Muksalmina; Chyntia, Eka; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i2.3416

Abstract

Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan penggunaan internet dan tehnologi digital terus berkembang pesat dalam kehidupan sehari hari. Di usia 15-17 tahun juga sudah menjadi usia yang cukup bagi mereka untuk memahami bagaimana mengakses internet untuk kebutuhan pendidikan, hiburan bahkan bersosialisasi dengan orang lain. Dengan pemahaman yang baik dalam mengakses internet ini, kadang mereka melupakan bahwa ada norma dan etika tersendiri di dalam penggunaan internet.  Para remaja di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Maka dari itu yang manjadi permasalahan dalam pengabdian ini adalah bagaimana menimbulkan pemahaman dari minimnya pengetahuan remaja tentang penerapan digital etik dalam menggunakan sosial media. Kurangnya pemahaman mitra terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak menggunakan digital etik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik yakni siswa SMA Swasata Iskandar Muda terhadap etika digital, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat kesadaran hukum bagi remaja, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampak dari penggunaan mendi sosial yang tidak mengedepankan digital etik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masayarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan tentang pentingnya memahami digital etik dan perlunya menerap etika dalam bersosial media. Hasil yang di dapatkan dari pengabdian ini adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut salah dalam menggunakan media sosial, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan Sosial media. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke pengguanaan sosial media negatif. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan informasi dan teknologi baik dalam hukum nasional. Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta. Penyuluhan ini merupakan suatau upaya preventif dalam mencegah para siswa/I kejahatan dimedia sosial dan menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa/I dalam menggunakan media sosial.
Pengetahuan Akuntansi dan Perceived of Usefulness terhadap Penggunaan Aplikasi Akuntansi berbasis Android pada UMKM Chyntia, Eka; Maisyarah, Siti; Gani PG, Eko; Zahara, Ana; Quraisy, Muhammad
Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Vol 7, No 1 (2024): Eklektik
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ekl.v7i1.30661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan akuntansi dan perceived of usefulness terhadap penggunaan aplikasi akuntansi berbasis android pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian ini adalah kuntitatif deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. data primer penelitian ini adalah  jawaban responden melalui google form dengan 10 pertanyaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial variabel pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi akuntansi berbasis android pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Variabel perceived of usefulness berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi akuntansi berbasis android pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Secara simultan variabel pengetahuan akuntansi dan perceived of usefulness berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi akuntansi berbasis android pada UMKM di Kota Lhokseumawe.
Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Mediasi Sengketa Adat di Aceh Utara Eko Gani PG; Muksalmina; Eka Chyntia; Sulaiman
JURNAL ABDIMAS MADUMA Vol. 4 No. 1 (2025): April, 2025
Publisher : English Lecturers and Teachers Association (ELTA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/jam.v4i1.398

Abstract

Gampong Lhok Jok, yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, tantangan dalam kapasitas aparatur gampong untuk memediasi konflik secara efektif mendorong dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan perangkat gampong, khususnya dalam hal teknik mediasi, melalui pendekatan partisipatif yang mencakup workshop interaktif, sesi pelatihan, dan penyusunan panduan praktis mediasi. Selain itu, dibentuk jaringan kerja antar gampong untuk saling mendukung dalam penanganan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mediasi aparatur gampong, sekaligus menghasilkan dokumen panduan yang aplikatif dan relevan dengan konteks lokal. Proses mediasi yang sebelumnya hanya berdasarkan pengalaman kini didukung oleh pedoman yang terstruktur, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih konsisten dan efektif. Diskusi dan evaluasi kegiatan memperlihatkan bahwa penguatan lembaga adat sebagai mediator turut menjaga harmoni sosial serta menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada pelestarian sistem sosial-budaya lokal yang berkelanjutan Kata Kunci : Kapasitas; Mediasi; Sengketa; Aparatur
Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Briket Di Gampong Bungong Aceh Utara Chyntia, Eka; Hasra, Lusi Dyana; Maisyarah, Siti; Shalawati; Hikalmi, Hikalmi; Gani PG, Eko
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2025): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jompaabdi.v4i4.1970

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat Gampong Bungong, Aceh Utara, melalui produksi briket arang berbasis pemanfaatan limbah biomassa lokal, khususnya tempurung kelapa. Metode yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan partisipatif yang meliputi survei potensi bahan baku, pelatihan teknis pembuatan briket, uji coba produksi dengan beberapa formula, pendampingan manajemen usaha sederhana, serta evaluasi dampak ekonomi. Khalayak sasaran dipilih dengan purposive sampling, yaitu pemuda dan ibu rumah tangga yang berkomitmen untuk mengikuti program. Hasil pengujian mutu menunjukkan bahwa formula berbahan dasar 100% tempurung kelapa memiliki kualitas terbaik dengan kadar air 8,5%, kadar abu 9,8%, nilai kalor 5800 kcal/kg, dan kepadatan 1,05 g/cm³. Sementara itu, formula campuran dengan sekam dan serbuk gergaji menurunkan mutu, namun tetap relevan dari sisi ekonomi karena memanfaatkan limbah yang melimpah. Dari sisi ekonomi, terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga peserta dari rata-rata Rp 1.500.000 menjadi Rp 2.700.000 per bulan atau naik sekitar 80% setelah program berjalan dua bulan. Selain itu, kegiatan ini berhasil menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kohesi sosial melalui terbentuknya kelompok usaha, serta meningkatkan keterampilan manajerial masyarakat. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah desa maupun lembaga terkait dalam bentuk akses modal, peningkatan kualitas peralatan, dan fasilitasi pemasaran agar usaha briket dapat berkelanjutan serta direplikasi di gampong lain dengan potensi biomassa serupa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENJALANKAN TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Muksalmina, Muksalmina; Gani PG, Eko; Hafizh, Muhammad
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13119

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk beradaptasi melalui transaksi dagang elektronik dengan memanfaatkan marketplace, media sosial, maupun aplikasi e-commerce. Transformasi ini memang memberikan peluang dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, namun juga menimbulkan persoalan hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi elektronik bagi UMKM, menelaah implementasi perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe, serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum berbasis kebutuhan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research), dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang bertransaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM telah memberikan kerangka normatif, implementasinya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala. Kendala substantif meliputi regulasi yang bersifat fragmentaris dan reaktif, sementara kendala fungsional berkaitan dengan belum adanya kebijakan lokal yang secara eksplisit melindungi UMKM dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital yang berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terwujud lebih optimal sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.